Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sertifikasi berkelanjutan menjadi hal yang penting dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia, mengingat permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh perkebunan kelapa sawit. Dalam hal ini, terdapat dua macam sertifikasi berkelanjutan, yaitu RSPO dan ISPO yang mana memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Skripsi ini membahas mengenai kedudukan sertifikasi tersebut, serta menentukan sertifikasi mana yang lebih baik diterapkan dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk yuridis normatif, dengan tipe deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi RSPO merupakan bentuk standarisasi dalam perdagangan internasional yang bersifat voluntary, sedangkan sertifikasi ISPO merupakan peraturan teknis berdasarkan peraturan perundang-undagnan yang wajib dipatuhi. Kedua sertifikasi berdiri sendiri, serta tidak menggantikan kedudukan sertifikasi lainnya. Dalam penerapannya, sertifikasi RSPO memiliki persyaratan yang lebih kompleks dalam melindungi lingkungan dan sosial dibandingkan sertifikasi ISPO, serta telah diakui oleh Uni Eropa untuk melakukan impor produk kelapa sawit. Oleh karenanya, apabila produk kelapa sawit Indonesia akan diperdagangkan secara internasional, maka sertifikasi RSPO lebih baik diterapkan dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia.
Sustainable certification holds a pivotal role in Indonesian palm oil plantations sector, given the problems posed by palm oil plantations. Currently, there are two types of ongoing certification, namely RSPO and ISPO, which have their respective advantages and disadvantages. This thesis discusses the status of these certifications, and determines which certification is better to be implemented in Indonesian oil palm plantations sector. This thesis was conducted in the form of juridical normative, with descriptive type and qualitative approach. The result of this study indicates that RSPO certification is a form of standardization in international trade in which compliance is not mandatory, while ISPO certification is a technical regulation based on Indonesian laws in which compliance is mandatory. Both certifications are stand-alone, and do not replace the position of other certifications. In its application, the requirements of RSPO certification is a lot more complex than ISPO certification in regards to protecting the environment and social, and has been recognized by the European Union for the importation of palm oil products. Therefore, if Indonesian palm oil products are to be traded internationally, RSPO certification is better to be implemented in Indonesian palm oil plantations sector.

Abstrak :
Dengan pengelolaan lebih dari 40% lahan kelapa sawit Indonesia, pekebun masih menghadapi hambatan berupa produktivitas lahan dan capaian sertifikasi yang rendah. Penelitian ini bertujuan menghasilkan konsep sertifikasi yang mampu meningkatkan produktivitas lahan pekebun, menggunakan metode analisis statistik deskriptif, grounded theory, analisis konten, dan Analytic Hierarchy Process. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pekebun bersertifikat ISPO dan RSPO memiliki produktivitas lahan 82% lebih tinggi dari rerata pekebun konvensional, sejalan dengan pemenuhan audit sertifikasi dan penerapan praktek GAP secara konsisten. Pemupukan perlu diprioritaskan untuk meningkatkan produktivitas, dengan Penerapan dan Pemantauan GAP (RSPO) dan Pemeliharaan Tanaman (ISPO) sebagai prasyarat sertifikasi yang mendukungnya. Sinergi ISPO dan RSPO berpeluang meningkatkan produktivitas lahan dari pemenuhan sertifikasi, sehingga mengakselerasi capaian sertifikasi pekebun yang akan mengurangi laju deforestasi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit ......With more than 40% of Indonesia's oil palm land under their management, smallholders still face challenges on the low land productivity and certification achievement. This research aims to develop a certification concept capable to increase the smallholders’ land productivity through descriptive statistics, grounded theory, content analysis, and Analytic Hierarchy Process. This research finds that ISPO and RSPO certified smallholders achieved 82% higher land productivity than the average conventional ones, in line with their compliance with certification and consistent GAP application. Fertilisation needs to be prioritised to increase productivity, with the GAP Application and Monitoring (RSPO) and Plant Maintenance (ISPO) as the supporing certification criteria. Synergy between ISPO and RSPO has a chance to increasing land productivity through certification compliance, hence accelerating smallholder certification achievement which would reduce deforestation rates from oil palm expansion.

