Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dilakukan selama 10 minggu. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini bertujuan agar calon apoteker mampu memahami peranan, tugas dan tanggung jawab apoteker sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian dan etika farmasi yang berlaku; memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan praktek kefarmasian di rumah sakit; dan memiliki gambaran tentang permasalahan praktik kefarmasian di rumah sakit serta mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek kefarmasian di rumah sakit. Sedangkan tugas khusus yang dilakukan selama Praktek Kerja Profesi Apoteker berjudul ldquo;Identifikasi Antimikroba Dalam Formularium RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2016 yang Memerlukan Penyesuaian Dosis Pada Pasien Dengan Gangguan Fungsi Ginjal dan Hati rdquo; bertujuan untuk mengidentifikasi antimikroba apa saja dalam Formularium RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2016 yang memerlukan penyesuaian dosis pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal dan hati dan bagaimana cara penyesuaian dosisnya.

---

ABSTRACT
Profession Internship at Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital conducted for 7 weeks. The goal of Profession internship was the pharmacist able to understand the role, duties and responsibilities of a pharmacist in accordance with standard pharmacy services and the applicable pharmaceutical ethics had the insight, knowledge, skills, and practical experience to carry out the practice of pharmacy in hospitals and had an overview of the problems at the hospital pharmacy practice and learn the strategies and activities that can be done within the framework of the development of pharmacy practice in hospitals. While the specific tasks in this profession internship titled ldquo Identification of Antimicrobial in RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Formulary 2016 Requires Dose Adjustment In Patients With Kidney and Liver Function Disorders rdquo aims to to identify any antimicrobials in the Formulary of Dr. Cipto Mangunkusumo Year 2016 which requires dose adjustment in patients with impaired kidney and liver function and how to adjust the dose.

Abstrak :
Kesehatan merupakan dasar yang penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Namun, pelayanan kesehatan di Indonesia masih memiliki beberapa hambatan, misalnya pada minimnya penanganan kesehatan untuk daerah terpencil yang terhalang faktor jarak dan waktu. Terlebih pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019, diperlukan solusi untuk melayani kesehatan masyarakat tanpa menyalahi peraturan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah dengan “berteman” atau memanfaatkan teknologi informasi, dalam bentuk Telemedicine. Telemedicine merupakan pelayanan kedokteran jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yang mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam penerapannya, terdapat permasalahan mengenai pengaturan dari pelayanan Telemedicine, serta pertanggungjawaban hukum bagi para dokter, tenaga kesehatan, dan penyedia layanan Telemedicine. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan penerapan Telemedicine pada Era New Normal, dan pertanggungjawaban hukumnya, khususnya pada Program Telemedicine Indonesia (TEMENIN) di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dilengkapi dengan tipe penelitian secara deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan Telemedicine lebih banyak mengacu kepada peraturan atau kebijakan dari Kementerian Kesehatan, dan didukung berbagai aplikasi Telemedicine. Namun, belum memiliki platform resmi dari Pemerintah yang dapat menjamin penyimpanan dan kerahasiaan data. Penulis berkesimpulan bahwa Telemedicine memiliki banyak manfaat, tetapi masih memiliki beberapa kendala di dalamnya. Selanjutnya, Penulis memberi saran agar Pemerintah segera membuat suatu platform khusus untuk pelayanan Telemedicine, disertai dengan regulasi khusus, yang didukung dengan badan atau otoritas Pemerintah yang dapat mengawasi pelaksanaannya untuk mencegah malpraktik. ......Health is an important basis for the continuity of human life. Every human being has the right to have access to safe, quality, and affordable health services. However, health services in Indonesia still have several obstacles, for example the lack of health care for remote areas which is hindered by distance and time factors. Especially during the Corona Virus Disease 2019 pandemic, a solution is needed to serve public health without violating the regulations that enforce Large-Scale Social Restrictions (PSBB). One of the efforts that can be implemented is by “making friends” or utilizing information technology, in the form of Telemedicine. Telemedicine is a long-distance medical service using information and communication technology, which facilitates access to health services for the public. In its application, there are problems regarding the regulation of Telemedicine services, as well as legal accountability for doctors, health workers, and Telemedicine service providers. For this reason, the purpose of this study is to analyze the implementation of Telemedicine services in the New Normal Era, and its legal accountability, especially in the Indonesian Telemedicine Program (TEMENIN) at Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital. The research method used is normative juridical. The research method used is juridical normative, equipped with a descriptive type of research. The results of the study stated that the implementation of Telemedicine during the New Normal Era mostly refers to the regulations or policies from the Ministry of Health, and is supported by various Telemedicine applications. However, it does not yet have an official platform from the Government that can guarantee storage and data confidentiality. The author concludes that Telemedicine has many benefits, but still has some obstacles in it. Furthermore, the author suggests that the Government immediately create a special platform for Telemedicine services, accompanied by special regulations, which are supported by government agencies or authorities that can oversee its implementation and prevent malpractice.