Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah ditetapkan melalui Undang Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Tentang Pemerintahan Daerah agar dibentuk secara partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat secara langsung melalui forum konsultasi publik dan Musrenbang. Akan tetapi potensi masalah kemudian dihadapi tatkala Raperda RPJMD yang memuat usulan program dari masyarakat harus dievaluasi ulang oleh DPRD yang mana pada fakta kasusnya DPRD DKI Jakarta dalam pembentukan RPJMD di DKI Jakarta menyumbangkan sejumlah program baru di luar yang telah disepakati oleh masyarakat daerah sendiri. Penelitian tesis yang menggunakan metode yuridis normatif ini berisi kesimpulan bahwasanya mekanisme pembahasan Raperda RPJMD oleh DPRD dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kecenderungan menjauhi legitimasi demokratis yang ada. Oleh karena itu dalam hal ini dibutuhkan rekonsepsi terhadap mekanisme pendekatan politik dalam pembentukan RPJMD yang diwujudkan melalui pembahasan Raperda RPJMD oleh DPRD agar dapat memenuhi legitimasi demokratis dalam penyusunan sebuah kebijakan yang sesuai dengan sistem hukum di Indonesia. ......The Regional Medium-Term Development Plan has been stipulated through the Law on the National Development Planning System and the Law on Regional Government that can be formed in a participatory manner by involving direct participation through public consultation forums and Development Planning Annual Meeting (Musrenbang). However, potential problems were then faced when the Draft of Regional Law which contained program proposals from the community had to be re-evaluated by the Province or City Council, in which case the DKI Jakarta Council was contributed a number of new programs out from those agreed upon by the community themselves in the formation of the Regional Medium-Term Development Plan in DKI Jakarta. This research that using the normative juridical method contains the conclusion that the Regional Council's evaluation mechanism for the Draft of Regional Law on Regional Medium-Term Development Plan in the legal system in Indonesia tends to move away from existing democratic legitimacy. Therefore in this case, a reconception of the political approach mechanism is needed in the formation of the Regional Medium-Term Development Plan in order to fulfill democratic legitimacy in formulating a policy that is in accordance with the legal system in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini akan membahas implementasi program pembangunan jalan dan jembatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kota Bekasi pada tahun 2013- 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kota Bekasi pada tahun 2013-2018. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivis. Peneliti menggunakan teori implementasi program dari Merilee S. Grindle yang terdiri dari 2 (dua) dimensi dengan 9 (sembilan) aspek yaitu kepentingan kelompok sasaran; manfaat yang diterima; besaran perubahan; ketepatan pembuatan keputusan; rincian pelaksana program; sumberdaya yang memadai; besaran kekuasaan, kepentingan, dan strategi implementor; karakteristik institusi dan rezim; dan tingkat kepatuhan dan responsivitas pelaksana. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait implementasi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kota Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kota Bekasi telah berjalan dengan baik dilihat dari terpenuhinya sebagian besar aspek yang ada dalam implementasi program. Akan tetapi, terlihat pula bahwa masih terdapat aspek yang belum optimal terkait dengan pemenuhan jalan dan jembatan yang layak, keterbukaan informasi publik, serta sumberdaya manusia dan sumberdaya keuangan. Kurangnya sumberdaya manusia yang ada tersebut pada realisasinya membuat lemahnya sisi pengawasan dan kontrol terkait pembangunan jalan dan jembatan.

---

ABSTRACT
This study will describe the implementation of road and bridge construction program in medium term development plan in Bekasi City. The purpose of this study was to analyze the implementation and determine factors that inhibiting the implementation of road and bridge construction program in medium term development plan in Bekasi City. The method of research approach used in this study was post-positivist approach. The theory of program implementation from Merilee S. Grindle used as a basis to measure the implementation that consists of 2 (two) dimensions with 9 (nine) aspects including interest affected; type of benefit; extent of change envisioned; site of decision making; program implementor; resources committed; power, interest, and strategies of actor involved; institution and regime characteristics; and compliance and responsiveness. Interviews and literature study techniques were used to collect the data. The interview was conducted with the relevant parties to the implementation of road and bridge construction program. The results of this study showed that implementation of road and bridge construction program in medium term development plan in Bekasi City have been going well, seeing through the fulfillment of the most aspects in the program implementation. However, it appears also that some aspects have not been optimally run related to the fulfillment of decent roads and bridges, public disclosure, and also human and financial resources. In reality, the lack of human resources, weaken the oversight to control the roads and bridges construction.