Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai pengaruh dari konsentrasi atau diversifikasi portofolio kredit terhadap return dan risiko bank yang telah go public di Indoneisa. Penelitian bersifat kuantitatif dengan menggunakan laporan keuangan dari tahun 2007 kuartal 1 sampai 2010 kuartal 4. Data yang digunakan diambil dari laporan keuangan yang terdapat Catatan atas Laporan Keuangan di dalamnya. Hasil regresi menunjukan bahwa konsentrasi portofolio kredit tidak memiliki pengaruh terhadap return bank. Hasil regresi menggunakan ukuran konsentrasi Shannon Entrophy menunjukan bahwa konsentrasi portofolio kredit berpengaruh positif terhadap risiko gagal bayar bank. Penelitian ini juga tidak menemukan perilaku U-shaped atas return dan konsentrasi portofolio kredit dengan menggunakan fungsi risiko.

---

ABSTRACT The aim of this study is to explore the effect of concentration of loan portfolio on bank returns and risks for bank that have gone public in Indoneisa. This study use financial statements from 1st quarter 2007 to 4th quarter 2010. The data for this study are taken from Notes to The Financial Statements. Regression results show that loan portfolio concentration has no effect on bank return. Regression results using Shannon Entrophy for concentration measure show that loan portfolio concentration has positive effect on default risk of bank. This study found there is no U-shaped behavior on return and loan portfolio concentration using risk function.

Abstrak :
Digitalisasi memberikan dampak perkembangan di sektor perbankan yang kian lengkap dengan hadirnya financial technology (fintech). Dalam hal ini, layanan fintech lending memberikan kemudahan untuk mendapatkan pendanaan dengan persyaratan yang cepat dan fleksibel. Adapun, kerja sama antara perusahaan fintech lending dengan e-commerce dapat memberikan dampak positif bagi pemulihan perekonomian. Namun dalam praktiknya pelaksanaan fintech lendingdi Indonesia tidak terlepas dari peran regulasi dalam pemulihan perekonomian nasional. Dalam hal ini, pelaksanaan fintech lending di Indonesia disertai dengan perkembangan regulasi, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Adapun, implementasi kerja sama antara perusahaan fintech lending dengan e-commerce dilaksanakan sebagai bentuk dorongan dalam pemulihan perekonomian nasional. Tulisan ini akan mengidentifikasi perkembangan regulasi terhadap pelaksanaan fintech lendingdalam pemulihan perekonomian nasional dan menganalisis implementasi kerja sama antara perusahaan fintech lendingdengan e-commerce dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Peran otoritas tentunya dibutuhkan untuk memberikan perlindungan serta pengawasan terhadap pelaksanaan fintech lending di Indonesia. Kewenangan tersebut dilakukan beberapa lembaga, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Hal ini ditunjukan dengan terbitnya berbagai regulasi dari otoritas berwenang untuk mengawasi pelaksanaan fintech lending di Indonesia. Pelaksanaan kerja sama antara perusahaan fintech lending dan e-commerce bertujuan untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada para merchant yang telah terverifikasi di e-commerce untuk mengembangkan bisnisnya. Dalam hal ini, e-commerce melakukan kerja sama dengan perusahaan fintech lending yang telah terdaftar dan diawasi oleh otoritas berwenang sehingga pelaksanaan kerja sama tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun, pelaksanaan kerja sama fintech lendingdan e-commerce harus didampingi dengan mitigasi risiko, khususnya risiko gagal bayar. Hal ini dapat diupayakan dengan adanya mitigasi risiko berupa asuransi kredit. Dalam hal ini, otoritas diharapkan dapat memberikan pengaturan terkait kasus gagal bayar Penerima Dana, khususnya mekanisme pencairan dana asuransi yang lebih komprehensif agar terciptanya kepastian hukum dan kejelasan perlindungan terhadap Pemberi Dana pada pelaksanaan fintech lending. ......Digitalization has impacted developments in the banking sector which are complete with the presence of financial technology (fintech). In this case, fintech lending services make it easy to get funding with fast and flexible requirements. Meanwhile, cooperation between fintech lending companies and e-commerce can positively impact economic recovery. However, in practice, implementing fintech lending in Indonesia is inseparable from the role of regulation in recovering the national economy. Regulatory developments accompany the development of fintech lending in Indonesia, namely the Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services. Meanwhile, implementing cooperation between fintech lending companies and e-commerce is a form of encouragement in recovering the national economy. This paper will identify regulatory developments on implementing fintech lending in the recovery of the national economy and analyze the implementation of cooperation between fintech lending companies and e-commerce in recovering the national economy using normative juridical research methods. The authorities' role is certainly needed to protect and supervise the implementation of fintech lending in Indonesia. In this case, this authority is carried out by several institutions, such as Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia. The authorities issue various regulations to oversee the implementation of fintech lending in Indonesia. The implementation of cooperation between fintech lending companies and e-commerce aims to provide loan facilities to merchants verified in e-commerce to develop their businesses. In this case, e-commerce cooperates with fintech lending companies that have been registered and supervised by the competent authorities so that applicable regulations can implement this cooperation. Meanwhile, implementing cooperation between fintech lending and e-commerce must be accompanied by risk mitigation, especially the risk of default. The risk of default can be pursued by risk mitigation in the form of credit insurance. In this case, the authorities are expected to be able to provide arrangements regarding cases of default on Recipients of Funds, in particular, a more comprehensive insurance fund disbursement mechanism in order to create legal certainty and clarity of protection for Fund Providers in the implementation of fintech lending.

