Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai perbandingan perlindungan pemodal dalam Securities Crowdfunding terhadap Liquidity Risk dan Fraud Risk di Indonesia dan di Amerika Serikat. Hasil perbandingan yakni dalam pengaturan perlindungan pemodal dalam Securities Crowdfunding di Amerika Serikat telah memiliki ketentuan untuk meminimalisir Fraud Risk. Di Amerika Serikat, terdapat ketentuan pembatasan penjualan kembali, namun tidak bersifat mutlak karena memiliki pengecualian. Di Indonesia belum terdapat ketentuan untuk meminimalisir Fraud Risk dan pembatasan penjualan kembali Efek bersifat mutlak. POJK 57/2020 sebagai payung hukum Securities Crowdfunding masih memiliki beberapa kekurangan pengaturan terkait kewajiban pemberian informasi dan Pendidikan kepada Pengguna terkait dengan hak dan kewajiban Pengguna, mekanisme Securities Crowdfunding, setiap jenis Efek dan risiko pembelian dari setiap Efek dan terkait dengan pembatalan penawaran, serta cara meminimalisir Fraud Risk, pengecualian dari penjualan kembali Efek dan terkait dengan pengawasan penyelenggaraan Securities Crowdfunding. Adapun penelitian hukum menggunakan metode yuridis normatif dan merupakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan.

---

This research discuss the comparison of investor protection in Securities Crowdfuding regarding Liquidity Risk and Fraud Risk in Indonesia and the United States. The result of the comparison is that the investor protection arrangements in Securities Crowdfunding in the United States already have provisions to minimize Fraud Risk. In the United States, there are provisions regarding restrictions on resales, but the restrictions are not absolute and have some exceptions. In Indonesia, there are no provisions to minimize Fraud Risk and restrictions on resales are absolute as there are no exceptions mentioned. POJK 57/2020 as the legal bassist for Securities Crowdfunding in Indonesia still has several regulatory deficiencies related to the obligation of intermediaries for providing information and education to the Users related to the rights and obligations of the users, the mechanism of Securities Crowdfunding, each type of Securities and the risk of purchasing from each Securities and related to the cancellation of the offers, as well as ways to minimize Fraud Risk, exceptions from the restrictions on resales rules and related to the supervision of the Securities Crowdfunding. The legal research uses normative juridical methods and is a descriptive analytical research. The research was conducted by literature study."

"Penelitian ini bertujuan untuk merekam dan mengkorelasikan tingkat routine online activity terhadap tingkat risiko penipuan konsumen di e-commerce. Landasan teori yang digunakan adalah teori aktivitas rutin. Menggunakan metode kuantitatif, pengumpulan data dilakukan melalui self-administered questionnaire 40 item terhadap 100 pekerja di Sudirman Central Business District. Penelitian ini memiliki hipotesis bahwa terdapat pengaruh antara tingkat routine online activity terhadap penipuan konsumen di e-commerce. Analisis menggunakan uji tabulasi silang, signifikansi, korelasi, dan regresi. Penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh antara tingkat routine online activtiy terhadap tingkat risiko penipuan konsumen dengan tingkat korelasi sebesar 0,408.

---

This thesis aims to record and correlate the levels of routine online activity to the levels of consumer fraud risk in e-commerce. The theoretical framework used is routine activity theory. Using quantitative method, the data was collected through 40 items self-administered questionnaire of 100 Jakarta citizen who work around Sudirman Central Business District. This thesis stands with hypothesis that there is a significant relation betweeen the levels of routine online activity to the levels of consumer fraud risk in e-commerce. The data analysis was performed with cross-tabulation, significance, correlation, and regression test. This research found that there is an impact between the levels of routine online activity to the levels of consumer fraud risk in e-commerce with 0,408 Pearson Correlation score."

"Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru dalam produk perbankan berbasis syariah. Bank Syariah dalam menjalankan usahanya harus selalu memperkaya produknya untuk memenuhi kebutuhan objektif masyarakat modern dalam menjawab kebutuhan ummat akan perbankan modern namun tetap sejalan dengan ajaran Islam. Hawalah sebagai salah satu produk yang dirumuskan oleh bank syariah sebagai akad yang diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Namun, praktik Hawalah juga tidak luput dari risiko, terutama bagi pihak bank. Untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi oleh nasabah, bank syariah memiliki upaya untuk mengantisipasi risiko akad hawalah. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dikaji dalam tesis ini adalah bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang hawalah berdasarkan hukum Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Bank dalam suatu transaksi Hawalah. Bentuk penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, dimana penulis meneliti tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah data sekunder, yaitu dokumen perpustakaan yang didukung oleh data yang diperoleh melalui wawancara dengan nara sumber terkait. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan tentang hawalah diatur dalam beberapa undang-undang seperti dalam Fatwa Dewan Nasional, UU No.21 Tahun 2008 dan POJK. Perlindungan hukum yang diberikan kepada bank dilakukan melalui cara-cara preventif dan represif, dimana cara-cara tersebut membantu bank untuk mencegah terjadinya wanprestasi. Tesis ini menyarankan agar peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap cukup, namun sebaiknya bank lebih berupaya mencegah pembiayaan macet yaitu melalui perlindungan hukum preventif yang telah diberikan kepada bank. Selain itu, untuk mencegah terjadinya default bank juga harus memaksimalkan perlindungan hukum yang represif.

---

The development of Syariah banks in Indonesia encourages the birth of new innovations in sharia-based banking products. Syariah Banks in carrying out their business should always enrich its products to meet the objective needs of modern society in responding to the ummah's need for modern banking but still in line with Islamic teachings. Hawalah as one of the product that syariah banks formulates as akad that is expected to be a solution to the problems faced by the Indonesian people. However, the practice of Hawalah is also not spared from risk, especially for the bank. In order to anticipate the occurrence of default by customers, Islamic banks have efforts to anticipate the risk of hawalah contracts. Therefore, the problem that will be examined in this thesis are how are the applicable law and regulations regarding hawalah based on Indonesian law and how are the legal protection provided for the Bank in a Hawalah transaction. The form of research used by the author in this thesis is juridical normative, whereby the author researches on the applicable laws and regulations. The typology of this research is analytical descriptive. The type of data used in this thesis is secondary data, namely library documents supported by data obtained through interviews with relevant resource persons. The result of this research is that the law and regulation on hawalah is stipulated under several laws such as under the National Council Fatwa, Law No.21 Year 2008 and POJK. The legal protection provided for the banks are carried out through preventive and repressive ways, in which such ways helps the bank to prevent the occurrence of default. This thesis suggest that the prevailing law and regulations are considered sufficient, but rather the banks should put in more efforts in preventing a bad financing which is through the preventive legal protection that has been provided for banks. Moreover, to prevent the occurrence of default to happen banks should also maximize its repressive legal protection."