Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemerintahan Desa adalah penyelenggara kegiatan Lembaga Pemerintahan dan Pembangunan di tingkat Desa, terdepan serta paling dekat dengan masyarakat yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing untuk kesuksesan pembangunan dan kemajuan masyarakat. Lebih dari itu, praktek pelaksanaan Pemerintahan Desa sesungguhnya merupakan potret dan cerminan sejauhmana demokrasi diimplementasikan dalam pemerintahan kita. Adapun formulasi pertanyaan penelitian ini adalah : Bagaimanakah penataan Pemerintahan Desa serta Pandangan Masyarakat Ada( mengenai format struktur dan Fungsi Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Landak. Sedangkan secara umum tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan masyarakat adat tentang format Pemerintahan Desa yang sesuai dengan Otonomi Daerah, dan untuk mengetahui faktor penghambat, pendukung serta pro dan kontra dalam pelaksanaan penataan kembali ke Pemerintahan Binua atau Kampung di Kabupaten Landak. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori dan konsep tentang Desa, Pemerintahan Desa, Otonomi Daerah, termasuk didalamnya Pembangunan Sosial, Pemerintahan Adat dan Pelayanan kepada masyarakat (public services) serta Pemberdayaan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi, dengan informan sebanyak 9 orang yang terdiri dari pejabat Pemerintah Daerah, DPRD, Dewan Adat dan Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Kabupaten Landak. Penelitian ini merupakan studi penataan Pemerintahan Desa dengan kajian tentang struktur dan fungsi Pemerintahan Desa dalam rangka Otonomi Daerah. Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan penataan terhadap Pemerintahan Desa kembali ke sistem Pemerintahan Binua atau Kampung tersebut maka adanya pembuatan sejurnlah Peraturan Daerah, yang mana memerlukan mekanisme dan tahapan serta melibatkan pihak-pihak yang kompeten atau pihak yang benar-benar memahami materi subtansi tentang Pemerintahan Binua atau Kampung yang sesuai asal usul dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Landak. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan apabila dipelajari sungguh-sungguh sesuai dengan kepentingan, terutama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dalam penataan Pemerintahan Desa. Berdasarkan hasil temuan di lapangan penelitian ini berkesimpulan, bahwa ada sejumlah hat panting dan menarik yang perlu dikaji. Namun dari sejumlah hal panting dan menarik tersebut, maka penelitian ini berkesimpulan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah diterima dengan balk dan antusias di Kabupaten Landak. Penataan Pemerintahan Desa dalam rangka Otonomi Daerah merupakan suatu pemberdayaan dan untuk menciptakan pelayanan yang baik atau mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, adanya silang pandangan, ide maupun konsep yang berkembang, terutama mengenai penataan format pemerintahan sebagai pengganti Pemerintahan Desa yaitu kembali ke sistem Pemerintahan Binua atau Kampung. Semua pihak mempunyai konsep maupun pandangan yang menarik serta baik sebagai pendorong menuju Pemerintahan yang baik dalam rangka untuk mengembangkan demokratisasi, partisipatif, berkeadilan, kemandirian, akomodatif, transparan, bertanggunJ'awab, yang dekat dengan masyarakat. Meskipun secara teknis mengalami hambatan atau kendala dalam pelaksanaan penataan tersebut. Adapun saran-saran dalam penelitian, yaitu : pertama : Nama, struk-tur dan sistem pemerintahan yang appropriate sebagai pengganti sistem Pemerintahan Desa adalah gabungan format Pemerintahan Adat dan sistem Pemerintahan Nasional, maka perlu diberlakukan kembali Pemerintahan Kampung di Kabupaten Landak. Kedua Peraturan Daerah yang dibuat bukan hanya untuk menggali Pendapat Asli Daerah (PAD), tetapi yang lebih panting adalah masyarakat memahami bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah untuk kepentingan pembangunan, kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Ketiga : Untuk menghindari lerjadinya konflik akibat adanya pro dan kontra dalam penetaan Pemerintahan Desa sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa dalam rangka Otonomi Daerah maka perlu sharing duduk bersama secara demokratis Pemda, DPRD dan masyarakat dalam membahas sating silang konsep, ide maupun pandangan dimaksud. Selain itu juga perlu mengadakan assessment terhadap potensi dan materi subtansi tentang Pemerintahan Binua atau Kampung yang benar-benar sesuai dengan asal usul dan adat istiadat masyarakat Daerah Kabupaten Landak. Keempat : Pemerintahan Desa yang ditata menjadi Pemerintahan Binua atau Kampung di Kabupaten Landak masih sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas - fungsi pemerintahan dan pembangunan. Karena Pemerintahan Binua atauy Kampung adalah pemerintahan yang dekat dengan warga masyarakt dalam rangka pelayanan.

