Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKJepang menguasai Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945 dengan tujuannya adalah memperluas kekuasaan militernya di Asia. Salah satu peninggalan masa pendudukan militer Jepang di Indonesia adalah tonarigumi. Tonarigumi dibentuk untuk merealisasikan keinginan Jepang untuk menarik masa dalam menghadapi perang. Tonarigumi memiliki peran besar bagi Jepang untuk dijadikan senjata dalam menduduki Indonesia. Lembaga ini didasari asas gotong royong yang saat itu digunakan pemerintah untuk mengendalikan dan mengontrol masyarakat. Tonarigumi memberi dampak postitif dan negatif bagi Indonesia. Artikel ini menjelaskan secara rinci awal mula, fungsi dan penyebaran dari tonarigumi. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa masa kependudukan militer Jepang di Indonesia berperan besar dalam sejarah terbentuknya tonarigumi dan menjadi salah satu peninggalan penting pendudukan militer Jepang di Indonesia.

---

ABSTRACTJapan take control Indonesia from 1942 to 1945 with the aim of expanding its military power in Asia. One of the remains of the Japanese military occupation in Indonesia was tonarigumi. Tonarigumi was formed to realize Japan s desire to attract time in the face of war. Tonarigumi has a big role for Japan to be used as a weapon in occupying Indonesia. This institution is based on the principle of mutual cooperation which was then used by the government to control the community. Tonarigumi has a positive and negative impact on Indonesia. This article explains in detail the origin, function and spread of tonarigumi. This research is a study of literature with descriptive analysis method. The results of this study reveal that the period of Japanese military occupation in Indonesia effect in the history of the formation of tonarigumi, and became one of the important remains of Japanese military occupation in Indonesia."

"Digitalisasi pelayanan publik di Indonesia belum sepenuhnya diaplikasikan. Kondisi masyarakat dalam beradaptasi dengan kemajuan teknologi serta belum meratanya penyediaan infrastruktur menjadi hal yang perlu diperhatikan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kesenjangan digital. Kendala ini juga dapat menyebabkan masyarakat kurang siap dalam menerima serta mengoperasikan teknologi TIK yang berkembang pesat. Digitalisasi kini telah menjadi faktor utama dalam transformasi pelayanan pemerintah, termasuk di tingkat pemerintahan lokal seperti Rukun Tetangga (RT). Bank DKI sebagai BUMD memperkenalkan fitur JakErte sebagai upaya inovatif terbaru yang memfasilitasi kepengurusan Rukun Tetangga (RT) secara daring. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan Ketua Rukun Tetangga di Jakarta Timur dalam digitalisasi pelayanan administrasi Rukun Tetangga menggunakan fitur JakErte JakOne Mobile. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian mixed method dengan melakukan penyebaran kuesioner pada seluruh media sosial dan komunitas serta door to door dan metode wawancara mendalam. Penelitian ini menguji variabel Tingkat Kesiapan (E-Readiness) dengan menggunakan Teori E-Readiness yang dikemukakan oleh Molla & Licker (2005) dengan enam dimensi utama: Awareness, Governance, Commitment, Human Resources, Technology Resources, dan Business Resources. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik convenience sampling dengan total sampel 101 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapan Ketua RT di Jakarta Timur dalam digitalisasi pelayanan RT menggunakan fitur JakErte JakOne Mobile tergolong tinggi, dengan perolehan persentase sebesar 84,2%. Meskipun tergolong memiliki kesiapan tinggi, pada masing-masing indikator masih terdapat sebagian Ketua RT yang merasa belum siap karena terdapat kesenjangan terhadap keterampilan dan akses teknologi, sehingga masih diperlukan pelatihan dan pemberdayaan teknologi yang disediakan oleh pemerintah atau instansi terkait.

---

Digitalization of public services in Indonesia has not yet been fully implemented. The condition of society in adapting to technological advances and the uneven provision of infrastructure need attention. This may be due to the digital divide. This obstacle can also cause society to be less ready to accept and operate rapidly developing ICT technology. Digitalization has now become a significant factor in transforming government services, including at the local government level, such as the Neighborhood Units (RT). Bank DKI, as a BUMD, introduced the JakErte feature as the latest innovative effort to facilitate the online management of Neighborhood Units (RT). This research aims to determine the readiness of the Head of Neighborhood Units in East Jakarta to digitalize Neighborhood Units administration services using the JakErte JakOne Mobile feature. This research uses a quantitative approach with a mixed method, distributing questionnaires on all social media and communities and using door-to-door and in-depth interview methods. This research tests the Readiness Level variable (E-Readiness) using the E-Readiness Theory proposed by Molla & Licker (2005) with six main dimensions: Awareness, Governance, Commitment, Human Resources, Technology Resources, and Business Resources. The data collection technique used convenience sampling with a total sample of 101 respondents. The results of this research show that the level of readiness of RT Heads in East Jakarta in digitalizing RT services using the JakErte JakOne Mobile feature is relatively high, with a percentage gain of 84.2%. Even though they are classified as having high readiness for each indicator, there are still some RT heads who feel they are not ready because there is a gap in skills and access to technology, so there is still a need for training and technological empowerment provided by the government or related agencies."