Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, telah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris beserta Perubahannya. Dalam praktik perbankan, ada kebutuhan di mana bank meminta Notaris menerbitkan cover note dan menjadikan cover note sebagai syarat pencairan kredit. Penerbitan cover note yang tidak sesuai fakta dapat menimbulkan permasalahan hukum, seperti halnya yang terjadi pada kasus yang diangkat pada penelitian ini yaitu Notaris SH yang mengeluarkan kembali cover note dengan objek yang sama untuk kepentingan kreditur yang berbeda. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu kedudukan hukum dari cover note yang menjadi syarat pencairan kredit yang diajukan oleh debitur kepada bank serta tanggung jawab Notaris yang mengeluarkan dua cover note untuk kreditur berbeda dengan objek yang sama berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/PDT/2019/PT MKS. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian preskriptif dan menggunakan jenis data sekunder yang didukung oleh data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum cover note bagi Notaris hanya merupakan surat keterangan yang berisi hal yang telah, sedang, dan akan dilakukan Notaris sehubungan dengan akad kredit, sedangkan bagi bank cover note memiliki kedudukan yang cukup penting terkait proses pencairan kredit, yaitu sebagai salah satu syarat dokumen yang harus dilengkapi dalam akad kredit. Berdasarkan kasus yang telah diangkat, maka Notaris dibebankan tanggung jawab perdata karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengeluarkan dua cover note untuk kepentingan dua kreditur yang berbeda dengan objek yang sama, sehingga Notaris wajib membayar ganti kerugian. ......A notary is a general official with the authority to assist and serve the public when they need authentic written evidence. The authority possessed by the notary has been determined in the Notary Position Law and its Amendments. In banking practice, there is a situation where the bank asks a notary to issue a cover note and makes the cover note a condition for credit disbursement. The issuance of cover notes that do not match the facts can cause legal problems, as happened in the case raised in this study, namely Notary SH, who reissued cover notes with the same object for the benefit of different creditors. The formulation of the problem in this study is the legal position of the cover note, which is a condition for disbursement of credit submitted by the debtor to the bank, and the responsibility of the notary who issues two cover notes for different creditors with the same object based on the Decision of the Makassar High Court Number 181/ PDT/2019/PT MKS. This research uses normative-juridical methods with a prescriptive research typology and uses secondary data types supported by primary data. The results showed that the legal position of the cover note for a notary is only a certificate containing things that have been, are, and will be carried out by a notary in connection with a credit contract, while for a bank cover note has a fairly important position related to the credit disbursement process, namely as one of the document requirements that must be completed in the credit contract. Based on the case that has been raised, the notary is charged with civil liability for having committed an unlawful act by issuing two cover note for the benefit of two different creditors with the same object, so the Notary shall to pay compensation.