Abstrak :
Tesis ini menguji mengenai pengaruh strategi bank dalam menyalurkan kredit konsenterasi atau diversifikasi terhadap return dan risiko yang telah go public di Indonesia. Penelitian bersifat kuantitatif dengan menggunakan laporan keuangan dari tahun kuartal I 2009 sampai dengan kuartal IV 2013. Data yang digunakan berasal dari catatan atas laporan keuangan laporan audited masing ? masing bank. Hasil regresi menunjukkan bahwa konsentrasi portofolio kredit memiliki pengaruh terhadap return bank. Hasil regresi menggunakan tingkat konsentrasi dengan HHI Hirshman-Herfindahl Index tidak berpengaruh positif terhadap risiko gagal bayar.

---

This thesis examined the effect of the bank's strategy in leding, concentration or diversification of the returns and risks for bank that have gone public in Indonesia. Quantitative research using the financial statements of the 1st quarter of 2009 to the 4th quarter of 2013. The data used comes from the notes to the audited consolidated financial statements of each - each bank. Regression results show that the concentration of the loan portfolio has influence on the bank return. Regression results using the HHI concentration levels Hirshman-Herfindahl Index is not significant effect on the risk of default.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai sistem pemberian ganti kerugian yang dapat diberikan kepada Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar dalam peer to peer lending. Belum adanya kewajiban pemberian ganti kerugian dalam risiko gagal bayar peer to peer lending dapat menimbulkan potensi masalah ke depannya. Permasalahan tersebut berkaitan dengan hubungan hukum dan tanggung jawab para pihak terhadap potensi risiko yang terjadi dalam peer to peer lending. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengatur mengenai sistem pemberian ganti kerugian dalam risiko gagal bayar peer to peer lending. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana keseluruhan data yang diperoleh diolah dengan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa Pemberi Pinjaman dapat mensyaratkan jaminan atau asuransi dalam perjanjian pinjam meminjam. Selain itu Pemberi Pinjaman atau Penyelenggara juga dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Penerima Pinjaman berdasarkan perjanjian pinjam meminjam dan mengajukan gugatan terhadap Penyelenggara berdasarkan perjanjian pemberian kuasa. Sedangkan Pemberi Pinjaman juga dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum apabila diketahui bahwa gagal bayar tersebut timbul karena akibat kelalaian Penyelenggara dalam menyeleksi Penerima Pinjaman. Penelitian ini menyarankan agar sebaiknya OJK melakukan perbaikan terhadap POJK 77/2016 atau membentuk suatu aturan baru guna dapat mengatur ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan pada Pengguna dan Penyelenggara dalam sistem peer to peer lending, kewajiban Penyelenggara untuk bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak dalam penjaminan kredit atau asuransi kredit dan pengaturan suku bunga pada Penyelenggara peer to peer lending.

---

This research aims to study the system of compensation payment that could be paid to the Lenders in case of default within peer-to-peer lending, where the default risks could inflict potential problems in the future for the obligation on the compensation payment has not existed yet. The problem is linked with the legal relations and the responsibilities of the involved parties towards the potential risks occurred within peer-to-peer lending. This research aims to regulate the compensation payment system of the Default Risks within peer-to-peer lending. The research method applied for this research is normative and juridical, where the overall data obtained have been analyzed through qualitative method. It then discovers that the Lenders could require collateral or insurance at loan agreement. In addition, the Lenders or the Operator may also propose lawsuit of default against the Borrower based on a loan agreement. The Lenders may also propose lawsuit of default based on a loan agreement or tort lawsuit based on powe of attorney agreement against the Operator. The tort suit may be proposed as long as the loss caused by the negligence of the Operator when selected the Borrower. This research suggest that OJK should improve POJK 77/2016 or compose a new regulation to regulate the provisions on the obligation to use of Financial Information Service System to the users and the organizers within peer to peer lending system, the responsibility of organizers to cooperate with credit guarantee or insurance companies, and interest rate arrangement to the peer-to-peer lending organizers.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan analisis penilaian risiko kredit (credit rating) ditinjau dari model penilaian risiko kredit berbasis data akuntansi dan data pasar, terhadap korporasi non-keuangan di Indonesia pada periode 2013-2022. Sampel yang digunakan adalah nilai peringkat kredit dari 20 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam indeks IDX 80, serta memiliki peringkat kredit dari PEFINDO selama sepuluh tahun pada periode 2013-2022. Data yang dianalisis merupakan data panel dan metode yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ditemukan bahwa dari model berbasis data akuntansi; indikator likuiditas, struktur modal, dan kemampuan membayar bunga; dan dari model berbasis data pasar; indikator volatilitas ekuitas dan market multiples berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat kredit. Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa model penilaian yang menggabungkan model berbasis data akuntansi dan data pasar, menjelaskan peringkat kredit secara lebih komprehensif dan menyeluruh. ......This research entails an examination of credit risk assessment (credit rating) with respect to credit risk assessment models utilizing accounting data and market data for non-financial corporations in Indonesia between the years 2013 and 2022. The sample comprises credit rating values of 20 companies listed on the Indonesia Stock Exchange and included in the IDX 80 index, possessing credit ratings from PEFINDO over a ten-year period from 2013 to 2022. Panel data analysis is conducted, employing the multiple linear regression method. The findings of this study reveal that the accounting data-based model demonstrates the significance of liquidity, capital structure, and interest payment ability indicators, while the market data-driven model highlights the influence of equity volatility and market multiples indicators in respect on credit ratings. Moreover, the study concludes that the combined model incorporating accounting data-based and market data-driven models provides a more comprehensive and holistic explanation of credit ratings.