Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Ketentuan perpajakan yang berlaku menyatakan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Bagi Dana Pensiun diatur kemudian bahwa apabila atas biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak nyata-nyata dapat diketahui/dipisahkan, maka untuk menghitung biaya atau penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dihitung sesuai kenyataan. Namun untuk biaya-biaya yang sulit untuk dipisahkan digunakan cara proporsional sesuai ratio penghasilan yang merupakan objek Pajak dengan total penghasilan yang diperoleh. Penelitian dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis : (1) Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak Dana Pensiun tentang ketentuan Pembebanan Biaya secara Proporsional. (2) Kejelasan ketentuan perpajakan (3) Besarnya pengaruh pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak Dana Pensiun terhadap perhitungan Penghasilan Kena Pajak. (4) Besarnya pengaruh pengetahuan dan pemahaman ketentuan Pembebanan Biaya secara Proporsional terhadap besaran Penghasilan Kena Pajak bagi Dana Pensiun. Responden penelitian ini berjumlah 34 Dana Pensiun yang diambil secara purposive sampling. Hipotesis diuji dengan menggunakan pendekatan statistik korelasi Pearson Product Moment dan Korelasi Parsial antara variabel-variabel penelitian. Dan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 79.4% responden telah melaksanakan sendiri perhitungan penghasilan kena pajak dengan cara pembebanan biayanya secara proporsional. Sekitar 76,3% responden menyatakan bahwa perhitungan pembebanan biaya secara proporsional yang dilaksanakan oleh responden dikoreksi oleh fiskus saat dilakukannya pemeriksaan. Sejumlah 53% responden setuju dan 9% sangat setuju bahwa faktor pajak dan faktor akuntansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap perhitungan penghasilan kena pajak. Dengan tingkat Korelasi Parsial sebesar 0.78 menggambarkan kuatnya huhungan antara pengetahuan dan pemahaman tentang Pembebanan Biaya secara proporsional terhadap perhitungan penghasilan kena pajak. Serta nilai determinasi ganda sebesar 60.8% menunjukkan besarnya pengaruh pengetahuan dan pemahaman ketentuan pembebanan biaya secara proporsional terhadap besaran penghasilan kena pajak . Beberapa saran dikemukakan dari hasil penelitian ini adalah : (1) Untuk mendorong tingkat kebenaran dan keakuratan data Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan wajib Pajak Dana Pensiun, perlu dikeluarkan ketentuan perpajakan yang lebih mengikat dan kuat kedudukan peraturan perpajakannya. (2) Pedoman perhitungan pembebanan biaya secara proporsional perlu dibuat secara lebih detail dan lebih tegas dengan contoh perhitungan yang lebih kongkret. (3) Pedoman pemisahan pencatatan penghasilan yang merupakan Penghasilan Kena Pajak dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak bagi wajib pajak Dana Pensiun, perlu dipertegas dengan detail dan contoh kongkret. (4) Pedoman pemisahan pencatatan penghasilan yang merupakan penghasilan objek pajak dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak bagi wajib pajak Dana Pensiun, serta pemisahan biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan tersebut masing-masing, perlu didukung dengan Standar Akuntansi Keuangan atau Peraturan tentang Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Abstrak :
Di era globalisasi saat ini, Indonesia menghadapi era pasar bebas termasuk di dalamnya sektor industri kesehatan. Jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit akan berubah seiring bergulirnya globalisasi. Faktor-faktor di dalam dan di luar rumah sakit yang turut berubah meliputi country, cost, costumer, competitor dan company. Peningkatan peran swasta dan adanya deregulasi kebijakan serta pengembangan investasi asing khususnya dalam bidang perumahsakitan serta kebijakan pasar bebas akan mendorong perubahan konsep pelayanan kesehatan dari fee for service menjadi konsep kapitasi dan asuransi kesehatan. Sistem ini menuntut pula kelengkapan tatanan dan aturan yang pasti dalam populasi yang tetap, meliputi kurun waktu satu tahun, yang dapat diperbaharui kembali sesuai kesepakatan. Sistem kapitasi menuntut kelengkapan adanya unit cost, tingkat utilisasi, yang cenderung stabil dan terakhir bermuara pada besaran nilai kapitasi serta premi yang disepakati di antara penyelenggara kesehatan, pemberi layanan kesehatan dan peserta. Penelitian mengenai analisa besaran premi bagi pensiunan pertamina beserta istri atau suami yang berobat di Rumah Sakit Pertamina Cirebon tahun 2003, dilakukan di lingkungan unit pelayanan kesehatan yang ada di RS Pertamina Klayan Cirebon selama kurun waktu 4 minggu. Ditemukan sebanyak 3541 populasi pensiunan Pertamina beserta istri dan suami yang berobat di Rumah Sakit Pertamina Klayan Cirebon tahun 2003, didapatkan dari penelusuran data-data sekunder yang bersumber dari TI, Medical Record dan Bagian Keuangan, dan diolah dengan analisis deskriptif. Dengan berdasarkan formulasi, akhirnya diperoleh besaran nilai premi total untuk layanan yang dipertanggungkan adalah sebesar Rp. 7.488.609.612,07,- untuk 3541 orang per tahunnya. Besaran nilai premi menjadi dasar kerja sama antara badan penyelenggara kesehatan dengan pemberi pelayanan kesehatan, sehingga dapat memberikan manfaat seperti kepastian, mutu layanan yang baik, sehingga diharapkan akan terjadi retensi dan loyalitas badan penyelenggara kesehatan atau peserta terhadap pemberi pelayanan kesehatan yaitu Rumah Sakit Pertamina Klayan Cirebon. Pelaksanaan sistem kapitasi membutuhkan kesiapan di segala bidang baik pemberi layanan kesehatan, badan penyelenggara kesehatan serta peserta itu sendiri, sehingga tidak akan menimbulkan saling kecurigaan. Dengan demikian sangat diperlukan adanya sosialisasi dan pendidikan keterampilan dalam bidang kapitasi untuk seluruh SDM yang terkait. Daftar Pustaka : 21 (1997 - 2003).

