Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan manajemen ruang terbuka pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Jakarta Timur dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Manajemen Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta Timur. Teori yang digunakan adalah pembangunan berkelanjutan, kota, perencanaan kota, tata ruang, ruang terbuka, ruang terbuka hijau, dan manajemen ruang terbuka. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivist dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen atau pengelolaan RTH di Jakarta Timur belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dibuktikan belum terpenuhinya secara maksimal 3 (tiga) dari 6 (enam) dimensi yaitu Policy, Investment, dan Maintenance. Dalam pelaksanaan manajemen RTH di Jakarta Timur memiliki beberapa kendala diantaranya berkaitan dengan sumber daya (manusia dan anggaran), keterbatasan peralatan operasional, dan kurangnya kesadaran masyarakat. ...... The research is aimed to describe management of open spaces in the green open space in East Jakarta and the factors that hinder the implementation of the management of green open space (RTH) in East Jakarta. The theory used is sustainable development, city, town planning, zoning, open space, green open spaces and open space management. The research is done in Post positivist descriptive design. The research results show that the implementation of the management of open green space in East Jakarta has not been implemented optimally. This is evidenced by from six dimention, only three dimention that have fulfilled, among which Policy, Investment, and Maintenance. In the implementation of the management of green space in East Jakarta has several constraints including with regard to the resources (human and budgetary), operational equipment limitations, and lack of public awareness.

Abstrak :
RTH seringkali masih dikalahkan oleh berbagai kepentingan lain dan berorientasi pada pembangunan fisik untuk kepentingan ekonomi. Konsep RTH Jakarta sesuai dengan peraturan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 adalah sekitar 30% dari luas wilayah, namun sampai saat ini DKI Jakarta hanya mampu memenuhhi 9%. Disebutkan juga dalam Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan selanjutnya disebut RTHKP bahwa luas ideal RTHKP adalah 20% dari luas wilayah perkotaan, yang mencakup RTHKP publik dan privat. Keberhasilan penyediaan RTH di wilayah Jakarta Khususnya Jakarta Selatan juga harus didukung dengan kebijakankebijakan pemerintah daerah yang berbatasan dengan wilayah selatan Jakarta. Tanpa adanya koordinasi yang seimbang atar pemerintah daerah tentu saja tujuan dari penyediaan RTH ini tidak dapat terlaksana dengan sempurna. Bentuk Penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Normatif. Tipe Penelitian dapat dilihat dari berbagai sudut, namun dalam penelitian ini dilihat dari pemaparan yang dilakukan secara mendalam, yaitu penelitian ekplanatoris. Penyediaan RTH di setiap kota dilakukan melalui tahap-tahap pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di setiap kota mempunyai kendala tersendiri sesuai dengan perkembangan di setiap kota. Kendala tersebut berdampak pada penyediaan RTH di wilayah Jakarta Selatan. Pentingnya sinkronisasi kebijakan pemerintah satu dengan yang lainnya diharapkan meminimalisasi terjadinya tumpang tindih perizinan pembangunan yang dilakukan disetiap kota. Upaya pemerintah untuk meminimalisasikan dampak yang timbul salah satunya adalah dengan membuat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai RTH itu sendiri. Namun, ini dirasa belum cukup. Masyarakat dan pihak swasta pun harus turut serta dalam mendukung penyediaan RTH. ...... RTH often still defeated by various other interests and physical development oriented to economic interests. RTH concept Jakarta accordance with appropriate regulations Bylaw No. 1 of 2012 on Spatial Planning 2030 is approximately 30% of the area, but to date only able Jakarta memenuhhi 9%.Also mentioned in the material in the State Regulation No. 1 of 2007 on Spatial Planning of Urban Green Open Areas hereinafter RTHKP that RTHKP ideal area is 20% of the urban area, which includes public and private RTHKP. The success of the provision of green space in South Jakarta Jakarta particular must also be supported by local government policies that borders the south of Jakarta. Without the coordination of local government that balanced Atar course the purpose of the provision of green space can not be done perfectly. The study used the form Normative Research. Type of research can be seen from various angles, but in this study was seen from the in-depth exposure, ie ekplanatoris research. Provision of green space in each city through the stages of land acquisition as stipulated in Government Regulation No. 71 Year 2012 on Implementation of Land for Public Interest. Implementation of land acquisition for public interest in every city has its own constraints in accordance with the developments in each city. Such constraints have an impact on the provision of green space in South Jakarta. The importance of government policy synchronization with each other are expected to minimize the overlap permitting the construction is done in every city. Government's efforts to minimize the effects one is to make regulations governing the green space itself. However, this is still not enough. Society and the private sector must take part in supporting the provision of green space.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana proses pengelolaan RTH Taman Waduk Pluit Jakarta Utara. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan RTH Taman Waduk Pluit. Hasil dari penelitin ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan RTH Taman Waduk Pluit yang dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo telah memiliki izin dari pemerintah. Pengelolaan pada Taman Waduk Pluit semua ditanggung oleh pihak PT Jakarta Propertindo. Dengan adanya kerjasama antara PT Jakarta Propertindo dalam mengelola Taman Waduk Pluit bersama pemerintah hal ini menguntungkan pemerintah. Proses pengelolaan yang terjadi pada RTH Taman Waduk Pluit menggunakan enam dimensi untuk melihat tingkat keberhasilan yang dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Enam dimensi yang digunakan yaitu Policy, Investment, Evaluation, Participation, Governance, dan Maintenance. ...... This study discusses how the process of managing RTH Taman Waduk Pluit North Jakarta. The approach of this research is qualitative with the technique of data settlement that is interview and documentation study. This research is intended to know how the process of managing RTH Taman Waduk Pluit. The results of this research show that the process of management of RTH Taman Waduk Pluit Reservoir conducted by PT Jakarta Propertindo has been licensed by the government. With the cooperation between PT Jakarta Propertindo in the implementation of Pluit Dam Park together with the government it is beneficial to the government. The management process that happened at RTH Taman Waduk Pluit Garden uses six dimension to see the success rate conducted by PT Jakarta Propertindo and DKI Jakarta Provincial Government. Six dimensions used are Policy, Investment, Evaluation, Participation, Governance, and Maintenance.

