Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini fokus pada evaluasi peran lima aset yaitu Bitcoin, Ethereum, USDT, emas, dan perak sebagai instrumen safe haven dalam menghadapi volatilitas return pada sepuluh indeks saham global selama dua periode krisis besar yakni pandemi COVID-19 dan konflik Rusia-Ukraina. Metode analisis yang digunakan mengombinasikan model GJR-GARCH untuk menangani karakteristik volatilitas asimetris dan respons terhadap shock negatif pasar, serta model dummy quantile guna mengkaji performa aset pada saat pasar mengalami tekanan ekstrem. Hasil analisis mengungkap bahwa USDT sebagai stablecoin menunjukkan kemampuan sebagai safe haven dengan peran protektif yang lemah namun konsisten di hampir semua indeks selama masa krisis. Sebaliknya, Bitcoin dan Ethereum menunjukkan korelasi positif signifikan terhadap indeks saham yang mengindikasikan sifat pro-siklikal dan kurang cocok sebagai aset pelindung nilai. Meskipun emas dan perak selama ini dikenal sebagai safe haven tradisional, tetapi kenyataannya tidak memperlihatkan peran pelindung nilai yang konsisten, khususnya saat diuji dengan model dummy quantile pada periode pasar ekstrem. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas suatu aset sebagai safe haven sangat dipengaruhi oleh jenis krisis, karakteristik spesifik aset, dan kondisi pasar yang menjadi konteksnya. Implikasi praktis dari penelitian ini penting untuk strategi diversifikasi dan manajemen risiko portofolio, terutama dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang kian meningkat.

---

This study focuses on evaluating the role of five assets, Bitcoin, Ethereum, USDT, gold, and silver as safe haven instruments in managing return volatility across ten global stock indices during two major crisis periods: the COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine conflict. The analytical methods employed combine the GJR-GARCH model to address asymmetric volatility characteristics and market negative shock responses, alongside a dummy quantile model to assess asset performance during periods of extreme market stress. The analysis reveals that USDT, as a stablecoin, demonstrates the capacity to act as a safe haven with a weak but consistent protective role across almost all indices during the crisis periods. Conversely, Bitcoin and Ethereum exhibit significant positive correlations with stock indices, indicating a pro-cyclical nature and a lesser suitability as protective assets. Although gold and silver are traditionally considered safe havens, the results show that they do not consistently perform this role, especially when tested with the dummy quantile model during extreme market conditions. These findings underscore that the effectiveness of an asset as a safe haven is highly influenced by the type of crisis, the asset’s specific characteristics, and the contextual market conditions. The practical implications of this research are significant for diversification strategies and portfolio risk management, particularly in the face of increasing uncertainty in global financial markets."

"Energi adalah aspek vital dalam keberlangsungan kehidupan manusia yang dipengaruhi dan mempengaruhi banyak faktor sosial-politik. Pemutusan suplai gas alam Rusia terhadap Uni Eropa sejak pertengahan 2022 menyebabkan krisis energi, salah satunya bagi Belanda. Sebagai negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhan energi primer melalui produksi domestik, Belanda harus mengimpor gas alam sebagai salah satu sumber energi terbesar. Artikel ini menganalisis fenomena krisis energi Belanda pasca pemutusan suplai gas alam Rusia dengan menggunakan neksus konsep keamanan manusia dan keamanan energi. Neksus keamanan energi dan keamanan manusia hadir dalam bentuk relasi di antara keduanya, yaitu aspek keamanan ekonomi dan keamanan kesehatan. Keberadaan neksus keamanan energi dan keamanan manusia dalam kebijakan-kebijakan energi Belanda dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan (Grindle,1980). Teori implementasi kebijakan berfokus pada konten dan konteks kebijakan yang digunakan untuk menganalisis substansi kebijakan-kebijakan energi Belanda. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka yang bersumber dari rilis resmi dokumen pemerintah, media massa, buku, dan artikel ilmiah relevan. Temuan menunjukkan bahwa Belanda merespon krisis dengan tetap mengacu kepada Rencana Energi dan Iklim (NECP) 2021-2030 sebagai haluan kebijakan energi nasional. Lima dimensi dalam NECP 2021-2030 yaitu dekarbonisasi, efisiensi, keamanan energi, integrasi pasar energi, dan riset & inovasi energi merefleksikan neksus keamanan manusia dan keamanan energi dalam kebijakan energi nasional.

---

Energy is vital in the continuity of human life, influencing many socio-political factors. The termination of Russia's natural gas supply to the European Union since mid-2022 has caused an energy crisis, one of which is for the Netherlands. As a country that cannot meet its primary energy needs through domestic production, the Netherlands must use natural gas as one of the largest energy sources. This article analyzes the phenomenon of the Dutch energy crisis after the cut-off of Russia's natural gas supply by using the concept of human security and energy security nexus. The nexus of energy security and human security exists in the form of a relationship between economic security and health security. The existence of a nexus of energy security and human security in Dutch energy policies is studied using policy implementation theory (Grindle, 1980). Policy implementation theory focuses on the content and policy context used to analyze the substance of Dutch energy policies. Data was collected through a literature review from official releases of government documents, mass media, books and relevant scientific articles. The findings show that the Netherlands responded to the crisis while referring to the Energy and Climate Plan (NECP) 2021-2030 as the national energy policy direction. The five dimensions of NECP 2021-2030 are decarbonization, efficiency, energy security, energy market integration, and energy research & innovation, and they reflect the nexus of human security and energy security in national energy policy."