Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada penelitian ini, dilatarbelakangi oleh perubahan sosial yang terjadi akibat revolusi Industri 4.0, dimulai dari life style, e-commerce, dan financial technology yang dilakukan oleh masyarakat ternyata juga diikuti oleh peningkatan trend angka kejahatan cyber di masyarakat. Kepolisian sebagai salah satu institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki tantangan baru dalam menghadapi perubahan era yang begitu cepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesiapan SDM Polri dalam menghadapi RI 4.0. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif yang selanjutnya dilakukan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai kesiapan tengah dilakukan oleh organisasi Polri guna menghadapi RI 4.0. Dari 5 disiplin learning organization, pada disiplin Team Learning dan disiplin System Thingking, Polri sudah sesuai dengan karakteristik organisasi pembelajar. Sedangkan untuk disiplin Mental Model, disiplin Personal Mastery dan disiplin Shared Vision sudah ada penyesuaian namun belum optimal. Namun demikian, pembangunan SDM Polri merupakan faktor utama dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat. Dalam skenario pembangunan SDM Polri yang terdiri dari 2 faktor yaitu internal dan eksternal telah menghasilkan 4 alternatif skenario yaitu Polisi "Gaul", Polisi "Inisiatif", Polisi "Benalu" dan Polisi "Batu". ......Social changes due to the Industrial Revolution 4.0, leading to lifestyle, e-commerce, and financial technology changes. Unfortunately, this was followed by an increasing trend in cybercrime rates in the community. The police, with duties to maintain internal security and preserve public order, have new challenges in dealing with the fast changes of the era. This study examined the readiness of the Police HR in facing RI 4.0. Post positivist approach with qualitative data collection method was used as the assessment of the study. The results suggested that various preparations have been carried out by Polri to deal with RI 4.0. From the 5 learning organization disciplines, the Polri were in accordance with the Team Learning and the System Thinking discipline. As for the Mental Model, the Personal Mastery and the Shared Vision disciplines, adjustments had been made but were not yet optimal. However, the development of the Polri HR is a major factor in dealing with the changing times. In the Polri HR development scenario, which consists of 2 factors, internal and external, it has produced 4 alternative scenarios, namely the "Gaul" Police, "Inisiatif" Police, "Benalu" Police and "Batu" Police.

Abstrak :
Dunia hari ini sedang mengalami suatu perubahan besar, yaitu era Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri merupakan perubahan dalam mekanisme produksi barang dan jasa yang ditandai dengan salah satu ciri, yaitu penggunaan jaringan internet. Perubahan ini dirasakan tidak hanya oleh sektor swasta, tetapi juga oleh organisasi Pemerintah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjadi salah satu organisasi pemerintahan yang melakukan perubahan besar tersebut, dengan menciptakan layanan berbasis elektronik dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah terutama pengecekan sertifikat. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini metode analisis kualitatif dimana acuan pustaka sebagai basis untuk analisis. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi dan bagaimana kendalakendala yang timbul dalam pelaksanaan layanan elektronik pemeliharaan data pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Hasil dari penelitian tesis ini adalah kegiatan pertanahan khususnya pengecekan sertifikat secara elektronik di Kantor Pertanahan dalam implementasinya telah diselenggarakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, kegiatan tersebut didukung oleh PPAT sebagai Mitra Kantor Pertanahan. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut tidak lepas dari kendala-kendala yang dialami oleh PPAT, terlebih jika dilihat bahwa layanan berbasis elektronik ini adalah layanan yang baru digunakan, kendala-kendala yang timbul menjadi salah satu keluhan bagi PPAT karena membuat kerja PPAT terhambat dalam segi waktu. Jika dilihat kembali, layanan manual lebih efisien untuk digunakan, namun Kantor Pertanahan telah menangani kendala-kendala tersebut dengan melakukan evaluasi dan memberikan solusi. Secara pelaksanaannya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah mengikuti aturan sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Publik di Indonesia. ......The world today is undergoing a major change, namely the era of the Industrial Revolution 4.0. The Industrial Revolution is a change in the mechanism for the production of goods and services which is characterized by one of the characteristics, namely the use of the internet network. This change is felt not only by the private sector, but also by Government organizations. The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency became one of the government organizations that made these major changes, by creating electronic-based services in land registration data maintenance activities, especially certificate checking. The method used in writing this thesis is a qualitative analysis method where the literature reference is the basis for analysis. This study aims to explain how it is implemented and how the obstacles that arise in the implementation of electronic services for maintaining land registration data at the Land Office of Bogor City, West Java Province. The result of this thesis research is that land activities, especially electronic certificate checking at the Land Office, have been implemented within a period of 1 (one) year, these activities are supported by PPAT as a Land Office Partner. In its implementation, these activities cannot be separated from the constraints experienced by PPAT, especially if it is seen that this electronic-based service is a newly used service, the obstacles that arise are one of the complaints for PPAT because it makes PPAT's work hampered in terms of time. If you look back, manual services are more efficient to use, but the Land Office has handled these problems by evaluating and providing solutions. In practice, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency has followed the rules in accordance with the Decree of the Minister of State Apparatus Empowerment Number 63 of 2003 concerning Public Service Standards in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Selama ini, kemajuan pembangunan suatu negara digambarkan sebagai tahapan-tahapan perkembangan secara horizontal, dari pertanian, industri dan jasa. Transformasi dapat dilakukan ketika terjadi pemindahan kelebihan tenaga kerja sektor pertanian di pedesaan ke sektor industri di perkotaan tanpa mengurangi output di sektor pertanian. Pendekatan ini mendasarkan pada perkembangan revolusi industri 1.0 dan 2.0 Ketika industrialisasi berjalan, terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Untuk memasuki industrialisasi, suatu negara harus menyiapkan basis industrinya agar menjadi negara maju seperti yang dilakukan Jepang, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. kondisi ini menekan kemajuan negara-negara yang terlambat melakukan industrialisasi dan mereka akhirnya hanya berperan sebagai penyedia bahan mentah. Pendekatan yang bersifat dualistik tersebut saat ini sudah ditinggalkan seiring dengan kemajuan teknologi informas, komunikasi dan transportasi. Pendekatan saat ini adalah melalui Global Value Chain (GVC). Negara berkembang dapat mengintegrasikan perekonomian dalam GVC tanpa harus membangun seluruh basis industrinya. Semenjak tahun 1990-an, beberapa negara berkembang mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Melalui GVC, transpormasi vertikal di dalam beberapa sektor juga dapat dilakukan, sehingga suatu negara dapat memilih spesialisasinya. Transformasi vertikal juga memungkinkan penerapan industri 4.0, berjalan bersamaan dengan tahapan indsutri sebelumnya dalam satu waktu. Permasalahan yang dihadapi, pemikiran dan teori ekonomi yang dipakai saat ini berbasis pada pemikiran tahun 1850an sampai dengan tahun 1950-an sehingga tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini yang sesuai dengan industri 4.0.