Abstrak :
Riset ini bertujuan mengevaluasi dampak dan replikabilitas dari program CSR dalam pemberdayaan petani swadaya. Studi terdahulu cenderung fokus kepada keberhasilan program dari pelaksanaan program secara pendanaan dan pelaksana program. Dalam penelitian evaluasi ini, peneliti mengkombinasikan alat analisis Main Analytical Categories untuk melihat ketercapaian program dan Social Return of Investment untuk memonetisasi dampak program Sertifikasi RSPO. Penelitian ini memiliki argumen bahwa perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang dilakukan petani swadaya dapat menjadi investasi jangka panjang bagi inisiator program, sebagai bentuk Creating Shared Value. Penelitian evaluasi dilakukan dengan menggabungkan metode Main Analytical Categories dan Social Return on Investment. Main Analytical Categories digunakan untuk mengevaluasi relevansi, dampak, dan replikabilitas program, serta Social Return on Investment digunakan untuk menambahkan analisis dampak secara moneter. Hasil evaluasi Main Analytical Categories menunjukan bahwa program telah relevan, memiliki dampak positif meskipun belum optimal, dan replikabilitas program dapat dilakukan tetapi tidak secara keseluruhan. Hasil evaluasi , Social Return of Investment menunjukan nilai yang relatif rendah terhadap program. Program terbukti memberikan dampak positif bagi penerima manfaat, namun tidak banyak dampak tangible. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa model program bisa memberi dampak pada karakteristik sosial masyarakat tertentu, dan replikasi dari program tersebut mensyaratkan karakteristik sosial tersebut. ......This research aims to evaluate the impact and replicability of the CSR program in empowering independent smallholders. Previous studies have tended to focus on program success from program implementation in terms of funding and program implementation. This evaluation study uses a combination of Main Analytical Categories to see program achievements and Social Return of Investment to monetize the impact of the RSPO Certification program. This study has the argument that sustainable oil palm plantations carried out by independent smallholders can be a long-term investment for program initiators, as a form of Creating Shared Value. Main Analytical Categories are used to evaluate program relevance, impact, and replication. Social Return on Investment is used to add monetary impact analysis. The results of the Main Analytical Categories evaluation show that the program is relevant, has a positive impact even though it is not optimal, and program replication can be carried out but not as a whole program. The results of the evaluation of the Social Return of Investment show a relatively low value for the program.. The program has proven to have a positive impact on beneficiaries, but not many tangible impacts. The results of this evaluation indicate that the program model can have an impact on certain social characteristics of the community, and the replication of the program requires these social characteristics.

Abstrak :
ISPO sebagai suatu standar minyak kelapa sawit berkelanjutan dibuat untuk menjawab permintaan pasar dunia untuk minyak kelapa sawit yang berkelanjutan di tengah kontroversi yang beredar tentang produk tersebut, terutama dari aspek lingkungan. Dikarenakan standar sebagai salah satu jenis hambatan teknis terhadap perdagangan internasional diatur oleh Perjanjian TBT, ISPO semestinya dinilai dengan mengacu pada perjanjian tersebut dan juga kasus-kasus lainnya yang relevan dengan standar. ISPO juga bukan merupakan satu-satunya standar yang ada yang berlaku terhadap minyak kelapa sawit dengan adanya MSPO dan RSPO sebagai standar lainnya. ISPO mempunyai posisi yang tidak jelas sebagai suatu hambatan teknis, karena walaupun ia dapat dikatakan sebagai suatu standar atau regulasi teknis, ia tidak berlaku untuk produsen minyak kelapa sawit di luar Indonesia akibat isi aturan di dalamnya dan juga keterkaitannya yang erat dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga juga menghambat adopsi ISPO sebagai suatu standar internasional yang relevan menurut Perjanjian TBT untuk minyak kelapa sawit
ISPO as a standard for sustainable palm oil was formulated to answer the demand of the international market for sustainable palm oil in the light of the controversies associated with the product, especially of enviromental issues. As standards as a technical barrier to international trade are regulated untder the premises of the TBT Agreement, ISPO must be assessed with the aforementioned agreement as well with relevant cases concerning standards. ISPO is not the only standard applicable for sustainable palm oil as MSPO and RSPO are present as standards regulating the same product. ISPO's position as a technical barrier to trade is uncertain, as one of ISPO’s main concern is that it is not applicable to foreign palm oil producers outside of Indonesia due to its content and deep connection with Indonesian regulations, impacting the viability of adopting ISPO as a relevant international standard for palm oil under the premises of the TBT Agreement.