Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Elkind (Papalia, Olds & Feldman 2004) mengemukakan istilah "hurried child" untuk anak-anak yang hidup dengan banyaknya tekanan di zamzm modem ini, mereka oenderung dinmtut untuk lehih oepat dewasa dari usia mereka sebenamya. Adapun bentuk tekanan yang dihadapi berupa situasi stres seperti peroeraian, kemiskinan, penyakit dan lain-lain. Akibat dari tckanan yang dihadapi, fcnomena bunuh diri semakin sering kita jumpai tenltamadi kalangan anak dan remaja. Melihat begitu kompleksnya tekanan hidup, cara pcncegaharmya pun harus dilakukan secara bertahap. Pencegahan primer dalam aspek psiko-edukatifamat penting karena merupakan sarana meletakkan dasar-dasar perkembangan kognitii Salah satu peneegahan primer Psiko-edukatif yang dapat dilakukan adalah mengembangkan kemampuan resiliensi yang dimiliki. Resiliensi ini mengacu pada proses dinamis individu dalam mengcmbangkan kemampuan diri untuk menghadapi, mengatasi, memperkuat dan mentransfonnasi pengalaman-pengalaman yang dialarni pada situasi suiit menuju pencapaian adaptasi yang poswf (Grotberg, 1999). Penelitian ini mcnggunakau satu orang subyek yang dipilih berdasarkan karakteristik subyek yang berisiko cukup tinggi. Sebelum mengikuti pelatihan ini, subyek terlcbih dahulu telah mengikuti pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, ditemul-can subyek memiliki sejumlah faktor risiko yaitu : meninggalnya salah sam orangma, penyakit yang diderita orangmaniumlah orang dewasa yang terlalu sedikit nmtuk mengawasi perilaku anak dan kurangnya dukungan dari keluarga besar.

---

Elkind (Papalia, Olds & Feldman 2004), called ?huuried child? because of pressures of modem life such as : divorce, poverty, illness are forcing them to grow up too soon. Consequence of high presurcs result in high suicide incidence. Based on complexity ofpressurcs, prevention should made. Primary prevention such as Psycho-education very important to put cognitive developmental foundations.

One of psycho-education primary prevention is developing resiliency capacity Resiliency is individual dynamic process to develop capacity for facing, overcome, strengthened by, and even be transformed by experiences of adversity to reach positive adaptation.

This research use one subject which has high risk characteristic. Before a subject participate, she followed series of examination. Based on the examination, subject has some risk factors such as : death of parents, illness of parents, few adults to monitor children behaviors, less support tram extended family. "

"Wilayah pesisir selatan Pulau Jawa memiliki potensi ancaman gelombang tsunami akibat gempa tektonik termasuk Pantai Ujunggenteng yang terletak di pantai selatan Kabupaten Sukabumi. Tingkat Kerentanan wilayah terhadap tsunami di Pantai Ujunggenteng dikaji berdasarkan aspek keterpaparan, sensitivitas, dan ketahanan melalui penerapan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dikombinasikan dengan analisis spasial berbasis grid serta dilakukan verifikasi lapangan pada 37 titik survei. Kerentanan wilayah terhadap tsunami di daerah penelitian menggunakan metode AHP didominasi oleh kelas kerentanan tinggi. Kerentanan wilayah tinggi terdapat pada sepanjang pesisir pantai bagian selatan dan beberapa di pesisir pantai barat daerah penelitian dengan jumlah grid414 atau berkisar 73% dari seluruh jumlah grid. Kerentanan wilayah sedang terdapat pada bagian tengah, timur dan beberapa di pesisir barat daerah penelitian dengan jumlah grid 123 atau berkisar 22% dari seluruh jumlah grid. Sedangkan kerentanan wilayah rendah terdapat dibagian utara dan beberapa di tengah daerah penelitian dengan jumlah grid 27 atau berkisar 5% dari seluruh jumlah grid.

