Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pelanggaran hak tersangka terjadi karena adanya tindakan menyimpang dari pejabat penyidik, penuntut umum dan pengadilan, hal ini berakibat secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur, dan pelanggaran hak narapidana adalah akibat dari sistem administrasi yang tidak baik dalam proses peradilan pidana. Dalam proses hukum seseorang mempunyai hak untuk membela diri dan menuntut hak-haknya sesuai dengan asas "kedudukan yang sama dimuka hukum" dan asas "praduga tidak bersalah". Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengambil data melalui informan-informan yang berhubungan dengan data yang akan diteliti dan kemudian dipaparkan sebagai sebuah hasil penelitian dan kemudian dianalisa. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualiatatif. Metode kualiatatif menghasilkan data yang bersifat diskriptif analisis, yaitu pendapat informan diteliti dan dipelajari secara menyeluruh. Berdasarkan pemikiran tersebut metode kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan informan dan narasumber kemudian mendiskripsikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok perrnasalahan, selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran, dan memahami kebenaran tersebut. Dari hasil penelitian deskriptif analisis dan dengan metode kualitatif diperoleh gambaran bahwa : Terjadinya pelanggaran hak tersangka dan narapidana yang dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan Negara merupakan akibat faktor ekstemal, berupa keterlambatan administrasi peradilan, yaitu keterlambatan penyerahan surat perpanjangan penahanan atau surat penetapan perpanjangan penahanan; kurang seimbangnya porsi kewenangan di antara aparat penegak hukum, sehingga timbul pelanggaran hak tersangka secara administratif dan fisik. Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan (Hakim) kewenangannya diatur oleh Undang-Undang sedangkan Rumah Tahanan Negara (Pemasyarakatan) hanya diatur oleh Peraturan Pemerintah.; kurangnya sarana dan fasilitas pengadilan mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang mengakibatkan pelanggaran hak tersangka. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan birokrasi yang buruk mengakibatkan administrasi peradilan tidak berjalan baik sehingga tidak tercipta suatu koordinasi pada setiap sub sistem peradilan pidana dan merupakan pencetus timbulnya pelanggaran hak asasi manusia.

---

Violation on the defense right resulted from the existence of deviated acts from the identification official, public prosecutor and the court having direct and indirect effect in Class IIA State Penitentiary of East Jakarta, and violation from the defense is resulted from bad administrative system in criminal court process. In legal process anyone has the right to make their defense and demanding their rights according to the basis of "equal standing before the law" and the basis of "presumption of innocence". The research in this thesis uses qualitative approach that is by data collection through informants related to the data being evaluated and then elaborated as a result of research and then to be analyzed. The collected data will be analyzed qualitatively. The qualitative method produces data with descriptive analytical characteristics that is the informant opinion is evaluated and studied as a whole. Based on that way of thinking, the qualitative method is aimed to interpret qualitatively about the opinion or response of the informant and source of data and then to be described completely and in detail for certain aspects related to the main issue, and then to be analyzed to reveal its truth, and understanding that truth. From the results of descriptive analytical research and with qualitative method, a picture has been obtained that is: The occurrence of violation on the defense and prisoner rights done by the State Penitentiary as the results of external factor in the form of the court administrative delay that is delay on the submission of prolonged holding letter or decree letter of prolonged holding; The lack of balance on the authority portion among law enforcing official, resulting in the violation of the defense right administratively and physically. The Police Department, Prosecutor, and the Court (Judge), their authority is' regulated by the Laws and the State Penitentiary (Socialization) is only regulated by Government Regulation; The lack on the court facility and infrastructure resulting in. the lack of optimal implementation of simple, quick, and with cheap cost court basis, resulting in the violation on the defense right. The lack of quality and quantity on human resource and bad bureaucracy results in the court administration not running smoothly thus there is no coordination in every sub-system of criminal court and the trigger on the rising of violation on human right.

Abstrak :
Tahanan di dalam Rutan sebenarnya sama seperti orang yang berada di luar Rutan, hanya saja mereka kehilangan kemerdekaan bergerak sehingga perlakuan terhadap mereka harus sama seperti perlakuan orang yang tidak bersalah tanpa membedakan kejahatan yang dituduhkan kepada mereka berdasarkan asas praduga tidak bersalah. Apapun kondisinya penahanan didalam Rutan secara langsung maupun tidak langsung memiliki tekanan tersendiri bagi tahanan yang bersangkutan. Perlakuan-perlakuan ketika mereka memasuki Rutan sudah menunjukkan kondisi dimana mereka akan menjalani sebagian dari hidup mereka di dalam tahanan hingga proses persidangan berakhir yang menentukan status mereka apakah akan dibebaskan atau divonis bersalah dan menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian ini ada tiga pertanyaan penelitian yang hendak dijawab yaitu bagaimana pola tindak kekerasan terhadap tahanan baru di Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur, apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap tahanan baru serta bagaimana upaya pencegahan yang seharusnya dilakukan oleh Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur agar tidak terjadi tindak kekerasan oleh narapidana/tahanan terhadap tahanan baru. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara menggunakan pedoman wawancara. Informan penelitian adalah petugas sebanyak 3 orang, tahanan 2 orang dan narapidana sebanyak 2 orang, dengan lokasi penelitian di Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pola kekerasan terhadap tahanan baru terjadi pada saat proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan tahanan dimana pelakunya adalah petugas dan di blok hunian dimana pelakunya adalah tahanan lama dan narapidana. Bentuk-bentuk kekerasan terdiri dari kekerasan fisik dan psikis, jenis kekerasan yang terjadi adalah kekerasan langsung dan bersifat kolektif primitif. Faktur penyebab terjadinya tindak kekerasan adalah minimnya sumber daya manusia petugas baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sarana prasarana yang belum optimal serta adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan diantara petugas dan tahanan lama/narapidana. Strategi pencegahan tindak kekerasan terhadap tahanan baru di Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur dilakukan melalui pendekatan keamanan namun minim pendeketan HAM sehingga strategi ini kurang disukai oleh tahanan dan narapidana.

