Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dengan berkembang pesatnya kegiatan perdagangan yang bertambah banyak serta dengan rasio yang lebih besar, maka semakin banyak serta semakin rumit pula permasalahan terkait utang piutang yang muncul pada masyarakat. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, perekonomian global membutuhkan aturan hukum kepailitan sebagai alat penyelesaian permasalahan utang piutang tersebut agar kreditor dapat memperoleh pembayaran secara adil dan seimbang. Pada dasarnya setiap keputusan perkara kepailitan dapat melahirkan akibat yang merugikan bagi para pelaku bisnis atau debitor, sehingga dengan adanya upaya penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dapat mencegah terjadinya akibat-akibat tersebut. Dengan terlaksananya PKPU, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian dengan harapan debitor dapat membayar baik sebagian atau seluruh utangnya. Namun, terkait rencana perdamaian tersebut dapat dilakukan pembatalan sehingga dapat berakibat pailit. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai pembatalan perdamaian PKPU tersebut serta menganalisis bagaimana penerapan hukum yang sesuai dengan apa yang diatur dalam UU KPKPU. Hal ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif-analitis, dan menganalisis permasalahan  dengan menggunakan teori serta konsep yang relevan. Terkait PKPU, diatur dalam Pasal 222 UU KPKPU dan terkait rencana perdamaian serta pembatalan atas rencana perdamaian tersebut diatur pada Pasal 144 UU KPKPU serta Pasal 291, Pasal 170, dan Pasal 171 UU KPKPU. Kemudian dalam kasus yang dianalisis, terdapat ketidaksesuaian antara penerapan hukum pembatalan perdamaian pada kasus perkara dan dengan yang dimuat dalam UU KPKPU. Hal tersebut dikarenakan tindakan lalai yang dilakukan  debitor berbeda dengan tindakan lalai yang terdapat pada Pasal 1238 KUHPer. Sehingga didapati hasil bahwa terkait pengaturan mengenai PKPU dan pembatalan perdamaian dimuat dalam Pasal 222, Pasal 144, Pasal 291, Pasal 170, serta Pasal 171 UU KPKPU. Kemudian terkait permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh kreditor, tidak dapat dilakukan karena terdapat ketidaksesuaian penerapan hukum yang diatur pada Pasal 170 ayat (1) UU KPKPU yang merujuk pula pada Pasal 1238 KUHPer terkait tindakan lalai. ......With the rapid development and increase of market activities and with a much greater ratio, the more complex the problems related to debts that arise in the society. And with these problems, the global economy requires a law of bankruptcy as a means of solving those debt problems so creditors can obtain payments in a fair and balanced manner. Every bankruptcy case may have detrimental consequences for both people in business or the debtors, therefore there is suspension of payment to prevent these consequences from occurring. With the implementation of the suspension of payment, the debtor can submit a conciliation with the hope that the debtor can pay either part or all of their debt. However, the conciliation can be canceled so it might result in bankruptcy. This research was conducted to find out about the arrangement regarding the cancellation of reconciliation of the suspension of payment and to analyze how the application of the law is in accordance with what is regulated in the KPKPU Law. This research is done by using normative juridical research, descriptive-analytical research typology, and analyzing problems using relevant theories and concepts. Regarding the suspension of payment, it is regulated in Article 222 of the KPKPU Law and regarding the conciliation and cancellation of reconciliation is regulated in Article 144 of the KPKPU Law and Article 291, Article 170, and Article 171 of the KPKPU Law. Then in the analyzed cases, there is a discrepancy between the application of the conciliation cancellation law in case and with what contained in the KPKPU Law. Then regarding the request for cancellation of reconciliation filed by the creditor, it cannot be carried out because of the discrepancy in the application of the law regulated in Article 170 paragraph (1) of KPKPU Law which also refers to Article 1238 of the Criminal Code regarding negligent acts.

