Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Radityas Megha Widyadari
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa otentifikasi Surat Izin Penghunian atas Rumah Negara Golongan II dan Rumah Negara Golongan III sebagai bentuk pemberian izin dari Kementerian/Lembaga tempat Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI bekerja untuk menghuni, menggunakan dan menguasai Rumah Negara kepada Pemegang Surat Izin Rumah Negara yang merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun anggota TNI. Rumah Negara adalah aset milik negara yang tidak dapat dimiliki namun terhadap Rumah Negara Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya dapat dilakukan pengalihan hak menjadi hak milik melalui perjanjian sewa-beli sampai dengan diterbitkannya Tanda Bukti Hak Milik dan Pelepasan Hak atas Tanah. Surat Izin Penghunian menjadi salah satu dasar untuk dilakukannya rangkaian prosedur pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dan dasar dilakukannya pengalihan hak atas Rumah Negara Golongan III sehingga penerbitannya dan penggunaannya harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena akan berimplikasi kepada pihak ketiga saat Rumah Negara Golongan III sudah beralih kepemilikan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan melalui pendekatan secara yuridis normatif menggunakan data sekunder yang berpedoman pada hukum normatif yang berlaku di Indonesia serta data primer dengan melakukan dan wawancara kepada narasumber yang menggeluti bidang rumah negara. Surat Izin Penghunian, Perjanjian Sewa-Beli, dan akta Tanda Bukti Hak Milik dan Pelepasan Hak atas Tanah walaupun bukan dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris tetap merupakan akta otentik karena dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dengan bentuk yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga tidak perlu melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melakukan pendaftaran atas pengalihan hak Rumah Negara Golongan III. Surat Izin Penghunian bukan merupakan tanda bukti kepemilikan melainkan hanya sebagai pemberian izin untuk menghuni rumah negara yang akan kembali kepada negara setelah masa kerja Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI berakhir.
ABSTRACT
This study was conducted to analyze the authentication of Residential Permit of State Housing Class II and State Housing Class III as a form granting permission to inhabit, to occupy and to take control of State Housing from the Ministry/Institution to the Civil Servants or Members of Indonesian National Army as the holders of Residential Permit of State Housing. State Housing is the state-owned assets that cannot be owned, but residents of the State Housing Class III can do the transfer of authorization with or without the soil so that become propriety through lease-purchase agreement until the Receipt of Propriety and Land Rights Release issued. Residential Permit become one of the basic to undertake a series of procedures for transferring status from State Housing Class II into the State Housing Class III and for the transferring authorization from State Housing Class III into propriety so that the publication and its use must be conducted in accordance with the regulation as it will have implications for the third parties when State Housing Class III have switched ownership. This study uses literature through normative juridical approach using secondary data based on the normative law in force in Indonesia as well as primary data by conducting and interview to the State Housing expert. Residential Permit, Lease-Purchase Agreement, and the deed of Receipt of Propriety and Land Rights Release although not made by and/or Notary remains an authentic deed because it is made by the official competent authority with the form established by law so no need to involve Land Titles Registrar in registering on the authorization transferring of State Housing Class III. Residential Permit is not an evidence of ownership but only as granting permission to inhabit a State Housing that will be returned to the country after devotion of the Civil Servants or Members of Indonesian National Army come to an end.
2016
T45832
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library