Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) merupakan sebuah organisasi bare di Indonesia yang dapat dijadikan sarana untuk menjembatani berbagai kepentingan Pemerintah Kabupaten serta menjalin solidaritas dalam rangka memperkokoh kesatuan nasional. APKASI mempunyai pecan yang sangat penting dalam menentukan pelaksanaan Otonomi aerah, dan mampu mengakomodasikan serta memperjuangkan aspirasi dart seluruh Pemerintah Kabupaten yang inenjadi anggotanya. Selama kurang iebih 3 tahun APKASI secara tegas dan konsisten telah menyatakan sikapnya kepada Pemerintah Pusat dalam penundaan revisi UU Pemerintahan Daerah. Walaupun pada akhimya UU 2211999 direvisi oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2004, namun gaung dan perjuangan APKASI dalam penundaan revisi dinilai Iebih menonjol daripada Asosiasi Pemerintah Pemerintah Daerah Iainnya di Indonesia. Permasalahan penelitian ini difokuskan kepada bagaimanakah pola komunikasi interpersonal dalam pembuatan keputusan di APKASI yang dirumuskan dalam tiga permasalahan panting yaitu bagaimana APKASI melakukan komunikasi dengan anggotanya, bagaimana hubungan antar anggota di dalam proses pembuatan keputusan Asosiasi, dan bagaimana pengaruh tersebamya keanggotaan APKASI terhadap partisipasinya di dalam proses pembuatan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif agar dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang pola komunikasi interpersonal dalam pembuatan keputusan organisasi di APKASI, dan dukungan yang diberikan dalarn upaya penundaan revisi UU Pemerintahan Daerah_ Sedangkan texnik pengambilan data ditakukan dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan, pengumpulan data-data sekunder dan studi pustaka. Kesimpulan panting yang diperoleh dart basil penelitian ini antara lain adalah interaksi komunikasi seperti yang tercemnin dalam struktur organisasi APKASI tidaklah cukup untuk membangun komunikasi interpersonal, apabila tidak didukung dengan ketersediaan informasi yang kontinyu untuk seluruh anggota. Struktur komunikasi di APKASI menunjukan struktur jaringan komunikasi yang kurang tersentralisasi (struktur Y), dan struktur semua saluran yang memungkinkan setiap anggota bisa berkomunikasi dengan anggota lainnya terutama di tingkat KORWIL. Sifat anus informasi yang serentak dan berurutan dilakukan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan APKASI. KORWIL mempunyai peran yang besar untuk penyampaian informasi yang berurutan dan urnpan balik dalam pembuatan keputusan organisasi. Pola dasar arus informasi yang memungkinkan semua anggota dapat berkomunikasi satu sama lain tidak berjalan efektif karena perbedaan tingkat pemanfaatan teknologi dan jauhnya }etak antar anggota secara geografis. Komunikasi melalui surat-menyurat dan pengunaan teknologi komunikasi (seperti telepon, faksimili, e-mail) menjadi sarana interaksi komunikasi utama. Tiga bentuk jaringan komunikasi yaitu bentuk jaringan vertikal dua arah, horisontal (lateral), dan diagonal diiakukan oleh APKAS1. Bentuk jaringan diagonal terbukti menjadi jaringan komunikasi yang memberikan kontribusi besar dalam komunikasi interpersonal di APKASI dengan parlisipasi dan kerjasama dart para Pejabat dan Staff di jajaran Pemerintah Kabupaten dalam berbagai pertemuan dan kegiatan yang relevan. Masa pergantian jabatan di Pemerintah Daerah, permasalahan-permasalahan daerati, dan terhambatnya informasi dan lingkungan merupakan gangguan (noise) yang mempengaruhi besar kecilnya kesempatan dalam memberikan umpan balik. Komunikasi interpersonal di APKASI daiam penundaan revisi UU Pemerintahan Daerah mengidentifikasikan karakteristik panting adanya hubungan interpersonal yang berbeda-beda dalam hat keluasan dan kedalaman. Komunikasi interpersonal di APKASI dalam penundaan revisi UU Pemerintahan Daerah dipengaruhi adanya power yang melekat kepada Bupati, yang mempunyai posisi sebagai Dewan Pengurus Asosiasi dan mempunyai kemampuan yang besar untuk memberikan persuasi untuk mengontrol perilaku anggota Asosiasi. Pembuatan keputusan di APKASI merupakan proses dimana pars anggota berusaha mencapai konvergensi yang ditempuh melalui musyawarah danfatau pemungutan suara.

