Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi yang pesat telah menimbulkan suatu revoIusi yangdampaknya bagi kehidupan umat manusia dapat disejajarkan dengan revolusi industri.Revolusi informasi menyebabkan perubahan lingkungan pasar sehingga struktur dan hirarkimenjadi berubah sama sekali. Perubahan lingkungan pasar ini menuntut terjadinya perubahanparadigma manajemen yang selanjutnya diikuti oleh tuntutan terhadap visi, misi, dan strategiyang perlu diadaptasikan pada struktur, kultur, dan sistem manajemen yang baru pula. Akibat teknologi informasi yang semakin canggih, konsumen menjadi semakin wellinformed dan demanding sehingga mengubah lingkungan usaha dari seller?s market menjadibuyer?s market dan menciptakan situasi persaingan yang semakin sengit. Kemajuan teknologiinformasi juga membawa arus globalisasi yang menghilangkan batas-batas antar negara. Dalam bidang perekonomian globalisasi diwujudkan dengan kesepakatan perdagangan bebas.baik antar negara di tingkat regional, seperti AFTA, NAFTA, maupun di tingkat dunia denganadanya kesepakatan putaran Uruguay, GATT, lahirnya WTO, serta APEC. yang indonesia aktif di dalamnya. Era perdagangan bebas yang disepakati akan diberlakukan secara efektif awal abad 21.menuntut seluruh negara yang terlibat di dalamnya, termasuk Indonesia harus menyiapkandiri untuk menghadapinya dengan jalan meningkatkan daya saingnya agar nantinya tidak sekedar menjadi penonton dari pasar yang diserbu produk dari segala penjuru. Dibarengi timbulnya opini yang mempertanyakan keberadaan dan peran BUMN, seria kenyataan kinerjayang kurang memuaskan, indonesia gencar melakukan revitalisasi BUMN-nya. Sebagai salahsatu antisipasi datangnya era perdagangan bebas. Kebijakan-kebijakan, antara lain berupa deregulasi, debirokratisasi, korporatisasi, dan privatisasi banyak dikenakan kepada BUMN.Bahkan terhadap BUMN yang merugi, pemerintah tidak segan-segan untuk melikuidasi ataupun menyerahkan kepemilikannya kepada pihak swasta. Perubahan Iingkungan usaha yang dipicu oleh kebijakan revitalisasi juga mulaimengimbas ke PERTAMINA BUMN yang memiliki historis bernuansa politis, diberi hakmonopoli untuk mengusahakan minyak, gas, serta panas bumi di Indonesia mulai memperlihatkan kecenderungan mengalami perubahan lingkungan usaha yang akan mengikis hak-hakmonopolinya. Menghadapi trend perubahan Iingkungan usaha yang demikian, PERTAMINAmulal berbenah melalui berbagai restrukturisasi, yang diawali dengan restrukturisasi organisasi secara bertahap. Menyukseskan restrukturisasi yang dilakukan oleh PERTAMINA, maka perusahaanini perlu mengawalinya dengan perombakan paradigma manajemennya yang diwujudkan olehpembentukan visi, misi, dan strategi dan di adaptasìkan dengan sruktur, kultur, dan sistemmanajemen, termasuk sistem pengendahan manajemennya yang kompatibel dengan lingkungan usaha yang akan dihadapi di masa mendatang. Restrukturisasi yang bersifat spasmodic harus dihindari agar PERTAMINA tidak menanggung biaya mahal sebagaimana dialamioleh umumnya perusahaan-perusahaan yang melakukan strukturisasi di dalam suasanakepanikan. Untuk itu, restrukturisasi haruslah bersifat evolusioner dengan hasil yang revolusioner. Dengan kiat-kiat itulah, PERTAMINA akan dapat memiliki competitive advantage ditingkat unit usaha, serta parenting advantage di tingkat korporat."