Abstrak :
Judul Tesis "Peran Dewan Kelurahan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di DKI Jakarta", dengan meneliti peran Dewan Kelurahan Cikini dan Dewan Kelurahan Serdang Jakarta Pusat, sengaja di kedepankan dengan harapan dapat memicu dan memacu Dewan Kelurahan untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi pemerintahan dalam era otonomi daerah sesuai semangat reformasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan derah. Sejalan dengan semangat itu pula, Propinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara republik Indonesia yang lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999, merupakan cermin kiblat provinsi lain di Indonesia maupun dunia international, perlu mendapat perhatian khusus dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Berdasarkan pendapat para ahli, faktor-faktor yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan maupun pemberdayaan masyarakat antara lain faktor akuntabilitas, transparansi, responsi, demokrasi maupun bukti langsung yang dapat ditunjukan. Dipahami bahwa aspek yang mengemuka dalam era otonomi daerah sekarang ini antara lain, aspek demokrasi, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu Dewan kelurahan sebagai lini terdepan dalam penyelenggaraan otonomi daerah perlu mendapatkan perhatian agar semakin mampu berperan. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang berkaitan dengan peran Dewan Kelurahan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah; peran Dewan Kelurahan dalam pelayanan masyarakat serta peran Dewan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan mempertimbangkan bahan pustaka dan sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode eksplanatif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (in depth interview) dan Focus Group Discussion (FGD) terhadap informan kunci (key informan). Harapan rakyat dan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 maupun Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000, dalam kenyataan saat penelitian belum mampu diemban oleh dewan Kelurahan secara optimal. Berbagai kendala yang dihadapi, baik itu dari sisi anggota Dewan Kelurahan, pemerintah kelurahan maupun dari masyarakat kelurahan itu sendiri. Oleh karena itu diharapkan adanya penguatan peran Dewan Kelurahan yang ditandai pengembangan demokrasi lokal, penguatan SDM, akuntabilitas yang cukup memadai, transparansi dan daya tanggap yang tinggi. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan sinergi berbagai stakeholder. Disamping itu sebagai lembaga baru yang berada di lini terdepan proses penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan perhatian pemerintah propinsi untuk mendorong terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dewan Kelurahan.

Abstrak :
Fokus penelitian ini adalah menggali unsur praktik cerdas dari penerapan permodelan LVCD Local Value Chain Development yang diinisiasi oleh lembaga AB di Desa Duntana dan Tenawahang dengan konteks pedesaan. Permodelan LVCD melalui kegiatan pemasaran bersama ditujukan untuk memfasilitasi akses pasar untuk petani pedesaan. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif menggunakan data kualitatif yang didukung data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya unsur praktik cerdas pada tahapan LVCD, dan pada pelaksanaan pemasaran bersama oleh kelompok. Walaupun terjadi kendala, kelompok terbukti mampu bertahan hingga kini. Penelitian ini menyampaikan bahwa unsur praktik cerdas yang ada dapat mendukung keberlanjutan kegiatan pemasaran bersama dalam mengimplementasikan permodelan LVCD.

---

This research focuses on identifying best practice elements of the practice of LVCD Local Value Chain Development modelling initiated by AB organization at Duntana and Tenawahang villages, which located in rural area. LVCD modeling through collective marketing aimed to address rural farmers issue by creating an access to market. Type of this research is descriptive, using qualitative approach supported by quantitative data. The result shows that the best practice elements are in LVCD rsquo s phase and on implementing of collective marketing by farmer groups. Although challenges occur in the implementing phase, the groups survive and continue running. Best practices elements can support the sustainability of collective marketing in implementing LVCD modeling.

Abstrak :
Perubahan musim memiliki dampak serius pada kualitas makanan. Oleh karena itu, kami menginvestigasi hubungan antara skor healthy eating index HEI dan status gizi pada wanita usia subur di dua musim di daerah pedesaan, Kabupaten Buol. Studi longitudinal dilakukan pada musim panen dan musim non-panen. Semua wanita n=153 di musim non-panen dan 98 wanita n=150 di musim panen termasuk dalam kategori poor diet. Total skor HEI lebih tinggi secara signifikan pada musim panen dibandingkan musim non-panen p=0.026 . Ada hubungan positif antara skor HEI dengan indeks massa tubuh ?=0.113, p=0.043 setelah dikontrol dengan musim dan karakteristik demografi. ......Seasonal change has serious impacts on diet quality. Therefore, we investigated the association between healthy eating index HEI score and nutritional status of reproductive aged women across two seasons in rural areas of Buol District. A longitudinal study was conducted in lean and harvest seasons. All women n 153 in lean season and 98 women n 150 in harvest season had poor diets HEI

