Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Regional Comprehensive Economic Partnership (“RCEP”) baru-baru ini telah mulai berlaku pada Januari 2022 setelah melewati masa perundingan selama 9 tahun, dengan ditanda-tanganinya perjanjian tersebut oleh lima belas dari keenam belas negara awal yang terlibat dalam penyusunannya. Lingkup geografis, perwakilan jumlah GDP serta populasi yang besar menegakkan status RCEP sebagai salah satu blok ekonomi terbesar di luar World Trade Organization (“WTO”). Salah satu inisiatif yang diprakarsai oleh RCEP adalah peraturan mengenai Rules of Origin (“ROOs”), sebuah fitur pokok dari Free Trade Agrement (“FTAs”) yang menjabarkan kriteria barang-barang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan yang ditawarkan oleh RCEP. RCEP menawarkan ROO-nya sebagai alternatif yang lebih fleksibel dan selaras dari sekian jumlah ROO yang sudah berlaku di kawasan ASEAN dan berbagai FTA di bawah naungannya. Tesis ini bertujuan untuk membahas hal tersebut menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan komparatif. Tesis ini akan membandingkan ROO RCEP dengan ROO milik FTA kunci lain, yakni ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (“AJCEP”), dan dampak hukumnya pada Usaha Kecil dan Menengah (“UKM”) Indonesia. Dari pendekatan tersebut, tesis ini menemukan bahwa ROO RCEP dibandingkan dengan AJCEP menawarkan lebih banyak fleksibilitas dari segi metode perhitungan alternatif, aturan akumulasi, toleransi de minimis, serta bukti asal barang. Selain itu, tesis ini juga menemukan bahwa UKM Indonesia dapat menuai keuntungan dari persyaratan bukti asal barang RCEP yang telah disederhanakan.

---

The Regional Comprehensive Economic Partnership ("RCEP") entered into force on January 2022 after multiple negotiations spanning over nine years, with fifteen out of the original sixteen negotiating countries signing its ratification. The agreement's enormous geographical scope and substantial representation of GDP and population have cemented its status as one of the largest trade blocs outside the World Trade Organization ("WTO"). Among many of the initiatives heralded by the RCEP is the agreement's provisions on Rules of Origin ("ROOs"), a staple feature in Free Trade Agreements ("FTAs") which detail the criteria of goods eligible to receive the benefits offered by the agreement. The RCEP proposes its ROOs to be a more flexible and harmonized alternative to existing ROOs within the ASEAN region and the many FTAs it has entered into. This thesis intends to examine using the juridical-normative research method with a comparative approach. This thesis shall compare the RCEP's ROOs with that of another essential FTA, namely the ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership ("AJCEP"), and evaluate the legal effects of the RCEP's ROOs on Indonesian SMEs. Through the aforementioned approach, this thesis finds that the RCEP's ROOs, compared to the AJCEP, offer more flexibility due to the RCEP's alternate origin calculation methods, cumulation rules, de minimis derogations, and proofs of origin. Additionally, this thesis finds that Indonesian SMEs may benefit from the RCEP's streamlined proof of origin requirements."

"Jepang merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh tingkat restriksi ROO terhadap kinerja ekspor dan utilisasi pada skema IJEPA dan AJCEP. Studi ini membangun ROO index sesuai Product Specific Rules (PSR), yang merupakan proxy dari ROO, pada produk HS6 digit dari untuk digunakan sebagai gambaran tingkat restriksi. Penelitian ini membuktikan tingkat restriksi ROO memiliki pengaruh negatif terhadap total ekspor maupun utilisasi skema kedua FTA. Peningkatan tarif yang berlaku juga berdampak menurunkan total ekspor, sedangkan tingkat margin tarif selaras dengan tingkat utilisasi FTA. Pengaturan PSR yang fasilitatif diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor dan utilisasi skema kerjasama perdagangan internasional.