Abstrak :
ABSTRAK
Pencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor akan menurunkan kualitas udara. Keadaan ini terjadi di kota Jakarta dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor sehingga memperburuk kualitas udara. Karbon monoksida (CO) merupakan salah satu dari polutan beracun yang berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor di kota-kota besar. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah dampak negatif dari pencemaran udara tersebut adalah mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Meskipun demikian, saat ini informasi data spasial tata ruang yang terpadu antar organisasi terkait dalam menentukan lokasi RTH belum tersedia. Tujuan penelitian ini adalah membuat suatu model simulasi dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menentukan lokasi RTH berdasarkan aspek pencemaran udara dengan menggunakan parameter karbon monoksida (CO) di Provinsi DKI Jakarta. Hasil akhir dari penelitian ini adalah memberikan informasi spasial dalam bentuk peta yang informatif tentang RTH, serta terungkapnya daerah-daerah prioritas pengembangan RTH berdasarkan aspek pencemaran karbon monoksida (CO) di Provinsi DKI Jakarta.

Abstrak :
Pembangunan memunculkan dua eksternalitas, positif dan negatif, yaitu selain meningkatkan kualitas hidup kota juga menyebabkan alih fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pemerintah Kota Bogor telah menerbitkan Rancangan Masterplan RTH Kota Bogor yang memetakan arah pengembangan RTH yang bertujuan meningkatkan daya dukung lingkungan kota. Dalam rancangan masterplan diidentifikasikan kondisi eksisting RTH Kota Bogor masih memenuhi luas minimal yang dipersyaratkan dalam aturan, namun jumlahnya mengalami penurunan dari waktu ke waktu karena mayoritas RTH dikuasai oleh masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana arah dan strategi pengembangan RTH Kota Bogor, serta potensi ketersediaan RTH di Kota Bogor apabila dilihat dari gambaran perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat dianalisis melalui perilaku tertutup (covert behavior) dan perilaku terbuka (overt behavior). Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method (kualitatif dan kuantitatif). Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data primer maupun sekunder. Metode pengumpulan data penelitian berupa wawancara mendalam, pengamatan lapangan, analisis dokumen dan survey. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan RTH Kota Bogor diarahkan untuk menyeimbangkan ruang terbangun, agar fungsi ekologis RTH dapat tetap terjaga. Perlu peningkatan sosialisasi dan fasilitasi oleh pemerintah untuk merangsang perilaku masyarakat untuk sadar menjaga ketersediaan RTH termasuk keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan, kebijakan penataan RTH.

