Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perencanaan merupakan fitrah manusia yang dalam bentuk paling sederhana sekalipun akan selalu mengawali kegiatan manusia. Setiap individu adalah perencanaan, apaka itu untuk dirinya sendiri, lingkungan keluarga terdekatnya ataupun untuk lingkungan hidup di sekitarnya.....

Abstrak :
PENDIDIKAN di Indonesia belum sepenuhnya memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui nilai dan manfaat pendidikan itu sendiri. Kondisi ini terbukti dari hasil assesment internasional seperti Programme International for Student Assesment (PISA) dan Trends in Mathematic and Science Study (TIMMS). Selain itu, kualitas guru di Indonesia juga tergolong rendah. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mendorong agar perubahan orientasi pendidikan segera dilakukan revolusi secara mendasar (mindset pelaku) pada semua komponen dalam konteks sistem pendidikan. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif interpretatif, dimana data primer diambil dari observasi dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis teks yang digunakan adalah bersifat kualitatif, yaitu merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dipahami.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Majelis Tahkim ke-40 yang dilakukan oleh Syarikat Islam pada tahun 2015. Dalam Majelis Tahkim tersebut, paling tidak menghasilkan tiga keputusan. Pertama, mengukuhkan Hamdan Zoelva sebagai ketua umum Lajnah Tanfidziyah SI. Kedua, SI menetapkan untuk melakukan reorientasi organisasi dengan mengembalikan perannya sebagai organisasi dagang khittah 1905 . Ketiga, SI juga berketetapan untuk tidak lagi berkecimpung dalam politik praktis maupun berafiliasi pada partai politik manapun. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban mengapa SI melakukan reorientasi dan bagaimana peran SI pasca reorientasi khittah 1905 . Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam, mendeskripsikan dan eksplorasi dari hasil analisis. Teori dalam penelitian ini menggunakan konflik Maurice Duverger juga teori elit Pareto dan Mosca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat faktor yang menjadi penyebab SI melakukan reorientasi dengan kembali ke khittah 1905, yakni: Pertama, Adanya konflik internal kepemimpinan. Kedua, Terjadinya kegagalan kaderisasi dan pengembangan organisasi. Ketiga, Ketiadaan tokoh dalam SI hingga memunculkan tokoh baru Hamdan Zoelva. Keempat, Adanya kemunduran dalam bidang perekonomian khususnya pada umat Islam. Sedangkan peran SI pasca melakukan reorientasi adalah dengan melakukan sinkronisasi program kerja yang termaktub dalam Catur Program SI. Di dalamnya terdapat program-program yang menitiberatkan pada bidang ekonomi. Implikasi teoritisnya adalah bahwa konflik internal yang terjadi pada SI berawal dari konflik individu yang ditimbulkan oleh sebab psikologis yakni rasa kekecewaan. Rasa kekecewaan ini mengakibatkan konflik politik yang berkepanjangan. Dalam konteks tersebut relevan dengan yang dikatakan Maurice Duverger mengenai teori konflik. Selain itu, terpilihnya Hamdan Zoelva menjadi ketua umum sesuai dengan pengertian elit menurut Pareto dan Mosca, keduanya mengatakan bahwa elit mampu menduduki jabatan dan memiliki kewenangan dalam mengurus lembaga maupun organisasi dibawah kepimimpinannya.