---

Java's southern coastal areas have potential threat of a tsunami caused by tectonic earthquake including Ujunggenteng beach located in the south coast of Sukabumi. The vulnerability levels of the region to the tsunami in Ujunggenteng beach are assessed based on aspects of exposure, sensitivity and resilience through the application of Analytical Hierarchy Process (AHP) combined with grid-based spatial analysis and verification from field surveys at 37 points. The vulnerability of the region to tsunami in study area with AHP method is dominated by high vulnerability class. There are areas of high vulnerability in the western part along the coast and southern coast area of ​​study with number of grids 414 or about 73% of the total grid. The moderate vulnerability of the region is located on the central, eastern and some western part of coastal in the study areas with 123 grids or about 22% of the total grid. While there is a lower susceptibility region in the north and some in the middle of the study area with the number of grids are 27, or about 5% of the total grid."

"More than two decades after Michael Rutter (1987) published his summary of protective processes associated with resilience, researchers continue to report definitional ambiguity in how to define and operationalize positive development under adversity. The problem has been partially the result of a dominant view of resilience as something individuals have, rather than as a process that families, schools,communities and governments facilitate. Because resilience is related to the presence of social risk factors, there is a need for an ecological interpretation of the construct that acknowledges the importance of people?s interactions with their environments. The social ecology of resilience provides evidence for this ecological understanding of resilience in ways that help to resolve both definition and measurement problems."

"Di era industri 4.0 dan perkembangan teknologi ini, seluruh sektor industri dituntut untuk memastikan perusahaannya memiliki suatu konsep ketahanan sistem dari segala macam potensi terjadinya variabilitas pada proses bisnis yang kemudian disebut sebagai konsep resilience. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep safety resilience pada perusahaan industri pertambangan guna mengetahui tingkat kemampuan perusahaan tersebut dalam menghadapi kondisi tidak terduga. Desain studi penelitian ini berjenis deskriptif dengan metode semi kuantitatif dan menggunakan tools Resilience Assessment Grid (RAG) sebagai panduan wawancara. Pengambilan data dilakukan dengan meninjau dokumen perusahaan dan melakukan wawancara dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil analisis, PT X memiliki unsur resilience dengan membandingkan reliabilitas perusahaan dengan besaran risiko. Tingkat implementasi konsep safety resilience pada PT X rata-rata memiliki persentase sebesar 87.9% yang termasuk tahap menuju resilience dengan rincian kemampuan respon (88.9%), kemampuan monitoring (89.2%), kemampuan belajar (86.1%), dan kemampuan antisipasi (87.6%). Pendekatan teknologi, baiknya kemampuan respon, dan komitmen dari petinggi perusahaan menjadi aspek pendukung tingginya tingkat implementasi konsep safety resilience pada PT X. Sedangkan, adanya ketimpangan tingkat persepsi risiko pada pekerja dan dasar pembelajaran perusahaan yang masih mengedepankan paradigma safety-I menjadi penghambat perusahaan dalam mengimplementasikan konsep safety resilience secara maksimal.

---

In the industrial era 4.0 and technological developments, all industrial sectors are required to ensure that their companies have a concept of system resilience from all kinds of potential for variability in business processes, which is then referred to as the concept of resilience. This study aims to analyze the application of the concept of safety resilience in mining industry companies to determine the level of the company's ability to deal with unexpected conditions. The design of this research study is descriptive with a semi-quantitative method and uses the Resilience Assessment Grid (RAG) tools as an interview guide. Data were collected by reviewing company documents and conducting interviews using the purposive sampling technique. Based on the results of the analysis, PT X has an element of resilience by comparing the company's reliability with the amount of risk. In addition, the level of implementation of the safety resilience concept at PT X has an average percentage of 87.9% which is included in the stage towards resilience with details on response-ability (88.9%), monitoring ability (89.2%), learning ability (86.1%), and anticipation (87.6%). The technological approach, good response-ability, and commitment from company officials are aspects that support the high level of implementation of the safety resilience concept at PT X. Meanwhile, the imbalance in the level of risk perception among workers and the company's learning base that still prioritizes the safety-I paradigm is an obstacle for companies to implement maximum safety resilience concept."