---

Analyse of Value at Premium to Retired Patient from Pertamina which Mediciness at Pertamina Klayan Hospital at District of Cirebon for the Year 2003Enclosure In globalization era in this time, Indonesia face free market era is including in it health industrial sector. Health service at hospital will change along him globalization. Factors in and is outdoors of Hospital which partake to change to cover country, cost, costumer, and competitor of company. Make-Up of role of private sector and existence of policy deregulations and also development of foreign investments especially in the field of Hospitalization and also policy of free market will push change of concept service of health of fee for service become concept of capitations and health insurance. With existence of customers orientation and effort upgrade health service and also the existence of competitor factor and expanding it service care ambulatory will make elementary change at health pattern of curative service form of rehabilitative to conservancy of health which have emphasis and promote of preventive. System of Capitations expected can upgrade health service, high efficiency storey; level and certainty constituted by big responsibility by eliminating moral factor of hazards_ This system claim also equipment of definitive order and role in population which remain to, cover range of time one year, which can turned over a new leaf according to agreement System of Capitations claim equipment of is existence of unit cost, mount utilization, what tend to stabilize and last have estuary at Value of assess Capitations and also premium agreed on among organizer of health, giver of health service and participant Premium analyses represent related/relevant responsibility to be able to give professional service. Pursuant to this situation to analyse premium value to retired patient of Pertamina along with husband or wife which medicines At Pertamina Klayan Hospital at District of Cirebon for the year 2003. analysis of Premium Value conducted to 3541 population retired of Pertamina along with husband and wife which medicines At Pertarnina Klayan Hospital at District of Cirebon for the year 2003 by tracing data of secondary steaming from TT, Medical Record and Monetary Shares, and processed with descriptive analysis. With pursuant to formulas, finally obtained by assess total value premium for service the underwritten equal to Rp. 7.488.609.612,07,- to 3541 people per its year. With existence of assess value premium becoming same activity base among organizer of health with giver of service of health, hence can give benefit like certainty, quality of good service, so that expected will happened and retention of loyalties of organizer of participant or health to giver of service of health that is Hospital of Pertamina Klayan Cirebon. Execution of Capitations system expects the readiness of all area to giver of health service, The organizer of health and also participant of itself, so that will not generate each other suspicion. Thereby very needed the existence of socialization and education of skill in the field of capitations to entire/all related/relevant Human Resources Development. Bibliography : 21 (1997 - 2003.

Abstrak :
Veterans are a tremendous source of untapped talent and come with a wealth of skills and experience beyond those of typical civilian employees. Field Tested gives readers the insight and tools they need to recruit and retain veterans, and to maximize their value in any organization.

