Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan lapisan tarif dan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta. Tesis ini menganalisis tujuan, implikasi, kendala yang muncul dalam penetapan lapisan tarif dan penyesuaian NJOP serta upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PBB-P2. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah DKI Jakarta harus melakukan percepatan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perhitungan PBB-P2 atas rumah susun dan apartemen strata title dan dalam hal Pemda ingin mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 maka dapat dilakukan dengan menaikkan NJOP secara bertahap dan menghindari pengenaan tarif tinggi.

---

The focus of this thesis are policy implementation of levelling tariffs and issuing property values (NJOP) as the tax base of property tax in Province Special Capital District of Jakarta. This thesis analysed the reason, impact, and problems in policy implementation and the efforts of local government to optimize the income from ruralurban property tax. This research was the qualitative research with the descriptive design. The research suggested local government to accelerate the determination of Governors Regulation on the Procedure for calculation of the rural-urban property tax over flats and apartments strata title. If the local government wants to optimize the income from rural-urban property tax can be done by raising property values and avoid the imposition of high tariffs.

Abstrak :
Pada penelitian ini akan membahas mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam ditinjau dari asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan teori asas kepastian hukum, Soemitro (1988), sebagai teori utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data studi litaratur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan PBB-P2 atas Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam belum mencerminkan asas kepastian hukum, baik dari segi objek pajak ataupun subjek pajak. Implikasi dari dispute tersebut adalah timbulnya potensi yang hilang dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Batam yang bersumber dari tunggakan bandara dan adanya pungutan PBB-P2 tersebut juga dapat mengganggu arus kas dan biaya psikologi Wajib Pajak. ......This research discusses about the Rural and Urban Property Tax Collection on Hang Nadim International Airport in Batam based on Certainty Principle. Soemitro's theory (1988) about the principle of certainty were used in this research as the main theory. In addition, this research used post positivist approach with studying of literature and depth interviews as data collection. The results of this research shows that the collection of rural and urban property tax in Hang Nadim International Airport has yet to reflect the principle of certainty, include the tax object and the subject to tax. The dispute implications caused the incidence of potencial lost in Batam's Region Own Source Revenue which was sourced from the airport rural and urban property tax arrears and the collection of that tax also disrupt Taxpayers's cash flow and psychological cost.

Abstrak :
Kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dinilai belum tepat sararan karena Nilai Jual Objek Pajak di Provinsi DKI Jakarta yang terlalu tinggi, membuat Gubernur ingin merevisi Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah sesuai dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu efisiensi, efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Namun terdapat kekurangan pada database objek pajak serta diperlukan kajian lebih lanjut mengenai objek pajak yang dibebaskan dan sasaran kebijakan agar Peraturan Gubernur ini dapat bersifat berkelanjutan.

---

Due to high rate tax object sales value in DKI Jakarta Province, rural and urban property tax exemption policy becomes inappropriate thus the Governor demand to revise the Governor Regulation Number 259 Year 2015.The purpose of the research is to evaluate rural and urban property tax exemption policy in DKI Jakarta Province. This research uses quantitative approach and qualitative data analysis technique. The result of this research is rural and urban property tax exemption policy suitable with six criteria of evaluation policy, there are effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and appropriateness. However, there are some inadequacies in the database of tax object and further study about object of exempt taxes and target policy is necessary for the Governor Regulation rsquo's sustainability.

Abstrak :
Skripsi ini membahas implementasi kebijakan pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di Kabupaten Purworejo. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi kebijakan PBB-P2 di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini adalah penelitian post positivist dengan tujuan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan PBB-P2 di Kabupaten Purworejo dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang sama dengan sebelum pendaerahan. Implementasi pendaerahan PBB-P2 mengarah pada pembenahan administrasi di bawah koordinasi DPPKAD. Secara keseluruhan, implementasi telah berjalan dengan baik dengan berbagai faktor pendukung dan penghambat yang ada. Faktor pendukung implementasi tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi dari pihak-pihak yang terlibat. Faktor penghambat implementasi utamanya berasal dari kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kuantitas maupun kualitas. ...... The focus of this study is the implementation of localization the rural and urban property tax that based on Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 about Local tax and user charges, in Purworejo. This study also tells about supporting factors and inhibiting factors of the implementation of localization the rural and urban property tax. This research is a post positivism descriptive interpretive. The data were collected by means of depth interview. The results of this research show that the implementation of this policy is done by the same parties like before localization. The implementation of localization the rural and urban property tax in Purworejo lead to make a better administration system of collecting property tax. Overall, the implementation has gone well with various supporting factors and obstacles that exist. Supporting factor of this policy implementation is the coordination of all the parties. And the main inhibiting factor is by the lack of human resources, in both quantity and quality.