Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Rencana tata ruang wilayah kota Tangerang Selatan di atur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan nomor 15 tahun 2011 tentang ldquo;Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Tangerang Selatan tahun 2011-2031. Penyusunan RTRW di kota Tangerang Selatan belum mempertimbangkan faktor potensi terjadinya bencana yang dapat disebabkan oleh petir. Petir merupakan gejala alamiah yang sering terjadi pada musim hujan tetapi masyarakat masih belum memahami dampak yang diakibatkan jika menyambar manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menganalisis rencana tata ruang wilayah, penggunaan tanah dan frekuensi sambaran petir dalam luasan 1 x 1 Km2 atau 100Ha, diperoleh hasil bahwa potensi sambaran petir di kota Tangerang Selatan dengan frekuensi sambaran petir kategori sangat tinggi terjadi pada grid E11, F12 dan G13. Grid E11 dan grid F12 berada di kelurahan Pondok Betung kecamatan Pondok Aren sedangkan grid G13 berada di sebagian kelurahan Pondok Betung kecamatan Pondok Aren dan sebagian kelurahan Rengas kecamatan Ciputat Timur. Total luas rencana tata ruang wilayah dalam grid-grid ini 170,21 Ha untuk pemukiman dengan kepadatan tinggi, sedangkan penggunaan tanahnya seluas 256 Ha merupakan pemukiman dengan kepadatan tinggi.

---

ABSTRACT
Spatial planning of South Tangerang area is arranged in Local Regulation of South Tangerang number 15 year 2011 about Spatial Planning of South Tangerang City Year 2011 2031. The preparation of the RTRW in the South Tangerang has not considered the potential factor of the occurrence of disasters that can be caused by lightning. Lightning is a natural phenomenon that often occurs in the rainy season but its great impact is still not understood by the community especially if it grabbs human beings either directly or indirectly. By analyzing the spatial plan, the use of ground and the frequency of lightning strikes in the area of 1Km x 1Km or 100Ha, the results obtained that the potential for lightning strikes in the city of South Tangerang with very high frequency of lightning strikes occurred on the grid E11, F12 and G13. Grid E11 and grid F13 are located in Pondok Betung sub district of Pondok Aren district, while grid G13 is in part of Pondok Betung sub district in Pondok Aren district and Rengas sub district in Ciputat Timur district. The total area of spatial planning in these grids is 170.21 Ha for high density settlements, while the land use of 256 Ha is a high density settlement.

