Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tulisan ini membahas tentang fenomena persebaran virus ransomware wannacry yang menginfeksi sistem layanan komputer pada RS Dharmais Jakarta. Peneliti meninjau fenomena dengan kerangka routine activity theory. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terhadap informan dan temuan data sekunder. Peneliti menganalisa temuan data menggunakan kajian studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan adanya kelemahan pada target yakni RS Dharmais Jakarta, yang memenuhi unsur CRAVED akibat manajemen risiko yang tidak baik. Dan juga kelemahan monitoring, controlling serta intervence pada guardian, yang dalam hal ini adalah pihak Kemenkominfo.

---

This thesis discusses the phenomenon of ransomware wannacry virus difusion that infects computer service system at Dharmais Jakarta Hospital. Researchers review the phenomenon with the framework of routine activity theory. By collecting data through interviews with informants and secondary data findings, researchers analyzed data by using a literature study. The results show that there is a weakness in the target of Dharmais Hospital Jakarta, which included in CRAVED elements due to bad risk management. And also the weakness of monitoring, controlling and intervention on guardian, which in this case is the Kemenkominfo.

Abstrak :
ABSTRAK
Persoalan cross-border fishing di Indonesia seringkali luput dari perhatian baik pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat. Kenyataanya, banyak nelayan Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di perairan negara lain, khususnya di wilayah perairan perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga. Deli Serdang dipilih sebagai lokus penelitian karena menjadi salah satu kabupaten di Indonesia dengan tingkat tertinggi dalam hal penangkapan nelayan oleh pihak Malaysia. Diantara nelayan-nelayan yang mengalami penangkapan oleh pihak otoritas Malaysia, sebagian dari mereka ada yang sekedar diberi surat peringatan, ditahan oleh polisi lalu dipulangkan, hingga dijatuhi hukuman penjara. Skripsi ini menggunakan routine activity theory sebagai pendekatan yang mampu menjelaskan penyebab adanya persoalan cross-border fishing. Data diambil dengan melakukan wawancara mendalam kepada nelayan yang pernah tertangkap dan menjalani hukuman di Malaysia sebagai informan utama. Studi literatur juga dilakukan untuk melengkapi data penelitian. Hasil penelitian membuktikan ketiga unsur routine activity theory yakni motivated offender, suitable target, serta lack of capable guardianship saling bertemu dan menyebabkan terjadinya cross-border fishing. Motivated offender mewakili nelayan wilayah perbatasan, suitable target mewakili sumber daya perikanan, dan guardianship mewakili pengawasan dari pihak Indonesia dan Malaysia. Selain itu, hal lain yang memengaruhi terjadinya cross-border fishing adalah ketidakjelasan letak perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia yang sejak lama belum terselesaikan.

---

ABSTRACT
Cross border fishing issue in Indonesia is most of time unnoticed by government, law enforcer, and society as well. In facts, there are many Indonesian fishermen who commit fishing in other countries rsquo waters, particularly in sea border area between Indonesia and neighboring countries. Deli Serdang is selected as research locus due to being one of a district with highest rates of fishermen arrests by Malaysian authority. Among those fishermen that are arrested by Malaysian authority, some of them are only given warning letter, or detained and then repatriated, or even sentenced to prison. This thesis uses routine activity theory as an approach which capables to account the causes of the presence of cross border fishing issue. The data are collected by undertake in depth interview to fishermen who had ever been arrested and sentenced in Malaysia as main informants. Study of literature is also conducted to complete research data. The research result shows that three elements of routine activity theory namely motivated offender, suitable target, and lack of capable guardianship are convergence and leading to the act of cross border fishing. Motivated offender represents fishermen in border area, suitable target represents fishery resources, and guardianship represents the surveillance from Indonesian and Malaysian sides. Moreover, another situation that affect the occurrence of cross border fishing is the obscurity of the location of the border between Indonesia and Malaysia that has been long unresolved.