---

Development in Bogor Municipality makes two externalities, positive and negative. The positive side of development will improve the people's lives and the other hand, the negative impacts associated with urban environments. Government of Bogor Municipality has published draft Masterplan of Green Open Space in Bogor, which maps the development of green space that aims to increase the carrying capacity of the urban environment. In the draft master plan identified existing conditions RTH Bogor still in the minimum area required in the rules, but the number has decreased over time because the majority of green space owned by the community. The research is aimed to explore the direction and strategy of development of green open space in Bogor Municipality, and to know the potential availability of green open space when seen from the description of people?s behaviour. The behavior can analyzed through the covert behavior and overt behavior. This study used mixed method approach (qualitative and quantitative). Descriptive analysis was used to analyze primary and secondary data. Data collection methods used are in-depth interviews (in depth interviews), field observation, document analysis and survey. This study concluded that the development of green space Bogor City is directed to balance the built area and open spaces, so that the ecological functions of green space can be maintained. Public community are need an increased of socialization facilitation by the government to stimulate people's behavior to consciously maintain the availability of green space including community involvement in formulating, structuring policy RTH.

Abstrak :
Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu wujud dari pembangunan berkelanjutan suatu kota dalam memperbaiki kualitas ekosistem lingkungan perkotaan serta pemenuhan ruang sosial bagi masyarakat kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengupayakan revitalisasi berbagai RTH taman kota salah satunya taman kota Tebet Eco Park. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas RTH taman kota Tebet Eco Park di Kota Jakarta Selatan berdasarkan persepsi pengguna. Konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitas ruang terbuka hijau oleh Project for Public Space (2022) yang terdiri atas empat dimensi yakni Access & Linkages, Comfort & Image, Used & Activities, dan Sociability. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data mixed method dengan survei kuesioner berhasil menjaring 138 orang responden, wawancara mendalam pada 9 orang narasumber, studi kepustakaan, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kualitas RTH Taman kota Tebet Eco Park berdasarkan persepsi pengguna telah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan persentasenya yakni 87,7% atau 121 orang responden merasa bahwa tingkat kualitas taman kota Tebet Eco Park sudah tinggi. Dimensi Comfort & Image (kenyamanan & Citra) memiliki penilaian tertinggi (94,2%). Kemudian dari 21 indikator kualitas yang digunakan hanya 1 yang memiliki nilai rendah yakni pada ketersediaan lahan parkir kendaraan pribadi (42.8% atau 59 orang). Kendati demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih perlu meningkatkan kualitas taman dalam beberapa hal yakni ketersediaan lahan parkir kendaraan pribadi, wadah bagi UMKM dan kebutuhan makan minum pengguna, keterhubungan dengan transportasi publik, serta kondisi kebersihan/kealamian sungai. Adapun rekomendasi utama yang peneliti berikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai aktor kunci adalah mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan untuk meningkatkan integrasi moda transportasi publik menuju taman serta melakukan kolaborasi dengan stakeholder/warga sekitar dalam menyediakan lahan parkir yang lebih memadai. ...... Green Open Space (GOS) is a manifestation of the sustainable development of a city in improving the quality of urban environmental ecosystems and fulfilling social space for urban communities. The Provincial Government of DKI Jakarta has made efforts to revitalize various GOS city parks, one of which is the Tebet Eco Park city park. This study aims to analyze the quality of green open space in the Tebet Eco Park city park in South Jakarta City based on user perceptions. The concept used in this study is the quality of green open space by the Project for Public Space (2022) which consists of four dimensions namely Access & Linkages, Comfort & Image, Used & Activities, and Sociability. This study used a mixed method data collection technique with a questionnaire survey that managed to capture 138 respondents, in-depth interviews with 9 informants, literature study, and observation. The results of this study indicate that the quality level of the Tebet Eco Park urban green space based on user perceptions is high. This is evidenced by the proportion, namely 87.7% or 121 respondents felt that the quality level of the Tebet Eco Park city park was already high. The Comfort & Image dimension has the highest rating (94.2%). Then of the 21 quality indicators used, only 1 had a low score, namely the availability of private vehicle parking (42.8% or 59 people). Nevertheless, the Provincial Government of DKI Jakarta still needs to improve the quality of the park in a number of ways, namely the availability of parking lots for private vehicles, containers for MSMEs and users' food and drink needs, connectivity with public transportation, and the condition of cleanliness/naturalness of the river. The main recommendation that the researchers gave to the Provincial Government of DKI Jakarta as a key actor is optimizing the role of the Department of Transportation to improve the integration of modes of transportation to public parks and to collaborate with stakeholders/local residents in providing more adequate parking space.

