Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Proses pembuatan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1264 (1999) tentang internet
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
S8111
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Penerapan resolusi dewan keamanan PBB No. 687 Bagian C implikasinya terhadap kekuatan militer Irak pasca perang teluk (1991-1994(
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1996
S8331
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Meithy Tamara
Status hukum the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) sebagai perjanjian internasional = The legal status of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) as a treaty
" Skripsi ini membahas mengenai status hukum The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) sebagai perjanjian internasional ditinjau dari perspektif hukum internasional. Untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan menguji permasalahan dengan metode yuridis normatif. Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian internasional berdasarkan hukum internasional, bagaimana kekuatan mengikat resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta mengenai status hukum dari kesepakatan The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) sebagai perjanjian ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andreas Michael Eklesia
Kekuatan mengikat dan implementasi resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa studi kasus uji coba nuklir Korea Utara = Binding strength and implementation of United Nations Security Council resolutions case study of North Korea's nuclear test.
" Hanya dengan suatu bentuk organisasi publik antar negara dapat tercapai suatu sistem keamanan kolektif yang dapat melindungi masyarakat internasional dari bencana perang. Perserikatan Bangsa Bangsa merupakan organisasi internasional yang dirasa perlu dalam melaksanakan sistem keamanan kolektif untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dalam menjalankan tugas tersebut kemudian dibentuklah DK-PBB sebagai organ PBB yang secara khusus bertugas untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. DK-PBB dalam hal memelihara perdamaian dan keamanan dunia dari ancaman, pelanggaran maupun agresi ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library