"Sebagian besar kasus kecelakaan besar yang terjadi di sektor minyak dan gas disebabkan oleh kurangnya/ketidaktahuan akan pengelolaan asset integrity. Pada tahun 2021-2022 terdapat lima kasus kecelakaan terkait aset integrity di PT X. Untuk menjawab hal ini, PT X membuat Asset Integrity Management System (AIMS). Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis AIMS di PT X berdasarkan konsep safety resilience. Manfaat penelitian yaitu memberikan perspektif implementasi safety resilience untuk menghadapi kejadian yang dapat diperkirakan atau tidak terduga seperti kegagalan pada aset di PT X. Penelitian ini merupakan penelitian semi kuantitatif dengan menggunakan desain studi analisis deskriptif, dan panduan analisis berdasarkan Resilience Analysis Grid. Unit analisis dalam penelitian ini mengambil dokumen terkait AIMS di PT X dan wawancara dengan stakeholder terkait AIMS di PT X. Hasil dari analisis empat faktor resilience pada AIMS di PT X adalah kemampuan respon (73,75%), kemampuan monitor (81,23%), kemampuan belajar (77,22%), dan kemampuan antisipasi (75,62%). Dari hasil tersebut, tingkat safety resilience pada AIMS sudah menuju level proactive dengan rata-rata sebesar 77%. Keterlibatan beberapa pihak, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan penambahan indikator efektifitas AIMS, menjadi hal yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan resilience pada AIMS di PT X.

---

Most of the major accident cases that occur in the oil and gas sector are caused by the lack of/ignorance of asset integrity management. In 2021-2022 there were five cases of accidents related to asset integrity at PT X. To answer this, PT X created an Asset Integrity Management System (AIMS). The purpose of this research is to analyze AIMS at PT X based on the concept of safety resilience. The benefit of the research is to provide a perspective on the implementation of safety resilience to deal with predictable or unexpected events such as failures in assets at PT X. This research is semi-quantitative research using a descriptive analysis study design, and an analysis guide based on the Resilience Analysis Grid. The unit of analysis in this study took documents related to AIMS at PT X and interviews with stakeholders related to AIMS at PT X. The results of the analysis of the four resilience factors in AIMS at PT X are response capability (73.75%), monitoring capability (81.23%), learning capability (77.22%), and anticipation capability (75.62%). From these results, the level of safety resilience at AIMS has reached the proactive level with an average of 77%. The involvement of several parties, a clear division of responsibilities, and the addition of AIMS effectiveness indicators, are things that are needed to improve the resilience capabilities of AIMS at PT X."

"Along with the movement of national reform, TNI (Indonesian armed forces) has realized the need to carry out an internal reform. ...."

