Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kegiatan Humas merupakan suatu seni persuasi untuk mempengaruhi publik sasaran. Kemampuan untuk mempengaruhi keputusan publik yang berpengaruh merupakan suatu fungsi dari kemampuan lembaga untuk menangani informasi yang dimilikinya yang kemudian digabungkan dengan penampilan organisasi yang berkualitas. Tujuan paling mendasar dari kegiatan ini adalah untuk menolong organisasi di dalam membentuk, mengadakan dan memelihara hubungan yang memuaskan antara dan diantara unit-unit yang mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi yang bersangkutan. Penelitian yang diadakan di Bagian Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang peran, tugas dan kegiatan serta penilaian publik sasaran mengenai peranan Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah, terutama dalam era otonomi daerah, di mana penyelenggaraan pembangunan menjadi wewenang dari pemerintah daerah yang bersangkutan dan karena itu partisipasi aktif dari masyarakat menjadi tulang punggung dari penyelenggaraan pembangunan tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan desain penelitian studi kasus. Merujuk pada kasus yang diteliti, penelitian ini bersifat single case holistic, karena hanya ada satu kasus yang akan diteliti dan hanya melihat satu unit of analysis, yaitu di level organisasi atau lembaga saja, yaitu Pemda Kabupaten Lampung Tengah, dengan satu kasus yang akan dianalisis, yaitu pelaksanaan kegiatan Humas di Bagian Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah. Data dikumpulkan melalui wawancara kepada sejumlah narasumber, baik secara internal maupun eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah dinilai sudah cukup baik oleh sebagian besar publik sasaran, karena tugasnya baik sebagai penyampai informasi pembangunan maupun menampung aspirasi dari masyarakat sudah dilakukan dengan cukup baik. Bagian Humas bahkan dinilai cukup kooperatif di dalam memberikan informasi kepada publik. Media komunikasi yang digunakan oleh Bagian Humas juga dirasakan sudah cukup baik dan memadai, karena ketersediaan berbagai media untuk berkomunikasi dengan publik, seperti majalah dan panel foto, atau radio dan forum konsultasi. Tetapi, posisi Bagian Humas di Pemda Lampung Tengah yang berada pada struktur organisasi level menengah membuat Bagian ini tidak dapat bergerak terlalu bebas di dalam menjalankan aktivitasnya. Rantai birokrasi yang cukup panjang ini kemudian menjadikan Bagian Humas terkendala di dalam perannya balk sebagai penyampai informasi kepada masyarakat maupun sebagai pengumpul dan pengolah informasi dari masyarakat, karena Bagian Humas tidak dapat memutuskan sendiri setiap keputusan yang akan diambil, tetapi harus membicarakannya terlebih dahulu dengan Dinas I instansi terkait. Kedudukan humas yang masih sangat lemah ini membuat tugas humas menjadi tidak jelas. Tetapi, untuk meningkatkan peran Humas di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten Lampung Tengah, secara akademik direkomendasikan perlunya pemikiran lanjutan dari para pemimpin puncak untuk merumuskan ulang peran dan wewenang yang lebih strategis bagi Humas di dalam menjalankan fungsinya sebagai Komunikator. Selain itu perlu juga ditingkatkan kemampuan kerja dan ketrampilan berkomunikasi dari para petugas Humas yang ada di Bagian Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah.

Abstrak :
Tesis ini meneliti peran hubungan masyarakat dalam meningkatkan reputasi organisasi dengan studi kasus pada bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara. Teori yang digunakan adalah teori peran, teori peran kehumasan, teori empat model of kehumasan, teori perencanaan strategis kehumasan, dan teori reputasi organisasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam serta observasi partisipatoris. Hasil penelitian memperlihatkan humas Kementerian Sekretariat Negara menjalankan peran communication technician, media relations, dan communication and liaison yang diimplementasikan ke dalam rangkaian perencanaan strategis kehumasannya dengan model dua arah asimetris dalam rangka memperkuat reputasi organisasi. ......This thesis studies about the role of public relations in order to enhance its organization’s reputation, case study on public relations division of Secretariat of State Ministry. Theories that were applied are role theory, role of public relations, four models of public relations, strategic planning of public relations, and reputation of organization. This research is qualitative descriptive. The data were collected by means of in-depth interview and participative observation. The results show that the Secretariat of State Ministry's public relations performs communication technician role, media relations role, communication and liaison role, and implement them into PR strategic planning under two way asymmetrical model of public relations in order to enhance its organization’s reputation.