---

Japan is one of main Indonesia’s trading partners. This research aims to analyse the impact of ROO’s restrictiveness on the Indonesia export performance and the utilisation of preferential schemes for both IJEPA and AJCEP. This study constructs ROO Index based on Product Specific Rules (PSR), as proxy of ROO, at 6-digit HS level to measure the restrictiveness level. This research found that the restrictiveness of ROO has a negative impact on total exports and utilisation for both FTAs. Increasing rate of applied tariff  would reduces the total export, while the rate of margin tariff positifely impacts the utilisation rate. Providing faclitative PSR would likely improve export performance and utilisation of international trade agreements.     "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efek dari Product-specific Rules of Origin terhadap perdagangan ekspor dan impor pada 7 Free Trade Agreement (FTA) Indonesia. Efek FTA terhadap perdagangan akan diestimasi terlebih dahulu berdasarkan negara mitra dan berdasarkan produk pada level disagregasi HS 6-digit menggunakan data dari 15 negara mitra pada tahun 1997-2022. Lalu, dampak ROO terhadap efek FTA pada perdagangan akan diestimasi. Penelitian ini juga menunjukkan sifat restriktif yang dimiliki Rules of Origin serta tingkatan restriktifitas antar tipe berdasarkan studi kasus di Indonesia. Penelitian ini menemukan berbagai macam temuan, seperti ROO yang terbukti restriktif mengurangi efek positif FTA terhadap perdagangan, tipe Change in Chapter (CC) yang paling restriktif, tipe selektif yang lebih longgar dari tipe CTC tunggal, efek ROO pada barang intemediate dan final, dan berbagai temuan lainnya. Penelitian ini akan menjadi referensi yang sesuai dengan studi kasus Indonesia jika pemerintah akan menegosiasikan ulang ROO dari FTA maupun sebagai referensi saat menentukan ROO pada FTA yang baru akan dibentuk.

---

This research aims to examine the effect of Product-specific Rules of Origin on export and import trade in Indonesia's 7 Free Trade Agreements (FTA). The effect of FTAs on trade will be estimated first by partner country and by product at the 6-digit HS disaggregation level using data from 15 partner countries in 1997-2022. Then, the impact of ROO on the effect of FTA on trade will be estimated. This research also shows the restrictive nature of the Rules of Origin and the level of restrictiveness between types based on case studies in Indonesia. This research found various kinds of findings, such as ROO which was proven to be restrictive reducing the positive effect of FTAs on trade, the Change in Chapter (CC) type which was the most restrictive, the selective type which was looser than the single CTC type, the effect of ROO on intermediate and final goods, and various other findings. This research will be a suitable reference for the Indonesian case study if the government is going to renegotiate the ROO of an FTA or as a reference when determining the ROO in a new FTA that will be formed."

"Dengan menggunakan  Global Trade Analysis Project (GTAP) CGE model ekonomi global, penelitian ini menganalisis tingkat keuntungan yang diperoleh Indonesia dengan tiga mitra dagangnya—Tiongkok, Jepang, dan Amerika—dari perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan negara mitra tersebut. Selain itu, termasuk dalam lingkup penelitian ini adalah analisis terhadap perjanjian unilateral di Indonesia untuk digunakan sebagai pembanding liberalisasi kebijakan bilateral. Penelitian ini dilakukan dengan mensimulasikan akibat yang mungkin terjadi dari setiap kebijakan penghapusan tarif barang impor. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan akibat yang terjadi dari setiap kebijakan liberalisasi perdangan, namun manfaat ekonomi terbesar dapat diperoleh dari kebijakan unilateral. Namun, tingkat keuntungan maksimal dimungkinkan tidak diperoleh karena keunikan kebijakan ROO dari masing-masing negara partner—yang mengakibatkan berkurangnya keuntungan sebesar kurang lebih 25%.