Abstrak :
PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi hutang – hutangnya kepada kreditor dengan cara, debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran untuk melaksanakan pembayaran utang baik secara keseluruhan ataupun sebagian utangnya kepada para kreditor. Rencana perdamaian yang telah disepakati oleh mayoritas kreditor wajib disahkan oleh pengadilan. Namun didalam Pasal 285 Ayat (2) Huruf b UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwasannya pengadilan dapat menolak suatu rencana perdamaian apabila pelaksanaan perdamaiannya tidak cukup terjamin. Oleh karena itu, tesis ini bertujuan untuk menganalisis kriteria rencana perdamaian yang pelaksanaannya dapat dinyatakan cukup terjamin dalam proses PKPU dan menganalisis implementasi kriteria rencana perdamaian yang pelaksanaannya cukup terjamin di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur mengenai kriteria dalam membuat suatu rencana perdamaian yang pelaksanaannya dapat dinyatakan cukup terjamin. Hal ini berbeda dengan Amerika dan Singapura yang mengatur mengenai kriteria dalam membuat suatu rencana perdamaian. Walaupun tidak adanya pengaturan mengenai kriteria rencana perdamaian di Indonesia, namun terdapat kasus dimana debitor sudah menerapkan kriteria rencana perdamaian dalam PKPU sebagaimana yang terdapat di Amerika dan Singapura ......PKPU is an opportunity for debtors to restructure their debts to creditors by means of the debtor's proposed accord plan which includes an offer to pay off debts in whole or in part of their debts to creditors. An accord plan that has been agreed by creditors must be approved by the court. However, in Article 285 (2) Letter b of UU No 37/2004, the court can reject an accord plan that is not adequately assured. Therefore, this thesis aims to analyze of proposal accord plan criteria that adequate assured in PKPU process and to analyze the implementation of the criteria in Indonesia. The results of this study indicate that in Act No. 37/2004 there is no criteria in making an accord plan whose implementation can be declared adequately assured. This is different from America and Singapore which are contained the criteria of an accord plan in their regulation. Although there is no regulation regarding the criteria for an accord plan in Indonesia, there have been cases where the debtor has applied the PKPU accord plan criteria as in America and Singapore.

Abstrak :
Rencana Perdamaian dalam PKPU merupakan suatu penawaran yang diajukan oleh Debitor melalui suatu dokumen hukum yang meliputi pembayaran utang-utangnya kepada Para Kreditor, dengan mekanisme yang telah terlebih dahulu disepakati oleh Debitor dengan Para Kreditornya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UUK PKPU, namun dalam praktek, ternyata permasalahan pada proses pemungutan suara (voting) atas rencana perdamaian tersebut dapat terjadi. Sebagaimana dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. Bahwa dalam putusan PKPU tersebut, setelah dilakukan proses pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen kreditor, tim pengurus menyatakan bahwa terdapat dua kreditor yang tidak dapat memberikan suaranya terhadap rencana perdamaian padahal Kreditor tersebut telah ditetapkan dalam suatu Daftar Piutang Tetap. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai dikesampingkannya hak pemungutan suara (voting) kreditor dalam proses persetujuan rencana perdamaian PKPU, serta pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ditetapkannya Kreditor dalam suatu Daftar Piutang Tetap menandakan bahwa Para Kreditor telah melewati tahap verifikasi legalitas Para Kreditor; status tagihan, dan jumlah hak suara yang dimiliki. Sehingga tidak terdapat kualifikasi maupun faktor apapun yang memungkinkan Hakim untuk mengesampingkan / meniadakan hak suara Kreditor untuk melakukan voting atas Rencana Perdamaian. Akibat hukum dikesampingkannya hak suara Kreditor tidak serta merta menghilangkan status sebagai Kreditor dan hak tagihnya hilang, melainkan tetap ada sebagaimana dalam Daftar Piutang Tetap dan setelah perdamaian disahkan maka akan mengikat seluruh Kreditor Konkuren, kecuali Kreditor Separatis sebagaimana dalam Pasal 281 ayat (2) UUK PKPU, kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Selanjutnya, terkait dengan analisis putusan, maka Hakim telah melanggar Pasal 281 ayat (1) UUK PKPU. ......The Reconciliation Plan in PKPU is an offer submitted by the Debtor through a legal document covering payment of his debts to Creditors, with a mechanism that has been previously agreed upon by the Debtor and his Creditors as stipulated in Article 281 paragraph (1) UUK PKPU, but in practice, it turns out that problems in the voting process for the Reconciliation Plan can occur. As in Decision Number 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. Whereas