Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III (1980). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivist sehingga penelitian akan disusun dengan data, bukti, dan pertimbangan ilmiah yang mempunyai dasar teori dan bersifat logis. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok berdasarkan empat faktor yang mempengaruhi implementasi program menurut George Edwards III belum diterapkan dengan baik oleh para pelaksana. Terdapat permasalahan pada indikator kejelasan komunikasi dan tidak adanya SOP pada pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Saran yang dapat diberikan mengenai proses implementasi program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok adalah dengan memperbaiki beberapa kekurangan terkait dengan proses transmisi dalam mengkomunikasikan isi pesan kebijakan dan penerapan SOP pada pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni agar menciptakan keseragaman cara kerja antar pelaksana program.

---

This thesis discusses about the factors that affecting the implementation of the rehabilitation program for Uninhabitable Houses in Mekarsari Sub-District, Cimanggis District by the Depok City Housing and Settlements Department by using the concept of implementing public policies from George C. Edwards III (1980). The approach used in this research is post positivist so that the research will be arranged with data, evidence, and scientific considerations that have a theoretical basis and are logical. The data used in this study were obtained by qualitative collection techniques through in-depth interviews and library research. The results showed that the implementation of rehabilitation of uninhabitable houses in Mekarsari Subdistrict Cimanggis District by the Department of Housing and Settlements of the City of Depok based on four factors that influenced the implementation of the program according to George Edwards III had not been implemented well by the implementers. There are problems with communication clarity indicators and the absence of Standard Operating Procedures (SOP) on the implementation of an uninhabitable housing rehabilitation program. Suggestions that can be given regarding the implementation process of the Uninhabitable Housing Rehabilitation Program in the Mekarsari Sub-District Cimanggis District by the Depok City Housing and Settlements Department is to correct some of the deficiencies associated with the transmission process in communicating the contents of the policy message and the application of Standard Operating Procedures (SOP) in the implementation of the uninhabitable housing rehabilitation program in order to create a uniformity way of working between program implementers.

"

"Salah satu masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak. Kondisi rumah yang dimiliki masyarakat miskin dibangun dengan tidak memperhatikan kriteria fisik rumah yang layak huni. Salah satu permasalahan dalam pembangunan perumahan dan permukiman saat ini adalah peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memiliki Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tingkat Kecamatan dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasar berupa rumah yang layak huni yang kukuhkan dalam Peraturan Walikota No. 40 Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksana Program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi program menggunakan 6 kriteria yang dikembangkan oleh William Dunn yaitu Ketepatan, Efektifitas, Kecukupan, Efesiensi, Perataan, dan Responsivitas dengan menggunakan pendekatan persepsi para rumah tangga penerima manfaat. Skala pengukuran yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah Skala Likert. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi RTLH di Kota Depok telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program sebagaimana yang tertera di dalam Peraturan Walikota, hal ini ditunjukkan dengan hasil evaluasi untuk kriteria ketepatan program dengan skor 4.3 atau masuk dalam kategori tepat, efektifitas program dengan skor 4.0 atau masuk dalam kategori efektif, kecukupan program dengan skor 3.0 atau masuk dalam kategori cukup mencukupi, dan responsivitas program dengan skor 4.0 atau masuk dalam kategori responsivitas baik. Hanya terdapat dua kriteria yang masih belum mencapai kategori baik, yaitu kriteria efesiensi program dengan skor 2.8 atau masuk dalam kategori tidak efesien dan perataan program dengan skor 2.4 atau masuk dalam ketegori belum merata.

---

One of the main problems faced by the poor is limited access to healthy and decent housing. The condition of the poor house was built with no regard to physical criteria of decent housing. One of the problems in the housing and settlement development today is the increase in the number of households who occupy the uninhabitable house and is not supported by the edaquate infrastructure, environment and public utility facilities. Depok City Government has an Uninhabitable Houses Rehabilitation Program with the aim to ease the burden of the poor to meet basic rights such as decent housing that strengthen by Mayor Regulation No. 40 In 2013, as a guide to implementing the program.

This study will focus on the evaluation of programs using six criteria that is owned by William Dunn namely as Appropriateness, Effectiveness, Adequacy, Efficiency, Equity, and Responsiveness. This study uses the approach of the perception of beneficiaries household of each of the indicators measured in the 6 criteria. The scale of measurement that will be used in this research is the Likert Scale.

The results of this study indicate that the implementation of the rehabilitation program RTLH in Depok has been going well and in accordance with the guidelines for the implementation of the program as set forth in Mayor?s Regulation, as shown by the results of the evaluation for program appropriateness criteria with a score of 4.3 or concidered as appropriate, the effectiveness of the program with a score of 4.0 or concidered as effective, the adequacy of the program with a score of 3.0 or concidered as quite sufficient, and the responsiveness of the program with a score 4.0 concidered as good responsiveness. There are only two criteria that has not yet to reach a good result, the efficiency of program with a score of 2.8 or concidered as inefficient and the equity of program with a score of 2.4 or concidered as not evenly distributed."

"Ketahanan pangan adalah salah satu aspek yang mendukung ketahanan nasional. Ketika individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi ketahanan pangannya maka terjadilah kerawanan pangan yang dapat menggangu stabilitas ekonomi dan nasional.  Tapin mengalami peningkatan penduduk miskin dan peningkatan rumah tidak layak huni di Kalimantan Selatan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengukur kerawanan pangan rumah tangga tidak layak huni dan faktor yang mempengaruhinya di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Pangan adalah kebutuhan mendasar yang harus selalu ada dan terus meningkat seiring dengan mengingkatnya jumlah penduduk. Analisis ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan model rasch, metode regresi ordinal dan menggunakan variabel moderator dengan analisis data yang deskriptif untuk menganalisis data penelitian. Penelitian ini berdasarkan pada skala kerawanan pangan (FIES) serta faktor demografi dan kemiskinan multidimensi yaitu Jumlah Anggota Keluarga (X1), Jenis Pekerjaan (X2), Pendapatan (X3), Pendidikan (X4), Kesehatan (X5), Bantuan (X6), dan Jenis Kelamin (X7). Hasil penelitian ini adalah, pada tingkat kerawanan pangan rumah tangga tidak layak huni berdasarkan FIES, terdapat 57% kerawanan pangan ringan, kerawanan pangan sedang ada 23% dan rumah tangga dengan tingkat kerawanan pangan berat ada 20%.

---

Food security is one aspect that supports national security. When individuals or households are unable to fulfill their food security, food insecurity occurs which can disrupt economic and national stability. Tapin has experienced an increase in the number of poor people and an increase in uninhabitable houses in South Kalimantan. This study aims to analyze and measure the food insecurity of uninhabitable households and the factors that influence it in Tapin District, South Kalimantan. Food is a basic need that must always be available and continues to increase along with the increasing population. This analysis uses a quantitative approach using the Rasch model, ordinal regression method and using moderator variables with descriptive data analysis to analyze research data. This research is based on the food insecurity scale (FIES) and multidimensional demographic and poverty factors, namely the number of family members (X1), type of work (X2), income (X3), education (X4), health (X5), assistance (X6), and Gender (X7). The results of this study are, at the level of food insecurity in uninhabitable households based on FIES, there are 57% light food insecurity, moderate food insecurity is 23% and households with severe food insecurity are 20%."