Abstrak :
Sebagaimana diketahui bahwa untuk kesejahteraan dan martabat bangsa perlu pembangunan yang terus-menerus, tetapi hal ini dapat pula menyebabkan kerusakan alam yang akhirnya merugikan manusia pula. Oleh karena itu perlu adanya koreksian yang lebih holistik dan interaktif berupa pandangan kedepan yang jauh dari kepentingan sendiri, oleh karenanya kita perlu realistik dan punya kemampuan melihat kenyataan yang sebenarnya dalam kehidupan. Secara mikro, Gelora Senayan merupakan Kawasan Hijau paru-paru kota, daerah resapan air, tempat hidupnya satwa burung dan elemen lunak dari bangunan kota; sedangkan serara makro, Gelora Senayan merupakan Landmark kebanggaan bangsa dan pusat kegiatan olahraga skala Nasional dan Internasional; namun, Gelora Senayan dengan berbagai alasan berkembang tanpa terkendali. Konsep awal Gelora Senayan tahun 1958 selain berfungsi sebagai Landmark Kota Jakarta, Ruang Terbuka Hijau di daerah selatan dapat pula dimanfaatkan sebagai tempat upacara Negara, dan merupakan salah satu dari 4 (empat) simpul pengikat lingkar luar Kota Jakarta, yaitu Grogol, Tanjung Priok, Cawang dan Semanggi. Berdasarkan konsep di atas, Gelora Senayan dengan Focal View Stadion Utama dapat dilihat dengan indah dan baik sebagai obyek Monumental dari arah Jembatan Semanggi, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pintu Delapan dan Jalan Asia Afrika Untuk meliput dan menjaga keamanan segala kegiatan yang dilakukan di ,Gelora Senayan, dibangun dua bangunan penunjang penting yaitu Menara TVRI di seberang Jalan Pintu Delapan dan Komdak Metro Jaya di seberang sudut jalan Jenderal Gatot Subroto; sedang di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Jenderal Gatot Subroto dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau kecuali setiap simpul perempatan jalan sebagai pandan. Jelas sekali disini jika kita lihat konsep awal Gelora Senayan tahun 1958 dirancang dengan memikirkan kota Jakarta secara keseluruhan dengan memakai konsep jaring laba-laba. Seiring dengan perjalanan waktu keadaan pemaafaatan ruang yang ada sudah berubah dari rencana pemanfaatan ruang semula. Hal ini ada yang disebabkan kebutuhan Gelora Senayan itu sendiri untuk melengkapi fasilitas dan pembiayaannya atau kepentingan lain, dan Ruang Terbuka Hijau Lepas yang berada di samping Jembatan Semanggi tempat masyarakat dapat menikmati keindaran obyek Utama Gelora Senayan atau Upacara Kenegaraan itu, sudah berdiri Hotel Hilton lengkap dengan Apartemennya yang menjulang tinggi, sehingga Gelora Senayan yang awalnya didisain secara Kota Jakarta sudah kehilangan maknanya, dan dia sekarang tidak lagi bagian dari Jembatan Semanggi. Kehadiran Kodak Metro Jaya sebagai penunjang keamanan di Plaza yang menghadap Jembatan Semanggi jika berlangsung upacara tidak lagi berfungsi, karena sudah terhalang Apartemen tinggi. Demikian juga disepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jalur Hijau disepanjang jalan itu sudah berubah fungsi, dan di areal Gelora Senayan sudah berdiri Ratu Plaza serta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan ini dikarenakan pada setiap jalur hijau tidak ada penangkal, sehingga demikian mudahnya orang umtuk menguasainya.. Kekhawatiran perkembangan Gelora Senayan tanpa kendali terus berlanjut. Maka pada tahun 1989 Gelora Senayan dibenahi sesuai RBWK Kecamatan Tanah Abang sampai dengan tahun 2005, dengan mempertimbangkan Jaya dukung lingkungan yang ada, di mana lahan terbangun tidak boleh lebih dari 20%. Walaupun keberadaan Gelora Senayan sebagai skala kota Jakarta dengan focal view Stadion Utama sudah kekurangan makna, tetapi setidak-tidaknya sebagai paru-paru kota dan pusat keolahragaan masih tetap jadi tumpuan. Pada redisain ini peruntukan setiap blok sudah jelas sehingga kemungkinan penguasaannya sudah sangat kecil, kecuali kalau dipaksakan. Studi ini bersifat diskriptif eksploratif yakni, merupakan pemaparan basil studi literatur, survey visual dan konsep pengembangan fungsi Gelora Senayan untuk mencapai standar Iternasional sesuai daya dukung lingkungannya dengan tetap mempertahankan ciri Gelora Senayan sebagai Landmark Kota dan Jalur Hijau paru-paru kota serta daerah resapan air. Dari hasil studi Redisain Gelora Senayan, keadaannya dianggap masih memenuhi syarat lingkungan, dengan kawasan terbangun kurang dari 20% dan Ruang Terbuka Hijau lebih dari 60%, tetapi tentu hal ini sudah merupakan peringatan karena keadaannya hanya sedikit di atas persyaratan minimum.

