Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query

Rebecca Fajar Elizabeth

Penggunaan pasal inkonstitusional dalam putusan perkara pidana di pengadilan negeri (studi kasus putusan no. 1114/PD.B/2006/JKT.PST)

" Dalam hukum pidana, setiap pihak yang menjalankan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) wajib memperhatikan asas legalitas. Terkait dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, maka hak kostitusional seluruh warga Indonesia dilindungi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika hak-hak konstitusional terlanggar, seorang warga negara dapat mengajukan permohonan judicial review suatu undang-undang atau pasal dalam undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi (MK). MK memang bertugas menjaga konstitusi Indonesia agar tidak menjadi alat kesewenang-wenangan penguasa. Salah satu hak yang dilindungi ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S22601

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Azura Zuhria

Asas Retroaktif dalam Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss = Retroactive Principle in Mutual Legal Assistance Treaty Between Republic of Indonesia and Swiss Confederation

" Kemajuan teknologi dan globalisasi mendorong perubahan di berbagai bidang, salah satunya di bidang perekonomian. Namun, perubahan tidak selalu membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang dari perubahan ini adalah timbul kejahatan lintas batas dan kejahatan terorganisir, seperti kejahatan pencucian uang. Sehingga, negara perlu membentuk suatu perjanjian bantuan hukum timbal balik antar negara untuk memberantas dan menanggulangi kejahatan yang terjadi yang disebut MLAT. MLAT mengatur berbagai bantuan hukum, salah satunya menyita, ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Neneng Indriani

Kekuatan Keputusan Majelis Pengawas Daerah pasca berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris: studi kasus berdasarkan asas retroaktif = The strength of the Supervisory Council Decision of the regional post applicability of Law Notary: case study based retroactive principle

" ABSTRAK Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2004, telah memuat norma hukum yang mengatur bahwa guna kepentingan peradilan penyidik, penuntut umum dan hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang dibentuk di setiap kota/kabupaten berwenang melakukan penegakan hukum pidana notaris berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 49/PUU-X/2012 yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Mei 2013, telah menyatakan ketentuan persetujuan Majelis Daerah ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45006

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Joko Sasmito

Konsep asas retroaktif dalam pidana : pemberlakuan asas retroaktif pada tindak pidana pelanggaran HAM di Indonesia

Malang: Setara Press, 2017

345 JOK k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian