Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini akan membahas mengenai regulasi energi dalam pemanfaatan tenaga listrik yang ada di Indonesia saat ini dalam menuju transisi energi terbarukan sehingga terciptanya ketahanan energi nasional. Dalam hal ini melihat sejauh mana perkembangan regulasi yang ada di sektor energi di Indonesia dari periode pra kemerdekaan, periode awal kemerdekaan, periode orde baru dan periode reformasi menuju ketahanan energi nasional. Selanjutnya dalam penelitian ini akan mengupas mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah Indonesia yang mempengaruhi transisi energi terbarukan. Serta melihat implikasi dari hadirnya regulasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai regulasi awal menuju energi terbarukan dan mewujudkan sasaran energi nasional. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menggunakan data pustaka atau data sekunder sebagai data dasar dengan melakukan penelitian pada literatur-literatur terkait isu-isu yang diteliti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perkembangan regulasi energi di Indonesia berorientasi pada aspek kemanfaatan. Terkait dengan peraturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan energi terbarukan dapat disimpulkan bahwa beberapa aturan dan kebijakan yang ada perlu disesuaikan dan diubah sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Implikasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja bagi sektor energi khususnya panas bumi menuju transisi energi sangat berpeluang meningkatkan persentase pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Adapun saran yang ditawarkan dari hasil penelitian ini adalah perlu meninjau kembali terkait aspek keekonomian pada sektor energi terbarukan, perlu adanya peninjauan kembali juga terhadap kontrak-kontrak PT PLN – IPP, Pemerintah perlu dengan cermat juga melihat dampak dari UU CK pada sektor panas bumi seperti pembagian risiko dan local content dalam ketenagalistrikan energi terbarukan serta aspek lingkungan dalam pemanfaatan tidak langsung panas bumi di Indonesia. ......This study will discuss energy regulation in using electric power in Indonesia at this time towards the transition of renewable energy to create national energy security. In this case, it is seen how far the development of regulations in the energy sector in Indonesia from the preindependence period, the early period of independence, the new order period, and the reformation period toward national energy security. Furthermore, this research will examine the Indonesian government's laws, regulations, and policies that affect the transition to renewable energy. At the core of this paper's discussion is knowing the implications of the regulation of Law 11/2020 on Job Creation (UU CK) as an initial regulation toward renewable energy and realizing national energy targets. In this study, the method used is normative juridical. Normative juridical research uses library or secondary data as basic data by researching the literature related to the issues studied. This study concludes that the development of energy regulation in Indonesia is oriented to the aspect of benefit. Related to the laws and regulations and government policies that affect the implementation of renewable energy, it can be concluded that some existing rules and policies need to be adjusted and changed to increase renewable energy utilization. The implications of Law 11/2020 on Job Creation for the energy sector, especially geothermal to the energy transition, can potentially increase the percentage of renewable energy utilization in Indonesia. The suggestions offered from the results of this study are, first, it is necessary to review the economic aspects of the renewable energy sector. Second, there is a need for a review of the PT PLN – IPP contracts. Third, the government must consider the UU CK's impact on the geothermal sector, such as risk-sharing and local content in renewable energy electricity. Fourth, environmental aspects in the indirect use of geothermal in Indonesia.