---

Redesigning Gelora Senayan Complex and Its Environmental CapacityFor the welfare and national pride of a nation, there is need for a never-ending development. However, this in turn may harm nature and eventually man as well Therefore, there is need for correction which is more holistic and interactive in the form of farsightedness, away from self-interest. This means that we have to be realistic and possess the ability to see the real life as it is. From the micro aspect, Gelora Senayan is a green belt, the lungs of the city, an area of water absorption, place here birds and soft elements of city buildings. Whereas, from the macro aspect, Gelora Senayan is a Landmark of pride of a Nation, the center of sports,activities on a National and International scale. However, Gelora Senayan with its various reasons developed uncontrolled. The initial concept of- Gelora Senayan in 1958 was in addition to its function as a Landmark of Jakarta, the Green Belt in the Southern area can also be utilized as State Ceremonial Functions site and it constitutes as one of the four tie knots of the outer road of Jakarta, namely Grogol, Tanjung Priok, Cawang and Semanggi. Based on such a concept, Gelora Senayan with Stadion Utama fain Stadium as Focal View, its appearance can be seen as beautiful and proper as a Monumental Object from the Semanggi/Clover leaf bridge, General Sudirman Road, Pintu Delapan Road and Asia Afrika Road To cover and guard security of all activities conducted in Gelora Senayan, two important supporting buildings were constructed, namely TVRI Tower across Pintu Delapan Road and Metro Jaya Regional Police Command Head-Quarters across the corner of General Gatot Subroto Road; whereas, alongside General Sudirman Road and General Gatot Subroto Road are kept as open green space except at each inter-section knot which is used as mile stone guidance. Thus, it is clear that if we see the initial concept of Gelora Senayan in 1958, the site was planned by taking into consideration Jakarta City in its totality by using the spin-web network concept In line with the pace of time, the situation of space utilization available has changed from the initial spatial planning. This is due to the need of Gelora Senayan itself in order to complete the facilities and funding or other interests. The open Green Space next to The Clover Leaf Bridge where people can enjoy the sight of a beautiful object The Main Stadium of Gelora Senayan or State Ceremonies, at present, there emerged the Tilton Hotel complete with its apartments. Thus, Gelora Senayan, which initially was designed as Jakarta City has lost its meanings and became not as a part of The Clover Leaf Bridge anymore. The presence of Metro Jaya Police Head-Quarters as security support at the Plaza facing The Clover Leaf Bridge should a ceremony take place, it does not function anymore as such because High Rise Apartments intervened, hence, hindered such a purpose. The same is true along General Sudirman Road, the green stretch of land along the road has changed function and in the Gelora Senayan area the Ratu Plaza and the Department of Education and Culture buildings has been erected. This change was brought about because on every green stretch of land there is no deterrent, so that it became easy to lay claim to that land. The anxiety of uncontrolled development of Gelora Senayan continue. Therefore, in 1989, Gelora Senayan underwent rectification in accordance with RBWK of Tomah Abang sub-district up to the year 2005. By considering the supporting capacity and the environment available as well as the observance that the constricted space must not exceed 20%. Although the existence of Gelora Senayan as Jakarta City scale with the focal view the Main Stadium has reduced significance, however, at least, as the lungs of the city and center for sports it will remain to be the savior. In this redesign, the allocation for each block is already clear, so that the possibility of being claimed is very much insignificant, unless it is forced to surrender. This study is descriptive in nature and constitutes an elaboration of literature study, visual survey of the formational development concept of Gelora Senayan to reach International Standard in accordance with the supporting capacity of its environment by maintaining and defending as ever the nature of Gelora Senayan as the City's Landmark and green belt, the lungs of the city as well as an area for water absorbtion. The results of Redesigning Gelora Senayan study disclosed that, its condition is still regarded as meeting the environmental criteria, with a constructed area which is less than 20% and an open green space of more than 80%. However, this fact should constitute a warning since the situation is only a little above the minimal requirements.

