Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sitorus, Junita
Abstrak :
ABSTRAK
Masalah-masalah yang dihadapi tenaga kerja Indonesia sejak rnasa awal pengiriman tahun 1979 hingga kini tidak pernah berhenti. Hampir setiap hari media di Indonesia menyajikan berita tentang penderitaan pars TKI yang mengalami penyiksaan, pelecehan seksual, gaji tidak dibayar, dan berkonflik dengan hukum negara setempat dan bahkan kematian mereka sendiri. Dasar hukum dan prosedur administratif penempatan, pengiriman, dan perlindungan TKI telah dibuat, direvisi, dan diganti oleh pemerintah berkali-kali. Sejak penetapan dalam GBHN 1993 yang memuat prosedur pengiriman dan perlindungan TKI ke luar negeri sampai dengan diundangkannya W No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan, dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, masalah-masalah yang dihadapi TKI masih tetap berlanjut. PeneIitian ini bermaksud melihat bahwa kesinambungan persoalan TKI tersebut berakar pada kesalahan dalam kerangka teoritik kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM TKI. Dasar hukum dan implementasi perlindungan itu seharusnya dilihat dalam kerangka interdependensi HAM yaitu, dalam hal hak-hak TKI, antara hak atas pekerjaan (the rights to work) dan hak dalam pekerjaan (the rights at works). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan metode yuridis formal terhadap bahan hukum mengikat termasuk bahan hukum sekunder dan tertier dari dasar hukum yang relevan dan implementasinya di bidang perlindungan TKI, penelitian ini menemukan bahwa dalam dasar hukum dan implementasi kewajiban negara untuk memberi perlindungan HAM kepada TKI tidak didasarkan pada kesalingterkaitan antara hak atas pekerjaan dan hak dalam pekerjaan. Absennya kerangka teoritik lingkaran hak-hak (circle of rights) dalam dasar hukum dan implementasi perlindungan HAM TKI ini menjadi penyebab berlanjutnya masalahmasalah yang dihadapi mereka.
ABSTRACT
Since the first implementation of overseas placement policy of Indonesian migrant workers in 1979, abusive problems faced by the Indonesian migrant workers have been being persisting. Almost everyday domestic media provides their miserable struggle to experience the abuse, sexual harassment, unpaid wages problem, to have conflict against the destination laws, and their own death. Legal basis and administrative procedures for placement and protection of Indonesian migrant workers has been established, replaced, and revised repeatedly. Since initially regulated by GBHN in 1993 up to the establishment of Law No. 39 Year 2004 on the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers, the problems that they face are still going on. This thesis intends to examine and explain that the persisting problems root down in the fallacy of theoretical framework to explain the state obligation to respect, to protect, to fulfill the Indonesian migrant workers human rights. The legal basis and implementation for the said protection shall have been based on the human rights principle of interdependence, between the rights to works and the rights at work. By using descriptive qualitative research method, and formal juridical method towards the legal documents including the relevant secondary and tertiary legal documents of legal basis and its implementation in the protection of migrant workers, this research discovers that the legal basis and its implementation of migrant workers protection is not based on the interdependent principle of human rights between the right to work and the rights at work. The absence of this interdependent principle or circle of rights in the legal basis and implementation has become the grounds to the continuous problems faced by the migrant workers.
;Since the first implementation of overseas placement policy of Indonesian migrant workers in 1979, abusive problems faced by the Indonesian migrant workers have been being persisting. Almost everyday domestic media provides their miserable struggle to experience the abuse, sexual harassment, unpaid wages problem, to have conflict against the destination laws, and their own death. Legal basis and administrative procedures for placement and protection of Indonesian migrant workers has been established, replaced, and revised repeatedly. Since initially regulated by GBHN in 1993 up to the establishment of Law No. 39 Year 2004 on the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers, the problems that they face are still going on. This thesis intends to examine and explain that the persisting problems root down in the fallacy of theoretical framework to explain the state obligation to respect, to protect, to fulfill the Indonesian migrant workers human rights. The legal basis and implementation for the said protection shall have been based on the human rights principle of interdependence, between the rights to works and the rights at work. By using descriptive qualitative research method, and formal juridical method towards the legal documents including the relevant secondary and tertiary legal documents of legal basis and its implementation in the protection of migrant workers, this research discovers that the legal basis and its implementation of migrant workers protection is not based on the interdependent principle of human rights between the right to work and the rights at work. The absence of this interdependent principle or circle of rights in the legal basis and implementation has become the grounds to the continuous problems faced by the migrant workers.
2007
T20830
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Fadilla Yusuf
Abstrak :
ABSTRAK
Pekerjaan adalah hal yang fundamental untuk mencari nafkah, meraih kepercayaan diri, dan berpartisipasi dalam masyarakat, tetapi Tuli usia kerja sering kali tidak mendapatkan pekerjaan. Meskipun ada perbaikan dalam kebijakan hukum seputar akses dan tenaga kerja, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penggunaan bahasa isyarat memengaruhi prospek pekerjaan Tuli usia kerja. Padahal bahasa isyarat sangat penting untuk Tuli usia kerja supaya dapat berkomunikasi, mengekspresikan diri, dan belajar. Tuli usia kerja juga dapat menghadapi diskriminasi dari calon pemberi kerja. Skripsi ini bertujuan untuk menentukan apakah akses penuh ke pekerjaan untuk Tuli usia kerja dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama di DKI Jakarta, dan disusun dalam dua bagian. Di bagian pertama, terdapat analisis data sekunder peraturan perundang-undangan di Indonesia. Analisis mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia ini memberikan landasan bagi hak atas pekerjaan bagi para penyandang disabilitas. Pada bagian kedua, dilakukan wawancara kualitatif dengan seorang pejabat pemerintah provinsi DKI Jakarta dan seorang tuli mengenai pengalaman kerjanya di perusahaan swasta. Hasil dari makalah ini menunjukkan bahwa Indonesia mengklaim memberikan kesempatan kerja kepada tuli yang akan memungkinkan mereka untuk mencapai potensi maksimal mereka melalui peraturan perundang-undangan, tetapi hambatan utama terhadap hak atas pekerjaan timbul dari lingkungan yang tidak dapat diakses terkait dengan praktik perekrutan, kesalahpahaman, dan sikap terhadap Tuli, bukannya ketidakmampuan untuk mendengar.
ABSTRACT
Employment is fundamental to earning money, attaining self-confidence, and participating in society, but deaf adults are often denied an employment. Despite improvements in legal policies surrounding access and the workforce, particularly through Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities, the usage of sign language for deaf adults affects their employment prospects. Sign language is critical for deaf people to be able to communicate, express themselves, and learn. Deaf adults may also face discrimination from potential employers. This paper aims to determine whether the current Indonesian legislation ensures the deaf adults to have full access to employment, especially in the capital of Indonesia, Jakarta, and is organized into two sections. In the first section, secondary data analysis of Indonesian laws and regulations is presented. This analysis regarding Indonesian laws and regulations provide a foundation for right to work of the persons with disabilities. In the second section, qualitative interviews with a Jakarta city government official and a deaf private sector employee are conducted. Results from this paper show that Indonesia claims to provide deaf adults with employment opportunities which will enable them to succeed to their maximum potential through laws and regulations, but the main barriers to employment arise from inaccessible environments associated with employers hiring practices, misconceptions and attitudes, rather than an inability to hear.
2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library