Abstrak :
Sedimentasi merupakan masalah yang cukup besar bagi Waduk Wonogiri, hal ini dapat dilihat dari volume kapasitas tampungan yang selalu menurun. Menurut hasil studi yang dilakukan JICA pada tahun 2007, kurang lebih 114,000,000 m3 atau menyisakan 87% dari zona tampungan efektif untuk digunakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh JICA tersebut, produksi sedimen tahunan rata-rata ke dalam Waduk Wonogiri adalah 3,178,510 m3 dengan sumber erosi yang dominan adalah erosi tanah dari permukaan lahan. Jika sedimentasi pada Waduk Wonogiri ini terus dibiarkan maka akan mengganggu usia waduk dan fungsi bendungan. Perubahan tutupan lahan yang terjadi di DAS Wonogiri akan mempengaruhi besaran dari laju erosi DAS. Prediksi perubahan tutupan lahan DAS Waduk Wonogiri didapatkan berdasarkan hasil analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Prediksi laju erosi perlu dilakukan dengan kondisi tutupan lahan eksisting dan RTRW dari DAS Waduk Wonogiri. Penelitian ini bertujuan untuk membuat evaluasi pengaruh perubahan tata guna lahan terhadap laju erosi pada Waduk Wonogiri menggunakan Soil and Water Assessment Tool (SWAT) yang dapat membantu dalam memprediksi laju erosi. SWAT menggunakan metode Modified Universal Soil Loss Equation (MUSLE) sebagai dasar perhitungan laju erosi. Parameter yang dibutuhkan dalam menganalisis laju erosi menggunakan extension ArcSWAT yang berbasis SIG untuk mendapatkan Hydrological Response Unit yang berisi mengenai informasi karakteristik DAS, jenis tanah, dan penggunaan lahan. Hasil analisis laju erosi pada DAS Waduk Wonogiri dengan proyeksi menurut RTRW didapatkan nilai sebesar 294.68 ton/ha/tahun dengan dominasi HRU berupa kawasan pemukiman. Sedangkan analisis laju erosi pada kondisi tutupan lahan tahun 2019, menghasilkan besaran laju erosi 424.90 ton/ha/tahun dan HRU didominasi oleh lahan pertanian. Perubahan tutupan lahan dari dominasi kawasan pertanian menjadi dominasi kawasan pemukiman memiliki pengaruh terhadap besar laju erosi, yang dapat dilihat dari penurunan sekitar 30.65% berdasarkan hasil simulasi. Sehingga disimpulkan bahwa semakin besar tutupan lahan kedap air maka laju erosi akan semakin kecil, akan tetapi perubahan dari hutan menjadi lahan pertanian akan menyebabkan laju erosi DAS meningkat jika tidak disertai dengan upaya konservasi lahan pertanian. ......Sedimentation is a significant problem for the Wonogiri Reservoir, which can be seen from the volume of the storage capacity continuously decreasing. According to a study by JICA in 2007, the total capacity only has 87% of the effective storage zone for use. Based on the research conducted by JICA, the average annual sediment production in the Wonogiri Reservoir is 3,178,510 m3, with the dominant source of erosion being soil erosion from the land surface. If sedimentation in the Wonogiri Reservoir is allowed to continue, it will disrupt the reservoir's storage and the dam's function. In addition, changes in land cover in the Wonogiri watershed will affect the magnitude of the erosion rate. This research uses the Regional Spatial Plan (RTRW) to predict land cover change in the Wonogiri Reservoir. Therefore, the erosion rate simulation will use the existing land cover condition and the RTRW of the Wonogiri Reservoir watershed. This study aims to evaluate the effect of land use change on the erosion rate in the Wonogiri Reservoir using the Soil and Water Assessment Tool (SWAT), which can assist in predicting erosion rates. SWAT uses the Modified Universal Soil Loss Equation (MUSLE) method to calculate the erosion rate. Parameters are needed to analyze erosion rates using the GIS-based ArcSWAT extension to obtain a Hydrological Response Unit that contains information on watershed characteristics, soil types, and land use. The analysis of the erosion rate in the Wonogiri Reservoir watershed projected using the RTRW obtained a value of 294.68 tons/ha/year with the dominance of HRU in the form of residential areas. Meanwhile, the analysis of the erosion rate in 2019 land cover conditions resulted in 424.90 tons/ha/year, and agricultural land dominates the HRU. Therefore, changes in land cover from agricultural to residential areas decrease the erosion rate by 30.65% based on the simulation results. So it can be concluded that the greater the impervious land cover, the lower the erosion rate, but the change from forest to agricultural land will cause the watershed erosion rate to increase if there are no efforts to conserve agricultural land.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai efektivitas dari Peraturan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 (Perda Nomor 6 Tahun 1999) mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah 2010 dikaitkan dengan kebutuhan akan tanah pemakaman. Ternyata keterbatasan tanah bukan terjadi bagi orang yang hidup saja akan tetapi berlaku pula bagi orang yang sudah meninggal. Besarnya angka kematian dalam setiap harinya dan kebutuhan akan tanah pemakaman yang terbatas di wilayah DKI Jakarta ditekankan dalam penulisan ini. Dalam Perda tersebut diatur mengenai Persentase Ruang Terbuka Hijau yang ditargetkan untuk DKI Jakarta sampai tahun 2010, dimana tempat Pemakaman merupakan salah satu klasifikasi dari Ruang Terbuka Hijau. Tempat Pemakaman dalam Pasal 14 Perda Nomor 6 Tahun 1999 di kategorikan sebagai kawasan hijau binaan sedangkan dalam Pasal 5 dan Pasal 1 ayat (19) Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan merupakan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) Publik. Dalam Pasal 14 ayat (5) Perda Nomor 6 Tahun 1999 diatur bahwa kawasan yang termasuk dalam bagian kawasan hijau binaan tidak dapat diubah peruntukannya dan Pasal 12 ayat (3) PMDN juga dijelaskan bahwa RTHKP Publik tidak dapat dialih fungsikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian dilapangan terdapat penyimpangan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 1999, Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (3) PMDN, salah satunya Perubahan peruntukan sebagian tanah pemakaman yang menjadi areal hunian dan non hunian milik swasta, yakni TPU Menteng Pulo, Tebet, Jakarta Selatan yang ditukar oleh pemerintah dengan pihak swasta dengan cara ruilslag atau tukar guling. Banyak pertimbangan pemerintah memberikan izin perubahan peruntukan tersebut akan tetapi hasil penelitian menyarankan agar pemerintah konsisten terhadap Perda nya dan lebih selektif dan bijak dalam memberikan izin perubahan peruntukkan lahan terutama apabila tanah tersebut sebelumnya merupakan bagian dari urgensi kepentingan umum. karena pemberian izin yang menyimpang dengan RTRW dikenakan sanksi pidana dan apabila Perda tersebut dianggap sudah tidak dapat memenuhi perkembangan kota DKI Jakarta baiknya Pemerintah meninjau kembali dengan merubah atau merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Perda tersebut.