Abstrak :
Pasar Modal sangat berperan bagi pembangunan ekonomi yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan akan cara berinvestasi yang efektif maka bentuk Efek yang semula berbentuk fisik saham berubah tanpa saham. Dengan adanya perubahan bentuk tersebut menimbulkan perubahan pada tanggung jawab notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. Dalam penelitian ini akan dianalisa dan dibahas tanggung jawab notaris pasar modal sebagai profesi penunjang pasar modal terhadap saham dalam penitipan kolektif dan bagaimanakah cara notaris pasar modal mengantisipasi perubahan bentuk saham kaitannya dengan peralihan hak atas saham pasca scriptless trading dan apakah system ini hak para pemegang gadai telah terlindungi bila emiten mengalami pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan bersifat yuridis normatif dengan cara mempelajari berbagai leteratur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian dituangkan dalam simpulan berbentuk evaluatif analistis dengan harapan dapat menjadi rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja notaris pasar modal dalam melakukan jabatannya sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ternyata tanggung jawab notaris pasar modal tidak banyak berubah yaitu tetap membuat akta-akta yang berkaitan dengan pasar modal, yang berubah hanya prosedurnya raja dimana peralihan hak alas saham di luar bursa tidak perlu memperlihatkan saham secara fisik tetapi cukup dengan melampirkan konfirmasi tertulis tentang kepemilikan saham berupa catatan rekening saham dan juga dalam gadai saham apabila tidak disyaratkan untuk menyerahkan saham sebagai jaminan hutang maka penerima gadai berdasarkan akta perjanjian gadai yang dibuat oleh notaris cukup meminta kepada bank custodian dam KSEI untuk memblokir rekening saham yang dijadikan jaminan, Notaris pasar modal harus mengetahui system perdagangan saham tanpa warkat khusunya yang berkaitan dengan peralihan hak alas saham dan gadai saham,. Bagi pemegang hak gadai dengan diberlakukannya system ini hak-haknya lebih terlindungi apabila emiten mengalami pailit. Dengan perubahan system ini penulis membuat kesimpulan penerapan scriptless trading di pasar modal Indonesia membawa peningkatan kinerja notaris pasar modal selaku salah satu profesi penunjang pasar modal. ......The stock exchange has an enormous role in the economic development, that is, as one of the financing resources for the business realm and at the same time as the medium of investment for the public. Along with the advance of time and the growing need to invest effectively, there is a switch on the form of stock, currently without using the stock, replacing the previous condition in which it has phisical form. The switch also brings about change in the responsibility of a notary, as a profession supporting the stock exchange. This research will scrutinize and analyse the responsibility of a stock exchange notary tgowards the collectively storaged stock, and identify the way a stock exchange notary anticipate the switching form of the stock, regarding the ownership transfer of the stock post the scriptless trading and to find out whether under this system the holders of the guarantee have already been protected and secured in case the emittent falls on bankruptcy. The method applied is the juridical normative library research, conducted by scrutinizing thoroughly the literatures and law regulation relevant to this matter. The result takes form in an evaluative analytical conclusion, expected to be a recommendation to improve the effectiveness and performance of the stock exchange notary in carrying his duty as one of the profession supporting the stock exchange. The research shows that there is no significant change in the matter of responsibility. The only change happens to the procedure, on which the transfer of share ownership is no more necessary to be conducted physically, but instead it is sufficient to only hand over a written confirmation consisting of share account and also share guarantee in case there is no requirement to submit the share as a credit guarantee, thus the guarantee receiver, act in accordance with the guarantee agreement made before, just has to request to the custodian bank as well as KSEI to blockade the share account being guaranteed, and in this case, the notary of stock exchange is supposed to understand the system of stock exchange without physical evidence, particularly concemig the transfer of ownership of the share and share guarantee. Under this system, the holder of the guarantee is more protected and secured in case the emittent falls into the bankruptcy. Thus, the writer draws a conclusion that the implementation of the scriptless trading in the Indonesia Stock Exchange has brought an improvement of the notary's performance.

Abstrak :
ABSTRAK
Surat keterangan waris merupakan alas hak dalam proses peralihan harta peninggalan. Di Indonesia belum ada aturan hukum yang menjelaskan mengenai bentuk serta substansi yang harus tercantum di dalam pembuatan surat keterangan waris. Notaris sebagai salah satu pihak yang berwenang dalam pembuatan surat keterangan waris hanya pada golongan penduduk keturunan Tionghoa. Permasalahan tesis ini adalah dasar hukum dan kewenangan Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris dan tanggung jawab Notaris terhadap surat keterangan waris yang di dasarkan pada keterangan hukum yang tidak benar palsu studi kasus putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 178/PID/2017/PT.DKI .Dalam hal ini prinsip kehati-hatian dalam jabatan menjadi dasar yang harus dilaksanakan oleh Notaris. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Permasalahan kasus ini adalah akibat dari kelalaian Notaris SSA dalam membuat Surat Keterangan Waris yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pembuatan surat keterangan waris sebaiknya dilaksanakan dalam 4 empat tahapan yakni permohonan, pemeriksaan surat wasiat, Akta pernyataan dan terakhir pembuatan surat keterangan waris.Kata Kunci : Keterangan Palsu, Tanggung Jawab Notaris, Surat Keterangan Waris.