Abstrak :
Pensiun merupakan dambaan memperoleh penghasilan setelah berakhir masa kerja seseorang. Pemberian pensiun kepada karyawan akan memberikan motivasi untuk lebih giat bekerja. Sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, Dana Pensiun Bank Indonesia agar mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara tepat. Dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan Program Pensiun, investasi kekayaan Dana Pensiun Bank Indonesia harus dikelola secara sehat untuk mencapai hasil yang optimum. Tujuan investasi adalah untuk memaksimumkan hasil pengembangan kekayaan Dana Pensiun dengan memperhatikan aspek keamanan, tingkat likuiditas, serta tingkat risiko dari setiap jenis investasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana kondisi portofolio investasi Dana Pensiun Bank Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif - analitis kuantitatif yaitu mendapatkan gambaran yang sistematis berdasarkan data yang ada dengan melakukan penelitian portofolio investasi. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori manajemen portofolio yaitu Mean's Variance Model oleh Markowitz. Dalam rancangan portofolio investasi, mencerminkan suatu keadaan dimana Dana Pensiun Bank Indonesia yang memiliki realisasi portofolio investasi dengan tingkat keuntungan yang diharapkan bernilai negatif terbesar dari seluruh komposisi portofolio yang ada serta mempunyai nilai standar deviasi bernilai positif terbesar. Hal ini berarti Dana Pensiun Bank Indonesia menanggung risiko terbesar dari komposisi portofolio investasi yang ditanamkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi portofolio investasi Dana Pensiun Bank Indonesia adalah tingkat suku bunga baik deposito berjangka maupun obligasi, pemilihan jenis saham yang memiliki indeks harga saham individu yang relatif meningkat, pemilihan reksadana yang memiliki nilai aktiva bersih yang relatif meningkat, kinerja dari perusahaan tempat penanaman investasi langsung, dan komposisi portofolio investasi yang tepat agar didapat hasil yang optimum. Sesuai daftar rancangan portofolio investasi dengan koefisiensi varian pada Dana Pensiun Bank Indonesia, dapat disimpulkan bahwa selain realisasi portofolio investasi Dana Pensiun Bank Indonesia belum optimum, berdasarkan nilai kovarian yang terkecil yaitu (2.524,951), maka jenis portofolio VI dengan komposisi investasi tersebut adalah merupakan komposisi portofolio investasi yang optimum.

Abstrak :
Perubahan yang sangat pesat terjadi akhir-akhir. ini, baik perubahan yang disebabkan oleh perkembangan kondisi sosial, politik, ekonomi, maupun perkembangan di bidang ilmu dan teknologi. Dampak yang terasa dengan adanya perubahan itu adalah semakin ketatnya persaingan dunia usaha atau dunia bisnis. Salah satu kunci keberhasilan dalam menghadapi persaingan tersebut adalah dukungan karyawan yang kompeten di bidangnya. Menciptakan karyawan yang kompeten dapat melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan pelatihan. Pelatihan yang berbasis kompetensi diyakini akan lebih mampu menciptakan karyawan yang kompten karena melaluli pelatihan ini kompetensi karyawan akan digali dan dikembangkan. Sebagai bagian dari dunia bisnis, perubahan yang terjadi di Indonesia turut berpengaruh terhadap PT. BS. Beroperasi sejak tahun 1972, PT. BS merupakan pelopor dalam dunia bisnis tepung terigu. Berawal sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penggilingan gandum, PT. BS melakukan reorganisasi setelah terjadi perubahan di bidang ekonomi, sosial, dan politik Indonesia pada tahun 1998. Perubahan tersebut diawali dengan pencanangan visi dan misi organisasi untuk menjadi global player di tahun 2012 dan terkait dengan pencapaian visi dan misi tersebut kompetensi karyawan menjadi hal yang sangat penting. Permasalahan yang tengah dihadapi oleh PT BS terkait dengan kegiatan pelatihan dan pengembangan karyawan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap data demografis karyawan, diketahui bahwa jumlah karyawan yang akan pensiun pada tahun 2008 mencapai 49 orang, mulai dari tingkat jabatan kepala seksi sebanyak 28 orang, tingkat assistant manager 17 orang, dan di tingkat manager sebanyak 4 orang. Dengan adanya sejumlah karyawan tingkat manajerial yang akan memasuki masa pensiun tersebut, maka mereka yang dipersiapkan sebagai pengganti ke-49 orang tersebut harus dilatih dan dikembangkan melalui Competency Based Training agar mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan model kompetensi PT. BS dan kemampuan kepemimpinan yang dibutuhkan. Pelatihan itu diberikan terutama bagi para kepala seksi di fungsi Manufacturing, yang oleh karena karakteristik tugasnya menghadapkan mereka dengan berbagai macam karakter, baik dari bawahan, rekan kerja, maupun atasan. Dengan adanya Competency Based Training ini diharapkan mereka dapat meningkatkan kinerjanya dalam mencapai visi dan misi perusahaan. PT. BS saat ini memiliki Training Ladder yang dilaksanakan untuk mengembangkan karyawan namun menurut evaluasi penulis panduan pelatihan itu belum mencukupi untuk dipakai sebagai pelatihan tingkat manajerial belum memadai, khususnya dalam menyiapkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan para kepala seksi dalam menduduki jabatan manajerial yang tinggi. Oleh karena itu penulis merekomendasikan beberapa langkah dalam merancang ulang Training Ladder yang ada dengan memasukkan 2 (dua) area kompetensi yaitu kompetensi manajerial dan kepemimpinan. Untuk melaksanakan pengembangan karyawan di tingkat kepala seksi metode pelatihan dan pengembangan yang direkomendasikan adalah self development, management development, dan management improvement.