Abstrak :
Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki ciri khusus dalam sistem pendidikan. Yang menjadi ciri khusus dalam pendidikan pesantren adalah pendidikan berbasis karakter dan berasrama. Kehidupan asrama di Pesantren menciptakan kondisi hirarki yang muncul dari Kyai atau pemimpin Pesantren yang mendapatkan pengkultusan dari para santri dan tenaga pendidik di Pesantren, struktur hirarki itu disalurkan dari atas ke bawah kepada Pengasuh dan Ustad di Pesantren, dan kemudian didelegasikan dalam pendisiplinan kepada Santri senior. Struktur hirarki tersebut memunculkan extreme authority. Kondisi tersebut mendorong adanya pelaku yang termotivasi dan menciptakan suatu kondisi yang memposisikan santri junior sebagai korban yang tepat atau rentan dari kasus kekerasan fisik. Hal ini diperparah dengan kurangnya pengawasan dan ditambah dengan adanya pengawasan yang bersifat extreme guidance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan penelitian di tiga Pondok Pesantren yang pernah terjadi kasus kekerasan fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Untuk menganalisa faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik di Pesantren teori yang digunakan adalah teori aktivitas rutin, teori relasi kuasa. Sementara untuk meneliti bagaimana pencegahan kasus kekerasan fisik menggunakan teori control sosial. Untuk mendukung analisa teori beberapa konsep digunakan. Diantaranya, konsep kekerasan terhadap anak, konsep pendidikan di Pesantren dan konsep pencegahan kejahatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kasus kekerasan fisik terjadi disebabkan oleh adanya kepemimpinan kharismatik dan paternalistik yang menyebabkan adanya pengkultusan, adanya penyalahgunaan otoritas dalam penerapan disiplin, minimnya pengawasan dan tidak adanya standar baku dalam sistem pengasuhan di Pesantren. Kesimpulan dari penelitian menunjukan bahwa semua teori dan konsep dapat menjelaskan bagaimana kasus kekerasan fisik terjadi dan pencegahannya. Selain itu, peran Kementerian Agama menjadi krusial dalam pengawasan terhadap sistem pengasuhan di Pesantren.  ......Islamic boarding schools are Islamic educational institutions that have special characteristics in the education system. What characterises pesantren education is character-based and boarding school education. Dormitory life in the pesantren creates a hierarchical condition that arises from the Kyai or leader of the pesantren who gets the cult of the students and educators in the pesantren, The hierarchical structure is channelled from top to bottom to the carers and Ustad in the pesantren, and then delegated in discipline to the senior santri. The hierarchical structure gives rise to extreme authority. These conditions encourage motivated perpetrators and create a condition that positions junior Santri as appropriate or vulnerable victims of physical violence cases. This is exacerbated by the lack of supervision, coupled with the existence of supervision, which is extreme guidance. This study uses a qualitative method by conducting research in three Islamic boarding schools where cases of physical violence have occurred, causing the victim to die. To analyse the factors that cause physical violence in Pesantren, the theory used is routine activity theory and power relations theory. Meanwhile, to examine how to prevent cases of physical violence using social control theory, To support the theoretical analysis, several concepts were used. Among them are the concepts of violence against children, the concept of education for pesantren, and the concept of crime prevention. The results showed that cases of physical violence occurred due to the existence of charismatic and paternalistic leadership which led to a cult, the abuse of authority in applying discipline, the lack of supervision and the absence of standardized standards in the care system in Pesantren. The conclusion of the research shows that all theories and concepts can explain how cases of physical violence occur and their prevention. In addition, the role of the Ministry of Religious Affairs is crucial in supervising the care system in Pesantren.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai penerapan Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) dalam upaya antisipasi serangan terorisme pada wilayah perkantoran X. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai strategi pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan yang ada di wilayah perkantoran X. Dalam melakukan analisa, penelitian ini menggunakan CPTED sebagai dasar analisa utama dan Routine Activity Theory sebagai penguat dalam upaya pencegahan kejahatan terorisme di wilayah perkantoran X. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa wilayah perkantoran X belum maksimal dalam melakukan implementasi CPTED dalam upaya pencegahan tindakan kejahatan terorisme. ......This study discusses the application of the Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) in preventing terrorism at X office area. This study used a qualitative approach with descriptive type to provide an overview of crime prevention strategies through environmental design at the X office area. In the analysis, this study uses the CPTED as the main analysis tool and uses Routine Activity Theory as a supporting tool for the CPTED in terrorism prevention at the X office area. The results of this study indicate that the X office area has not been maximized in implementing CPTED to prevent acts of terrorism.

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang dan wilayah laut yang luas sangat rentan mengalami tindak kejahatan illegal fishing. Badan Keamanan Laut Bakamla dibantu dengan TNI Angkatan Laut dan Polisi Air memiliki tugas yang sangat berat dalam mengamankan wilayah kelautan Republik Indonesia. Dalam usaha pengamanan laut Republik Indonesia lembaga-lembaga tersebut di atas masih memiliki kendala, yaitu mengalami kekurangan fasilitas penunjang dalam proses penegakan hukum wilayah laut. Dengan jumlah armada kapal patroli yang sangat sedikit itu tentu keberadaannya sangat tidak seimbang dengan jumlah wilayah yang harus diamankan. Pada artikel ini penulis berusaha melihat serta memberi pilihan alternatif dalam bidang pengawasan dan pengamanan wilayah kelautan Republik Indonesia berbentuk drone yang dikendalikan tanpa awak. Selain itu penulis juga menggunakan Routine Activity Theory dalam melihat fenomena illegal fishing dan berusaha menemukan kerentanan yang nantinya akan dicoba digantikan oleh drone sebagai guardian.

---

ABSTRACT
Indonesia as an archipelagic country with long coastline and wide sea area is very susceptible to illegal fishing. Marine Security Agency Bakamla assisted by the Navy and Water Police has a very heavy duty in securing the maritime territory of the Republic of Indonesia. In the efforts of marine security of the Republic of Indonesia the institutions mentioned above still have constraints, that is experiencing lack of supporting facilities in law enforcement process of sea area. With a very small number of fleets of patrol boats it is certainly very unbalanced with the number of areas to be secured. In this article the author seeks to see and provide alternative options in the field of surveillance and security of the Republic of Indonesia marine region with umanned drone. In addition, the author also uses Routine Activity Theory in looking at the phenomenon of illegal fishing and trying to find a vulnerability that will be attempted replaced by the drone as guardian.

Abstrak :
ABSTRAK
Angka kejahatan di lingkungan pemukiman terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan tempat lainnya. Jenis kejahatan yang terjadi pun cukup beragam. Tipe pemukiman yang beragam juga memungkinkan adanya perbedaan dalam tipe kejahatan yang ada antara satu dengan lainnya. Dalam artikel ini penulis berusaha menjabarkan tipe kejahatan apa saja yang ada di salah satu jenis pemukiman yaitu apartemen. Selain itu penulis juga berusaha membedakan antara tipe kejahatan di apartemen dengan di perumahan konvensional. Penulis menggunakan Rational Choice Theory dan Routine Activity Theory untuk menjelaskan adanya perbedaan ini. Perbedaan karakteristik antara apartemen dan perumahan konvensional seperti sistem keamanan, fasilitas, hingga interaksi penghuni menyebabkan adanya perbedaan baik dalam tipe kejahatan maupun modus operandinya.

---

ABSTRACT
The number of crimes in the settlement is quite high compared other places. The types of crimes are also quite diverse. Different types of settlements also allow for differences in types of crime that exist between one another. In this article the author tries to describe the type of crime in one type of settlement which is an apartment. In addition the authors are also trying to distinguish the types of crime in an apartment and in a conventional housing. The author uses Rational Choice Theory and Routine Activity Theory to explain this difference. Characteristic differences between apartments and conventional housing such as security systems, facilities, to interactions between occupant causing the differences in both the type of crime and the modus operandi.

Abstrak :
ABSTRAK
Artikel ini membahas mengenai strategi pencegahan pembajakan pesawat terbang di wilayah Indonesia. Pembajakan pesawat merupakan salah satu aksi kejahatan yang mengancam keamanan penerbangan. Beberapa kasus pembajakan pesawat berakhir tragis dengan hilangnya ratusan nyawa seperti yang terjadi pada tragedi 9/11 di Amerika Serikat. Indonesia juga tak luput pernah pernah sekali mengalami pembajakan pesawat pada tahun 1981 pada pesawat Garuda Indonesia dilakukan oleh kelompok Komando Jihad. Melihat berbagai fenomena kejahatan pembajakan pesawat yang terjadi di seluruh dunia, penulis melihat bahwa pembajakan pesawat menjadi ancaman keamanan penerbangan yang nyata termasuk di Indonesia. Dengan adanya ancaman tersebut Indonesia memerlukan strategi pencegahan kejahatan pembajakan pesawat terbang yang bisa diterapkan secara nasional. Dalam artikel ini penulis menggunakan routine activity theory dalam menganalisis unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembajakan pesawat terbang dari analisa crime triangle. Selain menggunakan routine activity theory, penulis juga menggunakan pendekatan situational crime prevention dalam menyusun strategi pencegahan kejahatan terhadap pembajakan pesawat. Pendekatan situational crime prevention digunakan dalam mengkaji peraturan-peraturan penerbangan di Indonesia yang berhubungan dengan pencegahan pembajakan pesawat.

---

ABSTRACT
This article discusses the prevention strategies against aircraft hijacking in Indonesian territory. Aircraft hijacking is one of the crimes that threaten aviation security. Several cases of aircraft hijacking ended tragically with hundreds of casualties as happened in 9 11 tragedy in the United States. Indonesia also had experienced aircraft hijacking in 1981 on Garuda Indonesia flight by Komando Jihad group. Seeing the various phenomenon of aircraft hijacking happening around the world, the author sees that aircraft hijacking becomes a security threat that is being included in Indonesia. With this threat, Indonesia needs a prevention strategy against aircraft hijacking in which it can be done nationally. In this article the author uses a routine activity theory approach to analyze elements that cause the crime of plane hijacking from crime triangle analysis. In addition to using the theory of routine activities, the author also uses situational crime prevention approach to making crime prevention strategy against aircraft hijacking. Situational crime prevention approach used to analyze flight regulations in Indonesia related to aircraft hijacking prevention.

Abstrak :
Tugas Karya Akhir ini berfokus pada strategi pencegahan kejahatan terorisme di dua bentuk rumah ibadah, yaitu masjid dan gereja. Rumah ibadah yang digunakan sebagai tempat beribadah ternyata tidak terlepas dari risiko ancaman terorisme. Sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2017 terdapat kurang lebih tiga puluh serangan teroris yang dilakukan di masjid seluruh dunia, baik yang berbentuk pengeboman, penusukan, dan penembakan. BNPT sebagai aktor penanggulangan terorisme di Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dari ancaman terorisme dengan membentuk suatu strategi pencegahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Strategi pencegahan tersebut senada dengan apa yang dijelaskan dalam Routine Activity Theory, Rational Choice Theory, dan Situational Crime Prevention. Tujuan dari penulisan ini untuk melihat bagaimana upaya BNPT dalam memberikan perlindungan terhadap ancaman terorisme di rumah ibadah.

---

This research focuses on the terrorism crime prevention strategy in two places of worship, mosques and churches. Evidently, places of worship is exposed to risks of terrorism threats. From 2015 to 2017, there are approximately thirty terrorist attacks in mosques around the world in the form of bombing, stabbing and shooting. The National Agency for Combating Terrorism who is the actor of terrorism countermeasures in Indonesia is responsible for giving protection from terrorism threats by forming a prevention strategy that involves several stakeholders. The prevention strategy is inline with what is explained in Routine Activity Theory, Rational Choice Theory, and Situational Crime Prevention. This research aims to see how is BNPT`s efforts in giving protection from terrorism threats in places of worship.