---

ABSTRACT
Certificate of Inheritance is the legal basis in the process of an inheritance succession. Indonesian law has yet to provide regulations in regards to the form and substance neccessary in the enactment of Certificate of Inheritance. Notary, as one of the authorities in the enactment of Certificate of Inheritance, is only for Chinese Descendant. The issue in this thesis concerns the legal basis and authority of a Notary in the making of such certificate based on false statements Case study of DKI Jakarta High Court Verdict Number 178 PID 2017 PT.DKI . In this case the principle of prudence in acting out its position becomes the basis that must be implemented by Notary. This thesis is using the research methodology of Juridical Normative by researching library materials or secondary data. The issue of this case is the result of the negligence of the Notary SSA in the enactment of the Certificate of Inheritance that is not in accordance with the procedure, therefore the Notary may be subject to criminal, civil and administrative sanctions. The enactment of the Certificate of Inheritance should be conducted in 4 four stages of the application, examination of wills, deed of statement and the enactment of Certificate of Inheritance as its last step

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Dinny FauzanProgram Studi : Magister KenotariatanJudul : Kedudukan Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Keterangan Palsu Studi Kasus PutusanNomor 1039/Pid.B/2015/PN.DPS Pembimbing : Dr. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H. Dr. Pieter Everhardus Latumeten, S.H., M.H. Notaris dalam mengkonstantir semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang disampaikan oleh para pihak kepadanya dalam pembuatan akta otentik, sering sekali menemukan kendala berupa adanya keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak. Keterangan palsu yang dimaksud adalah keterangan yang dituliskan di dalam akta tersebut yang tidak sesuai dengan keinginan dari para pihak baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Keterangan palsu bisa berasal dari keterangan yang didapat dari para pihak yang menghadap Notaris atau keterangan yang ditulis oleh pihak notaris itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kerangkanya. Jika kesalahan dilakukan secara sengaja oleh pihak penghadap, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan berupa ganti rugi atau tindak pidana pemalsuan terhadap pihak yang merugikan tersebut dan pihak Notaris tidak dapat dipersalahkan apabila pihak Notaris dapat membuktikan apabila tidak terlibat dalam kesengajaan tersebut. Kedudukan akta autentik dapat diabatalkan, apabila keterangan daripada pihak tersebut dapat dinyatakan. Kata kunci:Keterangan Palsu, akta otentik, tanggung jawab, notaris

---

ABSTRACT
Name Dinny FauzanStudy Program Master of NotaryTitle The Notary rsquo s Position in the production of a deed Containing false Information. Case Study of Decision Number 1039 Pid.B 2015 PN.DPS Counsellor Dr. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H. Dr. Pieter Everhardus Latumeten, S.H., M.H. Notary in writing down all actions, agreements and stipulation presented by the parties to him in the drawing up of authentic deed often comes across impediments in the form of false information presented by the parties. What is meant by the false information is an information that is written in the deed that is not in accordance with the wishes of the parties either intentional or accidental. False information can be derived from the information obtained from the Parties to Notary or statements written by Notary Party itself. This study is a normative juridical that relies on the principles of the written law. While this type of data used is secondary data in the form of legislation in the form of books relating to the research and resources of the website or document from the Internet to support the interests of research written by the author. If an error is made deliberately by the parties, then the party who feels aggrieved can file a claim for damages or a criminal act of forgery against the adverse party and the Notary can not be blamed if the Notary can prove if they are not involved in the deliberation. The position of authentic deed if there is any false information provided by the parties to the Notary can be null and void. Keywords False Information, Authentic Act, Responsibility, Notary

