Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tanah merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang memiliki peranan sangat vital, populasi penduduk Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya membuat ketersediaan lahan pemukiman semakin terbatas, semakin terbatasnya lahan menyebabkan banyak terjadi peristiwa alam yang pada akhirnya dapat menimbulkan endapan lumpur atau tanah yang terbawa arus ke sungai/pantai/laut yang berhenti disuatu tempat dalam waktu yang lama dan membentuk daratan yang baru yang disebut tanah tumbuh. Adanya penambahan luas berupa daratan baru di Desa Pantai Sederhana, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi ini menyebabkan munculnya berbagai masalah yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum ataupun kurangnya pengetahuan masyarakat yang menyebabkan banyaknya terjadi sengketa dalam pemanfaatan dan kepemilikan tanah tumbuh. Permasalahannya adalah bagaimanakah proses terjadinya tanah tumbuh, bagaimana penguasaannya menurut hukum tanah di indonesia dan bagaimanakah pendaftaran haknya. Hasil analisis penulis mengenai proses terjadinya adalah dengan proses alam, tanah ini merupakan tanah negara sebagai refleksi dari asal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA. Tanah tumbuh di Desa Pantai Sederhana ini dsapat dimohonkan Hak Milik, Hak Penguasaan Perairan Pesisir dan Hak Pakai, namun berdasarkan wawancara dan penelitian penulis dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Bahwa sampai saat ini hak yang dapat dimohonkan adalah Hak Pakai dikarenakan Tanah tumbuh ini berbentuk sebuah pulau dan bukan melekat pada tanah Hak Milik Masyarakat, dan untuk mengajukan permohonan Hak Pakai kepada Badan Pertanahan Negara Setempat, pemohon harus mendapat surat keterangan menggarap dari Kepala Desa setempat dan yang terpenting harus seusai dengan Reancana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi.

