Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 249 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tanjung, Sulfina
Abstrak :
Elkind (Papalia, Olds & Feldman 2004) mengemukakan istilah "hurried child" untuk anak-anak yang hidup dengan banyaknya tekanan di zamzm modem ini, mereka oenderung dinmtut untuk lehih oepat dewasa dari usia mereka sebenamya. Adapun bentuk tekanan yang dihadapi berupa situasi stres seperti peroeraian, kemiskinan, penyakit dan lain-lain. Akibat dari tckanan yang dihadapi, fcnomena bunuh diri semakin sering kita jumpai tenltamadi kalangan anak dan remaja. Melihat begitu kompleksnya tekanan hidup, cara pcncegaharmya pun harus dilakukan secara bertahap. Pencegahan primer dalam aspek psiko-edukatifamat penting karena merupakan sarana meletakkan dasar-dasar perkembangan kognitii Salah satu peneegahan primer Psiko-edukatif yang dapat dilakukan adalah mengembangkan kemampuan resiliensi yang dimiliki. Resiliensi ini mengacu pada proses dinamis individu dalam mengcmbangkan kemampuan diri untuk menghadapi, mengatasi, memperkuat dan mentransfonnasi pengalaman-pengalaman yang dialarni pada situasi suiit menuju pencapaian adaptasi yang poswf (Grotberg, 1999). Penelitian ini mcnggunakau satu orang subyek yang dipilih berdasarkan karakteristik subyek yang berisiko cukup tinggi. Sebelum mengikuti pelatihan ini, subyek terlcbih dahulu telah mengikuti pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, ditemul-can subyek memiliki sejumlah faktor risiko yaitu : meninggalnya salah sam orangma, penyakit yang diderita orangmaniumlah orang dewasa yang terlalu sedikit nmtuk mengawasi perilaku anak dan kurangnya dukungan dari keluarga besar. ......Elkind (Papalia, Olds & Feldman 2004), called ?huuried child? because of pressures of modem life such as : divorce, poverty, illness are forcing them to grow up too soon. Consequence of high presurcs result in high suicide incidence. Based on complexity ofpressurcs, prevention should made. Primary prevention such as Psycho-education very important to put cognitive developmental foundations. One of psycho-education primary prevention is developing resiliency capacity Resiliency is individual dynamic process to develop capacity for facing, overcome, strengthened by, and even be transformed by experiences of adversity to reach positive adaptation. This research use one subject which has high risk characteristic. Before a subject participate, she followed series of examination. Based on the examination, subject has some risk factors such as : death of parents, illness of parents, few adults to monitor children behaviors, less support tram extended family.
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2007
T34065
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Michael Ungar, editor
Abstrak :
More than two decades after Michael Rutter (1987) published his summary of protective processes associated with resilience, researchers continue to report definitional ambiguity in how to define and operationalize positive development under adversity. The problem has been partially the result of a dominant view of resilience as something individuals have, rather than as a process that families, schools,communities and governments facilitate. Because resilience is related to the presence of social risk factors, there is a need for an ecological interpretation of the construct that acknowledges the importance of people?s interactions with their environments. The social ecology of resilience provides evidence for this ecological understanding of resilience in ways that help to resolve both definition and measurement problems.
