Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Akta Notaris pada hakikatnya berfungsi untuk mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari. Dengan pelanggaran Notaris dalam pengeluaran akta kuasa menjual dan akta perjanjian pengosongan tanpa adanya akta pengikatan jual beli mengakibatkan akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akta yang tidak dibuat sesuai prosedur telah kehilangan kekuatannya sebagai alat bukti yang sempurna. Oleh karena itu bentuk pertangungjawaban Notaris adalah dengan pengenaan sanksi administratif. Disamping itu Notaris juga dapat dikenakan sanksi keperdataan berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga apabila Notaris terbukti bersalah di hadapan pengadilan. Kesimpulan diatas penulis tarik berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.

---

ABSTRACT
Essentially deed serves to prevent problems in the future. With the infringements in releasing the power of attorney for sale and the power evacuation agreement without binding sale and purchase deed resulted in deeds only has probative force as an under hand agreement. Deeds that is not made according to the procedures has lost its power as a perfect evidence. Therefore Notary is responsible for administrative sanctions. Besides, Notary may also be subject to civil sanctions such as replacement costs, damages and interest, if Notary proven guilty in court. This conclusion is based on research conducted using qualitative methods.

Abstrak :
ABSTRAK
Pertumbuhan e-commerce di Indonesia sangat pesat dan beragam jenis. Salah satu jenis e-commerce adalah yang berbentuk user generated content. Jenis ecommerce ini seringkali disalahgunakan oleh pedagang yang dapat mengunggah langsung konten/barang dagangannya, sehingga mengakibatkan penyelenggara sistem elektronik turut bertanggungjawab. Menanggapi hal ini pemerintah melalui kementerian komunikasi dan informatika mengeluarkan SE Menkominfo No. 5 Tahun 2016 tentang batasan dan tanggung jawab penyedia sistem elektronik dan pedagang merchant . Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan meninjau kesesuaian antara isi surat edaran dengan hukum perlindungan konsumen Indonesia. Kebijakan ini diperlukan guna memenuhi asas-asas dalam hukum perlindungan konsumen. Beberapa e-commerce yang berbentuk UGC di Indonesia juga menerapkan kebijakan ini pada syarat dan ketentuannya. Namun, surat edaran tidak dapat dijadikan dasar pembatasan tanggung jawab pelaku usaha. Penyelenggara sistem elektronik dan pedagang tetap harus bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kepastian hukum sangat penting sehingga peraturan mengenai batasan dan tanggung jawab lebih baik diakomodir dengan peraturan menteri.

---

ABSTRACT
The growth of e commerce in Indonesia is very rapid and varied. One type of ecommerce is user generated content. This type of e commerce is misused by merchants who can upload their content merchandise directly, thus the electronic systems provider should take responsibility. Responding to this, the government, through the ministry of communication and informatics, issued circular letter no. 5 2016 about the limits and responsibilities of electronic providers and merchants. This study requires normative juridical with readiness between the contents of the circular with the formal law of Indonesian consumers. This policy is required to meet the principles in law. Some e commerce, in the form of UGC in Indonesia, also applied this policy in its terms and conditions. However, a circular letter cannot be the basis of responsibility. Electronic systems provider and sellers must remain responsible for the legislation in Indonesia. Legal certainty is very important, so regulations about limits and responsibilities are better accommodated by ministerial regulations.