in the PKPU decision, after an examination of the completeness of creditor documents, the management team stated that there were two creditors who were unable to vote on the reconciliation plan even though the creditors had been determined in a List of Fixed Receivables. By using normative-juridical research methods, this article aims to analyze the exclusion of creditors' voting rights in the approval process for the PKPU Reconciliation Plan, as well as the considerations of the Panel of Judges in passing a decision on Decision Number 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. The results of this study are that the determination of Creditors in a Register of Receivables indicates that the Creditors have passed the legality verification stage of the Creditors; the status of the invoice, and the number of voting rights held. So that there are no qualifications or any factors that allow the Judge to set aside / cancel the Creditors' voting rights to vote on the Reconciliation Plan. The legal consequence of setting aside the Creditor's voting rights does not necessarily eliminate the status as a Creditor and the rights to collect are lost, but remain as in the List of Fixed Receivables and after the settlement is ratified, it will bind all Creditors except Separatist Creditors as in Article 281 paragraph (2) UUK PKPU, then legal remedy that can be done is cassation to the Supreme Court. Furthermore, related to the analysis of the decision, the Judge has violated Article 281 paragraph (1) of the PKPU Law.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penolakan pengesahan atau homologasi rencana perdamaian dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dialami oleh PT Korea World Center Indonesia (PT KWCI) yang berakhir pada kepailitan. Penulis melakukan tinjauan hukum mengenai isu tersebut mulai dari segi utang yang dimiliki Debitur sebagai syarat mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga hingga segi imbalan jasa Pengurus yang tidak dibayarkan atau tidak dijamin pembayarannya yang menyebabkan Debitur jatuh pailit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dari pengertian utang menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sebagai syarat permohonan PKPU dan mengetahui apakah Bilyet Giro dapat dianggap sebagai alat pembayaran maupun jaminan pembayaran bagi imbalan jasa Pengurus dalam perkara PKPU. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif, di mana Penulis menggunakan sumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari penelitian ini diketahui bahwa Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) mendefinisikan utang secara luas, sehingga ganti kerugian materil atas putusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht) dapat dikatakan sebagai utang sebagai syarat permohonan PKPU. Selain itu, diketahui pula bahwa Bilyet Giro dapat dianggap sebagai alat pembayaran maupun jaminan pembayaran bagi imbalan jasa Pengurus dalam perkara PKPU apabila penerbitan, pengunjukan, dan pemrosesannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ......This thesis discusses the rejection of the ratification or homologation of the composition plan in the case of Suspension of Debt Payment Obligations Process (PKPU) experienced by PT Korea World Center Indonesia (PT KWCI) which ended in bankruptcy. The author conducts a legal review of this issue, starting from the aspect of debt owned by the Debtor as a condition for submitting a PKPU application to the Commercial Court to the aspect of Management fees that are not paid or the payment is not guaranteed which causes the Debtor to go bankrupt. The purpose of this study is to determine the application of the definition of debt according to Law No. 37 of 2004 as a requirement for PKPU application and to find out whether the Bilyet Giro can be considered as a means of payment or as a guarantee of payment for the Management's services in a PKPU case. The research method used in this research is a qualitative research method, namely research that produces data that is descriptive and analytical. This research is included in normative legal research, where the author uses sources from primary, secondary, and tertiary legal materials. From this research it is known that Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Process (UUK-PKPU) broadly defines debt, so that material compensation for the decision on Unlawful Acts (PMH) which has permanent legal force (in kracht) can be said to be debt as a requirement for PKPU application. In addition, it is also known that Bilyet Giro can be considered as a means of payment as well as a guarantee of payment for Management's compensation in a PKPU case if the issuance, appointment and processing are in accordance with the prevailing laws and regulations.