"Otonomi Daerah telah memberikan peluang yang luas kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengatur daerahnya, termasuk memanfaatkan sumber daya alam daerah sebagai modal pembangunan. Dengan demikian, peranan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat akan sangat menentukan dalam pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah akan meningkatkan ketahanan daerah.Kajian penelitian ini tentang "Hubungan Antara Penambangan Pasir Dengan Ketahanan Daerah, Studi Kasus Kabupaten Magelang". Adapun titik berat atau fokus penelitian adalah Peranan Pemerintah Kabupaten Magelang dan Partisipasi Masyarakat Mengatasi Dampak Penambangan Pasir Gunung Merapi di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang Untuk Mendukung Ketahanan Daerah. Permasalahan ini sangat menarik perhatian, meilgingat penambangan pasir Gunung Merapi merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Magelang.Permasalahan yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagainnana peranan Pemerintah Kabupaten Magelang dan partisipasi masyarakat mengatasi dampak penambangan pasir Gunung Merapi di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, apakah penambangan pasir Gunung Merapi mendukung pembangunan daerah, dan apakah kegiatan usaha penambangan pasir Gunung Merapi mendukung Ketahanan Daerah, Untuk mengukur hubungan variabel, peneliti mengujinya dengan teknik analisa statistik.Lokasi penelitian di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, dengan menggunakan metode penelitian survey dan jumlah sampel responden 100 orang melalui purposive sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dan wawancara. Teknik analisa data yang digunakan metode deskriptif, sedangkan untuk mengukur korelasi antar variabel menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment (r).Berdasarkan tolak ukur variabeI, maka peranan pemerintah daerah dalam mengatasi dampak penambangan pasir Gunung Merapi belum optimal. Meskipun, Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan berbagai kebijakan, tetapi masyarakat masih menilai bahwa upaya pemerintah belum seperti yang diharapkan. Partisipasi masyarakat menunjukkan kondisi yang sama, masyarakat belum secara penuh berpartisipasi dalam mengatasi dampak penambangan pasir Gunung Merapi. Partisipasi masyarakat masih terbatas dalam keinginan, belum diwujudkan dalam tindakan nyata.Dalam hal pembangunan daerah menunjukkan bahwa kontribusi penambangan pasir cukup besar terhadap pemasukan kas daerah, tetapi tidak banyak memberikan pengaruh terhadap peningkatan kehidupan masyarakat. Terhadap Ketahanan Daerah, dilihat dari aspek kesejahteraan dan aspek keamanan adanya penambangan pasir memiliki dua sisi yang kontradiktif, disatu pihak menguntungkan tetapi dilain pihak merugikan.Dilihat dari perhitungan korelasi antar variabel, diketahui korelasi dari peranan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dengan pembangunan daerah sebesar 0,32, maka ada korelasi positif pada kategori rendah. Hal ini berarti hipotesa diterirna.Dengan demikian, perlu upaya yang lebih keras lagi dari Pemerintah Kabupaten Magelang dengan melibatkan sejauh mungkin partisipasi masyarakat mengatasi dampak penambangan pasir Gunung Merapi, sehingga dapat lebih mendukung pembangunan daerah dan Ketahanan Daerah.

---

Local autonomy has been giving a wide range of opportunity for the people and local government in administering their region, including in using natural resources as a capital. Therefore the role of local government and participation of local people would significantly determine the development of the region. Accordingly the success of local development will increase the regional resilience.

This research observes "the Relations between Sand Mining Activities and Regional Resilience, with the case study of Magelang Regency." The focus of the research is on the role of Magelang Regency government and the participations of Magelang people in overcoming the impact of sand mining in Mount Merapi, located in Srumbung District, Regency of Magelang, in supporting the regional resilience. This issue attracts immense attention, considering the sand mining at Mount Merapi is one of the main problems faced by Magelang Regency.

The research question is how have the role of Magelang government and the participations of Magelang people in overcoming the impact of sand mining at Mount Merapi, have the sand mining support the local development, and have the sand mining activities support the regional resilience. In measuring the relations between variables, the research tested it by using statistical analysis technique.

The location of the research was at Srumbung Districts, Regency of Magelang, using the survey research method, and by respondent samples of 100 people through purposive sampling. Research instruments used in the research are questioners and interviews. The technique used to analyze the data was descriptive method. And in order to correlate between variables, the Pearson Product Moment correlation technique (r) was used.

Based on variable indicators, Magelang Government roles in overcoming the impact of sand mining activities has not yet optimal. Even though the government of Magelang Regency has been launching a series of policy, but still the Magelang people perceived that government efforts are not as expected. Participations of the people of Magelang showed similar condition that the people have not been fully participated in overcoming the impact of sand mining at Mount Merapi. The participations of Magelang people is still limited to desire, not yet implemented in a concrete way.

Related to local development, result of the research showed that the sand mining activities have major contribution for the regency income, but still not giving influence for the people live. Related to Regional Resilience, viewed from the prosperity and security aspects, the sand mining have two contradicting side, in one hand it give benefits, but in other hand it brings costs.

Viewed from the relations between variables, correlations of the role of local government and the people participation with the local development is 0,32. This means that there is positive correlations, but in low category.

Thus, it is needed a stronger efforts from the Magelang Regency government through involving Magelang people participation in managing the impact of sand mining activities at Mount Merapi, so that it could give more supports for the local development and regional resilience."