New York: Springer, 2012
e20401155
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Naufal Ayudha Achmad
Abstrak :
Di era industri 4.0 dan perkembangan teknologi ini, seluruh sektor industri dituntut untuk memastikan perusahaannya memiliki suatu konsep ketahanan sistem dari segala macam potensi terjadinya variabilitas pada proses bisnis yang kemudian disebut sebagai konsep resilience. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep safety resilience pada perusahaan industri pertambangan guna mengetahui tingkat kemampuan perusahaan tersebut dalam menghadapi kondisi tidak terduga. Desain studi penelitian ini berjenis deskriptif dengan metode semi kuantitatif dan menggunakan tools Resilience Assessment Grid (RAG) sebagai panduan wawancara. Pengambilan data dilakukan dengan meninjau dokumen perusahaan dan melakukan wawancara dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil analisis, PT X memiliki unsur resilience dengan membandingkan reliabilitas perusahaan dengan besaran risiko. Tingkat implementasi konsep safety resilience pada PT X rata-rata memiliki persentase sebesar 87.9% yang termasuk tahap menuju resilience dengan rincian kemampuan respon (88.9%), kemampuan monitoring (89.2%), kemampuan belajar (86.1%), dan kemampuan antisipasi (87.6%). Pendekatan teknologi, baiknya kemampuan respon, dan komitmen dari petinggi perusahaan menjadi aspek pendukung tingginya tingkat implementasi konsep safety resilience pada PT X. Sedangkan, adanya ketimpangan tingkat persepsi risiko pada pekerja dan dasar pembelajaran perusahaan yang masih mengedepankan paradigma safety-I menjadi penghambat perusahaan dalam mengimplementasikan konsep safety resilience secara maksimal. ......In the industrial era 4.0 and technological developments, all industrial sectors are required to ensure that their companies have a concept of system resilience from all kinds of potential for variability in business processes, which is then referred to as the concept of resilience. This study aims to analyze the application of the concept of safety resilience in mining industry companies to determine the level of the company's ability to deal with unexpected conditions. The design of this research study is descriptive with a semi-quantitative method and uses the Resilience Assessment Grid (RAG) tools as an interview guide. Data were collected by reviewing company documents and conducting interviews using the purposive sampling technique. Based on the results of the analysis, PT X has an element of resilience by comparing the company's reliability with the amount of risk. In addition, the level of implementation of the safety resilience concept at PT X has an average percentage of 87.9% which is included in the stage towards resilience with details on response-ability (88.9%), monitoring ability (89.2%), learning ability (86.1%), and anticipation (87.6%). The technological approach, good response-ability, and commitment from company officials are aspects that support the high level of implementation of the safety resilience concept at PT X. Meanwhile, the imbalance in the level of risk perception among workers and the company's learning base that still prioritizes the safety-I paradigm is an obstacle for companies to implement maximum safety resilience concept.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sriyanto
Abstrak :
Otonomi Daerah telah memberikan peluang yang luas kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengatur daerahnya, termasuk memanfaatkan sumber daya alam daerah sebagai modal pembangunan. Dengan demikian, peranan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat akan sangat menentukan dalam pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah akan meningkatkan ketahanan daerah. Kajian penelitian ini tentang "Hubungan Antara Penambangan Pasir Dengan Ketahanan Daerah, Studi Kasus Kabupaten Magelang". Adapun titik berat atau fokus penelitian adalah Peranan Pemerintah Kabupaten Magelang dan Partisipasi Masyarakat Mengatasi Dampak Penambangan Pasir Gunung Merapi di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang Untuk Mendukung Ketahanan Daerah. Permasalahan ini sangat menarik perhatian, meilgingat penambangan pasir Gunung Merapi merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Magelang. Permasalahan yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagainnana peranan Pemerintah Kabupaten Magelang dan partisipasi masyarakat mengatasi dampak penambangan pasir Gunung Merapi di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, apakah penambangan pasir Gunung Merapi mendukung pembangunan daerah, dan apakah kegiatan usaha penambangan pasir Gunung Merapi mendukung Ketahanan Daerah, Untuk mengukur hubungan variabel, peneliti mengujinya dengan teknik analisa statistik. Lokasi penelitian di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, dengan menggunakan metode penelitian survey dan jumlah sampel responden 100 orang melalui purposive sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dan wawancara. Teknik analisa data yang digunakan metode deskriptif, sedangkan untuk mengukur korelasi antar variabel menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment (r). Berdasarkan tolak ukur variabeI, maka peranan pemerintah daerah dalam mengatasi dampak penambangan pasir Gunung Merapi belum optimal. Meskipun, Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan berbagai kebijakan, tetapi masyarakat masih menilai bahwa upaya pemerintah belum seperti yang diharapkan. Partisipasi masyarakat menunjukkan kondisi yang sama, masyarakat belum secara penuh berpartisipasi dalam mengatasi dampak penambangan pasir Gunung Merapi. Partisipasi masyarakat masih terbatas dalam keinginan, belum diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam hal pembangunan daerah menunjukkan bahwa kontribusi penambangan pasir cukup besar terhadap pemasukan kas daerah, tetapi tidak banyak memberikan pengaruh terhadap peningkatan kehidupan masyarakat. Terhadap Ketahanan Daerah, dilihat dari aspek kesejahteraan dan aspek keamanan adanya penambangan pasir memiliki dua sisi yang kontradiktif, disatu pihak menguntungkan tetapi dilain pihak merugikan. Dilihat dari perhitungan korelasi antar variabel, diketahui korelasi dari peranan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dengan pembangunan daerah sebesar 0,32, maka ada korelasi positif pada kategori rendah. Hal ini berarti hipotesa diterirna. Dengan demikian, perlu upaya yang lebih keras lagi dari Pemerintah Kabupaten Magelang dengan melibatkan sejauh mungkin partisipasi masyarakat mengatasi dampak penambangan pasir Gunung Merapi, sehingga dapat lebih mendukung pembangunan daerah dan Ketahanan Daerah.