---

ABSTRACT
The background of this research is the desicion of the 40th Judicial Assembly conducted by Syarikat Islam in 2015. In the 40th Judicial Assembly, at least produce three decisions. First, establishing Hamdan Zoelva as chairman of Lajnah Tanfidziyah SI. Second, the SI set to reorient the organization by returning from its role as a trade organization khittah 1905 . Third, the SI is also determined not to engage in practical politics or affiliated with any political party. This study aims to find answers to why SI reorientation and how the role of post reorientation of SI khittah 1905 . The method used is a qualitative method with the in depth interview, describe and exploration from the result of an analysis. The theories in this study use Maurice Duverger 39 s conflict and elite theory of Pareto and Mosca. The results showed that there are four factors that cause the SI reorientation by returning to khittah 1905 First, The existence of internal conflict leadership. Second, the occurrence of the failure of regeneration and organization development. Third, the absence of figures in the SI to bring up a new character Hamdan Zoelva. Fourthly, there is a deterioration in the field of economy, especially for Muslims. While the role of post re orientation is to synchronize the work program contained in the Catur Program SI. In it, there are programs that focus on the economic field. The theoretical implication is that the internal conflicts that occur in the SI originate from individual conflicts caused by psychological causes of disappointment. This sense of disappointment resulted in a prolonged political conflict. In that context, it is relevant to what Maurice Duverger said about conflict theory. In addition, the election of Hamdan Zoelva became chairman in accordance with the elite 39 s notion according to Pareto and Mosca, both of which said that the elite was able to hold office and have authority in organizing institutions and organizations under its leadership.

Abstrak :
Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sudah lebih dua tahun diundangkan, tetapi masih bersifat utopia. Posisi tawar konsumen masih tetap tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah dibandingkan korporasi pelaku usaha Beberapa hal menarik perhatian peneliti untuk melakukan studi! penelitian ini. Pertama, perhatian hukum pidana yang bersifat ultimum remedium terhadap korban, kini mulai beralih bersifat primum remedium. Kedua, tindak pidana korporasi, dimana konsumen sebagai korbannya, dapat diatasi dengan menerapkan UUPK, meskipun masih terdapat kendala sistemik. Ketiga, keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), seperti YLKI, dapat membantu menyuarakan keinginan para korban dan menghapuskan keterasingan korban dalam sistem peradilan pidana. Keempat, yurisprudensi belum memberikan perspektif perlindungan terhadap korban tindak pidana konvensional, apalagi terhadap korban tindak pidana korporasi. Dalam perspektif perlindungan konsumen, fungsionalisasi hukum pidana menghendaki pengukuran seberapa jauh normanorma, doktrin-doktrin dan lembaga-lembaga hukum sampai kepada tujuan kemanfaatan sosial (Pasal 3 UUPK). Sebagai suatu sistem perlindungan (hukum) terhadap konsumen, UUPK merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Tindak pidana korporasi (corporate crime), dimana konsumen sebagai korbannya, kiranya dapat diatasi dengan menerapkan UUPK. Sesuai asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dikedepankan UUPK, perwujudan kepentingan memupuk laba tidak boleh semata-mata dimanipulasi motif "prinsip ekonomi pelaku usaha". Artinya, tak dibenarkan motif semata-mata memupuk keuntungan (laba) dengan mengabaikan asas-asas itu. Sejumlah kasus konsumen sebelum UUPK beriaku, seperti Biskuit Beracun (1989), Mie Instant (1994), dan Tenggelamnya kapal feri KMP Gurita (1996) telah menelan begitu banyak korban konsumen tak berdosa akibat diabaikannya asas tersebut. Peradilan tenggeiamnya kapal feri KMP Gurita telah membangun opini publik bahwa kejahatan itu terjadi karena salahnya para konsumen itu sendiri (blaiming the victim). Posisi konsumen masih tetap terasing. Sementara itu mayoritas responden konsumen (141 responden atau 94,63%) berpendapat keberadaan LPKSM dapat membantu menyuarakan keinginan para korban dan menghapuskan keterasingan korban dalam sistem peradilan pidana. Pendapat serupa juga dikemukakan responden korporasi (12 responden atau 85,7%). Visi yang Iemah tentang penegakan UUPK, tampak dalam kasus halal-haram produk Ajinomoto (2001), dimana tindakan penyidikan yang dilakukan polisi terhadap PT Ajinomoto Indonesia atas tuduhan kiasik Pasal 378 KUHP (tindak pidana penipuan) mendapat campur tangan dari Istana Kepresidenan. Ini semakin menambah potret buram penegakan UUPK, kendati kini produk Ajinomoto tak lagi haram.