Abstrak :
PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi hutang – hutangnya kepada kreditor dengan cara, debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran untuk melaksanakan pembayaran utang baik secara keseluruhan ataupun sebagian utangnya kepada para kreditor. Rencana perdamaian yang telah disepakati oleh mayoritas kreditor wajib disahkan oleh pengadilan. Namun didalam Pasal 285 Ayat (2) Huruf b UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwasannya pengadilan dapat menolak suatu rencana perdamaian apabila pelaksanaan perdamaiannya tidak cukup terjamin. Oleh karena itu, tesis ini bertujuan untuk menganalisis kriteria rencana perdamaian yang pelaksanaannya dapat dinyatakan cukup terjamin dalam proses PKPU dan menganalisis implementasi kriteria rencana perdamaian yang pelaksanaannya cukup terjamin di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur mengenai kriteria dalam membuat suatu rencana perdamaian yang pelaksanaannya dapat dinyatakan cukup terjamin. Hal ini berbeda dengan Amerika dan Singapura yang mengatur mengenai kriteria dalam membuat suatu rencana perdamaian. Walaupun tidak adanya pengaturan mengenai kriteria rencana perdamaian di Indonesia, namun terdapat kasus dimana debitor sudah menerapkan kriteria rencana perdamaian dalam PKPU sebagaimana yang terdapat di Amerika dan Singapura. ......PKPU is an opportunity for debtors to restructure their debts to creditors by means of the debtor's proposed accord plan which includes an offer to pay off debts in whole or in part of their debts to creditors. An accord plan that has been agreed by creditors must be approved by the court. However, in Article 285 (2) Letter b of UU No 37/2004, the court can reject an accord plan that is not adequately assured. Therefore, this thesis aims to analyze of proposal accord plan criteria that adequate assured in PKPU process and to analyze the implementation of the criteria in Indonesia. The results of this study indicate that in Act No. 37/2004 there is no criteria in making an accord plan whose implementation can be declared adequately assured. This is different from America and Singapore which are contained the criteria of an accord plan in their regulation. Although there is no regulation regarding the criteria for an accord plan in Indonesia, there have been cases where the debtor has applied the PKPU accord plan criteria as in America and Singapore.

Abstrak :
Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai amandemen yang terjadi terhadap perjanjian perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap akibat ketidakmampuan Debitor dalam memenuhi kewajibannya. Terdapat dua kasus amandemen perjanjian perdamaian yang dilakukan setelah homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dianalisis secara menyeluruh. Kasus pertama yang dianalisis dalam skripsi ini adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Arpeni Ocean Lines Tbk yang terkandung dalam Putusan No. 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020 jo. Putusan No. 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 jo. Putusan No. 4/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam kasus tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang diajukan karena adanya perubahan perjanjian perdamaian oleh debitur pasca-homologasi yang merugikan kreditur. Adapun perbedaan pendapat pada pemeriksaan di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perjanjian perdamaian tidak dapat diubah dengan alasan apapun. Kasus kedua yang dianalisis adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Berlian Laju Tanker Tbk yang termaktub dalam Putusan No. 146 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 jo. Putusan No. 817 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 jo Putusan No. 09/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2015/PN Niaga Jkt. Pst. Dalam kasus PT Berlian Laju Tanker Tbk, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa perjanjian perdamaian wajib dilaksanakan sebagaimana telah disepakati para pihak pada saat homologasi. Dalam tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung tidak secara terang membenarkan perubahan pada perjanjian perdamaian pasca-homologasi, namun mengisyaratkan keabsahan dari perubahan yang dilakukan. ......This thesis raises the issue regarding the amendments that occurred to a composition plan that is legally binding due to the inability of the Debtor to fulfill his obligations. There are two cases of amendments to a composition plan post homologation in Suspension of Debt Payment Obligations which are thoroughly analyzed. The first case analyzed is the Suspension of Debt Payment Obligations of PT Arpeni Ocean Lines Tbk which is contained under Putusan No. 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020 jo. Putusan No. 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 jo. Putusan No. 4/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. In this case, the Panel of Judges at the Central Jakarta Commercial Court rejected a request for the cancellation of a composition plan which was filed because there was an amendment to the composition plan by the debtor post-homologation which harms the creditor’s interest. There was a difference in view at the Cassation stage in the Supreme Court which stated that a composition plan cannot be amended for any reason. The second case analyzed is the Suspension of Debt Payment Obligations of PT Berlian Laju Tanker Tbk contained in Putusan No. 146 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 jo. Putusan No. 817 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 jo Putusan No. 09/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2015/PN Niaga Jkt. Pst. In the case of PT Berlian Laju Tanker Tbk, The Panel of Judges at the Central Jakarta Commercial Court stated that a composition plan must be conducted as was agreed by the parties during homologation. In the Cassation and Judicial Review stage, the Supreme Court did not expressly justify the amendment to the composition plan post homologation, but signals the validity of the amendment made.

