Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi administrasi klaim Jamkesmas di rumah sakit vertikal tahun 2012. Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah banyaknya permasalahan di rumah sakit daerah akibat keterlambatan klaim seperti cash flow rumah sakit, pembayaran insentif yang terlambat, dan pembelian obat terhambat. Di rumah sakit vertikal, efek dari keterlambatan pengajuan klaim Jamkesmas belum diketahui, karena belum pernah ada laporan tertulis mengenai implementasi administrasi klaim Jamkesmas sementara data dari Rekapnas menunjukkan adanya keterlambatan klaim di rumah sakit vertikal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan dari berdasarkan kepada teori implementasi kebijakan Edward III faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi, serta kendala yang menyebabkan keterlambatan klaim. Kesimpulannya,implementasi administrasi klaim Jamkesmas di rumah sakit vertikal telah berjalan baik meskipun ada kendala,yaituhambatan faktor komunikasi, sumber daya, dan komitmen. Kedua, belum ada pengawasan langsung terhadap jalannya proses administrasi klaim Jamkesmas di RS vertikal baik oleh Kemenkes ataupun rumah sakit. Saran peneliti bagi Kemenkes adalah membentuk tim casemix di setiap rumah sakit, dan menyusun format pengawasan sistem klaim. ......This thesis aims to undertake an analysis of the implementation of the administrative claims Jamkesmas at hospital owned by Ministry of Health (MoH) in 2012. Background problem in this research is the large number of problems in the hospital area due to the delay in the claim such as cash flow, the incentive payment is late, and the purchase of drugs inhibited. At the hospital, the vertical effects of the delay in filing claim Jamkesmas unknown, because there has never been a written report regarding the implementation of the administrative claims data from temporary Jamkesmas national data claims showed a delay in hospital owned by MoH claims. This study used a qualitative approach by doing in-depth interviews of the selected informant. The results showed of policy implementation based on the theory of Edward III communication factors, resources, disposition and bureaucracy, as well as the obstacles that cause delays in claims. In conclusion, the implementation of administration claims Jamkesmas vertical hospital was going well despite the constraints, obstacles to communication factors, resources, and commitment. Second, there has been no direct supervision over the course of the administrative proceedings at hospital owned by MoH Jamkesmas claims either by Ministry of Health or the hospital itself. Advice for Ministry of Healthare forming teams of casemix at every hospital, and composing format of supervision claims.

Abstrak :
ABSTRAK
Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan kemudahan masyarakat dalam menikmati layanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah dan bertujuan mewujudkan Universal Health Coverage bagi seluruh rakyat Indonesia. JKN membawa perubahan sistem pembiayaan kesehatan dari Fee For Service Payment (FFS) menjadi Prospective Payment System (PPS) dengan sistem paket INA CBG?s. Ketakutan bahwa JKN merugikan Rumah Sakit tidak berlaku untuk 31 Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. setelah implementasi JKN terjadi kenaikan pada pendapatan khususnya pendapatan layanan secara rata-rata pada 31 Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Terjadi penurunan yang drastis juga pada masa penagihan piutang. Likuiditas Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan sangat tinggi terlebih setelah JKN diimplementasikan. Likuiditas tinggi belum tentu baik karena dapat diartikan lemahnya manajemen kas

---

ABSTRACT
National Health Insurance (NHI) programe implementation gives easiness to people for enjoying the health service from Govermance and aimed to complish the Universal Health Coverage for all Indonesian citizen. NHI brings great change of health finance system that is from Fee For Service (FFS) Payment become Prospective Payment System (PPS) using INA CBG?s package. There?s a fearness that NHI gives a disadvantage for the hospital and it doesn?t happen on 31 State Hospitals Under The Ministry of Health. After the implementation of NHI, there?s an increasing on average revenue especially comes from service activity of 31 State Hospitals Under The Ministry of Health . Theres also a decresing of collectible receivable periode. Liquidity of state hospital is very high especially after JKN implemented. High liquidity is not necessarily good for hospital because it can be interpreted as weakness in hospital cash management

Abstrak :
Kementerian Kesehatan Indonesia pada masa pandemi Covid 19 mengeluarkan instrument tentang Daftar Tilik Rumah Sakit Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tujuan penelitian adalah mengetahui gambaran komponen-komponen Hospital Readiness Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan pada masa pandemi covid 19 dengan instrumen Rapid Hospital Readiness Checklist WHO di tahun 2021-2022.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari aplikasi mutufasyankes.kemkes.go.id dengan menarik data dari 34 Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan di tahun 2021 dan data 20 RS Vertikal Kementerian Kesehatan di Tahun 2022. Pengukuran ini menggunakan Instrument WHO Rapid Hospital Readiness Checklist yang terdiri dari 12 komponen yang diukur dan hasil penilaian berupa score dan persentasi penilaian yang secara sistematis hasil dari 12 komponen .Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase terendah hasil penilaian Hospital Readiness Checklist Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan tahun 2021 dan 2022 adalah komponen ke-10 yaitu kesehatan kerja, kesehatan mental, dan dukungan psikososial dimana tahun 2021 sebesar 77% sedangkan ditahun 2022 sebesar 91%. Sedangkan persentase tertinggi didapatkan bahwa sebesar 95% ditahun 2021 yaitu komponen ke-12 terkait pencegahan dan pengendalian infeksi, pada tahun 2022 persentase tertinggi yakni komponen ke-5 terkait administrasi, keuangan, dan kelangsungan bisnis. Penelitian ini memunculkan saran agar dapat membuat program di rumah sakit vertikal untuk peningkatan mutu pelayanan terkait kesehatan kerja, kesehatan mental dan dukungan psikososial dengan melibatkan stakeholder terkait sehingga mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit terwujud. ......The Indonesian Ministry of Health in order to prepare hospitals during the Covid 19 pandemic issued an instrument regarding Hospital Readiness During the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19). This studi for know about componens Hospital Readiness in Vertical Hospitals as UPT of the Ministry of Health in 2021 and 2022. This study uses a quantitative method using secondary data taken from the Mutufasyankes.kemkes.go.id application by pulling data from 34 Vertical Hospitals of the Ministry of Health in 2021 and data from 20 Vertical Hospitals of the Ministry of Health in 2022. This measurement uses the WHO Rapid Instrument. Hospital Readiness Checklist which consists of 12 components that are measured and the results of the assessment are in the form of scores and percentages of assessments which systematically the results of the 12 components form a spider web. The research results show that The results of the analysis found that the lowest percentage of the results of an overview of the readiness of the vertical ministry of health in 2021 and 2022 was the 10th component, namely occupational health, mental health, and psychosocial support where in 2021 it was 77% while in 2022 it was 91%. While the highest percentage is found to be 95% in 2021, namely the 12th component related to infection prevention and control, in 2022 the highest percentage is the 5th component related to administration, finance, and business continuity.This research raises suggestions for making policies on the quality of services related to occupational health, mental health and psychosocial support by involving relevant stakeholders so that the quality of service and patient safety in hospitals is realized.

Abstrak :
Penelitian ini menguji hubungan antara variabel indikator kinerja mutu pelayanan, kepedulian kepada masyarakat, dan kepedulian terhadap lingkungan dengan kepuasan pelanggan terhadap 14 rumah sakit vertikal di indonesia. Untuk melihat kinerja dan hubungan di antara indikator-indikator tersebut, digunakan analisis deskriptif dan uji korelasi regresi dengan bootstrapping. Selain itu, dilakukan pula pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Dari hasil penilaian kinerja, didapatkan sebagian dari sasaran strategik belum mencapai nilai optimum. Sementara dari hasil analisis bivariat, didapatkan tidak ada hubungan antara variabel indikator kinerja mutu pelayanan, kepedulian kepada masyarakat, kepedulian terhadap lingkungan yang berkolerasi dengan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, diperlukan adanya perbaikan manajemen dan sistem di internal rumah sakit, maupun Kementrian Kesehatan sebagai regulator terkait indikator kinerja yang digunakan dalam penelitian BLU, termasuk indikator sasaran strategik di dalamnya. ......This study examines relationship between the variables of service quality performance indicators, public awareness and concern for the environment and customer satisfaction among 14 vertical hospitals in Indonesia. To see the performance and the relationship between these indicators, used descriptive analysis and correlation regression with bootstrapping. In addition, a qualitative approach through in-depth interviews was also applied. Performance evaluation resultes obtained from a portion of the strategic objectives have not yet reached the optimum value. The results of the bivariate analysis, found no association between the variables of service quality performance indicators, public awareness, environmental awareness is correlated with customer satisfaction. Thus, it is necessary improve management and internal systems in hospitals, and the Ministry of Health as a regulator on the performance indicators used in the hopsital autonomy (BLU) assessment, including its strategic targets.