Abstrak :
Pembangunan sering dicerminkan oleh adanya perkembangan fisik kota yang Iebih ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada. Gejala pembangunan terutama di wilayah perkotaan pada masa yang Ialu mempunyai kecenderungan untuk meminimalkan ruang terbuka hijau. Kota Makassar sebagai Ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 175,77 km2 dengan jumlah penduduk Iebih kurang 1.285.443 jiwa (2005),. menjadi contoh terhadap fenomena di atas. Tidak konsistennya penentuan besaran kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota maupun implementasinya merupakan contoh kasus yang secara kasat mata dapat di lihat di Kota Makassar. Keberadaan RUTRW Kotamadya Ujungpandang tahun 1984 yang di dibuatkan Perda pada tahun 1987 dan telah direvisi tahun 2001 yang diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam menjamin keberadaan RTH tidak dapat terwujud, dikarenakan dalam RUTRW 2001 tidak memberikan gambaran secara jelas luas peruntukan RTH di Kota Makassar. Sehingga tidak heran kiranya jika setiap tahunnya keberadaan RTH di Kota Makassar semakin berkurang. Padahal keberadaan RTH dapat mengurangi terjadinya pencemaran udara dan dengan kemampuan inflltrasinya mampu mengatasi banjir/genangan, sehingga dengan berkurangnya RTH maka fungsi yang dimiliklnya tidak dapat berperan dengan baik. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan judul di atas adalah; (1) RUTRW Kota Makassar tidak memperhitungkan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH), (2) RUTRW dilanggar oleh Pemerintah Kota Makassar, (3) Kurangnya RTH di Kota Makassar menyebabkan terjadinya penurunan kualitas udara, banjir/genangan (degradasi Iingkungan) dan dampak negatif terhadap masyarakat. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka diajukan. beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Mengapa RUTRW tidak memperhitungkan fungsi RTH?, (2) Mengapa RUTRW dilanggar oleh Pemerintah Kota Makassar?, (3) Mengapa kurangnya RTH menyebabkan terjadinya penurunan kualitas udara, banjir/genangan dan dampak negatif terhadap masyarakat? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; (1) Mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan RUTRW Kota Makassar, (2) Mengetahui bentuk-bentuk kegiatan yang yang tidak sesuai dengan pemanfaatan lahan dan kegiatan yang mengabaikan RTH di Kota Makassar, (3) Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara RTH dengan penurunan kualitas udara dan terjadinya banjir/genangan di Kota Makassar dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitik dari data kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini, populasi atau responden yang diwawancarai diantaranya pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan RTH Kota Makassar, Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kota Makassar, seperti Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar, Bappeda, Dines Tata Ruang dan Bangunan, para pakar/akademisi, dan beberapa anggota masyarakat untuk mendapatkan data-data atau informasi tambahan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan metode observasi lapangan, wawancara, study literature, untuk memperoleh data sekunder dan primer. Di camping itu, digunakan pula metode ex post facto, metode ini dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian melihat data/informasi sebelumnya untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan kejadian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; (I) RUTRW Tahun 2001 lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi hal ini terlihat pada arah perkembangan dan perluasan kota Makassar dimana dari 5 (lima) zona dimana zona untuk areal konservasi atau RTH tidak gambarkan secara jelas (kebutuhan luas. dan jenis RTH), (2) Pergantian kepala pemerintahan menyebabkan perubahan arah pembangunan terutama dibidang lingkungan hidup. Dalam RP]MD tahun 2005-2025 masalah lingkungan tidak dijadikan dasar kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar, padahal dalam RPJMD 1999-2004 masih dijadikan dasar kebijakan dalam pembangunan, sehingga untuk mengimplementasikan RPJMD tersebut terkadang RUTRW dilanggar, seperti pembangunan pusat perbelanjaan Alfa di jalan Perintis Kemerdekaan, padahal di wilayah tersebut berdasarkan peruntukannya dikhususkan untuk kegiatan pendidikan, industri dan militer, (3) Akibat semakin meningkatnya aktifitas penduduk kualitas udara di kota Makassar semakin menurun, dari aktifitas tersebut menghasilkan beban pencemar 71.440,51 gram/hari atau 198.445.861,1 ton/tahun dan CO2 sebesar 383.156,7641 ton/tahun (2000) yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2005 sebesar 279.046.694,4 ton/tahun Pb dan 502.254,3426 ton/tahun CO2 sehingga dibutuhkan luas RTH 8.621,2673 ha dengan jumlah pepohonan 862.127 batang pohon untuk dapat menyerap zat pencemar diudara. Sedangkan Banjir / genangan yang terjadi dikarenakan rusaknya lahan didaerah hulu dimana 12.040,63 ha dari total lahan 143.196,37 ha telah menjadi lahan kritis. Hal ini menghasilkan material longsoran sebesar 235-300 juta m3, yang berdampak pada terjadinya pendangkalan sungai sehingga daya tampung sungai berkurang, disamping itu pembangunan permukiman, kawasan industri pada daerah resapan air memberikan konstribusi terhadap terjadinya banjir/genangan di kota Makassar. Masalah lainnya adalah itu sistem drainase yang kurang baik, dan letak kota Makasaar yang berada pada daerah dataran rendah. Berdasarkan basil penelitian ini disarankan; (1) Perda tentang RUTRW perlu secepatnya dikeluarkan dan dibuat RUTRW yang baru untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pemanfaatan lahan yang lebih besar. Disamping itu dalam RUTRW perlu diperjelas alokasi RTH terutama berkaitan dengan Iuasannya untuk masing-masing areal pemanfaatan lahan, karena dalam RUTRW sebelumnya tidak menjelaskan hal tersebut, (2), Melakukan penegakan hukum terhadap penyimpangan..pemanfaatan ruang, yang tidak sesuai dengan peruntukannya..Disamping. itu periu diefektifkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang terutama. yang berkaitan dengan RTH, (3) . Dilakukan penataan ulang RTH (Was dan jenis RTH) agar dapat mengurangi beban pencemar diudara, penggunaan BBM bebas timbal dan pemanfaatan energi altematif yang ramah Iingkungan (BBGy Biofuel,dil). Untuk penanganan banjir hendaknya daerah-daerah .yang merupakan daerah resapan air perlu dipertahankan, disamping itu daerah-daerah ruang terbuka tetap dijaga agar fungsi infiitasi dapat membantu mencegah terjadinya banjir, melakukan koordinasi antar daerah mengenai sistern pengelolaan, penanganan DAS. Perbaikan sistern drainase, sedangkan pada areal yang telah terbangun didaerah resapan air hendaknya dibuat sumur-sumur resapan disetiap rumah.

