"Konsep hak ulayat di Indonesia dikenal luas melalui literatur hukum adat yang ditulis oleh sarjana-sarjana hukum antara lain : Van Vollenhoven dan Ter Haar (1980); Soepomo (1977); Iman Sudiyat (1981); Bushar Muhammad (1991), dan Hilman Hadikusuma (1992). Konsep hak ulayat atau hak pertuanan yang dikemukakan para sarjana tersebut kebanyakan terjemahan dari istilah beschikkingsrecht, yang oleh Van Vollenhoven diartikan sebagai hak masyarakat atas tanah yang ada di Indonesia untuk menguasai tanah dalam lingkungan daerah persekutuan hukum guna kepentingan para warga masyarakat, dan hak tersebut mempunyai dasar keagamaan. Cakupan konsep hak ulayat sebagaimana tersirat dalam rumusan-rumusan para penulis tersebut di atas tidak hanya terbatas pada hak atas tanah tetapi juga mencakup hak atas perairan atau laut. Bushar Muhammad (1991:105) misalnya, mengemukakan objek hak ulayat ini meliputi tanah atau daratan; air atau perairan seperti : kali, danau, pantai beserta perairannya; tumbuh-tumbuhan yang hidup liar, binatang liar yang hidup bebas dalam hutan. Namun demikian, pembahasan tentang hak ulayat perairan atau laut masih belum banyak dilakukan dibandingkan dengan pengkajian mengenai hak-hak yang berhubungan dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah.
Di Indonesia, kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki konsep hak-hak ulayat perairan (laut) ini masih tetap hidup dan mempertahankan keberadaannya berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam perairan yang berada di sekitarnya. Sebagian besar kelompok masyarakat itu berada di daerah-daerah pantai dan kepulauan atau pulau-pulau di luar pulau Jawa yang masih menerapkan sistem ekonomi subsistensi. Penguasaan dan pemanfaatan sumber daya laut ini secara tradisional tidak dapat dipisahkan, karena merupakan satu kesatuan yang oleh masyarakat telah diakui eksistensinya yaitu hak ulayat, dan hak ini sangat dihormati dan dipertahankan oleh kelompok masyarakat yang memilikinya maupun kelompok masyarakat hukum yang lain di sekitar pemilikan itu. Hal ini tercermin pada sanksi-sanksi yang dipakai untuk melindungi wilayah laut termasuk habitat yang terkandung di dalamnya. Kelompok masyarakat ini struktur sosial ekonominya mempunyai ketergantungan yang sangat besar pada hasil laut. Artinya sumber daya alam yang berada di laut dalam wilayah kekuasaan masyarakat tersebut secara tradisional benar-benar dipergunakan untuk meningkatkan dan mempertahankan taraf hidup mereka.
Konflik berkenaan dengan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya di perairan laut ini banyak timbul belakangan ini, setelah pihak luar mulai memasuki dan memanfaatkan sumber daya yang berada di kawasan-kawasan perairan laut yang secara turun-temurun di kuasai penduduk setempat (lihat : kasus bab IV). Konflik yang dimaksud diseni timbul sebagai akibat pertentangan kepentingan dan perebutan sumber daya yang persediaannya terbatas. Hal ini secara empiris dalam perkembangannya, mengundang perhatian sebagaimana di maksudkan oleh Gerrett (1968; dalam Mamar, 1989) mengenai munculnya konsep milik bersama (common property) terhadap sumber daya alam."
