Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
"The Role of Business in the Responsibility to Protect closes the gap between research on the Responsibility to Protect and the private sector, as previous research has focused only on state responsibilities and state actors. This book examines in detail the developing research on the significant role that private sector actors can play in promoting peace and stability. Contributors to this volume explore the key arguments for where, why, and how private sector actors can contribute to the prevention and cessation of mass atrocity crimes; and how this can inform and extend the UN policy discussion around Responsibility to Protect. The contributors include lead voices in the Responsibility to Protect discourse as well as central voices in business and peace literature"--

Abstrak :
ABSTRAK
Berkembangnya hukum internasional telah merubah prinsip kedaulatan, ia tidak dapat dijadikan alasan bagi suatu pemerintah negara untuk tidak memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada penduduknya. Doktrin intervensi humaniter yang ada, masih menimbulkan keresahan di kalangan komunitas masyarakat internasional. Berangkat dari hal tersebut timbulah gagasan doktrin Responsibiliy to Protect R2P untuk memberikan justifikasi baru terhadap intervensi kepada suatu negara yang telah nyata gagal untuk melindungi penduduknya dari 4 empat kejahatan, yakni: genosida, war crimes, crimes against humanity, dan ethnic cleansing. Penelitian ini lantas menganilis mengenai tindakan kejahatan berat yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar serta kemungkinan ASEAN untuk menerapkan doktrin R2P tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dimungkinkannya ASEAN untuk menerapkan R2P kepada pemerintah Myanmar, sebab pemerintah Myanmar telah terbukti melakukan dan memenuhi unsur ndash; unsur dari tindakan kejahatan berat genosida dan crimes against humanity yang diatur pada hukum internasional yang merupakan syarat ndash; syarat untuk diadakannya R2P. Pemerintah Myanmar juga dinilai tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi dan menjadi pelaku kejahatan itu sendiri, maka tanggung jawab tersebut dapat berpindah kepada komunitas internasional dalam hal ini ialah ASEAN.ABSTRACT
As the international law develops, sovereignty now cannot be deemed as granting impunity for the government to not protect their citizen s human rights. Humanitarian intervention doctrine is still lacks of support from the international community. Departing from that, the Responsibiliy to Protect R2P comes to serve a new justification for a State who is failed to protect its citizen from 4 four violations, such as genocide, war crimes, crimes against humanity, and ethnic cleansing. This study thus seeks to analyse gross violation that happen to ethnic Rohingya in Myanmar along with possibility of implementing R2P by ASEAN. The method used in this study is normative method study. This study then found the possibility of ASEAN to implement R2P for Myanmar s government, due to its action and fulfilment of the elements of gross violation genocide and crimes against humanity that stipulated in international law as the requirements of R2P implementation. Myanmar s government might be judged for has no capability to comply its responsibility to protect and becomes the perpetrator itself. Subsequently, the responsibility may devolve to international community especially ASEAN for this case.

Abstrak :
Skripsi ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan posisi 15 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap norma “Responsibility to Protect” dari ‘tidak setuju’ (Majelis Umum 2005) menjadi ‘setuju’ (Majelis Umum 2009). Untuk melakukan hal tersebut, penulis menginvestigasi berbagai fenomena politik, ekonomi, maupun sosial yang terjadi sepanjang 2005-2009 pada level domestik maupun internasional yang terkait dengan ke-15 negara ini, serta menganalisis pola-pola yang muncul dari temuan tersebut. Pada akhirnya, skripsi ini menawarkan ‘Model Bola Menggelinding’ sebagai kerangka analisis yang dapat menjelaskan proses shifting atau pergeseran posisi aktor negara terhadap suatu norma yang diperkenalkan. Model ini berdasar pada asumsi bahwa tidak ada norma yang sama sekali baru; setiap norma dalam Hubungan Internasional merupakan hasil evolusi atau revolusi dari norma sebelumnya. ......This research aims to analyze the factors affecting the position shift in the United Nations General Assembly speeches of 15 state actors relative to Responsibility to Protect from ‘no’ in 2005 to ‘yes’ in 2009. In order to do so, this research tracks and investigates the various political, economical, as well as social phenomena that took place within, between, and amongst those countries throughout the time frame of 2005-2009. Departing from those findings, patterns and orders are identified in order to provide a preliminary analysis to explain the position shift. Finally, it proposes the ‘Rolling Ball Model’ as an analysis framework to explain state actors’ position shift toward an introduced norm. It relies on the assumption that each international norm emerges from either an evolution or revolution process from previously existing norms or collective values, in addition to understanding that the behavior of state actors relative to norms is dynamic from a time period to another.