---

This thesis discusses the effectiveness of the Regulation of the Special Region of the Capital City of Jakarta Number 6 of the Year 1999 (Local Government?s Regulation Number 6 of the Year 1999) regarding the regional spatial planning of 2010 linked to the needs of cemetery area. Apparently the scar city of land is not only towards the living but it is also applicable to the dead. The mortality rate each day and the needs of limited cemetery area in the territory of the Special Region of the Capital City of Jakarta are emphasized in this thesis. In the Local Government?s Regulation, it is stipulated that the percentage of Green?s Opened Spaces which is targeted for the Special Region of the Capital City of Jakarta up to the year 2010, in which cemetery Area constitutes one of the classifications of Green?s Opened Spaces. Cemetery Area in Article 14 of the Local Government?s Regulation Number 6 of the year 1999 is categorized as fostered green zone, whereas in Article 5 and Article 1 paragraph (19) of the Regulation of the Minister of Domestic Affairs no. 1 of the Year 2007 regarding the Structure of Green?s Opened Space of Urban Area, it constitutes Public Urban Area?s reen?s Opened Spaces. In Article 14 paragraph (5) of the Local Government?s Regulation Number 6 of the Year 1999, it is stipulated that zones included in fostered green zones cannot be changed/replace with regard to its allocation and in Article 12 paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Home Affairs, it is normative and empirical law research with descriptive analitycal research?s typology. From the result of field research, there are difference between the Local Government?s Regulation Number 6 of the Year 1999, Article 14 paragraph (5) and Article 12 paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Home Affairs, one of them is the change of allocation of parts of cemetery area to become privately owned residential and non residential area, which is Menteng Pulo Public Cemetery Area, Tebet, South Jakarta, which is replaced by the government and the private party by menas of exchange or swap. There are many considerations of the government in granting such permit for the change of allocation, however, the result of research suggests that the government should be consistent with is own Local Government?s Regulation and should be more selective and wise in granting permit for the change of allocation of area, especially if such area previously constitutes a part of public interest urgency, because the granting of permit which is deviating from Local Spatial Planning will be penalized by criminal sanction and if such Local Government?s Regualtion is no longer considered accommodating the urban development of the Special Region of the Capital city of Jakarta, it would be better that the Government review it by menas of amending or revising the Local Spatial Planning or such Local Government Regulation.