"ABSTRAKKrisis moneter yang melanda Indonesia yang dimulai pada pertengahan tahun 1997antara lain disebabkan lemahnya fundamental mikro ekonomi yang tercermin padakerapuhan (fragility) yang terdapat dalam sektor keuangan, khususnya pada sektorperbankan. Sebagian dari kerapuhan tersebut terkait dengan kondisi makro ekonomi yangkurang stabil terutama berupa gejolak nilai tukar rupiah dan tingginya suku bunga.Ketidakstabilan makro ekonomi dan respons kebijakan yang diambil pemerintahmenyebabkan bank sangat sulit untuk menilai secara akurat resiko kredit dan resikopasar. Sebagian besar lainnya terkait dengan kondisi perbankan nasional yang memilikikelemahan dan rentan terhadap gejolak ekonomi.Krisis moneter yang menyebabkan menurunnya kapasitas usaha dan finansial paradebitur bank, sehingga para debitur tersebut tidak sanggup membayar kewajibannya. Haltersebut semakin memperbesar potensi timbulnya kredit bermasalah (Non PerformingLoan) dan menurunnya pendapatan bunga yang akan diterima oleh bank yang akhirnyaakan bermuara pada menurunnya kualitas aktiva produktif(kredit) Guna meningkatkan kualitas kredit serta dalam rangka mempertahankan pangsa pasarkredit terutama debitur yang masih mempunyai prospek usaha yang baik maka bank -bank melakukan restrukturisasi terhadap Non Performing Loan (NPL).Secara umum NPL diartikan sebagai suatu kredit dimana sistem pembayaran yangdilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimum yang ditetapkansampai dengan kredit yang sulit untuk memperoleh pelunasan atau bahkan tidak dapatditagih. Apabila dikaitkan dengan kollektibiliti kredit, maka NPL adalah kredit dengankualitas kurang Iancar, diragukan dan macet.Upaya penyelamatan NPL dilakukan bilamana bank melihat ada kemungkinan untukmemperbaiki kondisi usaha dan keuangan debitur. Upaya penyelamatan tersebutditetapkan dalam suatu rencana dan strategi terpadu yang pelaksanaannya dilakukan olehsuati organisasi khusus yang terpisah dengan organisasi yang memberikan kredit.Dalam. upaya penyelamatan kredit ada beberapa alternatif yang lazim dipraktikkan diIingkungan perbankan yaitu melalui pendekatan 3R (Rescheduiing Reconditioning danRestructuring). Di tengah krisis perbankan pada saat ini, bank melakukan restrukturisasikredit untuk debitur yang memiliki prospek usaha tetapi diperkirakan akan mengalamikesulitan dalarn pembayaran pokok dan bunga kredit. Usaha restrukturisasi kredittersebut merupakan kombinasi 3R ditambah dengan fasilitas pengurangan tunggakanpokok dan tunggakan bunga kredit.Pada umumnya bank akan melakukan hapus buku terhadap NPL apabila jumlah NPLyang dimiliki sudah sangat besar dan mengganggu kelangsungan usahanya. Salah satupertimbangan untuk melakukan hapus buku terhadap NPL adalah karena kredit tersebutsudah dinyatakan macet dan tidak ada harapan lagi untuk menagihnya secara normal.Berdasarkan diagnosis penyebab NPL di Bank X, terdapat 3 (tiga) faktor penyebabnya,yaitu dari luar pihak bank dan debitur; dan pihak debitur dan dari pihak bank. Faktor dariluar pihak bank dan debitur adalah faktor-faktor di luar kendali bank dan debitur antaralain situasi perekonomian dan politik negara. Faktor dan debitur antara lain adanyadebitur yang mempunyai itikad tidak baik, debitur yang nakal dan kekurang pahamandebitur dalam menjalankan usaha dan rnenggunakan fasilitas kreditnya. Faktor dari internbank antara lain adanya petugas bank yang mempunyai itikad kurang baik,kekurangpahaman petugas bank dalam menganalisa kredit debitur dan administrasi sertasistem informasi kredit yang lemah.Untuk dapat mengelola NPL secara efektif diperlukan dukungan sistem kiasifikasi NPLberdasafkan inti permasalahannya secara konsisten, konsekuen dan transparan sehinggadapat menunjang penyusunan action plan yang tepat dan akurat secara kasus per kasusuntuk setiap debitur NPL.Dalam rangka meningkatkan fungsi pengelolaan NPL dan menunjang programpengelolaan kredit serta untuk memenuhi ketentuan BI mengenai pelaksanaanrestrukturisasi kredit, maka Bank X membentuk satuan kerja khusus yang dalampenulisan ini disebut Tim Khusus NPL (TKN).Tolak ukur untuk melihat keberhasilan program restrukturisasi NPL Bank X adalahberdasarkan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasì. Berdasarkan laporankollektibiliti kredit Bank X diketahui bahwa penurunan NPL mayoritas disebabkanadanya hapus buku kredìt macet yang dilaksanakan pada bulan Juni 1999, yaitu padaawal pelaksanaan program restrukturisasi NPL. Penurunan NPL sebagai hasil kinerjaprogram restrukturisasi baru terjadi pada bulan Mei 2000. Bank tidak dapat melakukanhapus buku terhadap keseiuruhan kredit macet yang dimiliki karena ada beberapakendala antara lain keterbatasan jumLah PPAP dan kesulitan menghapusbukukan kreditmacet debitur terkait karena bernuansa politis. Walaupun telah dilakukan hapus buku,namun hapus buku tersebut masih meningggalkan sisa pekerjaan yang cukup berat bagiPerusahaan karena jumlah NPL yang tersisa masih cukup besar."

"Tesis ini membahas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai metode penjadwalan kembali pembayaran utang perusahaan dengan mendasarkan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta penerapannya dalam praktik, dan membahas mengenai bentuk pengaturan restrukturisasi utang di Amerika Serikat dan Singapura sebagai perbandingan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam mengajukan permohonan PKPU harus diperhatikan mengenai pembuktian adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta perlu adanya aturan pembatasan jumlah utang maksimal dan ketentuan jangka waktu maksimal dalam menjadwalkan kembali pembayaran utang.

---

The focus of this study is discussing about Suspension of Payment (PKPU) as a method to debt rescheduling payment of the company and its implementation in practice according to Law No. 37 of 2004 regarding Bankruptcy And Suspension of Payment, and, as comparison, this study is discuss how debt restructurization in United States Of America and Singapore are regulated. This research is juridical normative which mean the data is according to the applicable law. The researcher suggest that a simple evidentiary regarding a due and collectible debt must be aware while submission of PKPU petition, and a regulation regarding maximum debt limitation and maximum term of debt repayment are necessary needs."