Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasar putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 , sejumlah pasal berkenaan dengan fungsi pengawasan Komisi Yudisial

---

"

"Komisi III DPR RI tengah menuntaskan revisi UU MK . Pertimbangan pokok yang mendasari revisi ini karena ada kecurigaan yang makin berkembang di kalangan ahli hukum bahwa MK tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan persoalan ketatanegaraan Indonesia...."

"Makalah ini merupakan hasil analisis terhadap struktur Kamus Dwibahasa Lampung—Indonesia. Data yang dikaji sejumlah lema yang terdapat dalam Kamus Dwibahasa Lampung—Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif analitik dengan pendekatan objektif yang bertujuan memberikan gambaran tentang realitas pada objek yag diteliti. Data dianalisis berdasarkan kelompok data yang disesuaikan dengan tipe dan jenis kesalahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kamus Dwibahasa Lampung—Indonesia yang diterbitkan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung pada tahun 2009 masih perlu direvisi. Hal-hal yang harus harus ada, belum sesuai, atau perlu dihilangkan dalam kamus tersebut adalah pencantuman kelas kata, penghilangan lambang fonetik, penyeragaman sistem pendefinisian, dan penyeragaman penulisan lambang bunyi /kh/ dan /gh/ menjadi /r/. Selain itu, lema yang terdapat dalam kamus tersebut masih sangat terbatas jumlahnya. Berdasarkan hasil analisis tersebut disimpulkan bahwa Kamus Dwibahasa Lampung—Indonesia masih memerlukan revisi agar dapat lebih dirasakan manfaatnya"

"Laporan magang ini membahas audit laporan keuangan secara umum dan analisis mengenai audit atas aset tetap PT HIS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. PT HIS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri perhotelan. Berdasarkan audit atas aset tetap yang telah dilaksanakan, auditor menyimpulkan bahwa nilai aset tetap serta akumulasi penyusutan PT HIS telah disajikan dengan wajar sesuai dengan PSAK 16 Revisi 2015.

---

This internship report aimed to explain the general audit of financial statements and audit analysis of PT HIS rsquo s fixed assets for the year ended December 31, 2016. PT HIS is a company engaged in Hospitality Industry. Based on an audit of fixed assets that have been implemented, the auditor concludes that the value of fixed assets and accumulated depreciation reported of PT HIS have been fairly presented in accordance with PSAK 16 Revised 2015."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terhambatnya revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh DPR dalam Program Legislasi Nasional Prolegnas tahun 2010-2014. Penelitian ini membangun argumen bahwa substansi dalam UU Perkawinan tersebut bias gender dan bermuatan diskriminatif terhadap hak perempuan dalam ikatan perkawinan. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan What rsquo;s the Problem Represented to be WPR oleh Carol Lee Bacchi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggumpulkan data melalui wawancara dan tinjauan pustaka. Temuan dari penelitian ini, terdapat tiga faktor yang memengaruhi terhambatnya revisi UU Perkawinan dalam Prolegnas tahun 2010-2014. Pertama, faktor prosedural yaitu terhambat dalam tahap pembentukan kebijakan. Kedua, faktor konteks politik karena terdapat dua kekuatan kelompok yang memiliki pandangan bertentangan dalam menilai UU Perkawinan. Ketiga, faktor ideologis yaitu adanya pengaruh yang didominasi atas tafsir agama Islam dan budaya patriarki. Dari ketiga faktor tersebut menunjukkan bahwa gagalnya revisi UU Perkawinan oleh DPR RI periode 2009-2014 karena secara ideologis pemerintah memihak pada kepentingan yang menguntungkan mereka dalam hal ini hanya mengakomodasi dominasi patriarki sehingga mengorbankan kepentingan perempuan sebagai subjek dalam lembaga perkawinan.Kata kunci: UU Perkawinan, Analisis Kebijakan, Diskriminasi Perempuan, Prolegnas, dan DPR RI.