---

Using the Global Trade Analysis Project (GTAP) CGE model of the global economy, this essay analyses how much trade agreements between Indonesia and its top three trading partners-China, Japan, and the USA-could benefit Indonesia and those trading partners. In addition, an analysis of unilateral trade liberalization in Indonesia is included to provide a comparison of alternative trade liberalization policy strategies. The study conducts experiments by simulating the potential effect of the removal tariffs on imported merchandise under each liberalization scenario. Although the impact of trade liberalization is variable between strategies, but the result suggests that the greatest economic benefit is from the unilateral scenario. However, the restrictiveness of preferential RoO would limit the scope for achieving the full benefit projected for the bilateral liberalization scenarios-discount rates of around 25 percent have been suggested."

"Pembentukan ACFTA untuk mengurangi hambatan tarif dalam perdagangan barang diikuti dengan pengaturan Rules of Origin dalam ACFTA yang sebagaimana juga diatur oleh WTO. Berdasarkan ROO ACFTA, penggunaan Third Party Invoice diperbolehkan untuk memperoleh tarif preferensi ACFTA, namun penggunaannya rentan terhadap ketidaksesuaian dalam penetapan tarif. Penelitian ini menganalisis apakah Third Party Invoice sah untuk digunakan dalam memperoleh tarif preferensi menurut AROO WTO dan OCP ACFTA, dan menentukan apakah tarif preferensi ACFTA yang diperoleh CV Global Supply dengan menggunakan Third Party Invoice dalam Putusan Pengadilan Pajak No. 115377/2019 telah sesuai dengan OCP ACFTA. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus ini menyimpulkan dua hal. Pertama, Third Party Invoice sah digunakan dalam memperoleh tarif preferensi menurut AROO WTO dan OCP ACFTA. Hal ini karena menurut AROO WTO Third Party Invoice telah memenuhi kewajiban transparansi GATT X:1 melalui pengesahan Second Protocol TIG ACFTA yang mengatur Third Party Invoice, dan menurut OCP ACFTA Third Party Invoice sah karena kerentanan ketidaksesuaiannya terhadap penetapan tarif telah diakomodasi dalam OCP ACFTA. Kedua, penelitian ini menyimpulkan bahwa tarif preferensi ACFTA yang diperoleh CV Global Supply dengan menggunakan Third Party Invoice dalam Putusan PP No. 115377/2019 telah sesuai dengan OCP ACFTA, yakni Aturan 23 tentang Third Party Invoice dan Aturan 17 tentang Minor Discrepancies

---

The establishment of ACFTA to reduce tariff barriers in trade in goods is followed by the setting up of the Rules of Origin in ACFTA which is also regulated by the WTO. Pursuant to the ACFTA ROO, the use of Third Party Invoice is allowed to obtain ACFTA preferential tariffs, but its use is vulnerable to discrepancies in tariff determination. This research analyses whether Third Party Invoice is legal to use in obtaining preferential tariffs according to the WTO AROO and ACFTA OCP, and determines whether the ACFTA preferential tariff obtained by CV Global Supply using Third Party Invoice in Tax Court Decision No. 115377/2019 is in accordance with the ACFTA OCP. This research, which applies the normative juridical method with a statutory and case approach, concludes two things. Firstly, Third Party Invoice is legal for use in obtaining preferential tariffs according to the WTO AROO and ACFTA OCP. This is due to the reason that according to AROO WTO Third Party Invoice has complied with the transparency obligation of GATT X:1 through the ratification of Second Protocol TIG ACFTA which regulates Third Party Invoice, and according to OCP ACFTA Third Party Invoice is valid because the vulnerability of its discrepancy to tariff determination has been accommodated in OCP ACFTA. Secondly, this study convincingly concludes that the ACFTA preferential tariff obtained by CV Global Supply using Third Party Invoice in Decision PP No. 115377/2019 is in accordance with the ACFTA OCP, namely Rule 23 on Third Party Invoice and Rule 17 on Minor Discrepancies."