Local autonomy has been giving a wide range of opportunity for the people and local government in administering their region, including in using natural resources as a capital. Therefore the role of local government and participation of local people would significantly determine the development of the region. Accordingly the success of local development will increase the regional resilience. This research observes "the Relations between Sand Mining Activities and Regional Resilience, with the case study of Magelang Regency." The focus of the research is on the role of Magelang Regency government and the participations of Magelang people in overcoming the impact of sand mining in Mount Merapi, located in Srumbung District, Regency of Magelang, in supporting the regional resilience. This issue attracts immense attention, considering the sand mining at Mount Merapi is one of the main problems faced by Magelang Regency. The research question is how have the role of Magelang government and the participations of Magelang people in overcoming the impact of sand mining at Mount Merapi, have the sand mining support the local development, and have the sand mining activities support the regional resilience. In measuring the relations between variables, the research tested it by using statistical analysis technique. The location of the research was at Srumbung Districts, Regency of Magelang, using the survey research method, and by respondent samples of 100 people through purposive sampling. Research instruments used in the research are questioners and interviews. The technique used to analyze the data was descriptive method. And in order to correlate between variables, the Pearson Product Moment correlation technique (r) was used. Based on variable indicators, Magelang Government roles in overcoming the impact of sand mining activities has not yet optimal. Even though the government of Magelang Regency has been launching a series of policy, but still the Magelang people perceived that government efforts are not as expected. Participations of the people of Magelang showed similar condition that the people have not been fully participated in overcoming the impact of sand mining at Mount Merapi. The participations of Magelang people is still limited to desire, not yet implemented in a concrete way. Related to local development, result of the research showed that the sand mining activities have major contribution for the regency income, but still not giving influence for the people live. Related to Regional Resilience, viewed from the prosperity and security aspects, the sand mining have two contradicting side, in one hand it give benefits, but in other hand it brings costs. Viewed from the relations between variables, correlations of the role of local government and the people participation with the local development is 0,32. This means that there is positive correlations, but in low category. Thus, it is needed a stronger efforts from the Magelang Regency government through involving Magelang people participation in managing the impact of sand mining activities at Mount Merapi, so that it could give more supports for the local development and regional resilience.
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T20076
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dyah Prihatinningrum
Abstrak :
ABSTRAK
Kerangka pembangunan daerah saat ini bertumpu pada pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu cara pengembangan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan peranan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Tesis ini bertujuan mengevaluasi konsep pengembangan UKM di Kabupaten Klaten termasuk hambatan yang mempengaruhi implementasi pengembangan UKM serta keterkaitannya dengan ketahanan ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan penyebaran sentra UKM di Kabupaten Klaten tidak merata. Implementasi pengembangan UKM di Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta instansi/lembaga terkait. Pola pendekatan pengembangan UKM merupakan transisi pendekatan sentra menjadi pendekatan klaster. Hambatan yang mempengaruhi implementasi pengembangan UKM di Kabupaten Klaten dapat berasal dari internal instansi ataupun pelaku usaha. Penelitian menunjukkan bahwa ijin usaha berperan dalam pengembangan usaha terutama untuk kemitraan usaha serta urusan terkait perbankan. Pelayanan perijinan usaha oleh Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) masih belum berjalan maksimal pelayanannya disebabkan oleh beberapa faktor internal. Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah menjadi upaya meningkatkan ketahanan ekonomi daerah. Kegiatan produksi dan distribusi barang menjadi salah satu peran UKM dalam aspek ekonomi. Peran UKM dalam perekonomian daerah akan berpengaruh pada aspek-aspek lainnya pada ketahanan daerah. Pengembangan UKM dalam perspektif sosial berperan dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada perspektif ideologi dan politik, pengembangan UKM merupakan perwujudan dari komitmen politik yang diimplementasikan dalam kebijakan dari Pemerintah Pusat. Perspektif aspek budaya, peran UKM dalam optimalisasi pemanfaatan iptek dan penciptaan jejaring yang didasarkan pada hubungan sosial antar individu untuk penguatan UKM.
