Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi pemahaman hukum dari penyidik dan penuntut umum dalam kaitannya dengan penanganan kasus/perkara medical malpractice, yang merupakan salah satu aspek di bidang hukum kedokteran yang ada korelasinya dengan hukum pidana. Selain itu juga untuk mendapatkan gambaran yang kongkrit mengenai keterpaduan antara penyidik dan penuntut umum yang diwujudkan dalam hubungan fungsional dan instansional pada penanganan kasus/perkara medical malpractice.Guna menunjang penulisan tesis ini, maka penulis melakukan penelitian yang bersifat menjelajah (eksploratoris). Mengingat pengetahuan tentang masalah ini masih sangat kurang sekali. Di samping itu penelitian ini juga bersifat deskriptif, karena dicoba untuk mengumpulkan data mengenai masalah yang ada terjadi di seputar pandangan dan sikap tindak dari penyidik dan penuntut umum serta pihak/instansi yang terkait. "

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan doktrin volenti non fit injuria/assumption of risk dalam tindakan medis, sebagai salah satu upaya perlindungan hukum yang dapat membela hak dokter dalam kasus dugaan malpraktik. Doktrin ini diterapkan karena sering kali dokter menjadi satu-satunya pihak yang disalahkan ketika terjadi kegagalan pengobatan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah pengertian dan ruang lingkup dari doktrin volenti non fit injuria/assumption of risk, penerapan doktrin volenti non fit injuria/assumption of risk dalam tindakan medis, dan analisis Putusan No. 417/Pdt.G/2012/Pn.Mdn berdasarkan doktrin volenti non fit injuria/assumption of risk. Penulisan skripsi ini menggunakan bentuk yuridis-normatif dengan tipe deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang dicapai ialah penerapan dari doktrin tersebut dibuktikan dengan adanya informed consent dari pasien, sehingga dokter tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya kerugian yang timbul dari risiko medis, kecuali dokter terbukti melakukan kelalaian medis. Dalam Putusan No. 417/Pdt.G/2012/Pn.Mdn, doktrin volenti non fit injuria/assumption of risk dapat diterapkan karena adanya informed consent sebagai bukti bahwa pasien telah mengetahui dan menyetujui tindakan dan risiko medis, serta dokter telah tidak melakukan kelalaian medis, dengan telah melakukan langkah-langkah pencegahan dan antisipasi atas risiko medis tersebut sesuai dengan standar prosedur. Berdasarkan permasalahan yang Penulis temukan, dapat terlihat bahwa pemahaman terhadap hukum kesehatan di Indonesia masih kurang. Adapun saran yang disampaikan ialah hukum kesehatan untuk lebih dikenalkan kepada para akademisi, praktisi, dan ahli hukum, dengan memasukkannya ke dalam kurikulum wajib dalam fakultas hukum, mengadakan workshop atau pelatihan khusus mengenai hukum kesehatan.

---

This thesis discusses the application of doctrine volenti non fit injuria assumption of risk in medical action, as one of the legal protection that can defend the right of doctor in case of malpractice allegation. It is because, most of the times, doctor would be the only one to blame whenever failure treatment happened. The issues in this thesis are the definition and the scope of volenti non fit injuria assumption of risk doctrine, the implementation of volenti non fit injuria assumption of risk doctrine in medical action, and analysis of Verdict No. 417 Pdt.G 2012 Pn.Mdn based on the volenti non fit injuria assumption of risk doctrine. This thesis uses normative with descriptive data analysis methods so that the conclusion obtained in the form of a qualitative description. From doing this research, it is known that the implementation of doctrine can be proved by the informed consent from the patient, therefore doctors can rsquo t be responsible of damage that comes from medical risk, except except it can be proved that the damage happened because doctors did medical negligence. In verdict No.417 Pdt.G 2012 Pn.Mdn case, doctrine of volenti non fit injuria assumption of risk can be applied because there is informed consent as a proof of acknowledgement and approval of medical risk from the patient. Furthermore, it was not medical negligence case and the doctor has been taken precautionary measures and has anticipated the medical risks in accordance with standard procedures. Based on the problems that the author found, it can be seen that the understanding of health law in Indonesia is still lacking. Therefore, health law is expected to be more introduced to scholars, law enforcers, and lawyers by incorporating it into the curriculum in law school, organizing workshops or special training. "

"Risiko dan komplikasi medis tidak pernah terlepas dari setiap tindakan medis, salah satunya operasi. Setelah operasi dilakukan terkadang pasien mengalami komplikasi medis pasca tindakan operasi yang berdampak buruk pada dirinya. Karena merasa dirugikan, tidak jarang pasien yang mengalami komplikasi medis pasca tindakan operasi menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum perdata dengan cara menggugat dokter yang menanganinya. Komplikasi medis pasca tindakan operasi pun dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum. Skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana hubungan hukum antara komplikasi medis pasca tindakan operasi dengan perbuatan melawan hukum dengan menganalisis putusan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-normatif dengan menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama dan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber seperti hakim dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dengan tipe penelitian deskriptif-analitif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak keseluruhan terbukti pada komplikasi medis pasca tindakan operasi, tetapi dapat dimungkinkan jika komplikasi timbul dari adanya malpraktik sehingga terdapat hubungan hukum dalam dua aspek tersebut. Putusan No. 225/Pdt.G/2014/PN.Bdg dan Putusan No. 417/Pdt.G/2012/PN.Mdn adalah bukti nyata bahwa komplikasi medis pasca tindakan operasi bukan merupakan kesalahan dokter, melainkan hanya suatu peristiwa dari beberapa kombinasi yang tidak dipersalahkan kepada dokter. Selama dokter melakukan operasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar prosedur operasional, standar profesi dan standar pelayanan kedokteran maka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.

---

Medical risks and complications are never separated from any medical action, surgery is one of the example. After surgery is done, sometimes the patient experiences medical complications which affects him badly. Because they feel aggrieved, patient who experience medical complications after surgery often resolves the problem through the civil law by suing the doctor who handles it. Postoperative medical complications are associated with unlawful acts.

This thesis will discuss about how the legal relationship between medical complications post operative action with the unlawful acts by analyzing the verdicts. The research method used by the writer is juridical normative by using the literature as the main source and conducting interviews with professionals such as judges from Honorary Council of Medical Ethics and Honorary Council of Indonesian Medical Discipline with descriptive analytical research type.

The results of this study indicates that the elements of unlawful acts listed in Article 1365 are not wholly proven in postoperative medical complications, but may be possible if complications appear from the presence of malpractice, so there is a legal relationship between that two aspects. Civil Code Verdict No. 225 Pdt.G 2014 PN.Bdg and Verdict No. 417 Pdt.G 2012 PN.Mdn are the clear evidences that postoperative medical complications are not the doctor rsquo s fault but merely an event of some combination that can not be blamed on the doctor. As long as doctors perform surgery in accordance with laws and regulations, standard operating procedures, professional standards and standards of medical services they can not be asked for responsibility. "