Abstrak :
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagai suatu jabatan mempunyai arti bahwa terdapat batas waktu sehingga terdapat saat dimana Notaris tersebut tidak lagi menjabat sebagai notaris. Dalam UUJN Notaris dituntut untuk dapat bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris tersebut telah diserahkan kepada notaris lain sebagai notaris penyimpan protokol notaris. Perlindungan hukum terhadap Notaris telah dimuat dalam UUJN pasal 66 namun perlindungan hukum yang dimaksud tidak berlaku bagi notaris yang tidak lagi menjabat sebagai notaris, sehingga dalam hal ini masih terdapat kekosongan hukum yang kita lihat bahwa dalam pasal 65 UUJN menyatakan bahwa notaris masih bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya tersebut, disini juga terdapat kekosongan hukum yang mana batas waktu sampai kapan notaris itu bertanggung jawab. Dan mengkaji mengenai fungsi Ikatan Notaris Indonesia yang menjadi satu-satunya organisasi Notaris dalam memberikan perlindungan hukum kepada Notaris yang purna bakti tersebut. Maka dari itu penulis membuat penulisan terkait dengan permasalahan tersebut, dengan melakukan penelitian yuridis normatif untuk menjawab permasalahan mengenai mengapa notaris yang purna bakti masih tetap harus bertanggung jawab dan batas pertanggung jawabannya sampai dengan perlindungan hukum terhadap notaris purna bakti tersebut. Dengan itu penulis juga menambahkan tidak hanya dari sisi UUJN tetapi penulis juga mengkaji penelitian ini dengan teori tanggung jawab dan teori perlindungan hukum. Dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab Notaris berhubungan dengan teori tanggung jawab jabatan dan Notaris yang telah purna bakti masih mendapat perlindungan yang sesuai dengan pasal 65 dan pasal 66 UUJN dan juga dari organisasi yang Notaris itu sendiri

---

Notary is a public official who is authorized to make authentic deed that referred to Law of Notary. As an office (position) means that there is a time limit, there are times when the Notary no longer served as a notary. In Notary act, Notaries are required to be responsible for the deed that he made even though the notary protocol has been submitted to another notary as a public notary that keep the protocol. Legal protection of the Notary has been published in Notary Act Article 66, but the protection of the law that referred to does not apply to notaries who are no longer served as a notary, so that in this case there is still a legal blankness that we see that in the article 65 of Notary Act stated that the notary is responsible for the deed he made it, here too there is a legal blankness in which until when the notary was responsible. And assess the function of the Indonesian Notary Association is the sole organization Notary in providing legal protection to the Notary the full devotion. Thus the authors make the writing related to the problem, by conducting a normative juridical research to address issues about why the notary after-service still have to be responsible and accountable to the limit of legal protection against the notary full devotion. By the author also adds not only from the Notary Act but the authors in this study also examines the theory of liability and legal protection theory. In this research show that retired notary responsibility relates to the liability theory and notaries who have retired still receive protection in accordance with article 65 and article 66 UUJN and also from the Notary organization itself.