---

Soil is one of the necessities of human life that has a very vital role, the population of Indonesia is increasing every year making the availability of residential land more limited, the more limited land causing many natural events that can ultimately lead to silt or soil that is washed into the river/beach/ocean that is stopped somewhere for a long time and formed a new land called detalber/channelbar. The addition of area in the form of a new land in the village of Pantai Sederhana, Muara Gembong, Bekasi Regency led to the emergence of various problems caused by legal uncertainty or lack of knowledge that causes many disputes occurring in the use and ownership of the detalber/channelbar. The problem is about how the process of the detalber/channelbar, how its control according to the law of land in Indonesia and how about registration rights. The result of researcher’ analysis about the occurrence process that is a natural process, this land is the state land as a reflection of the 33 verse (3) of the Constitution 1945 and Article 2 of UUPA. The detalber/channelbar in the Pantai Sederhana can be requested for the Properties Rights, Tenure and Coastal Water Right of use, but based on the interviews and research by the researcher with Bekasi District Land Office, that until now the rights which can be requested is because of the Land Right of use of this detalber/channelbar forms an island and not attached to the land of Society Ownership Rights, and to apply for the request of Use Rights to the Local State Land Board, the applicant must obtain a certificate of work of the Local Village Chief and most importantly, it should be after the Spatial Planning of Bekasi Regency.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kedudukan dan kekuatan Surat Keterangan Ganti Rugi dalam tatanan normatif hukum tanah nasional serta implikasi hukum dari penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi oleh PT Hasrat Tata Jaya di atas tanah yang sudah bersertipikat Hak Pakai dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/Pdt.G/2007/PN PBR juncto Putusan Nomor 349/PK/Pdt/2017. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis-normatif. Kedudukan dari SKGR dalam tatanan normatif hukum tanah nasional bukan merupakan alas hak kepemilikan suatu bidang tanah sebagaimana sertipikat, melainkan hanya berupa bukti penguasaan fisik atas suatu bidang tanah yang kemudian dapat di daftarkan ke kantor pertanahan setempat untuk menjadi hak milik. Surat dasar seperti SKPT maupun SKGR tidak mungkin dapat dinyatakan membuktikan kepemilikan suatu pihak atas suatu bidang tanah lebih daripada pihak lain yang memegang sertipikat atas suatu bidang tanah yang sama. Ketika suatu SKGR diterbitkan di atas tanah yang sudah bersertipikat Hak Pakai, harus diteliti kembali apakah terdapat faktor yang mempengaruhi keabsahan sertipikat tersebut, misalnya terdapatnya cacat administrasi dalam prosedur penerbitannya. Saran yang dapat diberikan adalah bagi masyarakat yang masih menguasai tanah Negara berdasarkan surat-surat dasar seperti Surat Keterangan Pemilikan Tanah maupun Surat Keterangan Ganti Rugi baiknya memanfaatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang sedang gencar di lakukan pada saat ini untuk mendaftarkan tanahnya guna mendapatkan bukti hak kepemilikan atas tanah yang kuat berupa sertipikat dan tidak seterusnya hanya berpegangan kepada SKPT maupun SKGR yang hanya berfungsi sebagai bukti penguasaan fisik permulaan atas bidang tanah tersebut. ......The issues of this thesis are the standing and the power of Certificate of Compensation (SKGR) within the normative order of the national land law and the legal implication of a Certificate of Compensation (SKPT) by PT Hasrat Tata Jaya that is published on a land with a Right to Use Title in the verdict number 349/PK/PDT/2017 juncto Pekanbaru district court verdict number 75/Pdt.G/2007/PN PBR. The analysis is conducted through a normative-juridical view. Seen from the normative order of the national land law, the Certificate of Compensation shall not be deemed as a land ownership title, instead just as a proof of domination of a land that could be registered into an ownership right subsequently. Neither SKGR nor SKPT shall prevail the existence of a land certificate, and in the case of the aforementioned, the validity and legality of the land certificate should be examined carefully. Author suggests the citizens who dominate a land only with a basis of either SKGR or SKPT should make use of the Complete Sistematical Land Registration (PTSL) to register their land in order to claim a strong proof of land ownership, in a form of land certificate.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai berbagai status badan hukum memiliki pengaturan yang berbeda mengenai jenis Hak Pakai yang dapat diperoleh dalam kaitannya dengan perkembangan Djawatan Kereta Api DKA hingga akhirnya menjadi PT. KAI Persero dan mengenai peralihan kekayaan perusahaan-perusahaan tersebut ditinjau dari perspektif keuangan negara, salah satunya adalah tanah dengan Sertipikat Hak Pakai No. 47/1988 a/n Kementerian Perhubungan c.q Perusahaan Jawatan Kereta Api PJKA . Terakhir dijelaskan pula prospek Surat Penunjukkan Rumah SPR yang dimiliki oleh warga di Manggarai, Jakarta Selatan untuk dapat dimohonkan hak oleh pemegangnya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, meneliti dan meninjau bangunan dan tanah, serta apakah pemeliharaan data pendaftaran tanah diperlukan dalam kaitannya dengan Sertipikat Hak Pakai No. 47/1988, dimana hal tersebut dicapai dengan metode penelitian yuridis-normatif. PJKA sebagai unit kerja Kementerian Perhubungan pada masa itu dapat memperoleh Hak Pakai Khusus dan PT KAI Persero sebagai BUMN hanya dapat memperoleh Hak Pakai Umum. Rumah dan tanah dengan SHP No. 47/1988 merupakan aset Negara yang secara yuridis-normatif hak dan dan kewajibannya berada pada Kementerian Perhubungan sebagai Pemegang Hak Pakai dan Pengguna Barang, Dan harus dilakukan permohonan hak atas tanah dan bangunan diatasnya yang warga huni untuk kepastian dan perlindungan hukum.

---

This research studies how various legal entities have different regulations regarding the Right to Use Title that one could attain in relation to the transformation from Djawatan Kereta Api DKA to PT KAI Persero and the assets transfer between the legal entities analyzed from the perspective of national finance, one of them being the Right to Use Title No. 47 1988 on behalf of Ministry of Transportation c.q PJKA Train Service Company . Also being studied the possibility of the existing Residence Appointment Letter Surat Penunjukkan Rumah for the residents in Manggarai, South Jakarta to apply for ownership rights. The purpose of this research is to study and to review the ownership of the buildings and the land, and if maintainance of land registration is required regarding the Right to Use Title No. 47 1988, in which normative juridical method is being applied. PJKA as a previous unit of Ministry of Transportation could attain Special Right to Use Title while PT KAI Persero as a State Owned Enterprise could only attain General Right to Use Title. The buildings, and the Right to Use Title No. 47 1988 are national assets, which the Ministry of Transportation holds the the rights and obligations normatively as the Right to Use Title holder and the asset user. And ownership right application is needed for the land and the buildings occupied by the residents in attaining assurance and legal protection.

Abstrak :
Pada tanggal 26 April 2017, DSAK telah mengesahkan PSAK 73 Sewa sebagai standar baru yang menyebabkan entitas mengkapitalisasi aset dan liabilitas terhadap sewa-sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi menurut PSAK 30 Sewa. Skripsi ini merupakan studi kasus penerapan awal PSAK 73 sebagai suatu standar baru oleh PT XXX, salah satu perusahaan yang bergerak di sektor kontraktor tambang sejak laporan keuangan tahun 2020. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci proses penerapan awal PSAK 73 yang dilakukan PT XXX dan menganalisis apakah proses tersebut telah sesuai dengan PSAK. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dan menggunakan data berupa contoh kontrak, daftar kontrak, perhitungan, jurnal pencatatan, dan wawancara dengan manajemen yang bertanggung jawab. Hasilnya, terdapat beberapa proses penerapan yang tidak sesuai dengan PSAK 73 yaitu: (1) PT XXX tidak menerapkan cara praktis identifikasi kontrak mengandung sewa namun evaluasi kontrak tidak dilakukan secara menyeluruh; (2) Penentuan masa sewa yang dilakukan oleh PT XXX tidak mempertimbangkan periode yang dicakup untuk memperpanjang sewa; (3) Penentuan suku bunga pinjaman inkremental tanpa mempertimbangkan jenis aset sewa; dan (4) penerapan portofolio sewa berdasarkan jenis aset pendasar yaitu kendaraan dan bangunan per lokasi yang tidak sesuai dengan karakteristik serupa dalam PSAK 73. ......On April 26, 2017, DSAK has ratified PSAK 73: Leases as a new standard which requires entity to capitalize assets and liabilities against leases previously recorded as operating leases under PSAK 30: Leases. This thesis is a case study of the initial implementation of PSAK 73: Leasing as a new standard by PT XXX, a company engaged in the mining contractor sector, since the 2020 financial statements. This thesis aims to describe in detail the process of implementing PSAK 73: Leases conducted by PT XXX and analyze whether the process in accordance with the relevant PSAK, specificly PSAK 73: Leases. The author uses descriptive qualitative analysis methods and uses data in the form of contract samples, contract lists, calculations, journal records, and interview with the responsible management. The results indicate that there are several implementation processes that are not in accordance with PSAK 73, namely: (1) PT XXX does not apply the practical expedient to determine whether a contract is or contains a lease, but the contract evaluation does not carried out thoroughly; (2) The determination of the lease term made by PT XXX does not consider the periods covered to extend the lease; (3) Determination of incremental borrowing rate without considering the type of leased assets; and (4) application to a portfolio of leases based on the type of underlying asset, namely vehicles and buildings per site which is not in accordance with similar characteristics in PSAK 73.

Abstrak :
Perdagangan internasional merupakan faktor penting bagi setiap negara menuju era global yang makin kompetitif. Kehadiran World Trade Organization (WTO) diharapkan dapat mewujudukan ketertiban dan keadilan dalam perdagangan internasional. Salah-satu elemennya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang telah diatur oleh WTO dalam Perjanjian TRIPS. Merek sebagai bagian HKI yang bernilai aktual dan signifikan dalam bisnis. Pengaturan merek, termasuk hak pemilik merek, menjadi problem krusial ketika terjadi pembatasan atas penggunaan (Right-to-Use) dalam perdagangan internasional, karena diprioritaskannya kepentingan umum. Contohnya adalah kasus gugatan Indonesia pada 2015 atas kebijakan kemasan polos rokok (tobacco plain packaging) di Australia telah kandas dalam putusan WTO pada 2018. Terdapat juga kasus-kasus lain yang dipicu kebijakan pembatasan Right-to-Use merek oleh negara yang mewarnai perdagangan internasional. Isyu ini menarik, karena secara yuridis terjadi perdebatan pro dan kontra atas tindakan sepihak negara tersebut. Dalam skripsi ini, penulis berkeinginan untuk mempelajari bagaimana terjadi benturan kepentingan antara pengaturan dan pembatasan Right-to-Use dalam perspektif Perjanjian TRIPS, dengan juga melihat peraturan nasional dan praktik yang berkembang. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dilakukan pengumpulan data sekunder untuk mencari norma hukum dalam perjanjian internasional, doktrin ahli hukum, dan putusan lembaga. Bagaimana interpretasi peraturan, apa kaitan dengan pendaftaran, apa kategori hak, bagaimana justifikasi pembatasan, sebagai fokus akhir. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa kepentingan umum termasuk kepentingan kesehatan masyarakat memang sudah seharusnya menang. Kebijakan pembatasan Right-to-Use merek dalam bingkai ini menjadi rekomendasi bagi Indonesia dan negara lain yang ingin menciptakan perdagangan internasional yang tertib dan adil.