---

The development is always mirrored by the city physical development of which it is determined more by the existing facilities and infrastructures. The symptom of development, particularly in urban region in the past had a tendency for minimizing green open space. Makasar city as,the capital city of South Sulawesi Province having area of 175,77 km2 and number of population approximately 1.285.443 person (2005), becomes sample for the phenomena above. The inconsistency of city green open space amount needed or its implementation represents case sample intangibly can be seen in Makasar city. The existence of RUTRW of Ujung Pandang municipality 1984 based on Local Regulation of 1987 and was revision in 2001 expecting can be legal umbrella in ensuring the existence of RTH could not be realized, it was because in RUTRW 2001 was not awarded dearly and broadly description the use of RTH in Makasar City, so that it is not surprise if in every year the existence of RTH in Makasar City becoming is gradually. But actually the existence of RTH can decrease air pollution and with its infiltration capability it is possible to prevent flood/puddle, so that with the decrease of RTH, then its function will not have a proper role. Based on the background above, then the problem which will be discussed related to the a title above shall be; 1). RUTRW of Makasar City does not consider Green Opened Space Function, 2). RUTRW was breached by the government of Makasar city, 3). Less RTH in Makasar City causes air quality decrease, flood/puddle (environment degradation) and negative impact on people. Based on the background problem above, it can be asked some questions as follows: 1). Why RUTRW does not consider RTH function?, 2). Why was RUTRW breached by The Government of Makasar City? 3). Why less RTH can cause air quality decrease, flood/puddle and negative impact to people? The purpose of this research is; 1 ) to recognize the factors motivating deviation arisen out in using land not suitable with RUTRW of Makasar city, 2). To recognize activity forms of which it is not suitable with land use and activity avoiding RTH of Makasar city; 3). To recognize whether there is any relationship between RTH with air quality decrease and flood/puddle happened in Makasar City and how its impact on people. The research employed analytic descriptive approaches from qualitative and quantitative data. In :this research, population or respondent whom was interviewed, some of them were related parties in managing RTH of Makasar City, General Plan of Regional Space Arrangement (RUTRW) of Makasar city, such as Space Order and Building Agency, experts/ academicians, and some community members for obtaining' data or addition information related to research problem. The data collection was conducted by using field observation method, interview, literature study, for obtaining secondary and primary data. In addition to that, it was used also ex post facto method. This method was applied for observing the occurence already happened and then it was compared to previous data/information for knowing the factors which could cause said occurrences. Based on the result of research, it can be concluded that ; 1). RLJTRW 2001 is more oriented to economic growth, this matter can be seen in the direction of development and the extension of Makasar city of which 5 (five) zones' for conservation area or RTH did not clearly describe (the need, width and type of RTH), 2). The replacement of the head of government caused change on development direction, especially in field of environment In RPJMD 2005 -- 2025 environmental matters were not policy included in development, so that for implementing the RPJMD sometimes the RUTRW was breached, such as the construction of Alfa shopping center on 7alan Perintis Kemerdekaan, but actually in said area was specifically purposed for education, industry and military activities, 3). The increase of people activity rapidly made air quality in Makasar city becoming decrease, from said activities it was resulted pollutant substances of 71.440,51 gram/day or 198.445.861,1 ton/year and C02 in amount of 383.156,7641 ton/year (2000) further experiencing increase in 2005 in amount of 279.046.694,4 ton/year Pb and 502254,3426 ton/year CO2, so that it was needed RTH .of 8.621,2673 acres with tree amount of 862.127 trees for be able to absorb pollutant substances in the air. While flood/puddle caused by the damage of land in upper course where 12.040,63 acres of total land of 143.196,37 acres had become critical land. This matter caused slide material in amount of 235-300 million m3, causing effect on river shallow so that the river capacity became less. Beside of that, the development of settlement, industrial area in water infiltration gave contribution on flood/puddle in Makasar city. Other matter is the less drainage system and the position of Makasar city located in low level land. Based on the result of this research it is suggested that : 1). Local Regulation regarding RUTRW needs to be issued immediately and made the new RUTRW for preventing deviation on land use more bigger. In addition, RUTRW needs to be described its RTHY especially related to its width for respective land use area, because the previous RUTRW was not explained these matters dearly, 2). Conduct law enforcement on space use deviation not suitable with its use. In addition, it needs to be motivated people role in space arrangement planning related to RTH, 3) conducted rearrangement of RTH (width and type of RTH) so that it will decrease pollutant substance in the air, the use of oil fuel non Pb and the use of alternative energy friendly environment (BBG, Biofuel, etc). For handling flood, it is suggested that the areas representing water infiltration area needs to be maintained, besides opened space area should be also maintained in order that infiltration function can support to prevent flood arisen out, conduct coordination inter region regarding SAS management and handling system. The reparation of drainage system, while in area in which it was built the water infiltration should be made infiltration wells in every house.