Abstrak :
Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Untuk itu Notaris dituntut agar selalu berusaha dalam koridor asas kehati-hatian dalam pembuatan suatu akta. Ketidak hati-hatian Notaris dalam membuat akta Notaris dapat mengakibatkan suatu akta dapat batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dapat mengetahui tanggungjawabnya sebagai Notaris, sehingga Notaris dapat terhindar dari tuntutan-tuntutan atas pembatalan dan gantirugi terhadap akta yang dibuat dihadapannya. Metode penelitian dalam penelitian ini bersifatdeskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data diperoleh dengan mengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melihat putusan-putusan hakim. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Alat pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yang selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, didapati mengenai tanggung jawab Notaris atas akta jual beli tanah warisan terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan melanggar hukum, unsur-unsur suatu tindakan melanggar hukum serta akibat hukum terhadap akta Jual Beli Tanah Warisan dikarenakan terjadinya perbuatan melanggar hukum. Sedangkan akibat hukum dari perbuatan melanggar hukum, maka Notaris dapat dikenakan baik sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana apabila ternyata terbukti adanya unsur pidana dalam proses pembuatan akta, selain itu Notaris harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh para pihak ......Notary is a public office by law is given the authority and trust of the community to exercise some authority of State for tool making authentic written evidence in the field of civil law . Authentic Act made ??by a Notary has the perfect strength and provide proof of legal certainty . For the Notary claimed to always seek the corridor basis of prudence in making an act . carefulnotto caution in making a Notary Notary act could result in an act to be null and void or may be canceled . Therefore, Notary in carrying out the department should be able to know their responsibility as a Notary , the Notary to be protected from claims for rescission and damages for acts done before him . Research methods in this study are descriptive analysis using normative juridical approach . Source data obtained by compileprimary data and secondary data . The primary data obtained by looking at the rulings of judges. While the secondary data obtained through primary legal materials , legal materials and secondary legal materials tertiary. Data collection tools used in this research is the study of documents, further data were analyzed qualitatively. Based on the data obtained from the analysis , it was found on the Notaries responsibility for the act of sale and purchase heritage to the possibility of unlawful acts , the elements of an action in violation of the law and the legal consequences of the Sale and Purchase of Land Heritage act due to the occurrence of the act of violating the law. While the legal consequences of acts in violation of the law , so a Notary can be in the form of administrative sanctions , civil penalties or criminal sanctions when it appears evident the criminal element in the manufacturing process of the act, in addition to the notary should be held liable for losses suffered by the parties.

Abstrak :
Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris berwenang untuk membuat akta, yang disebut juga sebagai minuta akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Salah satu kewajiban notaris adalah untuk mengeluarkan salinan akta yang merupakan salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya dengan minuta akta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pada praktiknya terdapat notaris yang lalai dalam menjalankan kewajibannya membuat salinan sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kasus yang menimpa notaris dalam Putusan Pengadilan Denpasar Nomor 766/Pdt.G/2014/PN.Dps yang melakukan kelalaian dalam pembuatan salinan akta, karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, pertama adalah mengenai akibat hukum adanya perbedaan antara isi salinan akta dengan minuta akta dan yang kedua adalah  mengenai tanggung jawab notaris terhadap suatu salinan akta yang berbeda dengan minuta akta. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif. Penelitian ini bersifat eksplanatoris analitis. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta, maka salinan akta tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil prosedur pembuatan akta sehingga tetap merujuk pada minuta akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Selain itu, pembuatan salinan akta oleh notaris yang tidak sesuai dengan minuta akta merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik yang dapat menyebabkan sanksi administrasi sebagai bagian tanggung jawab notaris. ......In carrying out his position, a notary has the authority to make a deed, which is also known as a minute of deed which has perfect evidentiary power. One of the obligations of a notary is to issue a copy of the deed which is a verbatim copy of the entire deed and at the bottom of the copy of the deed the phrase is given as a copy that has the same sound as the minute of the deed, as regulated in Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions. In practice, there are notaries who are negligent in carrying out their obligations to make copies in accordance with statutory provisions, such as the case that befell the notary in Denpasar Court Decision Number 766/Pdt.G/2014/PN.Dps who made a mistake in making a copy of the deed, due to his negligence so that cause one of the parties to feel harmed. As for the problems raised in this study, the first is regarding the legal consequences of the difference between the contents of the copy of the deed and the minute of the deed and the second is about the responsibility of the notary to a copy of the deed that is different from the minutes of the deed. To answer these problems using research methods in the form of normative juridical. This research is analytical explanatory. The first results of this study indicate that the copy of the deed is not in accordance with the minutes of the deed, then the copy of the deed does not meet the formal and material requirements of the deed making procedure so that the jurisdiction must refers to the minuta of the deed which has perfect evidentiary power. In addition, making a copy of the deed by a notary that is not in accordance with the minutes of the deed is a violation of the provisions of the Notary Position Act and the code of ethics which can lead to administrative sanctions as a part of responsibility of the notary.

