Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk melihat kondisi pengelolaan risiko perbankan di Indonesia dan pengaruh risiko terhadap return yang diperoleh dari harga saham untuk pengamatan antara tahun 2008 sampai 2013. Risiko yang diamati adalah interest rate risk, credit risk dan solvency risk, serta menambahkan natural hedging strategy, dan variabel yang dibentuk sebagai proxy untuk menggambarkan risiko tersebut adalah net interest margin to total asset (NETIM), net non interest margin to total asset (NONIM), provision to total assets (PROV) dan Capital Adequacy Ratio (CAR). Terhadap variabel risiko tersebut dilakukan analisis multivariat untuk menghasilkan empat buah model risiko yang akan diamati. Untuk mengetahui hubungan antara risiko dan return harga saham perbankan, maka dilakukan analisis regresi dari model risiko terhadap harga saham. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa trend pengelolaan risiko menurun pada periode pengamatan. Dan risiko yang berpengaruh terhadap return saham perbankan adalah interest rate risk. ......This research aims to look at the condition of banking risk management in Indonesia and impact of the risk to stock return for observations period 2008 to 2013. Observed risk in this research is interest rate risk, credit risk and solvency risk, as well as adding a natural hedging strategy. The variabels used as a proxy to describe the risk is the net interest margin to total assets (NETIM), net non-interest margin to total assets (NONIM), provision to total assets (PROV) and the Capital Adequacy Ratio (CAR). The risk variable is proccesed using multivariate analysis to produce four models of risk that will be observed. A regression analysis is performed to determine the relationship between risk and stock return. The results of this study indicate that the risk management in declining trend over the observed period. And risks affecting the stock returns of banks is interest rate risk.

Abstrak :
Kegiatan Bancassurance merupakan suatu kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi yang sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Selain sangat membantu dalam pengembangan berbagai berbagai produk bank dan perusahaan asuransi, di lain pihak juga akan mempermudah nasabah dalam memperoleh pelayanan satu atap. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan manajemen risiko olek bank syariah dalam kerjasama bancassurance menurut peraturan yang berlaku, secara khusus dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuanga SEOJK Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi Bancassurance ; dan bagaimana penerapan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini di Bank X. Secara garis besar, penulisan ini memaparkan penerapan manajemen risiko sebagaimana tercantum dalam SEOJK 33/SEOJK.33/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi Bancassurance telah cukup memadai dalam artian bahwa pengaturannya telah dilakukan dengan mendetail dan sosialisasi serta pengawasan telah dilakukan dengan semestinya, serta ketentuan dalam SEOJK 33/SEOJK.03/2016 telah dijalankan sebagaimana mestinya oleh Bank X dalam menjalankan kerjasama bancassurance. ...... Bancassurance is a mutual cooperation between bank and insurance company. Aside from its great help in developing both bank products and insurance products, bancassurance allows easier access for one roof service towards bank customers. The principal issue of this thesis is how the implementation of risk management by sharia banks in bancassurance cooperation according to the prevailing regulations, specifically in Circular Letter of the Financial Services Authority SEOJK No. 33 SEOJK.03 2016 on the Implementation of Risk Management at Banks Conducting Marketing Cooperation Activities with Insurance Companies Bancassurance And how the application of this Circular Letter of Financial Services Authority in Bank X. The outline of this paper describes the implementation of risk management as contained in SEOJK 33 SEOJK.03 2016 on Implementation of Risk Management in Banks Conducting Marketing Cooperation Activities with Bancassurance Companies has been sufficient in the sense that the arrangements have been done in detail socialization and supervision have been done with accordingly, and the provisions in SEOJK 33 SEOJK.03 2016 has been executed properly by Bank X in running bancassurance cooperation.

Abstrak :
Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, Indonesia termasuk diantara negara yang terburuk dalam hal implementasi corporate governance, karena itu tidak mengherankan jika krisis ekonomi di Indonesia termasuk yang paling berat. Perbankan nasional sebagai garda terdepan dalam menghadapai volatilitas nilai tukar justru telah menjadi pendorong memburuknya perekonomian akibat sangat minimnya penerapan prinsip - prinsip corporate governance terutama dalam pengelolaan risiko. Tidak berbeda dengan bank lainnya, implementasi corporate governance dalam pengelolaan Bank BNI juga lemah. Karena itu dalam proses rekapitalisasi Bank BNI, negara-negara donor yang diwakili oleh IMF sangat concern akan pelaksanaan implmentasi corporate governance di Bank BUMN tersebut. Bahkan akibat ketidak sepahaman antara Bank BNI di satu pihak dan IMF di pihak lain dalam mendefinisikan corporate governance secara operasional, Rekapitalisasi Bank BNI sempat mengalami beberapa kali penundaan. Hal ini dapat terjadi akibat belum adanya rumusan ideal dari implementasi corporate governance di Indonesia serta berbagai kendala lapangan yang dihadapi. Luasnya cakupan yang dapat dikatagorikan kedalam corporate governance, menyebabkan sudut pandang masing-masing pihak terhadap implementasi corporate governance juga berbeda-beda. Oleh karena itu guna memudahkan manajemen perusahaan di Indonesia dalam merumuskannya dipandang perlu untuk membuat pendekatan yang mudah di pahami. Salah satu pendekatan yang cukup representatif dan telah teruji baik secara teori maupun praktek dalam manajemen perbankan intemasional adalah melalui pendekatan peran stakeholders. Untuk itu, dengan fokus penelitian pada peran masing-masing stakeholders dalam pengelolaan risiko di Bank BNI, penulis mencoba untuk merumuskan bagaimana sebenarnya implementasi corporate governance di Indonesia, serta berbagai kendala yang dihadapi jika peran tersebut diimplementasikan. Pemilihan pengelolaan risiko sebagai area implementasi di dasari oleh pengalaman perbankan dalam menghadapi volatilitas pasar pada tahun 1997. Untuk memudahkan pelaksanaan analisa, maka terlebih dahulu dirumuskan seperti apa peran yang dianggap ideal. Perumusan ini dilakukan dengan mencontoh pelaksanaan corporate governance pada perbankan di negara-negara maju dengan melakukan berbagai penyesuaian agar sesuai dengan infrastruktur yang ada di Indonesia. Pelaksanaan analisa sendiri dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama adalah membandingkan partisipasi stakeholders di Bank BNI dengan peran ideal seperti yang telah dirumuskan sebelumnya, sedangkan berikutnya di analisa bagaimana sebaiknya pengambilan keputusan dilaksanakan agar sesuai dengan prinsip-prinsip corporate governance. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di samping faktor yang controlable oleh manajemen, masih terdapat banyak kendala/permasalahan yang diluar kemampuan perusahaan untuk mengatasinya, kondisi ini tentunya tidak hanya menghambat pelaksanaan corporate governance di Bank BNI namun juga seluruh perbankan. Sebagai contoh misalnya adalah permasalahan perundang-undangan. Guna memperbaiki posisi Indonesia agar tidak lagi menjadi negara yang buruk dalam implementasi corporate governance maka diharapkan pemerintah (eksekutif, legeslatif dan yudikatif) dapat mendorong terciptanya infrastruktur seperti yang dibutuhkan.

Abstrak :
Ilmu tentang risiko manajemen perbankan yang ditetapkan oleh Bank for International Settlements (BIS) merupakan ilmu yang selama ini belum sepenuhnya diterapkan oleh perbankan Indonesia. Hal ini terbukti dari penelitian yang penulis lalcukan baik' kepada Undang-undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Perbankan. Keadaan ini membuat perbankan Indonesia mengalami kegoncangan tatkala terjadi krisis moneter pada pertengahan tahun 1997. Bankbank mengalami spread negatif sehingga harus dilikuidasi dan sebagian lagi berada dalam perawatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Belajar dari pengalaman pahit tersebut, maka mulailah Bank Indonesia (BI) melakukan langkah-langkah pengamanan guna mengendalikan krisis agar tidak berkepanjangan. Akhirnya masuklah International Monetary Funds (IMF) dengan berbagai program restrukturisasi perbankan yang ternyata belum cukup ampuh untuk meredam gejolak, hingga akhirnya menimbulkan pesimisme tersendiri terhadap program program IMF termasuk program rekapitalisasi perbankan. Masalah kemandirian Bank Indonesia terus digodog, meskipun ada beberapa halangan yang berupaya mempolitisasi melalui amandemen Undang-undang Bank Indonesia (UTJBI). Akankah risiko manajemen perbankan ini menjadi titik tolak bagi upaya restrukturisasi perbankan nasional, semuanya terpulang kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral yang tentunya harus didukung oleh kemauan politik dari elit politik Indonesia yang terus menerus berseteru. Risiko Manajemen Perbankan menyoroti sistem manajemen yang diterapkan oleh perbankan Indonesia yang selama ini masih belum optimal pelaksanaanya. Titik berat perbankan Indonesia selama ini banyak tercurah kepada risiko kredit, dimana risiko ini adalah risiko tertua dan merupakan risiko terberat disusul risiko likuiditas. Dalam penelitian ini penulis juga memberikan risiko manajemen perbankan menurut versi penulis yakni risiko hukum, risiko penyelewengan dan fiducia. Pengabaian terhadap risiko manajemen perbankan akan berdampak kepada perekonomian nasional secara keseluruhan, sebab fungsi intermediasi bank akan terganggu, banyak terjadi kredit macet serta kemerosotan tingkat likuiditas perbankan. Dengan demikian adalah wajar jika perbankan Indonesia mengalami keterpurukan tatkala risiko manajemen perbankan ini diabaikan oleh kalangan perbankan. Salah satu kunci rusaknya sistem perbankan Indonesia adalah kurangnya kemandirian Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Kemandirian ini sangat diperlukan guna menghindari intervensi pemerintah ataupun pihak lainnya terhadap kebijakan perbankan. Selama ini Bank Indonesia selalu diintervensi menjelang pemilu yakni kebijakan pemberian kredit lunak kepada masyarakat untuk menarik simpati, setelah menang pemilu maka suku bunga kredit naik lagi. Demikian juga dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang nilainya ratusan trilyun rupiah juga tidak terlepas dari intervensi pemerintah kepada Bank Sentral. Ilmu tentang risiko manajemen perbankan ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan perbankan Indonesia untuk lebih arif dan bijak dalam mengoperasikan bank serta lebih profesional dalam bekerja. Selain itu diharapkan pula agar kode etik bagi para bankir Indonesia benar-benar dipegang teguh dan dilaksanakan dalam kehidupan operasional perbankan Indonesia.