Abstrak :
Menteri Kesehatan RI pada tahun 2019 mengelurkan peraturan mengenai penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Telemedicine ditujukan terutama pada daerah pedesaan atau rural area. Menjaga mutu pelayanan penting dilakukan, maka seluruh pelayanan berbasis telemedicine didokumentasikan dalam rekam medis elektronik (RME) dengan informasi yang lengkap. Penelitian ini menggunakan metode narrative literature review dengan memanfaatkan kanal jurnal Garuda, Google Scholar, IEEE Explore, ProQuest, PubMed, Science Direct, dan Scopus. Dengan pendekatan input, proses dan output total 8 artikel ilmiah yang didapatkan dari negara yang telah memiliki kebijakan telemedicine/telehealth di rural area. Penyelenggaraan telemedicine memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing bergantung kepada hal-hal pendukung dan sasaran penggunanya. Harus memiliki kebijakan, infrastruktur, sumber keuangan dan sumber daya manusia yang dapat menggunakan, memelihara dan mengembangkan telemedicine. Penggunaan ini akan membantu proses pelayanan kesehatan yakni meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di rural area jika penggunaannya berskala besar. Mutu RME tidak terlihat kelengkapannya secara langsung mengenai informed consent, namun RME yang bermutu dapat mempermudah tenaga kesehatan dalam melakukan penegakkan diagnosa, anamnesa, dan asuhan perawatan pasien. ......The Indonesian Minister of Health in 2019, issued regulations regarding the implementation of telemedicine services between health service facilities. Maintaining quality of services is important, so all telemedicine-based services are documented in an electronic health record (EHR) with complete information in the service process. This research using the narrative literature review method by utilizing:  Garuda journal channels; Google Scholar; IEEE Explorer; ProQuest; PubMed; Science Direct; and Scopus. With the input - output process approach, a total of 8 scientific articles were published on countries that have telemedicine / telehealth policies in rural areas. The implementation of telemedicine has advantages and disadvantages of each depending on the things supporting and the target users. Must have policies, infrastructure, financial resources and human resources that can use, maintain and develop telemedicine. This use will help the health service process by increasing the degree of public health in rural areas if its use is large scale. The quality of the RME does not appear to be directly complete with regard to informed consent, but qualified RME can make it easier for health workers to carry out diagnosis, history and patient care.

Abstrak :
BACKGROUND: type 2 diabetes mellitus (T2DM) and gastroesophageal reflux disease (GERD) are commonly seen in the geriatric population. This study aimed to investigate the prevalence, risk factors, and alarm-symptoms incidence of GERD among elderly patients with T2DM in a rural area of Central Sulawesi. METHODS: this cross-sectional study was conducted from July-September 2019 in Public Health Center of Beteleme, Central Sulawesi. Patients aged ≥60 years old, newly or previously diagnosed with T2DM according to the 2019 American Diabetes Association (ADA) criteria or to the 2015 Indonesian Society of Endocrinology (PERKENI) criteria, were consecutively recruited. We excluded patients being on proton-pump inhibitor or H2-receptor antagonist therapy or having a history of gastric or esophageal surgery. GERD was diagnosed in patients with the score of ≥8 based on the Indonesian version of GERD questionnaire (GERD-Q). RESULTS: among 60 elders with T2DM, 28.3% (95% confidence interval [CI], 16.9-39.7) had GERD. Statistical analysis showed that GERD was significantly associated with consumption frequency of tea (p=0.019) and coffee (p=0.015). No significant relationship was found between gender (p=0.562), obesity (p=0.803), achievement of blood glucose-level control (p=0.478), duration of T2DM (p=0.304), and type of antihyperglycemic drugs (p=0.202) with GERD. Unintentional weight loss was the leading alarm symptom (47.1%; 95%CI, 23.4%-70.8%) found across the GERD group. CONCLUSION: GERD was prevalent among elderly patients with diabetes. Frequent consumption of either tea or coffee was associated with GERD. Alarm symptoms need further evaluation to screen for complications.

