Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Bencana alam, wabah, dan bencana karena ulah manusia menjadi risiko yang dihadapi oleh umat manusia di dunia. Dalam memitigasi bencana, komunikasi adalah anasir penting yang dapat menentukan keberhasilan atau pun kegagalan. Tulisan ini bertujuan menggali komunikasi risiko, krisis, dan darurat yang dilakukan oleh badan tingkat nasional dalam kurun waktu terjadinya Pandemi Covid-19. Tulisan mengambil CERC Model yang disusun oleh USA CDC sebagai kerangka acuan analisis. Data yang akan dianalisis adalah unggahan akun Instagram resmi Gugus Tugas Penanganan COVID-19 (@lawancovid_id) selaku lembaga yang menangani bencana berupa wabah yang disebabkan oleh tersebarnya Virus SARS-CoV2 di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode analisis isi manual deskriptif pada 121 unggahan. Hasil penelitian kali ini adalah ditemukannya praktik yang memadai dan konsisten dalam komunikasi risiko dan pengurangan ketidakpastian namun minim praktik komunikasi krisis dan peningkatan kemampuan diri publik yang tergambar dari unggahan.  ......Natural disasters, pandemics, and human-caused catastrophes have become many risks that mankind must face around the world. In disaster mitigation, communication is indispensable that could determine success and failure. This research aims to give a picture of how a national-level body and task force (namely, “Satgas COVID-19”) conduct their risk and crisis communication activities. This writing will take CERC Framework by USA CDC as a framework for data analysis. This study analyzed 121 posts issued in Satgas’ official Instagram account @lawancovid19_id and see their congruency in relation to several concepts stated and explained in the framework. A manual content analysis had found that Satgas COVID-19’ communication materials complied with two major aspects namely risk communication and uncertainty reduction. However, this study found a minuscule amount of practice of crisis communication and promotion of self-efficacy. This research will contribute insight into how authorities manage their public communication in times of crisis.

Abstrak :
Salah satu sektor strategis yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19 adalah pariwisata. Berbagai wilayah tujuan pariwisata nasional Indonesia mengalami tantangan ekonomi dan kesulitan yang luar biasa. Penyesuaian strategi komunikasi dibutuhkan demi membantu sektor-sektor terdampak untuk bertahan dan bangun dari kesulitan yang dialami selama pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh risk communication message terhadap travel intention melalui risk perception dan information seeking. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan melakukan survei melalui penyebaran kuesioner terhadap 125 responden secara online untuk mengumpulkan data. Data diolah menggunakan software SPSS & AMOS. Hasil penelitian menunjukan risk communication message berpengaruh positif terhadap travel intention dan information seeking penerimanya. Risk communication message berpengaruh negatif terhadap risk perception. Selanjutnya risk perception berpengaruh negatif terhadap travel intention. Information seeking berpengaruh positif terhadap travel intention.  Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa risk communication message secara langsung mempengaruhi travel intention. Selain itu, risk communication message juga mempengaruhi travel intention melalui faktor yang memediasi, risk perception dan information seeking. Faktor-faktor tersebut selanjutnya harus diperhatikan oleh organisasi terkait, seperti pengelola bandara, maskapai penerbangan, travel biro, ataupun perusahaan pemesanan tiket,  dalam menarik niat konsumen untuk melakukan perjalanan. ......Tourism is one of the most affected sectors by the COVID-19 pandemic. Many Indonesia's national tourism destinations were experiencing serious economic challenges and difficulties. Communication strategy adjustment has been deemed necessary to help the affected sectors to survive amid challenging situations due to the pandemic.  This study aims to examine the effect of risk communication messages on travel intention through risk perception and information seeking. This study uses a quantitative approach by conducting online surveys to 125 respondents. SPSS & AMOS software used to process the collected data. The results showed that risk communication messages have a positive correlation on the travel intention and information seeking . However, it has negative correlation on risk perception. Furthermore, risk perception has a negative correlation on travel intention. In addition, information seeking has a positive correlation on travel intention. The study also showed that, risk communication messages directly affect travel intention. In addition, risk communication messages also affect travel intention through mediating factors, risk perception and information seeking. These factors must then be considered by related organizations, such as airport managers, airlines, travel agents or ticket booking companies, in attracting consumers to travel.