Abstrak :
Perusahaan Gas Negara adalah merupakan suatu Perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi dan transportasi gas bumi untuk keperluan domestik (dalam negeri) dibawah Departemen Pertambangan dan Energi. Dalam perjalanannya perusahaan ini berusaha mengaktualisasikan dirinya dengan perubahan status perusahaan yang tadinya Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan, yang secara otomatis mengalami perubahan misi dan visi perusahaan, walaupun tetap berorientasi pada pelayanan terhadap masyarakat yang terbagi menjadi rumah tangga, komersial dan industri. Guna mensosialisasikan perubahan ini agar diketahui tidak hanya khalayak intern tetapi juga ekstern perusahaan sangat diperlukan adanya campur tangan dari bagian Public Relations. Bagian ini seharusnya mempunyai peranan yang cukup penting karena dia selain berfungsi sebagai jembatan komunikasi didalam perusahaan, juga membentuk citra perusahaan yang diwakilinya. Untuk mendukung pelaksanaan pekerjaannya tersebut seorang PR harus mengerti dan menguasai pekerjaan yang ditanganinya serta harus mendapat dukungan yang semestinya dari pimpinan puncak perusahaan agar dapat bekerja semaksimal mungkin. Pada kenyataannya, Perusahaan Gas Negara ini dengan berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan (pelayanan) kepada masyarakat yang semakin berkembang belum sepenuhnya mempergunakan secara maksimal bagian Public Relations perusahaan ini. Hal ini terbukti dari masih kurangnya apresiasi pimpinan terhadap bagian ini, kurangnya tenaga pelaksana, dan lain sebagainya yang kesemuanya ini berakibat pada arti fungsi dari bagian ini sendiri yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Apalagi dengan adanya rencana perusahaan akan "GO PUBLIC" , maka Public Relations cukup memegang peranan penting, seperti apa yang diungkapkan antara lain oleh Lesly bahwa peran dari Public Relation sebagai pihak yang berada ditengah ("pihak ditengah") untuk menjembatani khalayaknya untuk saling menyesuaikan diri. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Deskriptif dalam pengertian bahwa penelitian ini ingin mengambarkan secara jelas peranan Public Relations pada saat perusahaan masih berstatus Perum dan setelah menjadi Persero. Kesimpulan yang didapat dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan terlihat bahwa Public Relations yang seharusnya sebagai jembatan komunikasi didalam perusahaan tidak berfungsi dengan baik. Hal ini terlihat dari antara lain:

• perubahan status perusahaan yang seharusnya sudah diketahui dan dipahami oleh seluruh pegawai baik mengenai hak maupun kewajiban serta dampaknya belum diketahui secara jelas, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda.
• masih adanya batasan komunikasi yang tidak dapat dihindari antara atasan dan bawahan, sehingga kurang terwujud komunikasi yang harmonis didalam perusahaan.
• tersendatnya penerbitan media komunikasi didalam perusahaan. kurangnya apresiasi pimpinan terhadap kegiatan Public Relations
• kurangnya tenaga pelaksana (PRO) yang handal dan cakap dalam bidangnya serta perusahaan pada umumnya.

Agar bagian ini dapat berperan secara aktif dalam rangka perubahan status perusahaan ini, maka disarankan agar antara lain :

• penempatan posisi Public Relations dalam perusahaan sedekat mungkin dengan pimpinan puncak. (misal sebagai corporate secretary).
• Penambahan personil serta pengetahuan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
• Perencanaan kehumasan yang matang, sehingga pimpinan dapat mengetahui serta menyetujui kegiatan bagian ini.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai mekanisme koordinasi antara BKKBN Pusat dengan kantor perwakilannya di provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pengambilan keputusan penyusunan strategi komunikasi untuk program pendewasaan usia perkawinan. Kemudian, skripsi ini juga mendeskripsikan peran hubungan masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif dengan strategi studi kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa model koordinasi pusat-provinsi adalah two-way symmetrical. Sedangkan, peran hubungan masyarakat masih minim, yaitu hanya sebagai disemminator. Padahal, hubungan masyarakat dapat mengoptimalkan perannya dalam pengambilan keputusan untuk strategi komunikasi pendewasaan usia perkawinan yang belum efektif, karena menghadapi ketidaksesuaian antara masalah dengan solusi strategi komunikasi; serta belum optimalnya pemanfaatan riset. ...... This research is about the coordination mechanisms between BKKBN offices at central level and West Nusa Tenggara province on making decisions on communication strategy for Increasing the Age of First Marriage Program Combating Early Marriage Program and seeking for the role of public relations in that decision making. This qualitative research is using case study strategy to describe the topic. Results show that the central provincial coordination forms a two way asymmetrical model. While public relations unit rsquo s role is limited to only disseminator role.The role should have been extended to help the ineffective communication strategy caused by problem solution mismatches and lacking of research utilization.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang upaya implementasi pelayanan informasi publik oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi, serta apa saja kendala-kendala yang dihadapi selama mengimplementasikannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigm konstruktifis. Adapun konsep dan teori yang digunakan adalah konsep kehumasan mencangkup manajemen humas dan humas pemerintahan, good governance, pelayanan informasi publik yang mengacu pada Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, model komunikasi praktik kehumasan, serta konsep PPID. Strategi penelitian ini yaitu merupakan studi kasus dengan menggunakan metode pengumpulan data primer (wawancara) dan data sekunder (dokumentasi). Hasil yang didapati dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Humas Pemerintah Kota Bekasi yang sekaligus berperan sebagai PPID Utama, telah melakukan implementasi pelayanan informasi publik dengan baik. Kendala yang dihadapi oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya mengimplementasikan pelayanan informasi publik secara internal yaitu beberapa PPID Pembantu masih bergerak lamban dalam memberikan informasi yang diperlukan. Sedangkan secara eksternal, publiknya yang masih belum memahami aturan pengkategorian informasi yang boleh dan tidak diperbolehkan untuk diakses.

---

This thesis discusses efforts to implement disclosure of public information by the Government of Bekasi City Public Relations. The purpose of this research is to find out how the implementation of the disclosure of public information carried out by the Bekasi City Government Public Relations, as well as what are the obstacles encountered while implementing them. This research is a qualitative research using constructive paradigm. The concepts and theories used are public relations concepts encompassing public relations management and government public relations, good governance, disclosure of public information that refer to Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, communication models of public relations practice, and the concept of PPID. This research strategy is a case study using primary data collection methods (interviews) and secondary data (documentation). The results found in this study indicate that the Bekasi City  Government Public Relations, which also acts as the Main PPID, have implemented disclosure of public information well. The obstacle faced by the Bekasi City Government Public Relations in an effort to implement public information services internally is that some PPID Assistants still work slowly in providing the information needed. While externally, the public who still do not understand the rules of categorizing information that may or may not be accessed.