Abstrak :
Penelitian ini membahas bagaimana peran FFM (Fact Finding Mission) UNHRC dalam upaya menerapkan Responsibility to Protect. Badan investigasi tersebut dibentuk oleh PBB melalui Dewan Hak Asasi Manusia untuk melihat fakta – fakta yang terjadi terkait dengan krisis kemanusiaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang telah berlangsung lama terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine. Upaya Dewan Hak Asasi Manusia merupakan upaya pencegahan langsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah Live-Case Study, yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang masing berlangsung atau belum selesai atau belum berakhir. Hasil dari penelitian adalah adanya bentuk pelanggaran hukum dalam lingkup hukum intenasional yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya, sehingga perlu diambil tindakan untuk mengadili pelanggaran hukum yang terjadi dan perlu dilakukan investigasi lebih lanjut oleh badan investigasi yang dibentuk PBB dengan metode yang tepat untuk memperbaiki krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Rohingya. ......This Research explains the role of the UNHRC’s FFM (Fact Finding Mission) in the effort to implement the Responsibility to Protect.The investigative body was formed by the United Nations through the Human Rights Council to look at the facts related to the long running humanitarian crisis and human rights against the Rohingya ethnicities in Rakhine State.This research uses a normative legal research method with approach used is Live-Case Study, which is a case study approach to legal events that ae ongoing or have not been completed or have not ended. Theresult of the research is that there are forms of legal violations within the scope of international law committed by the Myanmar government against the Rohingya ethnicity, so that action needs to be taken to prosecute the violations of the law that have occurred and further investigations need to be carried out by an investigative agency established by the United Nations with the right method to solve the humanitarian crisis and human rights against the Rohingya ethinicity.

Abstrak :
ABSTRAK
Seiring dengan berkembangnya hukum internasional, prinsip kedaulatan kini tidak lagi dipandang dapat memberikan impunitas kepada pemerintah negara untuk tidak memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia penduduknya. Doktrin intervensi humaniter kemudian hadir namun masih banyak meresahkan komunitas internasional sebab hal tersebut dirasa melanggar hukum internasional. Berangkat dari gagasan tersebutlah doktrin responsibility to protect R2P hadir untuk memberikan justifikasi baru bagi komunitas internasional melalui Dewan Keamanan untuk melakukan intervensi kepada suatu negara yang telah nyata gagal melindungi penduduknya dari empat kejahatan, yakni genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Doktrin ini dengan intervensi militernya pada praktiknya telah diterapkan di Libya dan Pantai Gading, namun pada kenyataannya keberhasilan penerapan doktrin R2P tersebut belum kembali terulang pada kasus Suriah. Penelitian ini lantas mencoba untuk menganalisis kemungkinan penerapan doktrin R2P di Suriah berdasarkan kriteria penerapan doktrin R2P pada kasus-kasus terdahulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan data sekunder. Adapun penelitian ini kemudian menemukan bahwa kemungkinan penerapan doktrin R2P dengan intervensi militernya pada kasus perang sipil Suriah adalah sangat kecil oleh karena adanya faktor-faktor di luar kriteria doktrin R2P yang ternyata menjadi faktor penentu penerapan doktrin R2P. Pada akhirnya, penelitian ini menyarankan bahwa terlepas dari sulitnya penerapan doktrin R2P oleh Dewan Keamanan pada kasus Suriah dan juga kasus-kasus serupa lainnya di masa yang akan datang, hendaknya negara-negara tidak lantas mengambil tindakan sepihak untuk melaksanakan intervensi militer kepada negara lain namun tetap berpegang teguh untuk selalu mencoba menerapkan doktrin R2P dengan lebih baik lagi.