Abstrak :
Ketersediaan air bersih merupakan sebagian besar masalah utama diwilayah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Padahal terdapat korelasi antara faktor kecukupan air, kesehatan dan pembangunan ekonomi. Salah satu daerah yang merepresentasikan kondisi ini adalah di Desa Labuan Bajo. Pesona wisata Pulau Flores yang terdapat di Kabupaten Manggarai Barat, dimana Labuan Bajo merupakan pintu gerbang untuk memasuki pesona wisata tersebut merupakan tempat yang sangat ingin dikunjungi oleh wisatawan. Sebagai bentuk upaya pemerintah untuk memperketat pengawasan dan penjagaan perbatasan maritim Labuan Bajo, pemerintah membentuk Pos TNI Angkatan Laut. Oleh karena itu, ketersedian air bersih sangat dibutuhkan di daerah tersebut. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Labuan Bajo, meningkatkan sarana dan infrastruktur untuk mendatangkan para wisatawan yang banyak, juga untuk memenuhi dukungan logistik markas TNI AL. Untuk memenuhi kebutuhan air tersebut, maka ada 2 opsi yang diperkirakan dapat menyelesaikan masalah, yakni (1) pemetaan air bawah tanah di desa Labuan Bajo dan pemompaannya dengan menggunakan tenaga listrik dari hasil photo voltaic, dan (2) bilamana butir (1) nihil maka dilakukan pemompaan air dari reservoir yang tersedia pada jarak sekitar 3 km dari desa Labuan Bajo. Mengingat contour daerahnya, maka diperlukan pembuatan reservoir baru dan sistem pemompaan air dari reservoir yang telah tersedia, sehingga diperoleh tingkat ketinggian air yang memadai untuk mengalirkan air ke desa tersebut. Pemetaan air bawah tanah dilakukan dengan menggunakan metode geolistrik. Bilamana opsi 1 berhasil, maka sistem yang dibangun dapat dijadikan sebagai model pemompaan air bawah tanah, utamanya di wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang memerlukannya. Kemudian air bersih yang didapat akan diolah melalui proses Reverse Osmosis untuk menghasilkan air siap minum.

Abstrak :
The availability of clean water is a large part of the main problem in the area of West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara. Eventhough there is correlation between factors of adequate water, health and economic development. One area that represents this condition is in the village of Labuan Bajo. The enchantment of the tourist island of Flores found in West Manggarai Regency, where Labuan Bajo is the gateway to entering the tourist charm is a place that tourists really want to visit. As a government effort to tighten border supervision and safeguards the Labuan Bajo maritime, the government formed the Indonesian Navy post. Therefore, the availability of clean water is needed in the area, besides to meet the needs of the Labuan Bajo community, improve facilities and infrastructure to bring in many tourists, also for fulfilling the logistical support of the Navy's headquarters. To meet water needs, there are 2 options that are expected to solve the problem, namely (1) mapping of underground water in the village of Labuan Bajo and pumping it using electric power from the voltaic photo results, and (2) when there is no item (1) then pumping water from the reservoir is available at a distance about 3 km from the village of Labuan Bajo. Considering the contour of the area, the needed to make new reservoirs and water pumping systems from the reservoir available, so that an adequate level of water is obtained for drain water to the village. Mapping of underground water is carried out with using the geoelectric method. If option 1 is successful, then the system that is built can be used as a model of pumping underground water, mainly in the area of West Manggarai Regency that needed it. Then the water obtained will be processed through the Reverse Osmosis process to produce ready to drink water.

Abstrak :
Penelitian ini mengungkapkan masalah sengketa tanah sekaligus posisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan Minangkabau, khususnya di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Ini penting karena sejak lama masalah tanah sudah menjadi topik utama bagi masyarakat Minangkabau. Bahkan sejak sekitar tahun 1970-an sengketa tanah sudah menjadi perbincangan tersendiri dalam masyarakat. Bagaimanapun, ini berkaitan dengan melemahnya keberadaan sistem sosial Minangkabau yang relatif demokratis, dan sebaliknya menguatnya intervensi negara dan pengaruh luar. Permasalahan ini berusaha dilihat dengan pendekatan sejarah yang multi dimensional, artinya penulis meminjam beberapa konsep ilmu sosial lain, terutama sosiologi dan antropologi. Kemudian juga diperhatikan saran dari penganut sejarah strukturis, bahwa permasalahan ini tidaklah bisa dilihat secara struktural semata, tetapi juga memperhatikan sejauh mana tindakan masyarakat telah menanggapi perubahan yang terjadi saat pengaruh luar begitu kuatnya. Apa pula umpamanya yang dilakukan pemimpin-pemimpin masyarakat bila sebuah sengketa terjadi serta penyelesaiannya dilangsungkan di pengadilan. Untuk mendapatkan jawaban ini penulis telah berusaha memadukan sumber-sumber primer dan sekunder baik lisan maupun tulisan. Sumber tertulis berupa laporan resmi pemerintah dan arsip-arsip pengadilan serta beberapa catatan dari Kantor Desa. Sumber lisan dilakukan melalui wawancara dengan beberapa orang masyarakat desa, serta bincang-bincang lepas dengan masyarakat nagari. Dari penelitian itu disimpulkan bahwa ternyata sengketa tanah memang bukan hanya sekedar akibat dari rumitnya masalah adat sebagaimana yang sering dikemukakan, tetapi sudah berkembang sebagai akibat melemahnya ekonomi masyarakat, dan melemahnya daya sosial-politik. Tetapi itu bukan berarti masalah adat bisa dikesampingkan, melainkan akumulasi antara ekonomi dan sistem adat telah ikut mendorong terjadinya sengketa tanah dalam masyarakat.