Abstrak :
Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”), telah mengatur bahwa tidak dikenal adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU. Bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 23/PUU-XIX/2021 yang telah menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UUK-PKPU tersebut sebagai inkonstitusional bersyarat pun nyatanya tidak menyebabkan perubahan pada praktek Peradilan, dimana terhadap putusan PKPU tetap tidak dapat diajukan upaya hukum. Di luar itu tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu perkara di Pengadilan, terdapat berbagai alasan yang bisa saja menyebabkan pihak Termohon PKPU tidak hadir ke dalam persidangan meski telah berulang kali dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, misalnya alamatnya Termohon yang terbaru tidak diketahui atau secara operasional perusahaan Termohon telah pindah ke tempat yang baru tapi domisili hukum belum diubah, sehingga relaas panggilan sidang tersebut tidak pernah diterima langsung oleh Termohon PKPU. Dalam hal Termohon PKPU tidak pernah hadir selama persidangan tersebut, maka Termohon menjadi kehilangan kesempatan untuk membela diri dan Majelis Hakim menjadi memiliki hak untuk dapat menjatuhkan putusan PKPU secara verstek (tanpa dihadiri Termohon PKPU). Dalam keadaan tersebut, maka Termohon PKPU secara hukum berubah statusnya menjadi Debitor PKPU yang mau tidak mau harus mengikuti seluruh proses PKPU selanjutnya tanpa diperkenankan untuk melakukan upaya hukum apapun, termasuk perlawanan verzet sebagaimana yang berlaku di dalam perkara perdata pada umumnya. Lebih lanjut, keadaan PKPU tersebut juga suatu waktu juga dapat berujung pada status kepailitan jika Debitor PKPU keliru bersikap dan gagal berdamai dengan para kreditor di dalam proses PKPU, sehingga Debitor PKPU dinyatakan pailit dan akibatnya harus segera dimulai pemberesan oleh Kurator karena sudah tidak ada kesempatan lagi bagi debitor untuk menawarkan perdamaian. Hal demikian ini tentu saja bisa menjadi malapetaka bagi kelangsungan suatu bisnis yang mungkin saja masih memiliki prospek cukup baik tapi harus hancur hanya karena perkara permohonan PKPU yang dimulai cukup oleh 2 kreditor saja tanpa diketahui perkaranya oleh si debitor karena telah berpindah alamat secara operasional. ......Article 235 paragraph (1) and Article 293 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment ("UUK-PKPU"), have stipulated that there is no known legal remedy against PKPU decisions. Even the Indonesian Constitutional Court Decision No. 23/PUU-XIX/2021 which has declared Article 235 paragraph (1) and Article 293 paragraph (1) of the UUK-PKPU as conditionally unconstitutional has no effect for judicial practice, where legal action cannot still be taken against PKPU decisions. Apart from that, it cannot be denied that sometimes in a particula civil case, there are various reasons which could cause the PKPU Defendant does not attend the hearing even though he has been repeatedly summoned in legal and approptiate way folowing the Civil Procedure Law, for example the Defendant's most recent address is unknown or the Defendant’s company has operationally moved to a new location but the legal domicile has not been changed yet, so that the court summons was never received directly by the Defendant. If the PKPU Defendant has never attended the trial, the Defendant loses the opportunity to defend himself and the Panel of Judges has the right to hand down the PKPU decision in verstek way (without the presence of the PKPU Respondent). In these circumstances, the PKPU Defendant legally has turned become a PKPU Debtor who inevitably must follow the entire subsequent PKPU process without being permitted to take any legal action, including verzet option as applies in general civil cases. Furthermore, the PKPU situation can also lead to bankruptcy status at some point if the PKPU Debtor misbehaves and fails to reconcile with the creditors in the PKPU process, so that the PKPU Debtor is declared bankrupt and as a result, the Curator must immediately start resolving its asset because there is no longer chance for debtors to offer composition plan. Of course, this could be a disaster for a running business which may still have quite good prospects but must be destroyed just because the PKPU case initiated by only 2 creditors while the debtor has no idea about the case, because it has changed the operational address.