Abstrak :
Akta Notaris di dalam UUJN didefinisikan sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Notaris dalam melaksanakan jabatannya, termasuk membuat akta autentik tersebut, harus dapat bersikap profesional dan mematuhi peraturan yang berlaku, dimana peraturan yang harus dijadikan pedoman oleh Notaris adalah UUJN serta Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Maka dari itu, Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, baik secara hukum maupun moral. Apabila di kemudian hari akta yang dibuatnya ternyata mengandung cacat hukum, maka perlu ditelaah kembali apakah kecacatan tersebut merupakan kesalahan Notaris, atau kesalahan pihak yang tidak memberikan dokumen dan/atau keterangan yang sebenarnya dalam proses pembuatan akta tersebut. Akibat dari kelalaian Notaris dalam membuat akta autentik sesuai dengan peraturan yang berlaku, acapkali akta tersebut dipermasalahkan di pengadilan, sehingga berakibat pada degradasi dalam kekuatan pembuktian akta tersebut, yang berarti bahwa akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang setara dengan akta yang dibuat di bawah tangan, atau bahkan dapat menjadi batal demi hukum. Salah satu permasalahan yang diangkat adalah akta Pelepasan Hak yang dibuat oleh seorang Notaris, dimana landasan yang digunakan untuk membuat akta dipertanyakan kebenarannya, dan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Objek dari akta tersebut merupakan tanah yang pemiliknya berdasarkan akta tersebut, melepaskan haknya kepada pihak lain. Namun, pada saat tanah hendak dijual oleh pemilik tersebut dan dilakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional, diketahui bahwa tanah tersebut telah beralih kepemilikannya berdasarkan akta tersebut, yang ternyata pemilik merasa tidak pernah menandatangani aktanya. Kasus tersebut kemudian diangkat ke pengadilan setempat hingga ke tingkat kasasi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah sejauh mana tanggung jawab seorang Notaris dalam pembuatan akta, serta mengungkap prosedur yang paling efisien yang dapat ditempuh oleh pemilik sah objek. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan secara yuridis normatif diaplikasikan dalam rangka melakukan peninjauan dari segi hukum yang berlaku di Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk menjawab permasalahan, yang didukung dengan teori lainnya, atau dengan kata lain sumber sekunder. Adapun dirasa bahwa dalam permasalahan ini, dapat dicegah dengan kehati-hatian Notaris sesuai dengan kewajibannya, serta adanya integrasi antara basis data pada sistem Peradilan umum dengan basis data pada lembaga lainnya di Indonesia.

---

Notarial Deed under UUJN is defined as an authentic deed made by or before a Notary in a form specified under UUJN. In the commencement of their duty that includes creating authentic deeds, a Notary shall act professionally with due observance to governing law, which consists of UUJN and the Code of Notary. Respectively, a Notary shall be held responsible of their deeds, legally and morally. Shall there be found any legal flaws in the aforementioned deed, it is deemed necessary to determine whether the error is created by the Notary or any other party that did not provide the true copy of documents required in this matter. In effect of the negligence of the Notary in drafting an authentic deed subject to governing law, it is common for the deed to be brought as a case in a court, causing a degradation in the power of authentication of the deed, or even for the deed to be claimed null and void. In other words, the aforementioned deed has the same level of power of authentication as a private deed. One of the issues raised is the creation of a Deed of Relinquishment of Rights on land by a Notary, in which are made based on a reserved (counterfeited) documents and resulted in loss for certain parties. The object of the deed is a land whose owner relinquished their right to other party. However, when the owner meant to sell the object and commenced data verification to the National Land Agency, it is revealed that the right of the object has been transferred to another party based on the aforementioned deed, in which the owner claims to never have signed. The case then was brought to the court up to the appeal of the supreme court. The purpose of this research is to examine the length of the responsibility of the Notary in creating the deed, and also to reveal the most efficient resort that could be made by the owner in order to sell the land. A normative juridical approach is applied in this research as a method in order to conduct a legal review of the governing law, both written and unwritten, of Indonesia, to overcome the issues, supported by other theories (secondary source of theory). The issue of negligence could have been prevented by prudential of the Notary as required by the law, as well as an integration among database of the general judicative system and other institutions in Indonesia.

