Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Masyarakat adat nusantara mengalami peminggiran dan penghancuran secara sistematis oleh intervensi pihak-pihak luar masyarakat adat. Pemaksaan nilai, penaklukan, kolonisasi dan eksploitasi oleh penguasa politik bersama pemilik modal yang memonopoli makna kebenaran secara sepihak masih berlangsung dan merupakan sumber penderitaan bagi masyarakat adat di seluruh Nusantara. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berbentuk aliansi yang merupakan persekutuan darn komunitas-komunitas Masyarakat Adat se nusantara. Pasal 7, butir 3, Anger ran Dasar AMAN menyebutkan mini organisasi adalah "mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan bernegara". Masalah internal organisasi AMAN yang terjadi pada Sekretariat Pelaksana AMAN antara lain berkaitan dengan inisiatif pada awal pembentukan organisasi datang bukan darn masyarakat adat itu sendiri, aspek keuangan dan pembiayaan kegiatan organisasi, komunikasi dan informasi internal organisasi, serta intervensi darn pihak luar organisasi. Tujuan penelitian mengungkapkan penanganan masalah internal organisasi pada Sekretariat Pelaksana AMAN serta mendeskripsikan perjuangan revitalisasi hakhak masyarakat adat nusantara. Penelitian menggunakan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah internal organisasi menjadi suatu hal yang mendesak untuk dicarikan jalan kelua rya secara bijaksana, terutama berkaitan dengan aspek keuangan dan pembiayaan kegiatan organisasi serta komunikasi dan informasi internal organisasi. Kedua hal tersebut merupakan 'darah' bagi berlangsungnya suatu organisasi seperti AMAN agar dapat mewujudkan visi dan misi organisasi. Undang-Undang Dasar 1945 mengakui eksistensi masyarakat adat serta hak kepemilikannya alas tanah ulayat. Namun dalam undang-undang sektoral yang menindaklanjuti konstitusi tersebut terjadi banyak penyimpangan, yang efektif menegasikan hak masyarakat adat terhadap tanah ulayatnya. Rekomendasi: diperlukan upaya internal menggali kemandirian keuangan berdasarkan potensi ekonomi anggota AMAN; program komunikasi organisasi menjangkau setiap anggota AMAN secara efektif; konsolidasi memperkuat kedudukan organisasi secara politis. Selain itu, perjuangan yang dilakukan AMAN memerlukan langkah-langkah politis memperoleh akses pads pihak eksekutif maupun pihak legislatif.

---

ABSTRACT
'Masyarakat adat nusantara' have been marginalized and destructed by systematic intervention from the outsider of masyarakat adat. Coersion of values, conquest, colonization and exploitation by rezim with capitalist that monopolized the truth meaning by one side still going on and become the source of sufferring to all masyarakat adat in nusantara. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) is alliance which union base on communities of Masyarakat Adat se nusantara. Article 7, point 3, AMAN's Statutes and Rules of Association stated about mission of organization which is, "take back the sovereignty of Masyarakat Adat Nusantara to maintain the economical, social, cultural and national life". AMAN's The internal organization problem of AMAN which happened in the Executive Secretary AMAN as follow: the initiative of AMAN formulation doesn't appears from the masyarakat adat themselves, financial aspect and organization activities expense, communication and internal information of organization, and intervension from the outsider. Research aims to show the handling of internal organization problem at the Executive Secretary AMAN and to describe revitalization struggling of masyarakat adat nusantara's rights. The research uses case study. Result of the research shows that the internal organization problems become urgent to be solved wisely, particulary concern with financial aspect and organization activities expenses. Besides, communication and internal information of organization. Both of them are 'the blood' in sustaining of an organization, like AMAN. Constitution of 1945 recognized existences of masyarakat hukum adat and their rights of hak ulayat. However, there are several deviancy on the sectoral law that effective to negation of masyarakat adat rights. Recommendation: it needs the internal effort in financial independent based on economic potential from the member of AMAN; organization communication program should reach members of AMAN effectively; enforcing consolidation for organization status politically. Moreover, AMAN's struggling needs political steps in achieving legislative and executive access.

Abstrak :
Tesis ini membahas peran dan fungsi Dewan Pendiidkan serta strategi revitalisasi yang perlu dilakukan oleh Dewan Pendidikan dalam peningktan mutu pendidikan di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dewan Pendidikan sebagai organisasi mandiri dalam menjalankan perannya sebagai pemberi pertimbangan/advisory, pendukung/supporting, pengontrol/controlling , mediator sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, namun ditemukan kesenjangan dengan apa yang dirasakan dan apa yang diharapkan oleh stakeholder sehingga perlu dilakukan revitalisasi agar lebih optimal. Revitalisasi (Gouillart Kelley) dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu pencapaian fokus pasar, penciptaan bisnis baru dan pemanfaatan teknologi. Proses revitalisasi sendiri memerlukan manajemen perubahan untuk mempertahankan proses perubahan. Dewan Pendidikan harus lebih proaktif serta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat dalam melakukan sosialisasi dan Pemerintah diharapkan untuk segera menerbitkan PP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan agar Dewan Pendidikan dapat lebih "powerfull" dan juga membantu dari sisi anggaran. ...... This thesis discuss Education Board?s role, function and revitalization strategy carried out by Education Board and upgrading of education quality in DKI Jakarta. This research uses qualitative method. The result of this research shows that Education Board as independent community in its role as advisory, supporting and monitoring institution has already been in line with The National Education Minister Decree Number 044/U/2002 on Education Council and School Committee but turn out there is a gap with the stakeholder felt and expectation of their role, therefore Education Board need to be revitalize in order to optimize their role. Using Gouillart Kelley three approaches, which are achieve market fokus, invent new business and changing the rules through information technology. The revitalization must refer to management of change principle. The Education Board must be more active in socializing their existence and the government expected to assist not only in funding but also in issuing immediately the Government Regulation of Management and Implementation of Education in oeder to give Education Board so that the Education Board become more powerful in doing their tasks.