---

ABSTRACTThis study looks into a number of factors that contribute to hinder the process of revising Law Number 1 1974 on Marriage by the National Parliament Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI as it could no proceed further after it entered the National Legislation Program Prolegnas 2010 2014. This study argues that the substance of Marriage Law is gender bias with a number of discriminative clauses that deny womens rights in marriage. In order to analyze the problems, this study adopts Carol Lee Bacchi rsquo s theory and feminist approach that scrutinizes public policy making processes throught a central question What 39 s the Problem Represented to be or also knows as the WPR approach. Qualitative methodoly is applied in this study with in depth interview and literature study as data collection technique. This study identifies three factors that influence Marriage Law revision process. First, procedural factor that stall the revision process due the incomplete documents as required by the legislation procedure. Second, political settings within the Parliament as well as outside where two significant pressure groups having an opposite view in examining the Marriage Law revision proposal. Third, ideological factors that can be identified as predominantly persisting patriarchal values and literal interpretation of Islamic teachings that reject the content of Marriage Law revision proposal. Based on the three aforementioned factors, the failure of Marriage Law amendment by DPR RI during the period of 2009 2014 is due to the overall political leaning of the members of Parliament that seem to be ignorant of womens rights in marriages and the fear of compromising political supports from wider consitutents who by and large are against the idea of the Marriage Law amendment."

"Laporan magang ini memiliki tujuan untuk menganalisis metode pencatatan aset tetap dan komponen di dalamnya pada laporan keuangan suatu perusahaan di bidang peralatan kesehatan dan obat-obatan yaitu PT DEF. Penulis membandingakn pencatatan laporan keuangan terkait aset tetap perusahaan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku, yaitu PSAK 16 revisi 2015 . Selama pelaksanaan prosedur audit terhadap aset tetap, penulis menemukan bahwa terdapat perbedaan dalam metode perhitungan depresiasi atas aset tetap PT DEF dengan perhitungan depresiasi perusahaan pada umumnya. Secara keseluruhan, metode pencatatan mengenai aset tetap perusahaan dilaksanakan sesuai dengan PSAK 16 revisi 2015 , sedangkan untuk perbedaan metode perhitungan depresiasi tersebut merupakan SOP yang telah diimplementasikan diseluruh cabang PT DEF yang tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan PT DEF.

---

This internship report aims to analyse the accounting of fixed asset and any related component within fixed asset in financial report of PT DEF, a medical equipment and drugs company. Financial report related to fixed asset of the company was compared with the related accounting which is PSAK article 16 2015 revision. During the audit process, it was found that there was difference of computation method used by PT DEF on depreciation of fixed asset with the computation generally used by other company. But, overall, PT DEF properly has recorded and measured fixed assets in accordance of PSAK. Regarding the difference in depreciation calculation method, it has followed the Standard and Operating Procedure implemented by PT DEF consistently. Therefore, it will not affect the fairness of PT DEF rsquo;s financial report."

"This article does analyse under historical approaches regarding bankruptcy law revision in Indonesia. The author's scrutinizes two approaches concerning how the basic revision conducted and what are the government considerations to carry out the revision aim's. Many reasons elaborated here from the common that embark on the practical needs and to also under the fast IMF's pressure after the significant's case such as "Manulife" and wider affects at post monetary crisis in 1997. The common portrait was happened in many cases also considered is on many corporations case which solvent and have mach more assets than their debt's were got bancruptcy suit's."

"Skripsi ini membahas mengenai dampak dari penerapan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No 28 : Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian dan PSAK No 62 : Kontrak Asuransi sebagai akibat dari harmonisasi terhadap IFRS 4 pada Perusahaan Asuransi Kerugian. Beberapa isu akuntansi dan isu audit bermunculan seiring dengan adanya perubahan standar mengakibatkan dampak terhadap segi akuntansi dan audit. Akibatnya sebagian besar perusahaan asuransi kerugian harus dapat menyikapi dengan adanya standar baru tersebut, peningkatan biaya operasi, naik turunnya RBC perusahaan dan munculnya beberapa keraguan atas perlakuan akuntansi. Dari sisi audit, auditor juga harus menyikapi perubahan tersebut yang berpengaruh terhadap keberlanjutan industri asuransi di masa depan (going concern) akibat penurunan RBC perusahaan. Namun, perubahan standar ini tidak semata-mata merugikan perusahaan asuransi kerugian, tetapi menjadi salah satu langkah dalam mensukseskan tujuan dalam menyeragamkan perlakuan standar secara internasional.

---

This study discusses the impact of the implementation of Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) No. 28: Accounting for Insurance Contracts and PSAK No. 62: Contract Insurance as a result of the harmonization of IFRS 4 on Insurance Companies. Some of the accounting and auditing issues popping up in line with the standards resulted in changes to the terms of the impact of accounting and auditing. As a result, most insurance companies should be able to respond to the new standards, the increase in operating costs, rise and fall of RBC companies and the emergence of some doubts about the accounting treatment. Of the audit, the auditor must also address the changes that affect the sustainability of the insurance industry in the future (going concern) due to decreased RBC company. However, this standard changes not only detrimental to the insurance company, but to be one step in the success of the treatment goals in a uniform international standard."