"Guna melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, diperlukan suatu kondisi pertahanan dan keamanan (Hankam) yang kuat di segenap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Mempertahankan kedaulatan Negara Bangsa Indonesia dengan dua pendekatan yaitu pendekatan militer dan pendekatan non-militer. Pendekatan militer adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara dengan melibatkan kekuatan militer secara langsung, dilain sisi pendekatan non militer seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, lingkungan hidup, imigrasi, perkembangan iptek, sosial dan budaya dari berbagai aspek non militer yang strategis adalah bagaimana terjaminnya ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Dengan terjaminnya ketersediaan pangan maka keamanan dan ketahanan dapat terwujud."

"ABSTRAK Kerangka pembangunan daerah saat ini bertumpu pada pengembangan ekonomilokal dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu cara pengembangan perekonomiandaerah dengan mengoptimalkan peranan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Tesis inibertujuan mengevaluasi konsep pengembangan UKM di Kabupaten Klaten termasukhambatan yang mempengaruhi implementasi pengembangan UKM serta keterkaitannyadengan ketahanan ekonomi daerah.Hasil penelitian menunjukkan penyebaran sentra UKM di Kabupaten Klatentidak merata. Implementasi pengembangan UKM di Kabupaten Klaten dilaksanakanoleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta instansi/lembagaterkait. Pola pendekatan pengembangan UKM merupakan transisi pendekatan sentramenjadi pendekatan klaster. Hambatan yang mempengaruhi implementasipengembangan UKM di Kabupaten Klaten dapat berasal dari internal instansi ataupunpelaku usaha. Penelitian menunjukkan bahwa ijin usaha berperan dalam pengembanganusaha terutama untuk kemitraan usaha serta urusan terkait perbankan. Pelayananperijinan usaha oleh Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) masih belum berjalan maksimalpelayanannya disebabkan oleh beberapa faktor internal.Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah menjadi upaya meningkatkanketahanan ekonomi daerah. Kegiatan produksi dan distribusi barang menjadi salah satuperan UKM dalam aspek ekonomi. Peran UKM dalam perekonomian daerah akanberpengaruh pada aspek-aspek lainnya pada ketahanan daerah. Pengembangan UKMdalam perspektif sosial berperan dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatankesejahteraan masyarakat. Pada perspektif ideologi dan politik, pengembangan UKMmerupakan perwujudan dari komitmen politik yang diimplementasikan dalam kebijakandari Pemerintah Pusat. Perspektif aspek budaya, peran UKM dalam optimalisasipemanfaatan iptek dan penciptaan jejaring yang didasarkan pada hubungan sosial antarindividu untuk penguatan UKM.

---

ABSTRAK The current framework of regional development based on local economicdevelopment and community empowerment. One way to optimize regional economicdevelopment role of Small and Medium Enterprises (SMEs). This thesis aims to evaluatethe concept of the development of SMEs in Klaten district includes the constraintsaffecting the implementation of SME development and linkages with local economicresilience.The results showed the spread of SME centers in Klaten uneven. Implementation ofSME development in Klaten district conducted by the Department of Industry, Trade,Cooperatives and SMEs and agencies / institutions. The pattern approach to SMEdevelopment in the range of 2012 to now is a transition center approach into the clusterapproach. Constraints affecting the implementation of SME development in Klaten cancome from internal agency or business operators. Research shows that business licensesrole in business development, especially for business partnerships and banking relatedmatters. Licensing services by the Office of Integrated Services (KPT) is not runningoptimally ministry, thus causing people unwilling to take care of licensing.Optimizing the utilization of the potential of the region into an effort to increase theresilience of the regional economy. Production and distribution of goods to be one of therole of SMEs in the economic aspect. The role of SMEs in the economy of the area willaffect other aspects of the local resistance. SME development in the perspective of socialrole in employment, improving the welfare of local people. On the ideological andpolitical perspective, the development of SMEs is the embodiment of politicalcommitment aimed at the implementation of the 1945 Constitution which is implementedin the policies of the Central Government. Cultural aspects of the cultural perspective ofthe role of SMEs in optimizing the utilization of science and technology and the creationof networks that are based on social relationships between individuals for strengtheningSMEs."