Abstrak :
Laporan magang ini akan menyajikan tentang bagaimana kebijakan akuntansi PT ABC INDONESIA terkait akun pendapatan mereka. Dalam laporan magang ini juga akan disajikan prosedur audit pendapatan pada PT ABC INDONESIA, serta akan dibandingkan dengan prosedur audit dalam teori. Adapun prosedur yang dilakukan KAP XYZ INDONESIA adalah sesuai dengan pedoman audit yang mereka miliki. Secara umum, semua prosedur yang dilakukan KAP XYZ INDONESIA telah sesuai dengan standar audit dalam teori. ......This apprentice report will provide an overview of the accounting policies of PT ABC INDONESIA regarding their income accounts. In this apprentice report will also be presented income audit procedures at PT ABC INDONESIA, and will be compared with the audit procedures in theory. The procedures performed KAP XYZ INDONESIA is in accordance with the audit guidelines they have. In general, all procedures performed by KAP XYZ INDONESIA are in accordance with the audit standards in theory.Kata Kunci:Audit procedure, revenue, PSAK 23 revision 2014

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat adakah perbedaan rata-rata serapan anggaran sebelum dan setelah revisi anggaran yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017. Pada tahun 2017, diketahui UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah melakukan 8 kali revisi anggaran. Pada akhir tahun 2017, diketahui rata-rata serapan anggaran sebelum revisi sebesar 86,27% dan rata-rata serapan anggaran setelah revisi sebesar 86,11%. Dengan menggunakan paired sample t test, hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi (2-tailed) paired samples test antara serapan anggaran sebelum revisi dan serapan anggaran setelah revisi sebesar 0,036 atau di bawah alpha 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata serapan sebelum revisi anggaran dan rata-rata serapan setelah revisi anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017. ABSTRACT
This research aims to see whether there are mean differences in budget absorption before and after the budget revision carried out by Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta in 2017. In 2017, it is known that Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta has made 8 budget revisions. At the end of 2017, the average budget absorption before revision was 86.27% and the average budget absorption after revision was 86.11%. By using paired sample t test, the test result shows a significance value (2-tailed) of paired samples test between budget absorption before revision and budget absorption after revision of 0.036 or below alpha 0.05. These result indicates that there is a mean difference between budget absorption before the budget revision and the budget absorption after the budget revision of Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta in 2017.

Abstrak :
ABSTRAK
The Dutch Penal Code entered into force on September 1, 1886. Since then many parts of the Dutch Penal Code have been discussed. This article does not intend to provide an integral systematic overview of the Dutch Penal Code and the many changes it has been subjected to, but examines (in the first part of this article) it generally, with the aim of showing various arguments for a more thorough review of the Dutch Penal Code. Recognizing the need for revision of the Penal Code, the question arises as to what is meant by a revision. More clarity on what is meant by revising a Penal Code is necessary to prevent failure therein as a result of terminological ambiguity or carelessness. In the second part of this article three manners in which a Penal Code may be revised are described. They are: modification, integral revision, and re-codification.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini bertujuan untuk memaparkan prosedur audit terhadap akun pendapatan PT MIM untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta menganalisis kesesuaian prosedur pengakuan pendapatan PT MIM dengan PSAK 23 Revisi 2014 . Pembahasan akan dilakukan melalui tahap perencanaan audit PT MIM, audit lapangan terhadap akun pendapatan PT MIM, penyelesaian audit, serta analisis terhadap prosedur audit yang dilaksanakan atas PT MIM. Berdasarkan prosedur audit yang dilakukan terhadap akun pendapatan PT MIM, dapat disimpulkan bahwa kebijakan akuntansi PT MIM telah sesuai dengan PSAK 23 Revisi 2014 , serta akun pendapatan PT MIM telah disajikan secara wajar.