Abstrak :
Tesis ini membahas faktor budaya yang digunakan dalam konstruksi pesan risiko yang dibangun oleh pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19. Faktor budaya perlu dipertimbangkan dalam proses pembentukan pesan karena memengaruhi bentuk dan penerimaan pesan risiko di masyarakat. Tujuan penelitian adalah memahami konstruksi pesan risiko dengan memahami proses pembentukan pesan yang dilakukan Satgas Penanganan COVID-19 dan memeriksa faktor budaya yang digunakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan strategi konstruktivis. Data penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap aktor utama pembuat pesan risiko dalam organisasi Satgas Penanganan COVID-19 yakni juru bicara dan ketua tim komunikasi publik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor budaya lebih terlihat dalam konstruksi pesan risiko untuk mempersuasi publik, sementara pesan krisis lebih mengutamakan pembingkaian informasi untuk membangun optimisme publik. Faktor budaya yang teridentifikasi yakni aspek agama, nilai, bahasa, kesamaan identitas dan sosio-ekonomi. Namun faktor budaya belum dilibatkan dalam proses pembentukan pesan kunci, melainkan digunakan untuk mengembangkan pesan risiko yang berdampak pada bentuk pesan agar sesuai preferensi budaya di masyarakat. Fokus komunikasi Satgas Penanganan COVID-19 juga berbeda tergantung pada situasi perkembangan krisis meski pada akhirnya penyampaian pesan risiko menjadi arus utama pemerintah di masa krisis. ......The focus of this study is to discuss the cultural factors used in the construction of risk messages built by the government through the COVID-19 Task Force. Cultural factor is necessary to be considered in crafting message process because it affects the message form and its acceptance in society. The purpose of this research is to understand the construction of risk messages by understanding the message crafting process carried out by COVID-19 Task Force and examining how the cultural factors being used. This research is qualitative research with a constructivist strategy. The data are collected from the interviews of the main actors who have role of crafting risk messages in the COVID-19 Task Force, namely the spokespersons and head of the public communication team. The results concluded that cultural factors are more visible in the construction of risk messages to persuade public, while crisis messages prioritize framing information to gain public optimism. Cultural factors identified are aspects of religion, local values, language, identity similarity, and socio-economic. However, cultural factors have not been involved in the process of crafting key messages, but are used to develop risk messages to other forms to suit the cultural preferences in society. The communication focus of the COVID-19 Task Force also different depending on the development of crisis situation, although in the end the delivery of risk messages has become the government’s main stream during the crisis.