---

ABSTRACT
As the international law develops, sovereignty now cannot be deemed as granting impunity for the government to not protect their citizens rsquo human rights. Humanitarian intervention doctrine then came but still lacks of support from the international community as it is deemed as a violation of international law. Departing from that, the responsibility to protect R2P doctrine came to serve as the new justification for international community through the United Nations Security Council to intervene in countries who manifestly fail to protect their citizens from four specific crimes, namely genocide, ethnic cleansing and crimes against humanity. In practice, R2P doctrine with its military intervention had been implemented in Libya and C te d rsquo Ivoire, but the aforementioned success is still far from being implemented in Syria. This study thus seeks to analyze the possibility of implementing R2P in Syria based on the criteria used in the previous cases. The method used in this study is juridical normative by using secondary data. This study then found that the possibility to implement R2P with its military intervention in Syria is very little for there are other factors that do not fall to the doctrine rsquo s criteria but are determining factors to its implementation. At the end, this study advises that despite the difficulty to implement R2P through the Security Council in Syria, individual countries shall refrain from taking unilateral military intervention to deal with the case at hand and shall rather always try to strengthen the doctrine rsquo s implementation for the better.

Abstrak :
This paper aims to analyse the concept of the "responsibility to prptect (R2P)" which was advanced in response to the request of a robust international legal order dealing with a failing or failed state....

Abstrak :
Tulisan ini akan mencoba memahami bagaimana istilah human security dipahami dalam konteks studi keamanan internasional dari 3 sudut pandang: human security sebagai Hak Asasi Manusia, human security sebagai freedom from fear, dan human security sebagai freedom from want. Human security sebagai Hak Asasi Manusia menekankan pada pentingnya diseminasi norma HAM yang diwujudkan dalam bentuk agenda human security serta peran berbagai aktor dalam upaya diseminasi norma tersebut. Human security sebagai freedom from fear menekankan perlindungan terhadap manusia dari situasi konflik serta justifikasi terhadap intervensi kemanusiaan. Sedangkan human security sebagai freedom from want menekankan perlindungan terhadap martabat dan pemberdayaan manusia melalui program pembangunan. Analisis juga meliputi bagaimana kontribusi human security bagi studi keamanan serta penjajaran perbedaan kedua konsep tersebut. Tulisan ini berargumen bahwa human security memperkaya khasanah kajian keamanan internasional dengan memperluas agenda keamanan dan pengadopsian agenda normatif. Selain itu, tulisan ini menyimpulkan bahwa meskipun diklaim sebagai perusak koherensi intelektual kajian keamanan, konsep human security tetap relevan dalam studi keamanan internasional karena konsep tersebut berorientasi pada pembuatan kebijakan. Pada praktiknya, konsep human security digunakan sebagai jargon dalam mempromosikan agenda keamanan dan pembangunan oleh institusi internasional seperti PBB serta negara middle power seperti Kanada dan Jepang. ......This paper aims to seek how human security is understood from 3 standpoints human security as human rights, human security as freedom from fear, and human security as freedom from want. Human security as human rights emphasizes dissemination of human rights norms manifested in the form of human security agenda and the role of various actors in the dissemination of the norms. Human Security as freedom from fear emphasizes protection of the people in conflict situations and justification towards humanitarian intervention agenda. Meanwhile, human security as freedom from want emphasizes the protection of human dignity and human empowerment through development program. It also highlights the contribution of human security to security studies as well as juxtaposition of the two concepts. This paper argues that human security has enriched the repertoire of security studies by expanding the scope of security and adopting normative agenda. This paper concludes that although human security is claimed to be damaging to intellectual coherence of security studies, the concept itself remains relevant in international security studies due to its policy orientedness. In practice, human security is used as a jargon in promoting security and development agenda by international insitutions such as the United Nations as well as middle power countries such as Canada and Japan.

Abstrak :
The concept of responsibility has emerged as central to the study of international politics. This book explores the integral role of responsibility within the context of global crises such as the responsibility to address climate change, manage financial crises, and intervene with political conflicts. Vetterlein and Hansen-Magnusson address responsibility as a conceptual tool in its own right, existing at the intersection of accountability and legitimacy and spanning across governance sectors of the environment, business, and security. This practice-based approach to the study of responsibility maps similarities and difference across policy fields and reveals the diverse moral actors responsible for negotiating responsibility. The emergence of responsibility further implicates underlying moral values and policy-making within the context of global politics. The Rise of Responsibility in World Politics addresses not only individual agency, but also how questions of community play a role in broader negotiations around the meaning of responsibility.