Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemanfaatan teknologi saat ini sedang berkembang sangat pesat. Penggunaan teknologi ternyata memiliki dampak pada peningkatan kompleksitas dalam sebuah sistem sehingga muncul risiko-risiko yang komplek. Manajemen risiko dipraktikkan untuk menangani dampak yang ditimbulkan oleh sebuah risiko. Pada perkembangannya, manajemen risiko tidak hanya fokus pada tindakan mitigasi risiko tapi juga membentuk sistem menjadi lebih resilien terhadap risiko. Resiliensi sendiri diartikan sebagai kemampuan sebuah sistem untuk tetap bertahan atau mudah kembali seperti sebelum terjadinya gangguan. Tingkat resiliensi sebuah sistem kini menjadi isu yang sangat penting karena tidak semua risiko mampu dihindari. Disisi lain, kajian tentang pengukuran tingkat resiliensi suatu sistem pengadaan pemerintah hingga saat ini belum pernah dilakukan. Ada bentuk unik dari sebuah proses pengadaan pemerintah. Proses pengadaan pemerintah menggunakan konsep Good Governance dengan membentuk publik sebagai stakeholder sehingga pemerintahan dapat berjalan secara lebih professional. Oleh karena itu tulisan ini mencoba menjelaskan faktor-faktor yang terlibat dalam penentuan tingkat resiliensi sebuah sistem rantai pasok serta merancang sebuah kerangka kerja yang dapat dipergunakan untuk menghitung tingkat resiliensi sebuah sistem. Kajian literatur digunakan sebagai dasar menentukan faktor-faktor penentu tingkat resiliensi dan pembentukan kerangka kerja perhitungan resiliensi sebuah sistem. Kerangka kerja tersebut dapat digunakan untuk sistem rantai pasok secara umum Pada tulisan ini kerangka kerja digunakan untuk menilai tingkat resiliensi sistem pengadaan pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan disimpulkan bahwa indikator tingkat resiliensi sistem ada 3, yaitu: kecepatan sistem dalam mendeteksi, merespon dan kembali kondisi awal sistem sebelum risiko itu terjadi atau tingkatan stabilitas baru yang dapat diterima oleh sistem. Pada sistem pengadaan pemerintah sistem dikatakan resilien jika terlah ada sistem terintegrasi yang mengakomodasi aturan untuk menajemen risiko.

---

Utilization of current technology. Is developing very rapidly. The use of technology has an impact on the increase of complexity in a system so that it appears that the complex risks. Risk management is practiced to handle the impact of a risk. On development, risk management is not just focus at risk mitigation measures but also forms system becomes more resilient to risk. Resilient itself is defined as the ability of a system to survive or easily back as before the interruption. Resilience rate system is now a very important issue because not all risks can be avoided. On the other hand, a study of measuring the level of resilience of a government procurement system to date has never been conducted. There is a unique form of a government procurement process. The government procurement process uses the concept of Good Governance by forming the public as a stakeholder so that the government can run more professionally. Therefore, this paper tries to explain the factors involved in determining the level of resilience of a supply chain system and design a framework that can be used to calculate the level of resilience of a system. The literature review is used as a basis for determining the determinants of resilience levels and establishing a system for calculating the resilience of a system. The framework can be used for the general supply chain system. In this paper the framework is used to assess the level of resilience of the Surabaya City government procurement system. Based on the literature review, it has been concluded that there are 3 indicators of system resilience level, namely: the speed of the system in detecting, responding and returning to the initial condition of the system before the risk occurs or a new level of stability that can be accepted by the system. In a government procurement system, the system is said to be resilient if there is an integrated system that accommodates rules for risk management."

"Pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) menurut Cogan & Derricott (1998) harus diajarkan secara sadar melalui sekolah, karena demokrasi tidak muncul secara alamiah. Oleh karena itu, untuk membangun dan mempertahankan lembaga demokrasi, sekolah harus mendidik generasi muda (young citizen) prinsip-prinsip dan praktik demokrasi (Bahmuller & Patrick, 1999). Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat dipahami pendidikan kewarganegaraan (civic education) mempunyai peranan penting untuk mempersiapkan warganegara untuk mendukung dan mengembangkan sistem politik yang demokratis. Tesis ini bertujuan melacak faktor determinan pembentuk karakter siswa dan mengevaluasi pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKN) ketercapaian tujuan kurikulum untuk membentuk karakter siswa dan ketahanan individu di SMAN 2 Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen untuk memahami konteks riil di lapangan. Informan yang diteliti adalah delapan (8) siswa kelas XI, guru PKN, wakil kepala sekolah, dan guru BK. Hasil studi lapangan menunjukkan bahwa baik siswa dan guru menyadari pentingnya pelajaran PKN untuk memberi pemahaman bagaimana karakter warga negara yang baik dan mendorong kesadaran sikap akan ketahanan individu. Tes dan ujian sekolah sebagai tolok ukur pengetahuan siswa terhadap substansi PKN menunjukkan rata-rata hasil positif. Dapat disimpulkan bahwa analisis teoritis yang didukung dengan studi lapangan di SMAN 2 Tangerang Selatan menunjukkan bahwa PKN ini mampu memberikan pengetahuan siswa tentang karakter ideal warga negara serta mendorong pemahaman siswa memiliki ketahanan individu melalui cara pandang dan sikap terhadap negara dan ATHG yang dihadapi Indonesia.

---

According to Cogan & Derricott (1998), Citizenship or Civic Education must be intentionally taught through school because democracy does not emerge naturally. Therefore, to build and sustain democratic institutions, schools should educate young people (young citizens) the principles and practices of democracy (Bahmuller & Patrick, 1999). Based on these opinions, it can be emphasized that citizenship or civic education has an important role to prepare citizens to support and develop a democratic political system.

This thesis aims to track the determinant factors of students? character formation and to evaluate civic education lesson (Pendidikan Kewarganegaraan/PKN) outcome in accordance to curriculum objectives that attempt to build character and self-resilience of the students at SMAN 2 Tangerang Selatan. The methodology of this thesis is using a qualitative approach with a case study its research method. Data retrieval techniques using in-depth interviews, observation, and documents study to understand the real context in the field. Informants of this research comprised eight (8) students of class XI, PKN teachers, vice-principals, and Education Counselling (Bimbingan Konseling/BK) teachers.

The results of field studies revealed that both students and teachers aware of the importance of PKN lesson that gives an understanding on how should the character of good citizens and encouraging an awareness to the attitudes of self-resilience. Tests and exams are indicators to measure level of students' comprehension on PKN materials and the result showed a positive correlation between test results and students? knowledge on character and self-resilience.

It can be concluded that the theoretical analysis supported by a case study in SMAN 2 Tangerang, indicates PKN as being able to provide students with knowledge to the ideal character of the citizens and to encourage student comprehension on a self-resilience perspective and attitude towards the state and ATHG facing Indonesia."