ABSTRAK
The current framework of regional development based on local economic development and community empowerment. One way to optimize regional economic development role of Small and Medium Enterprises (SMEs). This thesis aims to evaluate the concept of the development of SMEs in Klaten district includes the constraints affecting the implementation of SME development and linkages with local economic resilience. The results showed the spread of SME centers in Klaten uneven. Implementation of SME development in Klaten district conducted by the Department of Industry, Trade, Cooperatives and SMEs and agencies / institutions. The pattern approach to SME development in the range of 2012 to now is a transition center approach into the cluster approach. Constraints affecting the implementation of SME development in Klaten can come from internal agency or business operators. Research shows that business licenses role in business development, especially for business partnerships and banking related matters. Licensing services by the Office of Integrated Services (KPT) is not running optimally ministry, thus causing people unwilling to take care of licensing. Optimizing the utilization of the potential of the region into an effort to increase the resilience of the regional economy. Production and distribution of goods to be one of the role of SMEs in the economic aspect. The role of SMEs in the economy of the area will affect other aspects of the local resistance. SME development in the perspective of social role in employment, improving the welfare of local people. On the ideological and political perspective, the development of SMEs is the embodiment of political commitment aimed at the implementation of the 1945 Constitution which is implemented in the policies of the Central Government. Cultural aspects of the cultural perspective of the role of SMEs in optimizing the utilization of science and technology and the creation of networks that are based on social relationships between individuals for strengthening SMEs.
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Endarta M Kamil
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuatan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merelokasi pemukiman Kampung Pulo ke Rusunawa Jatinegara Barat dan mengetahui serta menganalisis dampak relokasi pemukiman Kampung Pulo terhadap kesejahteraan sosial masyarakat ditinjau dari perspektif Ketahanan Daerah. Lokasi penelitian dilakukan di Kampung Pulo Jakarta Timur dan tempat relokasi di rusunawa Jatinegara Barat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan relokasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan pembuatan kebijakan publik. Selain itu implementasi dari relokasi tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat Kampung Pulo dalam meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan keluarga dengan mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan layak huni di rusunawa Jatinegara Barat dan mengembalikan fungsi aliran sungai Ciliwung sebagaimana mestinya guna mengatasi ancaman banjir di Jakarta akibat luapan air sungai Ciliwung demi kepentingan umum. Meskipun masih terdapat masyarakat yang direlokasi belum dapat melihat keseriusan pemerintah DKI Jakarta dalam memberikan solusi terbaik kepada mereka, membuat mereka cenderung menyalahkan pemprov DKI dalam kegiatan relokasi tersebut. Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi yang lebih intensif dalam memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat sehingga dapat menyakinkan warga tentang manfaat dari relokasi tersebut. ......The purpose of this research is to analyze the Government policy of DKI Jakarta Province in relocating the Kampung Pulo villages to the Jatinegara Barat flats and to have knowledge and to analyze the impact of such relocation of Kampung Pulo villages to the social community welfare from the perspective of Regional Resilience. The location of the research was conducted in Kampung Pulo East Jakarta and the relocation area in West Jatinegara flats. The type of this research is descriptive by using qualitative analysis method. The result of research shows that policy of relocating made by the government of DKI Jakarta Province as the policy maker has been implemented in accordance with the stages of public policy making. In addition, such relocation has provided benefits for the people of Kampung Pulo in improving their welfare for the needs of obtaining proper home and neighborhood in West Jatinegara flats and for the public interest in restoring the function of Ciliwung river to overcome the threat of flooding in Jakarta due to the overflow of Ciliwung river. Although there are still some residents, who have been relocated, have not been able to see the seriousness of DKI Jakarta government in providing them the best solution, which then tend to blame the government of this relocation activities. Therefore, it is necessary to have socialization intensively in providing very clear information to the community so the benefits of the relocation can be convinced to citizens.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Diny Yulistia Hapsari
