Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kemampuan rumah sakit untuk bertahan dan menjalankan fungsinya sebagai penyedia pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam menghadapi tantangan dan situasi pandemi Covid-19, kemampuan bertahan dalam kondisi ketidakpastian membuat rumah sakit harus membuat perencanaan kontingensi. Penelitian ini bertujuan merancang perencanaan kontingensi Rumah Sakit Grha Permata Ibu Depok dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan design kasus melalui wawancara mendalam, telaah dokumen observasi dan decision making group. Hasil gambaran umum kesiapsiagaan RS GPI dalam menghadapi era pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa secara umum rumah sakit memiliki tingkat kesiapsiagaan yang adekuat untuk berespon terhadap Covid-19. Komponen yang memiliki performa kurang baik adalah komponen komunikasi yang cepat dan keterlibatan masyarakat, Komponen Kesehatan kerja, kesehatan mental, dan dukungan psikososial; komponen kesinambungan layanan dukungan penting dan identifikasi dan diagnosis cepat. Rumah sakit belum memiliki program kesehatan mental karyawan yang komprehensif terutama bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. Kesiapsiagaan dan respon rumah sakit terhadap pandemi tentunya harus dapat dipertahankan, ditingkatkan, dan dievaluasi sehingga disusunlah rencana kontingensi dalam menghadapi pandemi Covid-19 untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis operasionalnya. Rencana kontingensi ini terdiri dari pra pandemi Covid-19, pandemi Covid-19 terkendali dan pandemi Covid-19 tidak terkendali. Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang perencanaan kontingensi secara lebih komprehensif berdasarkan komponen kesiapsiagaan. ......The ability of hospitals to survive and carry out their functions as providers of health services to the community in facing the challenges and situations of the Covid-19 pandemic, the ability to survive in conditions of uncertainty makes hospitals have to make contingency plans. This study aims to design a contingency plan for the Grha Permata Ibu Depok Hospital in dealing with the Covid-19 Pandemic. This study uses a qualitative approach with case design through in-depth interviews, review of observation documents and DMG. The results of the general description of the preparedness of the GPI Hospital in the face of the Covid-19 pandemic era show that in general hospitals have an adequate level of preparedness to respond to Covid-19. Components that have poor performance are components of rapid communication and community involvement, components of occupational health, mental health, and psychosocial support; critical support service continuity components and rapid identification and diagnosis. The hospital does not yet have a comprehensive employee mental health program, especially for health workers dealing with Covid-19. Hospital preparedness and response to the pandemic must of course be maintained, improved, and evaluated so that a contingency plan is drawn up in the face of the Covid-19 pandemic to maintain the continuity of its operational business. This contingency plan consists of pre-covid-19 pandemic, controlled Covid-19 pandemic and uncontrolled Covid-19 pandemic. Further research is needed on more comprehensive contingency planning based on the components of preparedness.

Abstrak :
Teknologi informasi secara umum sudah dimanfaatkan oleh institusi pemerintah untuk menjalankan sebagian besar tugas pokok dan fungsinya. Seiring meningkatnya ketergantungan organisasi pemerintah terhadap ketersediaan layanan teknologi informasi, kekhawatiran terhadap terganggunya layanan akibat terjadinya bencana semakin meningkat. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI sebagai salah satu insititusi pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat pada saat ini belum memiliki dokumen perencanaan terkait dengan perlindungan aset pada saat terjadi gangguan atau bencana. Karena itu perlu disusun sebuah dokumen perencanaan yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi DJKI dalam upaya untuk memulihkan kondisi layanan SI/TI disaat kritis serta upaya untuk tetap terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disaster Recovery Plan DRP merupakan dokumen yang mendefinisikan setiap aktifitas, tindakan, serta prosedur yang harus dilakukan terkait pemulihan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah rancangan DRP bagi DJKI dengan menggunakan metodologi NIST SP 800-34 Rev. 1. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan identifikasi dan penilaian pada aset SI/TI yang dimiliki DJKI, untuk kemudian menentukan strategi dan teknologi yang tepat untuk proses pemulihan bencana. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah rancangan DRP yang telah disesuaikan dengan kondisi organisasi DJKI. Dokumen DRP yang dimiliki untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai panduan untuk membantu menjaga ketersediaan dan keandalan layanan sistem informasi yang dimiliki DJKI ketika terjadi gangguan maupun bencana.