---

ABSTRACT
his internship report describes the audit procedures of revenue account in PT MIM for the period ended December 31st 2017, and also the conformity of PT MIM rsquo;s revenue recognition with PSAK 23 Revision 2014 . The explanation will be started on the audit planning phase of PT MIM, fieldwork audit of PT MIM rsquo;s revenue, finalization audit, and analysis of the audit procedure towards PT MIM. Based on the audit procedure performed on revenue account of PT MIM, it can be concluded that the accounting policy of PT MIM has been in accordance with PSAK 23 Revision 2014 , and the audit result shows that revenue account of PT MIM has been fairly stated.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas evaluasi penerapan kebijakan akuntansi aset tetap pada PT B serta refleksi diri penulis selama melaksanakan program magang. PT B merupakan perusahaan pengembang properti dengan sebuah unit bisnis shopping mall. Mall PT B tersebut awalnya telah direncanakan untuk dibuka dan dioperasikan pada April 2020, namun harus ditunda hingga Februari 2021 dikarenakan situasi pandemi Covid-19. Gedung mall yang akan dioperasikan oleh PT B tersebut merupakan gedung milik induk perusahaan dimana PT B ditunjuk untuk mengembangkan dan mengelola mall tersebut atas perjanjian kerjasama. Secara umum, PT B telah menerapkan kebijakan akuntansi aset tetap sesuai dengan standar yang berlaku meskipun masih ada beberapa temuan terkait klasifikasi Construction in Progress yang belum direklasifikasikan ke dalam aset tetap. Dari hasil refleksi diri, penulis menyadari bahwa perlu meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara di depan umum, lebih disiplin dalam manajemen waktu serta memperluas ilmu pengetahuan terkait standar akuntansi. Dengan begitu penulis dapat menjadi pribadi yang lebih berkualitas di masa depan, terutama di dalam dunia kerja

---

This internship report discusses the evaluation of the implementation of fixed asset accounting policies at PT B as well as a discussion of the author’s self-reflection during the internship program. PT B is a property development company with a business unit of shopping mall. The mall, which is not currently operating, was originally planned to open in April 2020, but had to be postponed until February 2021 due to the Covid-19 pandemic situation. The building which will be operated by PT B is the building owned by the parent company where PT B is appointed by the parent company to develop and manage the mall under the cooperation agreement. In general, PT B has implemented the fixed asset accounting policies in accordance with applicable standards although there are still several findings related to the construction in progress that have not been reclassified to fixed assets. Based on the evaluation of self-reflection, the author realizes that it is necessary to boost the level of self-confidence in public speaking, be more dicisplined in time management and broaden the knowledge of accounting standards. Therefore the author will become a more qualified person in the future, especially in the working world

Abstrak :
ABSTRAK Di Indonesia, pihak yang berwenang untuk melakukan sertifikasi pengadaan secara elektronik adalah Otoritas Sertifikat Digital Pengadaan Secara Elektronik (OSD PSE) yang dikelola oleh unit kerja di Badan Sandi dan Siber Negara. OSD PSE memberikan jaminan layanan keamanan pada pengadaan secara elektronik di banyak sektor. Penelitian ini difokuskan pada identifikasi, analisis dan respon risiko layanan OSD PSE untuk mendapatkan enabler process dan Key risk indicator dengan mengkombinasikan metode Risk Scenario COBIT 5 dan NIST SP 800-30 Revision 1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 14 enabler proses yaitu APO07.01, APO07.03, APO07.06, DSS01.01, DSS01.04, DSS05.05, DSS06.02, DSS06.03, APO01.06, DSS01.01, DSS05.02, DSS05.06, DSS06.04, dan DSS06.05.  Kemudian diidentifikasi 22 key risk indicator yang berhubungan dengan  IT goal and 47 yang terpengaruh process goal. Dua komponen kontrol risiko tersebut yaitu enabler proses dan key risk indicator kemudian digunakan sebagai kontrol pada  pengembangan 7 disain mitigasi risiko OSD PSE. Akhirnya penelitian ini menghasilkan rancangan pengembangan disain mitigasi risiko terhadap: Penyalahgunaan hak akses, kesalahan proses verifikasi sertifikat elektronik, kegagalan proses instalasi dan konfigurasi sistem, penyadapan, private key compromise, perangkat tidak dapat diakses dan adanya bug pada sistem OSD PSE.