Abstrak :
Kampung kota merupakan jenis permukiman informal di area urban yang memiliki kerentanan terhadap ancaman-ancaman eksternal dan internal dalam kehidupan di perkotaan. Adapun beberapa kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat kampung kota, terdiri dari (1) masalah finansial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, (2) ancaman penggusuran paksa dan bencana, serta (3) ancaman kejahatan dan pencurian. Namun, kerentanan ini diimbangi oleh pembangunan resiliensi komunitas dan rumah tangga untuk mempertahankan eksistensinya dan melewati tekanan yang ada. Penelitian ini membahas tentang adaptasi keluarga kampung kota untuk merespon gangguan dan goncangan yang terjadi sepanjang kursus hidup keluarga. Metode kualitatif digunakan dalam kajian ini, berupa observasi lapangan untuk memahami perubahan spasial sebagai akibat dari ancaman dalam skala komunitas, wawancara dengan warga lokal dan para pengurus kampung untuk memahami adaptasi skala komunitas, wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan untuk memahami pengalaman merumah dan adaptasi spasial yang dilakukan sebagai respon terhadap peristiwa kehidupan dalam kursus hidup sebuah keluarga, serta pendekatan partisipatoris untuk memahami dinamika rumah tangga yang terbentuk dalam keseharian sebuah keluarga kampung kota. Kajian ini mengungkapkan bahwa tipe-tipe rumah dan preferensi merumah warga kampung kota sangat dipengaruhi oleh keberadaan usaha rumahan (Home-Based Enterprises) sebagai faktor utama penyedia modal sosial dan ekonomi warga kampung kota. ......Urban kampungs are informal settlements in urban areas vulnerable to external and internal threats in maintaining their existence in megacities. Some of the vulnerabilities faced by urban kampung communities consist of (1) financial problems in meeting everyday needs, (2) threats of forced displacement and disaster, and (3) the threat of crime and theft. However, these vulnerabilities are compensated with the resilience of communities and households of the inhabitants to maintain their existence and overcome existing pressures. This study discusses the adaptation of urban village families to respond to disruptions and shocks throughout a family's life course. Qualitative methods used in this study are field observations to understand spatial changes as a result of threats on the community scale, interviews with local residents and kampung authorities to understand community-scale adaptation and significant threats, in-depth interviews with a relevant source person to understand the dwelling experience and spatial adaptations carried out in response to life events in the course of a family's life, as well as participatory approaches to understanding the dynamics of households formed in the daily life of a urban kampung family. This study reveals that the types of houses and housing preferences of urban kampung residents are strongly influenced by the existence of home-based enterprises as the main factor providing social and economic capital as part of resilience.
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Surabaya: Bank Indonesia Representative Office of East Java Province, 2015
338.4 BAN m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Abstrak :
Along with the movement of national reform, TNI (Indonesian armed forces) has realized the need to carry out an internal reform. ....
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Mohammad Jafar Hafsah
Abstrak :
Guna melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, diperlukan suatu kondisi pertahanan dan keamanan (Hankam) yang kuat di segenap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Mempertahankan kedaulatan Negara Bangsa Indonesia dengan dua pendekatan yaitu pendekatan militer dan pendekatan non-militer. Pendekatan militer adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara dengan melibatkan kekuatan militer secara langsung, dilain sisi pendekatan non militer seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, lingkungan hidup, imigrasi, perkembangan iptek, sosial dan budaya dari berbagai aspek non militer yang strategis adalah bagaimana terjaminnya ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Dengan terjaminnya ketersediaan pangan maka keamanan dan ketahanan dapat terwujud.
Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2019
342 JKTN 14 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>