Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi atas reviu laporan keuangan di Kabupaten Simalungun berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018. Laporan keuangan Kabupaten Simalungun sampai saat ini belum pernah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh inspektorat daerah akan membantu mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Evaluasi dilakukan atas kualifikasi personel inspektorat daerah yang melakukan reviu dan atas proses reviu berdasarkan Permendagri 4 / 2018 yang meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas tim reviu LKPD Inspektorat Kabupaten Simalungun masih belum memadai. Personel inspektorat yang melakukan reviu, kompetensinya masih perlu ditingkatkan, pendidikan dan pelatihan khusus belum diberikan, sehingga berpengaruh terhadap hasil reviu. Selain itu, reviu LKPD di Kabupaten Simalungun telah sesuai dengan Permendagri No 4 Tahun 2018 namun belum optimal. Dalam proses reviu, tim reviu tidak melakukan penilaian atas SPI, wawancara secara lisan, tidak memiliki kuesioner dan waktu pelaksanaan terlalu singkat hanya 10 hari. Namun tim reviu sebenarnya telah memberikan rekomendasi dan masukan untuk peningkatan kualitas laporan keuangan, namun karena penyusun laporan keuangan tidak menindaklanjuti rekomendasi tim reviu dan auditor, maka laporan keuangan Kabupaten Simalungun belum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian ......This study aims to evaluate the review of financial reports in Simalungun Regency based on Domestic Government Regulation Number 4 of 2018. The financial reports of Simalungun Regency have never received an unqualified opinion until now. Reviewing financial reports conducted by the regional inspectorate will help produce quality financial reports. The research method used is descriptive qualitative research, with a case study approach. The evaluation is carried out on the qualifications of the regional inspectorate personnel who carry out the review and on the review process based on Permendagri 4/2018 which includes the stages of preparation, implementation and reporting. The results showed that the quality of the Simalungun District Inspectorate LKPD review team was still inadequate. Inspectorate personnel who carry out the review, their competence still needs to be improved, special education and training have not been provided, so that it affects the results of the review. In addition, the LKPD review in Simalungun Regency is in accordance with Permendagri No 4 of 2018 but is not optimal. In the review process, the review team did not carry out an assessment of the SPI, took oral interviews, did not have a questionnaire and the implementation time was too short, only 10 days. However, the review team actually provided recommendations and input to improve the quality of financial reports, but because the financial report preparers did not follow up on the recommendations of the review team and auditors, the financial reports of Simalungun Regency have not received an unqualified opinion.

Abstrak :
Pada tahun 2013, Kementerian Keuangan menetapkan Kebijakan Reviu RKA K/L yang merupakan tahapan penelahaan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA K/L, Reviu RKA K/L dilaksanakan oleh auditor APIP K/L. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis persepsi Unit Kerja penyusun RKA LAN dan Direktorat Jenderal Anggaran terhadap penerapan Reviu RKA K/L di LAN. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara dan observasi langsung pada kegiatan yang menjadi obyek penelitian, dengan penentuan responden menggunakan metode purposive sampling. Kebijakan Reviu RKA K/L telah dilaksanakan dengan baik di LAN sejak tahun anggaran 2013 untuk DIPA tahun 2014 dan dibutuhkan dalam perencanan kegiatan dan penganggaran karena membawa perbaikan RKA K/L pada proses perencanaan dan penganggaran di LAN.

---

In 2013, the Ministry of Finance stipulates new policy comprising the reviewing stage in the formulation of the financial plan documents which is called 39 Kebijakan Riviu RKA K L 39 Review of Ministrial and Institutional Work Plan Budget. The RKA K L is implemented by the APIP K L auditor. This research aims to explore and analyze the perception of the Work Unit working on RKA at the State Administration Agency LAN and the Directorate General of Budget on application of RKA K L Review at LAN. This study employs descriptive methods, the data was collected through questionnaires, interviews and direct observation on the relevant activities related to the object of research. The respondents were deliberately chosen using purposive sampling. This study suggests that the RKA K L Review Policy has been well implemented at LAN since the 2013 fiscal year for the 2014 Budget Implementation Checklist DIPA. In addition to that, the policy is required in planning activities and budgeting for it improves the RKA K L in the planning and budgeting process at LAN.