---

ABSTRACT

---

Secara Elektronik (OSD PSE), is provided by a unit at National Cyber and Crypto Agency. This is an in-demand service for many sectors that require secure electronic procurement. This study focused on the identification, analysis and risk response of OSD PSE services to obtain an enabler process and key risk indicator by combining the Risk Scenario Risk Scenario COBIT 5 method and NIST SP 800-30 Revision 1. Based on the results of the study obtained 14 enabler processes that were successfully identified, namely APO07.01, APO07.03, APO07.06, DSS01.01, DSS01.04, DSS05.05, DSS06.02, DSS06.03, APO01.06, DSS01.01, DSS05.02, DSS05.06, DSS06.04, dan DSS06.05.  Then 22 key risk indicator related to IT goal and 47 influenced by the process goal.  These two components of risk control are then used as controls in the development of 7 OSD PSE risk mitigation design. Finally, this research produced a draft of the development of risk mitigation designs for: Access rights from prior roles are abused, error in the electronic certificate verification process, failure of the installation and system configuration process, private key compromise, hardware components inaccessible, and immature software (bugs) on the OSD PSE system.

Abstrak :
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi proses supply chain PT Rajatani Agro Nusantara spesifik pada komoditas sayuran segar ke industri katering dengan menggunakan Supply Chain Operational Reference (SCOR) Revisi 11.0. Penelitian ini akan mengidentifikasi proses tersebut menggunakan SCOR Level 1, 2, dan 3, untuk mendapatkan akar permasalahan dalam proses rantai pasok perusahaan yang kemudian dianalisis penyebab dan mitigasinya. Data yang digunakan adalah data penjualan pada tahun 2017 – 2019, khususnya pada kegiatan supply chain yang terkait dengan industri catering. Sebagai bahan pendukung, dilakukan wawancara dengan pihak internal perusahaan untuk mengevaluasi faktor penyebab yang teridentifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat gap pada 3 metrik yang belum optimal. Order Fulfillment Cycle Time (OFCT) dengan gap 1 hari, Supply Chain Response Time (Source Leadtime) dengan gap 1 hari, dan Cash-to-cash cycle time (C2C) dengan gap 2-4 hari. Sedangkan POF telah melampaui target perusahaan sebesar 99,77%. Pada SCOR Level 3 diketahui bahwa akar permasalahan adalah keterlambatan pembayaran dari pembeli dan keterlambatan persiapan barang karena beberapa faktor yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak internal perusahaan. ......The main objective of this research is to evaluate PT Rajatani Agro Nusantara's supply chain process with the commodity of fresh vegetables to the catering industry by using Supply Chain Operational Reference (SCOR) Revision 11.0. This study will identify the process using SCOR Level 1, 2, and 3, to obtain the root of the problem in the company's supply chain process which is then analyzed for causes and mitigations. The data used is sales data in 2017 – 2019, specifically on supply chain activities related to the catering industry. As supporting material, interviews were conducted with the company's internal to evaluate the identified causal factors. The results of this study show that there is a gap in the 3 metrics that are not yet optimal. Order Fulfillment Cycle Time (OFCT) with a gap of 1 day, Supply Chain Response Time (Source Leadtime) with a gap of 1 day, and Cash-to-cash cycle time (C2C) with a gap of 2-4 days. Meanwhile, the POF has exceeded the company's target of 99.77%. It was identified in SCOR Level 3 that the root cause of the problem was the delay in payment from the buyer and the delay in the preparation of the goods due to several factors which are obtained through an interview with the internal company