Abstrak :
Perubahan penggunaan tanah khususnya tanah pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Bekasi dari tahun 2003-2011 telah mencapai 7.575 Ha. Selain berada dalam pemanfaatan ruang pertanian, penggunaan tanah pertanian juga berada pada pemanfaatan ruang industri, pariwisata, permukiman dan kawasan lindung. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas tanah pertanian yang berada di luar pemanfaatan ruang pertanian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penilaian efektivitas tanah pertanian dilakukan dengan metode pengkelasan dan skoring. Variabel yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian ini meliputi kesesuaian tanah pertanian, parameter fisik, biologis, sosial kependudukan dan alokasi pemanfaatan ruang pertanian dalam RTRW. Hasil penilaian efektivitas tanah pertanian yang dipertahankan adalah seluas 19.311 Ha yang terbagi dalam tiga kelas yaitu (1) efektivitas tinggi (S1) dengan luas sebesar 65% dari total luas tanah pertanian efektif dengan kecamatan terluas adalah Babelan, (2) efektivitas sedang (S2) dengan luas sebesar 20% dari total luas tanah pertanian efektif dengan kecamatan terluas adalah Cikarang Timur dan (3) efektivitas rendah (S3) dengan luas sebesar 15% dari total luas tanah pertanian efektif dengan kecamatan yang terluas adalah Tambun Utara. Dalam keterkaitannya dengan penyusunan tata ruang daerah Kabupaten Bekasi maka efektivitas tinggi tanah pertanian untuk dipertahankan (S1) pada pemanfaatan ruang industri berada di Kecamatan Tarumajaya, sedang pada pemanfaatan ruang pariwisata adalah Kecamatan Muaragembong, pada pemanfaatan ruang permukiman juga berada di Kecamatan Muaragembong dan pada pemanfaatan ruang kawasan lindung adalah di Kecamatan Cikarang Pusat.

---

The transition in land use, especially the transition from agricultural to nonagricultural land in Bekasi Regency from 2003 to 2011 had reached 7,575 hectares. Agricultural land use exists not only in agricultural area utilization, but also in the utilization of industrial, tourism, residential and protected areas. This research aims to assess the effectiveness of agricultural lands located outside the agricultural area utilization in the Regional Spatial Plan (Rencana Tata Ruang Wilayah-RTRW). The assessment of the effectiveness of agricultural lands is carried out by classification and scoring methods. Variables selected according to the purpose of this study include the suitability of agricultural land, physical, biological, social, demographic parameters and the allocation of agricultural area utilization in the Regional Spatial Plan. The assessment results of the effectiveness of agricultural lands maintained is an area of 19,311 hectares which is divided into three classes: (1) high effectiveness (S1) which is 65% of the total area of effective agricultural lands with Babelan as the largest district; (2) medium effectiveness (S2), 20% of the total area of effective agricultural lands with Cikarang Timur as the largest district; and (3) low effectiveness (S3), 15% of total area of effective agricultural lands with Tambun Utara as the largest district. In association with Bekasi Regency`s spatial planning, the high effectiveness of agricultural land maintained (S1) in industrial area utilization is located in Tarumajaya District; in tourism area utilization it is located in Muaragembong District; in residential area utilization it is also located in Muaragembong District; and in protected area utilization it is located in Cikarang Pusat District.

Abstrak :
ABSTRAK
Kota Depok yang mempunyai luas wilayah sekitar 20.029 ha, tidak terlepas dari fenomena dinamika perubahan lahan akibat pertambahan penduduk terus menerus. Apabila proses ini dibiarkan maka akan terjadi pergeseran penggunaan lahan yang semakin tidak terkendali. Prediksi penggunaan lahan menjadi salah satu alternatif sebagai antisipasi pengendalian penggunaan lahan yang berlebihan dimasa yang akan datang . Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemodelan untuk memprediksi perubahan penggunaan lahan di Kota Depok tahun 2030 menggunakan aplikasi Cellular Automata-Markov dengan metode Jaringan Syaraf Tiruan, lalu membandingkannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW kota Depok sebagai salah satu instrumen perencanaan. Hasil penelitian menunjukan perubahan penggunaan lahan dari tahun 1998 ndash; 2013. Penambahan luas penggunaan lahan terjadi pada permukiman sebesar 7254 ha Kecamatan Limo dan Sukmajaya , pertanian/tegalan/ladang sebesar 3327, semak/tanah terbuka dan badan air masing ndash; masing 395 ha dan 451 ha Penurunan secara besar terjadi pada kebun/vegetasi dan sawah yaitu sebesar 9707 ha dan 1350 ha. Prediksi penggunaan lahan menunjukan penambahan luas penggunaan lahan terjadi pada kebun Kecamatan Tapos sebesar 1813 ha, permukiman sebesar 391 ha Kecamatan Beji, Pancoran Mas, Sukmajaya , dan sawah sebesar 864 ha. Penurunan secara besar terjadi pada pertanian yaitu sebesar 1971 ha dan semak/tanah terbuka sebesar 1079 ha. Prediksi perubahan penggunaan lahan di Kota Depok untuk tahun 2030 pada memiliki nilai Kappa sebesar 0.68 akurasi 68 . Setelah dibandingkan dengan RTRW setidaknya terdapat kemiripan sebesar 13.700 ha atau 68 luas total Kota Depok. Setidaknya sekitar 12516 ha permukiman kepadatan tinggi, 1549 ha untuk Ruang Terbuka Hijau, dan 80 ha untuk Daerah Resapan Air.

