Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada awal masa Republik Kelima, pengaruh bahasa Inggris terhadap bahasa Prancis atau Anglisisme semakin kuat akibat perluasan kebudayaan serta superioritas teknologi dan ekonomi Amerika Serikat usai Perang Dunia II. Sebagai reaksi terhadap situasi ini, Prancis mengambil tindakan resistensi untuk mempertahankan kemurnian bahasa Prancis melalui penerapan kebijakan bahasa. Meski demikian, sikap Prancis terhadap Anglisisme senantiasa berubah seiring dengan pergantian masa pemerintahan. Perkembangan sikap Prancis terhadap Anglisisme terwujud dalam pembentukan berbagai badan regulator bahasa pada masa pemerintahan Charles de Gaulle dan Georges Pompidou, pengesahan Undang-Undang Bas-Lauriol pada masa pemerintahan Valéry Giscard dsstaing, pengesahan Undang-Undang Toubon pada masa pemerintahan François Hollande, dan dilakukannya berbagai upaya untuk menerima pengaruh bahasa Inggris setelah pengesahan Undang-Undang Toubon. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan, penelitian ini memaparkan kebijakan bahasa yang diterapkan sejak awal masa Republik Kelima hingga tahun 2015 untuk menguraikan keterkaitan perkembangan ideologi politik dan sikap Prancis terhadap Anglisisme pada periode itu. Melalui analisis terhadap perkembangan kebijakan bahasa pada masa Republik Kelima, terungkap bahwa perubahan ideologi pemerintah Prancis pada masa Republik Kelima menjadi faktor pembentuk sikap Prancis terhadap Anglisisme dari satu masa pemerintahan ke masa pemerintahan berikutnya.

---

At the beginning of the French Fifth Republic, Anglicism flourished in France due to the growing cultural expansion and economic power of the United States. In order to preserve the purity of the French language, France began the national resistence against Anglicism through its language policies. The development of the French attitude towards Anglicism throughout the Fifth Republic was manifested in the formation of various linguistic organizations during de Charles de Gaulle and Georges Pompidous government, the ratification of the Bas-Lauriol Law during Valéry Giscard dsÉstaings government, the ratification of the Toubon Act under François Hollande, and the growing acceptance of the English linguistic influence after the ratification of the Toubon Act. This study discusses the language policies implemented since the beginning of the Fifth Republic until 2015 to analyze the relationship between the development of political ideology and the French attitudes towards Anglicism. Through the analysis of the development of language policy during the Fifth Republic, it is revealed that the change of ideology of the French government during the Fifth Republic is the main factor that dictates Frances attitude towards Anglicism from one government to the next."

"Artikel ini membahas gejolak politik dan ekonomi di Prancis pasca krisis minyak yang terjadi di wilayah Eropa dan Amerika. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah tingkat pertumbuhan produktivitas kerja perusahaan-perusahaan di Prancis pada tahun 1967-1988 serta kebijakan nasionalisasi dan privatisasi yang dikeluarkan pada masa Pemerintahan Mitterand. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa gejolak ekonomi di Eropa dan Amerika yang disebabkan oleh krisis minyak mempengaruhi keadaan politik di Prancis dengan terbentuknya Pemerintahan Sosialis pertama di Prancis. Perubahan arus politik ini juga mempengaruhi kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan Mitterand. Setelah dianggap belum mampu mengatasi krisis ekonomi di Prancis, pada pemilihan legislatif tahun 1986, masyarakat memilih Jacques Chirac yang merupakan dari partai poros kanan untuk menjadi Perdana Menteri dan membuat Prancis masuk ke dalam era pemerintahan baru yaitu Pemerintahan Cohabitation. Dengan demikian tingkat pertumbuhan produktivitas kerja perusahaan-perusahaan di Prancis pada saat itu belum berkembang dikarenakan gejolak politik yang terjadi di Prancis dan lesunya perekonomian di Eropa.

---

This article discusses the political and economic turmoil in France after the oil crisis that Occurred in Europe and America. The data used is the growth rate of labor productivity firms in France in 1967-1988 and the nationalization and privatization policies issued during Mitterand’s administration. The results of this study showed that the economic turmoil in Europe and America was caused by the oil crisis. This situation affects the political situation in France which is characterized by the formation of the first Socialist Government in France. These political mainstream changes also economic policy issued by the government of Mitterand. Considered not able to cope with the economic crisis in France, in the 1986 legislative elections, peoples in France choose Jacques Chirac is a party right shaft to become Prime Minister and make France enter into a new era of Cohabitation Governments. Chirac made an act of privatization that replaces the act of nasionalization. Thus the growth rate of labor productivity of companies in France at the time was not developed due to the political turmoil that occurred in France and the economic slowdown in Europe."

"Fokus penelitian ini terletak pada perkembangan Konstitusi Prancis pada masa Republik Kelima. Tujuannya untuk menggambarkan perubahan yang terjadi pada Konstitusi Prancis selama Republik Kelima yang tercermin dalam pengubahan beberapa pasal konstitusi. Penelitian ini menggunakan data yang dianalisis berdasarkan konsep konstitusi dan amendemen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa amendemen yang terjadi berimplikasi memperkuat karakter negara Prancis, dan menyempurnakan peran presiden, parlemen, dan dewan konstitusi sebagai lembaga tinggi negara Prancis.

---

This thesis discusses The focus of this research lies on the raising of French Constitution During 5th Republic. This research were analyzed based on the concept of constitution and amendment. The thesis concluded that the amendement has goals to describe the character of France, and to make perfect the role of president, parliament, and Conseil Constitutionnel as the highest state body of France."