Abstrak :
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UU 30/2004") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UU 2/2014") . Salah satu bentuk akta otentik yang dapat dibuat oleh Notaris yaitu perjanjian pengikatan jual beli. Perjanjian pengikatan jual beli dalam prakteknya sering dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris, sehingga Perjanjian Pengikatan Jual Beli memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun pada praktiknya juga tidak jarang ditemui Notaris melakukan penyimpangan terhadap akta atau perjanjian yang telah dibuatnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana tanggung jawab notaris terhadap akta yang telah dibuatnya? Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian yuridis-normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil dari penulisan tesis ini adalah Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban berupa ganti kerugian yang diderita oleh pembeli atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPer. Notaris dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena melakukan perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat yakni membuat akta tidak sesuai dengan prosedur dan lalai dalam melaksanakan tugas jabatannya sehingga akta yang dibuat oleh Notaris tidak sesuai dengan keinginan maupun kehendak para pihak, sehingga salah satu pihak dirugikan.

---

Notary is a public official authorized to make authentic deeds and has other authorities as referred to in Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position ("Law 30/2004") as amended by Act No. 2 of 2014 concerning Amendments to Laws. Law Number 30 Year 2004 concerning Notary Position ("Law 2/2014"). One form of authentic deed that can be made by a Notary is the sale and purchase agreement. The sale and purchase binding agreement in practice is often made in the form of an authentic deed made before a Notary, so that the Sale and Purchase Agreement has perfect proof power. But in practice it is also not uncommon for a Notary to deviate from the deed or agreement he has made. This raises the question as to the extent to which the notary`s responsibility for the deed has been made? This study uses a research method in the form of juridical-normative research, while the data analysis method used by the author is a qualitative method and the data collection tool used is the study of documents or library materials. The result of writing this thesis is that a notary can be held accountable in the form of compensation suffered by the buyer on the basis of having committed an act against the law, namely doing an act that fulfills the whole element of Article 1365 KUHPer. The notary is said to have committed an unlawful act because of committing an act contrary to the legal obligations of the creator namely making the deed not in accordance with the procedure and negligent in carrying out his job duties harmed.