Abstrak :
RTH privat memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai rosot karbon. PLTU XYZ memiliki luas wilayah 72 Ha dengan RTH seluas 18 Ha. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis besaran rosot karbon dari RTH PLTU XYZ; Menghitung perhitungan emisi CO2 yang dihasilkan PLTU XYZ; mengkaji pengetahuan dan harapan pengelola PLTU XYZ terhadap manfaat RTH; dan merencanakan penghijauan melalui pendekatan potensi rosot karbon. Pendekatan riset kuantitatif dengan metode kuantitatif yang dilengkapi dengan interview kepada manajemen. Hasil penelitian menujukkan potensi rosot karbon dari RTH alami PLTU XYZ sebesar 1.082,79 CO2 eqf Ton/tahun atau 77,34 CO2 eqf Ton/Ha/tahun; Jumlah emisi CO2 yang dihasilkan oleh aktivitas PLTU XYZ sebesar 3.955.244 Ton/tahun; Harapan dari pengelola adalah membuat penghijauan dengan mempertimbangkan menggunakan tanaman yang memiliki potensi rosot karbon yang tinggi serta memiliki nilai estetika; dan penghijauan melalui pendekatan potensi rosot karbon menghasilkan kemampuan rosot karbon sebesar 20.825 CO2 eqf Ton/tahun. Untuk mencapai kesetimbangan pengelola perlu mempertimbangkan pendekatan teknologi dan pendekatan sosial.

---

Private green open space has the potential to be developed as carbon sinks. The CFPP XYZ has an area of 72 hectares with open space of 18 hectares. The purpose of this study is to analyze the total of carbon sink from green open space CFPP XYZ; Calculation of CO2 emissions produced by the CFPP XYZ; reviewing the knowledge and expectations of the CFPP XYZ manager on the benefits of green open space; and planning for reforestation through the approach of carbon sink potential. Quantitative research approach with quantitative methods which is equipped interviews with management. The results showed the potential for carbon sink from the natural green open space of the CFPP XYZ was 1,082.79 CO2 eqf Ton / year or 77.34 CO2 eqf Ton / Ha / year; The amount of CO2 emissions produced by the CFPP XYZ activity is 3,955,244 Ton / year; The hope of the management is to make reforestation by considering using plants that have high carbon potential and aesthetic value; and reforestation through the carbon sink potential approach produces a carbon sink capability of 20,825 CO2 eqf Ton/year. To achieve equilibrium, management need to consider technology approach and social approach.