Abstrak :
Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 memerlukan mekanisme pengadaan yang cepat dan tepat. Namun, tetap harus selaras dengan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel sehingga perlu dilakukannya pendampingan dan pengawasan oleh APIP. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, APIP melaksanakan Reviu atas PBJ saat penanganan COVD-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan reviu atas PBJ penanganan COVID-19 dengan Surat Edaran BPKP Nomor SE-6/K/D2/2020 dan mengevaluasi optimalisasi pelaksanaan reviu atas PBJ penanganan COVID-19 berdasarkan Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor 11 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan instrumen pengumpulan data berupa studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reviu yang dilakukan sesuai dengan kriteria atau prosedur yang ditentukan dapat berpengaruh baik terhadap efektivitas proses PBJ penanganan COVID-19, walaupun metode PBJ penanganan COVID-19 menggunakan peraturan dan situasi yang berbeda. ......Procurement of goods/services in the context of handling the COVID-19 pandemic requires a fast and precise procurement mechanism. However, it still has to be in harmony with the principles of effectiveness, efficiency and accountability so it is necessary to provide assistance and supervision by APIP. Based on the applicable provisions, supervision activities by APIP for the procurement of goods/services when handling COVD-19 are carried out through review activities. This study aims to evaluate the conformity of the implementation of the review of the procurement of goods/services for handling COVID-19 with BPKP Circular Letter Number SE6/K/D2/2020 and evaluate the optimization of the implementation of the review of the procurement of goods/services for handling COVID-19 based on Regulation Deputy Head of BPKP for Supervision of Regional Financial Implementation Number 11 of 2020. This study uses a qualitative research method with a case study approach. The data used are primary data and secondary data with data collection instruments in the form of documentation studies and interviews. The results of the study show that the implementation of the review carried out in accordance with the specified criteria or procedures can have a good effect on the effectiveness of the process of procuring goods/services for handling COVID-19, even though the procurement of goods/services method for handling COVID-19 uses different regulations and situations

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis pelaporan persediaan berupa BRT Ditjen X pada tahun 2016 serta tahapan reviu laporan keuangan dan prosedur reviu akuntansi persediaan berupa BRT Ditjen X yang diterapkan oleh Itjen Kemenhub RI pada tahun 2017. Dalam rangka mendapatkan informasi dan data reviu laporan keuangan, penulis melakukan aktivitas magang di Inspektorat I Itjen Kemenhub RI. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaporan BRT Ditjen X pada tahun 2016 tidak sesuai dengan penerapan akuntansi persediaan berbasis akrual. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tahapan reviu laporan keuangan yang diterapkan oleh Itjen Kemenhub RI pada tahun 2017 telah sesuai dengan standar reviu laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan prosedur reviu akuntansi persediaan berupa BRT Ditjen X sangat terbatas.

---

ABSTRACT
This internship report aims to analyze the Bus Rapid Transit BRT rsquo s reporting in the Directorate General of X in 2016. The other purpose of this internship report are to analyze the stages of financial statement review and the procedures of inventory accounting review applied by the Inspectorate General of the Ministry of Transportation in 2017. To get information and data, the author conducted the internship activities in Inspectorate I of the Inspectorate General of the Ministry of Transportation. The analysis show that the BRT rsquo s reporting have not been complied with the accrual based inventory accounting. The analysis also show that the stages of financial statement review applied by the Inspectorate General of the Ministry of Transportation in 2017 are appropriate to the standard of financial statement review in state ministries and the procedures of inventory accounting review are limited.