---

International trade is an important factor for every country towards an increasingly competitive global era. The presence of the World Trade Organization (WTO) is expected to realize order and justice in international trade. One of the elements is Intellectual Property Rights (IPR), which have been regulated by the WTO in the TRIPS Agreement. Trademark as part of IPR that have actual and significant value in business. Trademark regulation, including the Right-to-Use of trademark owners, becomes a crucial problem when there are restrictions on Right-to-Use in international trade, because the public interest is prioritized. As an example is the Indonesian lawsuit case in 2015 over the tobacco plain packaging policy in Australia which had failed in the WTO ruling in 2018. There were also other cases triggered by the states Right-to-Use of trademark restriction policy that colored international trade. This issus is interesting, because juridically there is a pro and counter debate over the unilateral actions of the country. In this paper, the author intends to study how there is a conflict of interest between the regulation and limitation of Right-to-Use in the perspective of the TRIPS Agreement, by also looking at national regulations and developing practices. By using normative legal research methods, secondary data collection is carried out to find legal norms in international agreements, legal experts doctrines, and institutional decisions. What is the interpretation of regulations, what is the connection with registration, what category of rights, how is the justification of restrictions, as the final focus. The results of the analysis show that the public interest including the interests of public health is indeed supposed to win. The Right-to-Use limitation policy in this frame is a recommendation for Indonesia and other countries that want to create orderly and fair international trade.

Abstrak :
Laporan magang ini mengevaluasi prosedur substantif atas akun aset hak guna dan liabilitas sewa PT PQR yang dilakukan oleh KAP ABC serta analisis dampak penerapan PSAK 73 terhadap performa dan rasio keuangan. Evaluasi meliputi tests of details, analytical substantive procedures, serta reviu perlakuan konsolidasi pada sewa dengan entitas anak PT PQR sebagai lessor. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan praktik prosedur substantif dengan teori dan standar yang relevan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa KAP ABC telah melakukan prosedur substantif sesuai dengan teori dan standar yang relevan. Sementara itu, analisis dampak penerapan PSAK 73 dilakukan dengan membandingkan saldo-saldo saat berlakunya PSAK 73 dan apabila PSAK 30: Sewa Guna Usaha diterapkan. Dampak dari penerapan kedua standar tersebut tergolong kecil, karena PT PQR merupakan perusahaan di bidang jasa yang tidak memerlukan aset tetap untuk menghasilkan pendapatan sehingga nilai asetnya tidak jauh berbeda. Selain itu, perbedaan pengakuan beban juga tidak terlalu berbeda, sehingga rasio profitabilitas juga tidak terlalu berbeda. ......This internship report focuses on evaluating the substantive procedures of right-of-use and lease liability of PT PQR which has been done by KAP ABC and analysis of the impact of PSAK 73: Leases implementation on financial performance and ratios. The evaluated procedures are tests of details, analytical substantive procedures, also consolidation treatment of right-of-use and lease liability, which PT PQR’s subsidiary, PT PQRT is the lessor. The evaluation was performed by comparing KAP ABC’s substantive procedures with relevant theories and standards. The result was KAP ABC’s procedures are in accordance with the relevant theory and standards. Meanwhile, the analysis of the impact of PSAK 73 implementation on financial performance and ratios was performed by comparing balances when PT PQR implemented PSAK 73 and balances if PSAK 30: Leases was implemented instead. The result was there is no significant impact on the implementation of both standards, because PT PQR is a service, thus it does not need to acquire fixed assets to generate revenue and its assets will not deviate much. Beside that, the difference in expenses also small, thus the profitability ratio difference is not big.

Abstrak :
Hukum pertanahan nasional melarang pemindahan hak milik atas tanah oleh orang asing sebagai tercermin dalam ketentuan Pasal 9 UUPA. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana kepemilikan tanah hak milik oleh warga negara asing ditinjau dalam UUPA dan bagaimana akibat hukum kepemilikah hak atas tanah oleh WNA yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan tanah Hak Milik oleh Warga Negara Asing melalui perjanjian Pinjam Nama berakibat batal demi hukum. Sebagai solusinya, Warga Negara Asing dapat menggunakan tanah dengan status Hak Pakai atas tanah Hak Milik. ......National land laws forbid foreigners to own the proprietary right of land as a reflection of clause 9 in UUPA. The issue of this thesis is how the proprietary rights of land ownership by foreigners in UUPA and how?s the consequence of the proprietary rights of land ownership by foreigners which is contra with Indonesian law. This is a juridical-normative research with literature research. The results shows that the ownership of proprietary rights of land by foreigners through nominee agreement is null and void. As the solutions, foreigners can use the right to use on the proprietary rights.