Abstrak :
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan prosedur hukum yang memberikan hak untuk mengajukan rencana perdamaian kepada debitor yang tidak dapat memperkirakan kelanjutan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga debitor dapat merestrukturisasi utang-utangnya. Dalam praktiknya, debitor yang awalnya dimohonkan PKPU oleh kreditornya dapat juga dipailitkan. Kepailitan yang dialami debitor ini tidak sesuai dengan tujuan awal PKPU, yakni untuk memberikan kesempatan kepada debitor dalam melanjutkan usahanya. Awalnya, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK & PKPU), debitor yang dipailitkan atas putusan PKPU tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun. Hal ini menyebabkan adanya perlindungan hukum yang tidak seimbang untuk debitor karena tujuan kreditor mengajukan permohonan PKPU terhadap debitornya dianggap bukan untuk melanjutkan usaha debitor, melainkan untuk mendapatkan pembayaran utang yang lebih cepat. Dengan demikian, akhirnya dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, yang mana pada amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 235 ayat (1) UUK & PKPU bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor. Pada dasarnya, dengan dikeluarkannya putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan adanya upaya hukum kasasi terbatas terhadap putusan PKPU. Namun, akibat dikeluarkannya putusan tersebut malah akan menyebabkan siklus utang yang tidak sehat baik untuk debitor maupun untuk kreditor. ......Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is a legal procedure that gives the right to submit a settlement plan to debtors who cannot predict the continuation of payment of their debts that are past due and collectible, so that debtors can restructure their debts. In practice, the debtor whose PKPU was originally requested by the creditor can also be bankrupt. The bankruptcy experienced by the debtor is not in accordance with PKPU's original purpose, namely to provide opportunities for debtors to continue their business. Initially, according to Statute Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU (UUK & PKPU), debtors who are bankrupt by PKPU decision cannot submit any legal remedies. This causes an unequal legal protection for debtors because the purpose of creditors submitting PKPU requests to their debtors is considered not to continue the debtor's business, but to obtain faster debt payments. Thus, finally the Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 was issued, which in its ruling stated that Article 235 paragraph (1) UUK & PKPU contradicted the 1945 Constitution and did not have binding legal force, as long as it was not interpreted as the permissibility of cassation against the decision on Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) submitted by the creditor and the rejection of the debtor's offer of composition plan. Basically, with the issuance of this decision, the Constitutional Court allowed limited cassation efforts against the PKPU decision. However, the result of the issuance of this decision will actually lead to unhealthy debt cycles for both debtors and creditors.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai ketidaksesuaian penerapan ketentuan hukum terkait pengajuan permohonan kasasi terhadap putusan PKPU dalam perkara PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan juga perbandingan mekanisme dan akibat hukum antara skema debt to equity swap dengan konversi Mandatory Convertible Bond (MCB). Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menganalisis pelaksanaan proses PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sejak diajukannya permohonan PKPU hingga dijatuhkannya putusan kasasi oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini juga menganalisis mekanisme restrukturisasi utang dengan skema debt to equity swap dan konversi Mandatory Convertible Bond (MCB), yang merupakan bagian dari metode-metode restrukturisasi utang yang diajukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam Rencana Perdamaian, dengan turut memperhatikan kesesuaian penerapannya dengan peraturan perundang-undangan terkait. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menelaah dan memahami perbandingan mekanisme dan akibat hukum antara debt to equity swap dengan Konversi Mandatory Convertible Bond (MCB) sebagaimana yang diajukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam Rencana Perdamaian sehubungan dengan PKPU. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek penting dalam kepailitan, PKPU, restrukturisasi utang secara umum, dan restrukturisasi utang dengan skema debt to equity swap dan Konversi Mandatory Convertible Bond (MCB). Selain itu, tujuan khusus penelitian ini adalah juga untuk menganalisis mengenai bagaimana kesesuaian penerapan ketentuan hukum dalam perkara PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian penerapan ketentuan upaya hukum kasasi dalam perkara PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Pengajuan kasasi dalam perkara ini tidak memenuhi syarat pengajuan kasasi sebagaimana yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mekanisme dan akibat hukum antara skema debt to equity swap dengan konversi Mandatory Convertible Bond (MCB) ......This thesis examines the inappropriateness of the application of the legal provisions related to the cassation submission against PKPU decision in the PKPU case of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, as well as the comparison of the mechanisms and legal consequences between debt to equity swap scheme and Mandatory Convertible Bond (MCB) Conversion. The research method used in this thesis is juridical-normative with 2 (two) approaches, namely statutory approach and conceptual approach. This research analyzes the PKPU process of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk from the application time of the PKPU until the issuance of the Supreme Court's cassation decision. This research also analyzes the mechanism of debt restructuring with the debt to equity swap scheme and the conversion of the Mandatory Converible Bond (MCB), which are parts of the debt restructuring methods proposed by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in the Composition Plan, by also taking into account their compliance with the related laws and regulations. The general objective of this research is to examine and understand the comparison of mechanisms and legal consequences between the debt to equity swap and the Mandatory Convertible Bond (MCB) conversion as proposed by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in the Composition Plan in relation to the PKPU. The specific objective of this study is to determine the important aspects of insolvency, PKPU, debt restructuring in general, and debt restructuring with a debt to equity swap scheme and Mandatory Convertible Bond (MCB) conversions. In addition, the specific objective of this research is also to analyze how appropriate the application of legal provisions is in the PKPU case of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. The results of this thesis research indicate that there is a discrepancy in the application of provisions related to cassation in the PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk PKPU case. The submission of cassation in this case does not meet the requirements for cassation submission as stipulated in the Constitutional Court Decision No. 23/PUU-XIX/2021. In addition, the results of this research also show that there are some similar and different mechanisms and legal consequences between the debt to equity swap scheme and the Mandatory Convertible Bond (MCB) conversion.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengajuan upaya hukum kasasi oleh kreditor separatis terkait dengan rencana perdamaian. Walaupun telah diatur bahwa mengenai putusan penundaan kewajiban pembayaran utang, termasuk putusan pengesahan rencana perdamaian, tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, namun pada kenyataannya masih banyak yang mengajukan upaya hukum, terutama kasasi terkait dengan putusan-putusan tersebut. Banyak dari upaya kasasi tersebut apabila diajukan, maka oleh Majelis Hakim Agung, permohonan tersebut akan ditolak ataupun tidak diterima. Namun, terdapat juga upaya kasasi yang dilakukan oleh kreditor separatis mengenai rencana perdamaian tersebut yang diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Agung. Hal tersebut dapat menyebabkan pihak debitur serta pihak-pihak kreditor lainnya mengalami kerugian dan dampak hukum yang tidak diinginkan. ......This paper discusses the submission of cassation by secured creditors related to the composition plan. Although it has been regulated that regarding the decision to postpone the obligation to pay debts, including the decision to ratify the reconciliation plan, no legal action can be submitted, in reality there are still many who file legal remedies, especially cassation related to these decisions. Many of these cassation efforts, if submitted, will be rejected or not accepted by the Supreme Court of Justice. However, there were also cassation efforts made by secured creditors regarding the composition plan which was accepted and granted by the Supreme Court of Justice. This can cause debtors and other creditor parties to suffer losses and unwanted legal effects.