Abstrak :
Coronavirus Disease 2019 (disingkat COVID-19) ditetapkan sebagai pandemik oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Pemberitaan tentang pandemik pun menjadi luar biasa banyaknya. Media massa sebagai pemancar informasi yang dapat melewati batas waktu dan geografi sebenarnya memegang peranan penting di masa pandemik COVID-19 ini, yakni untuk memberikan informasi, instruksi dan motivasi perilaku perlindungan diri yang sesuai; menginformasikan perkembangan situasi; membangun kepercayaan pada pejabat/pemerintah; dan menghilangkan rumor. Di sisi lain, media juga memiliki agenda tersendiri dan cara membingkai isu yang sesuai dengan agendanya, yang bisa jadi berlawanan dengan tujuan komunikasi risiko. Salah satu media di Indonesia yang aktif memberitakan situasi terkini terkait pandemik COVID-19, juga aktif melaksanakan fungsi kontrol sosialnya dan lantang menyuarakan kritik adalah majalah Tempo. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menggambarkan isi publikasi majalah Tempo mengenai pandemik COVID-19 periode Maret-Mei 2020 melalui metode analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil saja (rentang 4,8%-22,9%) publikasi mengenai pandemik COVID-19 pada majalah Tempo periode Maret-Mei 2020 yang mengandung unsur komunikasi risiko. Aspek data epidemiologi dan sifat alamiah penyakit hanya mendominasi publikasi pada edisi ke satu bulan Marei 2020, namun terus menurun pada edisi-edisi selanjutnya. Framing Peran Pemerintah juga mendominasi publikasi mengenai pandemik COVID-19 pada publikasi majalah Tempo periode Maret-Mei 2020 yakni dengan persentase 93,9 %, disusul Peran Sosial sebesar 73,8 % dan Dampak Pandemik sebesar 34,3 %. Konsistensi majalah Tempo dalam menjalankan peran sosialnya sebagai “anjing penjaga” yang kritis pada pemerintah kali ini berbenturan dengan anjuran WHO mengenai peran penting media di masa pandemik. Meski proporsi penggunaan framing Peran Pemerintah mulai turun pada bulan Mei dan disusul dengan kenaikan proporsi penggunaan framing Peran Sosial, namun kesan negatif yang terus dipublikasi Tempo menggagalkan salah satu tujuan penting komunikasi di masa pandemik: membangun kepercayaan pada pemerintah. Padahal berdasarkan krisis kesehatan masyarakat di masa lampau yang dipaparkan dalam berbagai penelitian, komunikasi yang tidak tepat yang memicu hilangnya kepercayaan masyarakat pada kemampuan pemerintah untuk mengelola krisis, mengakibatkan hasil tidak terduga dan sangat tidak diinginkan dalam penanganan pandemik terutama terhadap populasi rentan. ......Coronavirus Disease 2019 (abbreviated as COVID-19) was declared as a pandemic by the World Health Organization (WHO) on March 11th, 2020. The news about the pandemic thus become overwhelming. The mass media as a transmitter of information that can cross time and geographic boundaries supposedly play an important role in the pandemic, namely to provide information and motivation to the appropriate self-protecting behavior; update risk information; build trust in officials/government; and dispel rumors. On the other hand, the media also have individual agendas and ways of framing issues that fit the agenda, which may go against the objectives of risk communication. One of the media in Indonesia that actively reports on the current situation related to the COVID-19 pandemic, and also active in carrying out its social control function and voices criticism is Tempo magazine. Therefore, the aim of this study is to describe the contents of the Tempo magazine regarding the COVID-19 pandemic for the period March-May 2020 through content analysis. The results of this study indicate that only a small proportion (ranging from 4.8% to 22.9%) of the publications regarding COVID-19 in Tempo magazine in March-May 2020 which contains elements of risk communication. The aspects of epidemiological data and the nature of the disease only dominate the publication in the initial edition of the study, in the first edition of Maret 2020 tp be precise, but continue to decline in the subsequent editions. The ‘Government's Role’ frames (with the proportion of 93.9%) also dominates the publication regarding COVID-19 in Tempo magazine in March-May 2020, followed by ‘Social’s Roles’ by 73.8% and the ‘Impact of the Pandemic’ by 34.3%. Tempo's consistency in carrying out its social role as a critical "guard dog" for the government, collided with WHO's recommendation regarding the important role of the media during the pandemic. Although the use of the ‘Government’s Role’ frames began to decline in May and was followed by the widespread use of the ‘Social’s Role’ frames, the negative impression that was published by Tempo thwarted one of the important goals of communication during the pandemic: building trust in the government. This is very unfortunate, because based on past public health crises described in various studies, inappropriate communication has led to a loss of public trust in the government's ability to manage the crisis, resulting in unexpected and highly undesirable outcomes in handling the pandemics, especially for vulnerable populations.

