Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kedudukan dan kekuatan Surat Keterangan Ganti Rugi dalam tatanan normatif hukum tanah nasional serta implikasi hukum dari penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi oleh PT Hasrat Tata Jaya di atas tanah yang sudah bersertipikat Hak Pakai dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/Pdt.G/2007/PN PBR juncto Putusan Nomor 349/PK/Pdt/2017. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis-normatif. Kedudukan dari SKGR dalam tatanan normatif hukum tanah nasional bukan merupakan alas hak kepemilikan suatu bidang tanah sebagaimana sertipikat, melainkan hanya berupa bukti penguasaan fisik atas suatu bidang tanah yang kemudian dapat di daftarkan ke kantor pertanahan setempat untuk menjadi hak milik. Surat dasar seperti SKPT maupun SKGR tidak mungkin dapat dinyatakan membuktikan kepemilikan suatu pihak atas suatu bidang tanah lebih daripada pihak lain yang memegang sertipikat atas suatu bidang tanah yang sama. Ketika suatu SKGR diterbitkan di atas tanah yang sudah bersertipikat Hak Pakai, harus diteliti kembali apakah terdapat faktor yang mempengaruhi keabsahan sertipikat tersebut, misalnya terdapatnya cacat administrasi dalam prosedur penerbitannya. Saran yang dapat diberikan adalah bagi masyarakat yang masih menguasai tanah Negara berdasarkan surat-surat dasar seperti Surat Keterangan Pemilikan Tanah maupun Surat Keterangan Ganti Rugi baiknya memanfaatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang sedang gencar di lakukan pada saat ini untuk mendaftarkan tanahnya guna mendapatkan bukti hak kepemilikan atas tanah yang kuat berupa sertipikat dan tidak seterusnya hanya berpegangan kepada SKPT maupun SKGR yang hanya berfungsi sebagai bukti penguasaan fisik permulaan atas bidang tanah tersebut. ......The issues of this thesis are the standing and the power of Certificate of Compensation (SKGR) within the normative order of the national land law and the legal implication of a Certificate of Compensation (SKPT) by PT Hasrat Tata Jaya that is published on a land with a Right to Use Title in the verdict number 349/PK/PDT/2017 juncto Pekanbaru district court verdict number 75/Pdt.G/2007/PN PBR. The analysis is conducted through a normative-juridical view. Seen from the normative order of the national land law, the Certificate of Compensation shall not be deemed as a land ownership title, instead just as a proof of domination of a land that could be registered into an ownership right subsequently. Neither SKGR nor SKPT shall prevail the existence of a land certificate, and in the case of the aforementioned, the validity and legality of the land certificate should be examined carefully. Author suggests the citizens who dominate a land only with a basis of either SKGR or SKPT should make use of the Complete Sistematical Land Registration (PTSL) to register their land in order to claim a strong proof of land ownership, in a form of land certificate.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai berbagai status badan hukum memiliki pengaturan yang berbeda mengenai jenis Hak Pakai yang dapat diperoleh dalam kaitannya dengan perkembangan Djawatan Kereta Api DKA hingga akhirnya menjadi PT. KAI Persero dan mengenai peralihan kekayaan perusahaan-perusahaan tersebut ditinjau dari perspektif keuangan negara, salah satunya adalah tanah dengan Sertipikat Hak Pakai No. 47/1988 a/n Kementerian Perhubungan c.q Perusahaan Jawatan Kereta Api PJKA . Terakhir dijelaskan pula prospek Surat Penunjukkan Rumah SPR yang dimiliki oleh warga di Manggarai, Jakarta Selatan untuk dapat dimohonkan hak oleh pemegangnya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, meneliti dan meninjau bangunan dan tanah, serta apakah pemeliharaan data pendaftaran tanah diperlukan dalam kaitannya dengan Sertipikat Hak Pakai No. 47/1988, dimana hal tersebut dicapai dengan metode penelitian yuridis-normatif. PJKA sebagai unit kerja Kementerian Perhubungan pada masa itu dapat memperoleh Hak Pakai Khusus dan PT KAI Persero sebagai BUMN hanya dapat memperoleh Hak Pakai Umum. Rumah dan tanah dengan SHP No. 47/1988 merupakan aset Negara yang secara yuridis-normatif hak dan dan kewajibannya berada pada Kementerian Perhubungan sebagai Pemegang Hak Pakai dan Pengguna Barang, Dan harus dilakukan permohonan hak atas tanah dan bangunan diatasnya yang warga huni untuk kepastian dan perlindungan hukum.

---

This research studies how various legal entities have different regulations regarding the Right to Use Title that one could attain in relation to the transformation from Djawatan Kereta Api DKA to PT KAI Persero and the assets transfer between the legal entities analyzed from the perspective of national finance, one of them being the Right to Use Title No. 47 1988 on behalf of Ministry of Transportation c.q PJKA Train Service Company . Also being studied the possibility of the existing Residence Appointment Letter Surat Penunjukkan Rumah for the residents in Manggarai, South Jakarta to apply for ownership rights. The purpose of this research is to study and to review the ownership of the buildings and the land, and if maintainance of land registration is required regarding the Right to Use Title No. 47 1988, in which normative juridical method is being applied. PJKA as a previous unit of Ministry of Transportation could attain Special Right to Use Title while PT KAI Persero as a State Owned Enterprise could only attain General Right to Use Title. The buildings, and the Right to Use Title No. 47 1988 are national assets, which the Ministry of Transportation holds the the rights and obligations normatively as the Right to Use Title holder and the asset user. And ownership right application is needed for the land and the buildings occupied by the residents in attaining assurance and legal protection.