---

ABSTRACT
Depok city which has an area of about 20,029 ha, is inseparable from the phenomenon of the dynamics of land use change due to the continuous population growth. If the process is allowed then there will be a huge shift and uncontrolled in land use . Land use prediction is one of the alternatives in anticipation of excessive land use control in the future. This study aims to model the prediction of land use change in Depok City by 2030 using Cellular Automata Markov application with Artificial Neural Network method and compare it with Spatial Planning RTRW of Depok as one of the planning instruments. The results of the study show the land use change from 1998 to 2013. The increase of land use occurred in settlements of 7254 ha Limo and Sukmajaya SubDistrct , agriculture of 3327ha, shrubs open land and water bodies of 395 ha and 451 ha. The large decrease occurred in the garden vegetation and rice fields that amounted to 9707 ha and 1350 ha. Land use prediction shows the increase of land use occurred in the vegetation Tapos Sub District of 1813 ha, settlements of 391 ha Beji, Pancoran Mas, Sukmajaya Sub District , and rice field of 864 ha. A large decrease occurred in agriculture that amounted to 1971 ha and shrub open land of 1079 ha. The prediction of land use change in Depok for 2030 has a Kappa value of 0.68 68 accuracy . After comparison with RTRW, there is at least 13,700 ha or 68 of total Depok City. At least around 12516 ha of high density settlements, 1549 ha for the Green Open Space, and 80 ha for the Water Catchment Area.

Abstrak :
Perubahan penggunaan lahan merupakan fenomena yang selalu terjadi dalam perkembangan sebuah kota. Hal ini terjadi karena tuntutan akan ruang yang semakin besar seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perubahan penggunaan lahan pada kawasan suburban Kota Jambi, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi serta, dan membandingkan perubahan yang terjadi dengan RTRW Kota Jambi tahun 2011-2031. Untuk melihat perubahan penggunaan lahan digunakan metode super impose peta. Kemudian perubahan yang terjadi dideskripsikan secara spasial. Faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan digunakan uji statistik product moment. Variabel yang digunakan dalam menghitung perubahan penggunaan lahan adalah faktor fisik (lahan tergenang dan tidak tergenang), faktor sosial (kepadatan penduduk), fasilitas umum (jaringan PDAM dan PLN), dan aksesibilitas (kerapatan jaringan jalan dan moda transportasi). Hasil analisis spasial penggunaan lahan di Kota Jambi selama periode tahun 2005 sampai 2011 telah mengalami perubahan. Luas lahan terbangun meningkat selama tahun 2005 sampai 2011 menjadi 1.864,35 Ha, sementara untuk lahan hutan mengalami penurunan menjadi 1.813,03 Ha untuk lahan hutan dan lahan pertanian mengalami penurunan 659,49 Ha. Hasil analisis statistik faktor lahan tidak tergenang, kepadatan penduduk, jaringan PLN dan PDAM, kerapatan jaringan jalan berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan. Perlu evaluasi terhadap raperda RTRW 2011-2031, yang disebabkan karena cepatnya perubahan penggunaan lahan terutama lahan terbangun yang sangat cepat di Kota Jambi. ......Land use change is a phenomenon that always occurs in the development of a city. This happens because the demand for space is growing along with the population increase. The purpose of this study to assess changes in land use in the suburban area of the city of Jambi, examines the factors that influence as well, and compare the changes that occurred to the RTRW Jambi City for 2011-2031. To see the changes in land use map used method of super impose. Then the changes described spatially. Factors affecting the use of land-use change product moment statistical tests. Variables used in calculating the land use change is a physical factor (land flooded and not flooded), social factors (population density), public facilities (network taps and PLN), and accessibility (density of road network and transportation). Results of the spatial analysis of landuse in the Jambi City during the period of 2005 to 2011 have been amended. Land area woke up during the years 2005 to 2011 to 1864.35 ha, while for forest land decreased to 1813.03 hectares for forest land and agricultural land decreased 659.49 Ha. Statistical analysis of factors not flooded land, population density, PLN and PDAM network, road network density affect land-use change. Need to evaluate the draft RTRW 2011-2031, caused by the rapid changes in land use, especially built- up area in Jambi City.