Abstrak :
ABSTRAK
Pandemi Corona Virus Disease  2019, disingkat Covid-19, yang mewabah di seluruh negara di dunia menjadi alasan utama Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk menutup sementara akses masuk wilayah negaranya dari semua warga asing sampai waktu yang tidak ditentukan. Untuk pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama, kebijakan KSA ini pada gilirannya menjadi awal krisis nasional bagi penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji. Akibat dari dikeluarkannya kebijakan KSA itu adalah ditundanya keberangkatan calon jemaah umrah Ketika pandemi Covid-19 tengah memuncak hingga akhirnya Kementerian Agama RI mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2020 M/1441 H. Dalam situasi krisis seperti itu,  praktik komunikasi yang efektif sebagai bagian dari manajemen komunikasi krisis menjadi hal vital yang tak bisa diabaikan. Tanpa praktik komunikasi yang efektif, bisa dibayangkan betapa keresahan lebih dari 220 calon Jemaah haji tahun 2020 yang gagal berangkat ke tanah suci akan meledak menjadi amarah dalam skup nasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha menganalisis penanganan krisis yang dilakukan Kementerian Agama RI dalam perspektif komunikasi dengan mengacu pada model Crisis and Emergency Risk Communication (CERC). Penelitian ini membagi tahapan krisis ke dalam empat tahap menurut Steven Fink, yaitu tahap prodromal, tahap akut, tahap  kronis  dan  tahap  resolusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menangani krisis yang terjadi, Kementerian Agama RI tidak sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dan pada gilirannya berakibat pada semakin meradanganya krisis yang terjadi dan kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

---

ABSTRACT
Corona Virus Disease 2019, abbreviated as Covid-19, which is endemic in all countries in the world no doubt is the main reason for the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) to temporarily close the country's access to its territory from all foreign citizens until an uncertain time. For the Indonesian government, especially the Ministry of Religions, the kingdom's policy has become the beginning of a national crisis for the implementation of the Umrah and Hajj pilgrimage. The consequence of the KSA policy was the postponement of the departure of pilgrims when the Covid-19 pandemic was peaking until finally the Indonesian Ministry of Religions issued a Decree of the Minister of Religions No. 494 of 2020 concerning the Cancellation of the Departure of Hajj Pilgrims to the Hajj Pilgrimage Year 2020 M/1441 H. In that situation, various effective communication practices as part of crisis communication management are very vital which cannot be ignored. Without any effective communication practices, it could be imagined how the unrest of more than 220 candidates for the Hajj in 2020 who failed to leave for the holy land would explode into anger in the national scope. Using a qualitative approach, this study seeks to analyze the handling of crises carried out by the Indonesian Ministry of Religions in a communication perspective by referring to the Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) model. This study divides the stages of the crisis into four stages according to Steven Fink, namely the prodromal stage, the acute stage, the chronic stage, and the resolution stage. The results of this study indicate that in dealing with the crisis that occurred, the Ministry of Religions of the Republic of Indonesia did not fully apply the principles of effective communication and in turn resulted in increasingly inflaming crises and a lack of public trust to the government.

Abstrak :
This book offers a multidisciplinary perspective on perceived safety. It discusses the concept of safety from engineering, philosophy, and psychology angles, and considers various definitions of safety and its relationship to risk. Examining the categorization of safety and the measurement of risk, risk cultures, basic human needs and decision-making under uncertainty, the contributions demonstrate the practical implications and applications in areas such as health behavior, aviation and sports.

Abstrak :
Many aspects of disaster risk management, such as for earthquakes, volcanic eruptions, floods, avalanches and mudslides call for similar prevention and preparedness instruments, management concepts, and countermeasures. This textbook assumes the viewpoint of a regional disaster risk manager who is responsible for a certain area, and for making the lives of the people who live there safer, regardless of the type of natural disaster that may occur. The same holds true for boosting preparedness and awareness in the population at risk. The book includes numerous examples of hazard mitigation concepts and techniques, as well as ways of intensively involving the local population in prevention schemes at an early stage. Furthermore, this textbook provides an in-depth examination of the function of risk communication, both as an instrument for official information dissemination and as a function of public media. To close, a chapter on risk splitting offers insights into insurance-based models for risk financing.