Abstrak :
Reviu Kesinambungan Fiskal adalah produk terbaru BPK yang bertujuan untuk memberi saran kepada pemerintah tentang pengembangan strategi fiskal jangka panjang yang cermat. Namun, belum ada aturan yang melandasi seperti pedoman, petunjuk teknis, dan prosedur operasional untuk melakukan Reviu Kesinambungan Fiskal sejak pertama kali dilaksankan pada tahun 2020. Reviu ini telah dilakukan selama dua tahun tanpa legal formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Reviu Kesinambungan Fiskal dengan menggunakan konsep Business Process Management. Selanjutnya, kami menyajikan model Reviu Kesinambungan Fiskal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan penelusuran literatur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pencocokan pola BPM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk terlebih dahulu mengenalkan model dan memfasilitasi pelaksanaan Reviu Kesinambungan Fiskal agar efektif dan efisien. Penelitian ini mengkaji penerapan konsep BPM dalam proses bisnis Reviu Kesinambungan Fiskal. Konsep BPM dalam Reviu Kesinambungan Fiskal dilaksanakan sepenuhnya. Implementasi konsep yang diterapkan belum maksimal yaitu pada tahap desain dan menerapkan upaya perbaikan. Kajian ini memberikan implikasi teoritis untuk berkontribusi dalam penerapan konsep BPM di lembaga publik. ......The report on fiscal sustainability review is the newest product of BPK that is issued to advise the government for formulating long-term fiscal policies prudently. However, the implementation of fiscal sustainability review since 2020 does not have any guide, such as guidelines, technical instructions, or operational procedures. Without legal guides, the review has been running for two years. This study aims to analyze the process of BPK's review of fiscal sustainability using Business Process Management concept. Then present model of fiscal sustainability review. This study uses the qualitative method. Data used for this study was obtained from interviews and literatures review. Data analysis was carried out using pattern matching of BPM concept. This study aims to encourage the implementation of the fiscal sustainability review to run effectively and efficiently with present the model first. This study explores the application of the BPM principle in business process of fiscal sustainability review. The BPM concept in fiscal sustainability review have been implemented entirely. Implementation of concept has not maximally implemented in design process and continues improvement. This study give theoretical implication, to contribute in application of BPM concept in public institution.

Abstrak :
Laporan ini dituliskan untuk mengetahui permasalahan pada sistem informasi siklus pendapatan Perusahaan MPLS, serta kesesuaian prosedur yang dilakukan KAP PQRS dengan PQRS Global Audit Methodology ndash; Reviu Pengendalian Internal, serta Global Technology Audit Guide 8 GTAG 8 ndash; Auditing Application Control. Personil KAP PQRS menemukan empat belas permasalahan pada sistem informasi siklus pendapatan MPLS, yang berfokus pada application control. Penulis menemukan perbedaan antara prosedur yang dilakukan personil KAP PQRS dengan PQRS Global Audit Methodology. Perbedaan ini disebabkan karena PQRS Global Audit Methodology adalah pedoman untuk melakukan audit keuangan, sedangkan penugasan ini adalah penugasan jasa konsultasi tetapi pelaksanaannya mengacu pada pedoman tersebut. Penulis juga menemukan perbedaan urutan proses pada GTAG 8 dan pada penugasan ini. Perbedaan ini timbul karena penugasan ini diawali dengan analisa permasalahan, dan kemudian mengkaji risiko yang mungkin muncul dari permasalahan yang ditemukan. ......This report was written to identify problems with the information system used in revenue cycle of MPLS company, as well as the suitability of procedures conducted by the KAP PQRS with the PQRS Global Audit Methodology Guidance ndash Internal Control Review, and Global Technology Audit Guide 8 GTAG 8 Auditing Application Control. Personnel of KAP PQRS found fourteen problems in the information system used in MPLS's revenue cycle, which focuses on application control. The authors found the difference between the procedures performed by KAP PQRS personnel and PQRS Global Audit Methodology. This difference is happened because PQRS Global Audit Methodology is a guideline for conducting financial audits, while this assignment is the assignment of consulting services but the implementation refers to the guidelines. The authors also found differences in sequence of processes in GTAG 8 and on this assignment. This difference arises because this assignment begins with problem analysis, and then examines the risks that may arise from the problems found.

Abstrak :
ABSTRAK Laporan magang ini membahas prosedur pencarian liabilitas tidak tercatat (PLTT) pada reviu PT MANTRA oleh KAP YYZ. PT MANTRA merupakan perusahaan yang beroperasi di pertambangan emas, nikel, dan bauksit. Prosedur yang dilakukan mengikuti pedoman audit KAP YYZ yang telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku. Tujuan dari PLTT adalah memenuhi tujuan audit yaitu kelengkapan, akurasi, pemisahan batas waktu, hak dan kewajiban, dan valuasi yang dicapai melalui pengujian yang dilakukan oleh KAP YYZ.

---

ABSTRACT This internship report discusses search for unrecorded liabilities procedures (SURL) at PT MANTRA by KAP YYZ review. PT MANTRA is a company that operates on gold, nickel, and bauxite mining. The procedures use is refer to the KAP YYZ audit guide that in accordance with the theory and existing standards. The purpose of SURL is to fulfill the audit objectives, namely completeness, accuracy, cut-off, rights and obligations, and valuations achieved through testing conducted by KAP YYZ.