Abstrak :
Narapidana dan narapidana ibu hamil memiliki kebutuhan tambahan terkait hal ini pemenuhan hak kesehatannya di Rumah Tahanan Negara. Hak ini penting karena berhubungan langsung dengan ibu hamil dan juga untuk kesehatan janin itu mengandung. Tesis ini menjelaskan tentang pemenuhan hak atas kesehatan ibu hamil yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai 3 (tiga) orang narapidana wanita hamil yang berada di Rutan Kelas IIA, Jakarta Timur. Benda Tujuannya untuk mengetahui pengalaman dan kebutuhan narapidana wanita hamil, terutama dalam upaya memenuhi kesehatan Rutan Kelas IIA Jakarta Timur sebagai Unit Pelayanan Teknis yang bertugas melindungi HAM Tahanan dan narapidana manusia. Analisis penelitian ini menggunakan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Teori Hukum Feminis. Berdasarkan hasil didapat, Rutan Kelas IIA Jakarta Timur melakukan 4 upaya kesehatan yaitu upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi narapidana dan tahanan perempuan hamil. Namun upaya kesehatan belum terpenuhi dengan baik karena Beberapa kendala tersebut antara lain kondisi overcrowding yang terjadi, anggaran fasilitas dan staf yang tidak memadai serta terbatas di pusat penahanan. ...... Pregnant women prisoners and prisoners have additional needs in this regard to fulfill their right to health in State Detention Centers. This right is important because it is directly related to pregnant women and also for the health of the fetus that is pregnant. This thesis describes the fulfillment of the rights to health of pregnant women carried out by the Class IIA State Detention Center (Rutan), East Jakarta. This study used a qualitative approach by interviewing 3 (three) pregnant female prisoners who were in the Class IIA Detention Center, East Jakarta. Object The aim is to find out the experiences and needs of pregnant women prisoners, especially in an effort to fulfill the health of the Class IIA Prison in East Jakarta as a Technical Service Unit in charge of protecting the human rights of prisoners and human prisoners. The analysis of this research uses the Human Rights Perspective and Feminist Legal Theory. Based on the results obtained, East Jakarta Class IIA Rutan has made 4 health efforts, namely promotive, preventive, curative, and rehabilitative efforts for pregnant women inmates and prisoners. However, health efforts have not been fulfilled properly due to some of these constraints, including overcrowding conditions, insufficient budget for facilities and staff and limited in detention centers.

Abstrak :
ABSTRAK
Disertasi ini membahas tentang determinan infeksi tuberkulosis laten pada wargabinaan pemasyarakatan di Rutan klas 1 Bandung. Penelitian ini menggunakandesain cross sectional dan dianalisis dengan regresi logistik berganda. Hasilpenelitian ini menunjukan prevalensi infeksi TB laten sebesar 76,9 dan TB aktif2,3 . Risiko tinggi dan faktor yang paling dominan berhubungan dengan kejadianinfeksi TB laten yaitu kebiasan merokok sering sebesar 12,99 kali dan kebiasanmerokok kadang-kadang sebesar 9,34 kali. Determinan lainnya yang berisikomengalami infeksi TB laten yaitu riwayat kontak TB diluar rutan sebesar 3,02kali, status gizi kurang dari normal sebesar 2,64 kali dan status gizi lebih darinormal sebesar 0,21 kali, penahanan lebih dari 1 kali sebesar 0,44 kali, usia lebihdari 26-34 tahun sebesar 0,23 kali, usia 34-42 tahun sebesar 0,41 kali dan usialebih dari 42 tahun sebesar 0,63 kali. TB laten sangat tinggi sehingga diperlukanskrining TB laten agar dapat memutus mata rantai TB. Determinan utama TBlaten adalah merokok sehingga perlu pembatasan penjualan rokok dan membuatregulasi hingga kebiasaan merokok warga binaan pemasyarakatan berhenti. Selainitu, juga perlu meningkatkan status gizi sesuai dengan angka kecukupan gizi.

---

ABSTRACT
This dissertation discusses the determinant latent tuberculosis infection ofprisoners in state prison class 1 Bandung. This study used cross sectional designand analyzed by multiple logistic regression. The results of this study show theprevalence of latent TB infection is 76.9 and active TB is 2.3 . The highest riskand the most dominant factors associated with the incidence of latent TB infectionwho have smoking habits frequently are 12.99 times and intermitent smokinghabits are 9.34 times. Other determinants who have risk of latent TB infectioninclude a history of TB contact outside the prison is 3.02 times, less nutritionalstatus from normally is 2.64 and nutritional status more than normally is 0.21times, incarceration more than once is 0,44 times, age range of 26 34 years old is0.23 times, the age 34 42 years is 0.41 times and the age more than 42 years is0.63 times. The occurence of latent TB is very high that latent TB screening isnecessary to be able to cut the transmission of TB. The main determinant of latentTB is smoking so it is necessary to restrict the sale of cigarettes and make aregulation to stop smoking habits of prisoners. In the other hand, it also needs toimprove nutritional status in accordance with the nutritional adequacy rate.