---

Information technology is already used by government institutions to carry out most of their duties and functions. The concerns about the disruption of services due to the occurrence of disasters is increasing. Directorate General of Intellectual Property DGIP as one of the government institutions that provide services directly to the public, currently do not have a planning document relating to the asset protection in the event of disruption or disaster. It is necessary to develop a planning document that can serve as a reference for DGIP in an attempt to recover the services of IS IT in a crisis situation and helps to continue provide services to the public. Disaster Recovery Plan DRP is a document that defines each activity, action, and the procedures to be undertaken in disaster recovery. This research aims to create a design for DGIP DRP using the methodology of NIST SP 800 34 Rev. 1. This research was conducted with the identification and assessment of the assets of IS IT owned by DGIP, then determine the appropriate strategies and technologies for disaster recovery process. Results from this study is a DRP draft which has been adapted to the conditions of DGIP organization. DRP document can be used as a guide to help maintain the availability and reliability of information systems owned by DGIP when an interruption or disaster happened.

Abstrak :
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan pengamanan terhadap Sistem Elektronik. Kementerian Luar Negeri Kemenlu melakukan evaluasi tingkat kesiapan pengamanan informasi menggunakan Indeks Keamanan Informasi KAMI guna memenuhi standar Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Hasil penilaian Indeks KAMI Tahun 2015 menyatakan bahwa Sistem Elektronik Kemenlu berada dalam kategori strategis, namun tingkat kesiapan pengamanan informasi Kemenlu berada dalam kategori tidak layak. Berdasarkan kondisi tersebut, aspek availability layanan TIK Kemenlu tidak terpenuhi ketika terjadi pemeliharaan jaringan listrik kantor Kemenlu di Pejambon. Seluruh layanan TIK Kemenlu tidak dapat diakses selama 10 jam, padahal Kemenlu sudah memiliki fasilitas pusat pemulihan bencana di Cijantung. Berdasarkan analisis fishbone, salah satu sebab permasalahan tidak layaknya pengamanan informasi Kemenlu adalah belum adanya rencana keberlangsungan layanan TIK serta rencana pemulihan bencana. Untuk meningkatkan nilai Indeks KAMI dan untuk menjaga keberlangsungan layanan TIK Kemenlu dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada maka perlu disusun rancangan rencana kontingensi pusat data Kemenlu. Perancangan rencana kontingensi dalam penelitian ini mengacu pada kerangka kerja NIST 800-34 Rev.1. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pejabat pengelola TIK Kemenlu dan pejabat pemilik atau pengguna layanan TIK serta melalui observasi lapangan. Proses analisis dampak bisnis dilakukan guna mendapatkan tingkat kekritisan sistem informasi terhadap kegiatan utama Kemenlu. Strategi pemulihan layanan teknologi informasi disusun berdasarkan urutan tingkat kekritisan sistem informasi dari yang tertinggi hingga terendah. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi tingkat kekritisan layanan sistem informasi yang terkait dengan kegiatan utama Kemenlu beserta kebutuhan sumber daya pendukungnya. Berdasarkan tingkat kekritisan tersebut, tiga layanan membutuhkan strategi pemulihan fault tolerance, 13 hot site, dan sisanya warm site. Strategi kontingensi tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen usulan rencana kontingensi pusat data Kemenlu.

---

Government Regulation Number 82 Year 2012 obligates all electronic system operators to secure their electronic systems. The Ministry of Foreign Affairs of Indonesia Kemenlu has used the Information Security KAMI Index to evaluate the level of information security preparedness to meet the standards of Information System Security Management. The results of 2015 KAMI Index stated that the Kemenlu rsquo s electronic system is classified as strategic, however its level of information security preparedness is in the category of not reliable. According to these conditions, Kemenlu could not meet the aspect of ICT services availability, for it could not provides its ICT services to users during power outage incidences at Kemenlu Headquarter in Pejambon. Although Kemenlu has built a Disaster Recovery Center facility in Cijantung, at the time of power outages, the entire Kemenlu rsquo s ICT services could not be accessed, for as long as 10 hours. According to fishbone analysis, one of causes that contributed to Kemenlu rsquo s information security preparedness unreliability is the lack of continuity plans for ICT services and disaster recovery plans. To increase its KAMI Index and maintain its ICT services continuity, Kemenlu needs to design data center contingency plan by utilizing the existing infrastructure. The design of data center contingency plan in this research is based on NIST 800 34 Rev.1 framework which was adjusted for Kemenlu data center. This research applies a qualitative research method using a case studies. Data gathering and fact finding were done by interviewing Kemenlu rsquo s ICT supervisors, owners, and users, as well as on site observation. Business impact analysis was performed to evaluate the impact of information system unavailability to Kemenlu rsquo s main activities. Contingency strategies are created based on the order of information system criticality, from most critical to less critical. This research has successfully identified the degree of criticality of information systems related to Kemenlu rsquo s main activities as well as its necessary ICT resources. Based on the findings of the criticality degree, there are three information system that require fault tolerance as recovery strategy, 13 require hot site and the remaining require warm site.This contingency strategy are then documented into proposed data center contingency plan.