Abstrak :
Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB merupakan perjanjian pendahuluan yang berfungsi untuk mempersiapkan atau memperkuat perjanjian pokok yaitu perjanjian jual beli. PPJB memuat janji-janji dari calon penjual dan calon pembeli bahwa keduanya mengikatkan diri untuk melakukan jual beli. Dalam praktiknya PPJB terdapat banyak permasalahan baik yang di buat dibawah tangan maupun yang dibuat dihadapan Notaris. Sehingga, peneliti mengangkat permasalahan terkait dengan hal tersebut, diantaranya adalah pengaturan tentang pemindahan hak atas tanah melalui PPJB, perkembangan hukumnya di Indonesia, kewenangan dan tanggung jawab notaris berkaitan dengan penyerahan sertifikat hak milik sebagai objek PPJB. Bentuk penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah bentuk penelitian yuridis-normatif, metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dan alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil yang diperoleh, belum ada pengaturan khusus yang mengatur tentang pemindahan hak atas tanah melalui PPJB. Dalam setiap perjanjian yang bermaksud untuk memindahkan hak atas tanah berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UUPA, yaitu harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT. Kemudian, jika PPJB batal demi hukum maka, notaris berkewajiban untuk menyerahkan sertifikat hak milik kepada pemegang hak yang sah. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya penyuluhan hukum kepada klien berupa akses informasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peralihan hak atas tanah serta memastikan bahwa apa yang tertuang dalam perjanjian telah dimengerti, sesuai dengan kehendak para pihak, dan menyetujui isi dari akta yang akan ditandatangani oleh para pihak. Kata Kunci:Notaris, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, kewenangan dan tanggungjawab notaris. ...... Sale and Purchase Binding Agreement also known as Perjanjian Pengikatan Jual Beli or ldquo PPJB rdquo is the underlying agreement in order to arrange or support the main agreement which is the sale and purchase agreement. PPJB contains representation and warranty from the prospective seller and the prospective buyer. In practice, PPJB has many problems either drawn up in private or before the notary. Therefore, the researcher decides to analyze the above problems, among others the regulations of transfer of land rights through PPJB, the development of such regulations in Indonesia, the authorization and responsibility of notary in conjunction with the transfer of ownership certificate as PPJB rsquo s object. The form of research used by the researcher is normative legal research, the data analysis method used by researcher is qualitative method and data collection tools used in this research is document or literature study. Based on the results, there is no specific laws which regulates the transfer of land rights through PPJB. In any agreements which aims to transfer the land rights, it shall apply the provisions under Law No. 5 of 1960 regarding Basic Regulations on Agrarian Principles Undang Undang Pokok Agraria or ldquo UUPA rdquo of which it shall be proven by deed drawn up before a land deed official Pejabat Pembuat Akta Tanah or ldquo PPAT rdquo . Further, if the PPJB is null and void, the notary shall deliver the certificate of ownership to the legally rights holder. The results of this research is advising to conduct legal counseling to client regarding access to information with regard to the related transfer of land rights laws and shall assure that any clause in the agreement has been comprehended, in accordance with the intention of parties, and agree with the content of deed which will be signed by the parties.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Akibat Hukum Pembuatan Minuta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanpa Kehadiran Notaris, Direktur Utama dan Pemegang Saham. Sering ditemui bahwa Notaris tidak cermat dan kurang hati-hati dalam melakukan pembuatan akta notaris yang berkaitan dengan perseroan sejak lahirnya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Permasalahan dalam tesis ini mengenai akibat hukum terhadap minuta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dibuat bertentangan dengan ketentuan yang ada serta mengenai tanggung jawab notaris terhadap pemberian PIN (Personal Identity Number) Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) kepada pihak lain. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian: bahwa akibat hukum terhadap akta tersebut ialah tidak memiliki kekuatan hukum apapun sebagai akta dan tanggung jawab yang dikenakan kepada notaris selain berupa sanksi administratif  namun juga dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana. Dalam hal ini seharusnya Notaris wajib menolak jika diajak kerja sama oleh pihak lain, lebih cermat dan berhati-hati atas tanggung jawabnya terhadap PIN (Personal Identity Number) Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

---

This thesis discusses the legal consequences of making Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders without the presence of a Notary, President Director and Shareholders. It is often found that Notaries are not careful and imprudent in making notarial deeds that related to the company since the limited liability company formed as when its charter was approved and ratified by the Decree of the Minister of Justice and Human Rights. The problem in this thesis is about the legal consequences of making minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS LB) made contrary to the existing provisions and regarding responsibility of a notary for granting a PIN (Personal Identity Number) of the Administration System for Legal Entity (SABH) to the other parties. The research method used in this thesis is a normative juridical research that focuses on the use of secondary data and the form of research used is descriptive analytical research. Results of this thesis research can be stated that the legal effect on the deed is that it does not have any legal force as the deed and the responsibility imposed on a notary public in the form of administrative sanctions but can also be subject to civil and criminal sanctions. In this case a Notary Public must refuse if invited by another party to work together, be more careful and conscientious about their responsibility towards the PIN (Personal Identity Number) of the Administration System for Legal Entity (SABH)