Abstrak :
Alih fungsi lahan sawah telah terjadi di Kabupaten Pringsewu sebagai bentuk peningkatan kebutuhan akan lahan bagi perkembangan kemajuan Kabupaten Pringsewu. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi lahan sawah sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB) serta model yang menggambarkan fenomena alih fungsi lahan tersebut. Metode yang digunakan yaitu analisis tumpang susun dan model Clue-s. Hasil analisis menunjukan bahwa Potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB) di Kabupaten Pringsewu 22,02% dari luas Kabupaten Pringsewu, LPPB tersebar di Kecamatan Pardasuka, Ambarawa, Pringsewu, Gadingrejo, Sukoharjo, Banyumas, Adiluwih dan Pagelaran bagian selatan dan LPCPPB hanya terdapat di Pagelaran dibagian utara. Laju alih fungsi lahan sawah pada periode Tahun 1997-2013 mencapai -1,47%/tahun terjadi disekitar sarana aksebilitas. Model spasial Clue-s perubahan LPPB di Kabupaten Pringsewu menggunakan 17 faktor pendorong dengan skenario bebas dan skenario RTRW menghasilkan tingkat akurasi model mencapai 78,63 % atau validitas tinggi, dimana prediksi luas lahan sawah tahun 2031 pada skenario bebas mencapai 10.412,28 ha sedangkan pada skenario RTRW mencapai 12.425,55 ha. Evaluasi penerapan kebijakan RTRW di Kabupaten Pringsewu pada prediksi skenario bebas tahun 2031 mencapai tingkat minimal yaitu 6861,6 Ha atau 47,79% sedangkan pada skenario RTRW mencapai tingkat moderat yaitu 10958.07 Ha atau 76,463%. ...... Wetland conversion has occurred in the District Pringsewu as a form of increased demand for land for development progress Pringsewu district. Therefore, this study aims to determine potential wetland as a agricultural sustainable food land (LPPB) and a model that describes the phenomenon of land conversion. The method used is overlay analysis and model of Clue-s. The results of the analysis showed that the potential of sustainable agricultural food land (LPPB) is 22.02% of the area in the District Pringsewu, LPPB spread in subdistrict Pardasuka, Ambarawa, Pringsewu, Gadingrejo, Sukoharjo, Banyumas, Adiluwih and southern Pagelaran and LPCPPB only found in the north Pagelaran. The rate of conversion of wetland in the period 1997-2013 reached -1.47%/year occur around accessibility. Clue-s spatial model LPPB changes in District Pringsewu using 17 driving factors with free scenarios and scenario RTRW produce accuracy rate reaches 78,63% or higher validity, where extensive wetland predictions 2031 free scenario to reach 10.412,28 ha, while in scenario Spatial reach 12.425,55 ha. Evaluation of the implementation of RTRW policy in the District Pringsewu on 2031 predictions free scenario is that a minimum level of 6.861,6 hectares or 47,79% whereas in the RTRW scenarios that moderate levels of 10958.07 hectares or 76.463%.