Abstrak :
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini telah dimanfaatkan oleh teroris dalam menjalankan aksinya. Salah satu aksi tersebut dilakukan dalam bentuk penyebaran propaganda dalam ruang siber. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan strategi pencegahan cyber terrorism propaganda di Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan menggunakan pendekatan situational crime prevention. Tulisan ini dibuat dengan menggunakan data yang bersumber dari studi pustaka dan informasi dari hasil wawancara dengan salah satu petugas BNPT. Pada tulisan ini fenomena cyber terrorism propaganda di Indonesia akan dianalisis menggunakan routine activity theory untuk menjelaskan alasan fenomena ini dapat terjadi. Setelah itu, hasil analisis tersebut akan dijadikan acuan untuk menjelaskan cara untuk mencegah terjadinya cyber terrorism propaganda di Indonesia oleh BNPT dengan menggunakan teknik-teknik situational crime prevention. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa teknik-teknik pada situational crime prevention yang mempunyai prinsip increase the effort, increase the risk, reduce the rewards, reduce provocation, dan remove excuse dapat relevan dalam mengintervensi penyebab terjadinya siber propaganda terorisme berdasarkan routine activity. ...... The development of information and communication technology at this time has been exploited by terrorists in carrying out their actions. One of these actions was carried out in the form of spreading propaganda in cyberspace. This paper aims to explain the strategy for preventing cyber terrorism propaganda in Indonesia by the National Counterterrorism Agency (BNPT) using a situational crime prevention approach. This article was written using data sourced from literature and information from interviews with one of the BNPT officers. In this paper, the phenomenon of cyber terrorism propaganda in Indonesia will be analyzed using routine activity theory to explain the reasons for this phenomenon to occur. After that, the results of the analysis will be used as a reference to explain how to prevent cyber terrorism propaganda in Indonesia by the BNPT by using situational crime prevention techniques. Based on the results of the analysis, it can be interpreted that techniques for situational crime prevention which have the principle of increasing the efforts, increasing the risks, reduce the rewards, reduce provocations, and remove excuse can be relevant in intervening in the causes of cyber terrorism propaganda based on routine activities.

Abstrak :
Kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sejak tahun 2020 merupakan satu upaya dalam sektor pendidikan dengan harapan seluruh anak usia sekolah tetap dapat memperoleh hak belajarnya di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia. Namun, pada implementasinya PJJ mengalami banyak kendala di lapangan, demikian juga yang terjadi pada sejumlah peserta didik di sekolah X, di antaranya seperti fasilitas belajar yang tidak memadai (gadget, kuota internet, sinyal). Selain itu, faktor dari lingkungan keluarga di mana tuntutan orang tua untuk mendampingi anaknya belajar dari rumah, minimnya kemampuan dan pengetahuan orang tua akan skema PJJ itu sendiri, kesulitan ekonomi rumah tangga akibat pandemi, yang semuanya menjadikan eskalasi beban orang tua meningkat dan cenderung melampiaskan kekesalan pada anak sehingga memicu kekerasan domestik. Jenis kekerasan yang kerap terjadi pada anak di sekolah X adalah kekerasan verbal, penelantaran, dan paling sering eksploitasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan in-depth interview terhadap pihak/lembaga yang terlibat. Hasil penelitian ini menyajikan bagaimana berubahnya aktivitas-aktivitas rumah tangga selama pandemi yang bersifat situasional dan kedaruratan sehingga dapat dilihat melalui routine activity theory (Cohen, 1979) serta bagaimana kekerasan domestik tersebut berhubungan dengan kontrol orang tua terhadap anak menurut power control theory (Hagan, 1985). ......The distance learning policy (PJJ) since 2020 is an effort in the education sector with the hope that all school-age children can still obtain their learning rights in the midst of the Covid-19 pandemic in Indonesia. However, in its implementation, school from home encountered many obstacles in the field, as well as a number of students in school X, such as inadequate learning facilities (gadgets, internet quota, signals). In addition, factors from the family environment where the demands of parents to accompany their children to study from home, the lack of ability and knowledge of parents about the PJJ scheme itself, household economic difficulties due to the pandemic, all of which have increased the burden on parents and tend to vent their frustration. children, leading to domestic violence. The types of violence that often occur in children at school X are verbal violence, neglect, and most often exploitation. This study uses a qualitative method with an in-depth interview approach to the parties/institutions involved. The results of this study present how changes in household activities during a situational and emergency pandemic can be seen through routine activity theory (Cohen, 1979) and how domestic violence is related to parental control of children according to power control theory (Hagan, 1985). ).