Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi lambatnya penyerapan anggaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta. Pada akhir Agustus 2009 anggaran yang terserap baru 39.26% yang seharusnya sudah berada pada kisaran 67%. Penelitian ini menggunakan metode campuran. Berdasarkan pendekatan kualitatif diperoleh informasi faktor kelembagaan, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran sebagai faktor yang mempengaruhi lambatnya penyerapan anggaran. Berdasarkan pendekatan kuantitatif juga diperoleh informasi pengaruh siginifikan kemampuan sumber daya manusia terhadap efektifitas penyusunan rencana kerja dan anggaran. Rancangan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan riset lapangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik regresi linear sederhana menggunakan program Statistical Producl and Service Sohaion (SPSS) J6.0 for Windows. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta berjumlah 177 orang. Sampel diambil secara acak dengan teknik proporlionate stratified random sampling sebanyak 60 orang. Berdasarkan pendekatan kuantitatif menunjukan kemampuan sumber daya manusia (X) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel efektifitas penyusunan rencana kerja dan anggaran (Y). Menurut hasil perhitungan diperoleh informasi koefisien determinasi R2 sebesar 0,635. Sehingga dapat dinyatakan kemampuan sumber daya manusia berpengaruh sebesar 63,5% terhadap efektifitas penyusunan rencana kerja. Dari hasil olah statistik juga diperoleh informasi koefisien arah dengan persamaan Y' = 26,931 + 0,963X. Dari hasil saling silang antar sub variabel diperoleh informasi bahwa diantara sembilan pola regresi terlihat pengaruh yang sangat signifikan adalah keterampilan terhadap input dengan persamaan Y’i = 9,817 + 0,859X2. Sedangkan paling tidak signifikan pengaruhnya adalah keterampilan terhadap outpnt dengan persamaan Yj = 28,786 + 0,365X2 Dari gambaran penelitian ini nampak bahwa setiap kenaikan dan penurunan 1 satuan dari sub variabel kemampuan sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap kenaikan dan penurunan dari sub variabel efektifitas penyusunan rencana kerja.

---

This study was based on work plan and budget arranging that hasn’t been effective yet in Department of Law and Human Right Regional Office DKI Jakarta. It was because of low capacity of human resource ability. Hypothesis of this study was there is the effect of human resource ability to effectiveness of work plan and budget arranging. Variables of human resource ability were divided on knowledge, skill and attitude. Variables of effectiveness of work plan and budget arranging were input, process and output. Variables of human resource ability were then crossly analyzed with variables of effectiveness of work plan arranging. This study used a deseriptive quantitative method combined with field data. These data were analyzed by simple linear regression method using Statistical Product and Service Solution (SPSS) 16.0 for Windows. Populations of this study are all of Department of Law and Human Right officers, in Regional Office DKI Jakarta. These samples were 60 officers taken by proportionate stratified random sampling as representativc of 177 officers at this regional office. From crossly analyses, we get Information that correlation between skill and input is bigger significantly by equation Y'/ = 9,817 + 0,859X2, and the correlation between skill and output is the lowest than the others by equation Y'j = 28,786+ 0,365X1. From the diseussion of this study, it clearly shows us that each one increasing and decreasing of sub variable of hunian resource ability will determine effectiveness of work plan arranging."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melakukan optimalisasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam rangka implementasi anggaran berbasis kinerja yang disepakati bersama pihak-pihak terkait di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan soft system methodology untuk mencapai sebuah rekomendasi sebagai analisis logis systematically desirable dan disepakati oleh semua pihak terkait culturally feasible . Penelitian ini menghasilkan rekomendasi berupa langkah-langkah pembuatan Standard Operating Procedure SOP terkait penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DMPTTL dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik PPIS , dan langkah-langkah untuk peningkatan kapabilitas sumber daya manusia.

---

ABSTRACTThe aim of this research is to optimize the preparation of the Work Plan and Budget in order to implement the performance based budgeting mutually agreed by all involved parties in Statistics of Kalimantan Tengah Province. This research uses soft system methodology approach to produce recommendations as logical analysis systematically desirable and those recommendations are agreed by all involved parties culturally feasible . Recommendations resulted from this research are steps in creating Standard Operating Procedure SOP related to the preparation of the Work Plan and Budget for DMPTTL program and PPIS program, and steps to improve the human resources capability."

"ABSTRACTDinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tangerang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tanggungjawab dalam meningkatkan minat baca pelajar di Kota Tangerang. Strategi disusun dalam Rencana Strategi 2014-2018 yang bersifat jangka menengah, yang kemudian diturunkan dalam Rencana Kerja 2018 yang bersifat jangka pendek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam meningkatkan minat baca pelajar. Penelitian ini menggunakan teori analisis SWOT milik Bryson yang khusus untuk menilai lingkungan di organisasi sektor publik. Penelitian ini menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan strategi dengan meninjau dari sisi pelaksana, pengembangan program, anggaran, pengarahan dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi pustaka untuk pengumpulan data. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa strategi peningkatan minat baca pelajar oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tangerang masih belum optimal. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tangerang untuk melaksanakan kerja sama salah satunya dengan Dinas Pendidikan Kota Tangerang agar memudahkan komunikasi dengan perpustakaan sekolah dan pelajar; membuat Standar Operasional Prosedur untuk setiap kegiatan agar kegiatan memiliki arah dan tujuan jelas dan mendirikan perpustakaan digital untuk mengikuti tren perkembangan teknologi.

---

ABSTRACTThe Tangerang City Library and Archives Service is a Regional Work Unit that has responsibility in increasing student interest in reading in Tangerang City. The strategies are formulated in the 2014-2018 Strategic Plan which is medium term, which is then derived from the short-term 2018 Work Plan. This study aims to find out how the strategies of the Library and Archive Service in increasing students interest in reading. This research uses Bryson's theory of SWOT analysis specifically to assess the environment in public sector organizations. This research explains the obstacles in implementing the strategy by reviewing the implementation, program development, budgeting, direction and supervision. This study uses a descriptive qualitative approach using in-depth interview techniques and literature studies for data collection. The results of the study show that the strategy of increasing student interest in reading by the Tangerang City Library and Archives Service is still not optimal. Based on the results of the study, the researchers suggested the Tangerang City Library and Archives Office to carry out cooperation with one of them with the Tangerang City Education Service to facilitate communication with the school library and students; make Operational Standards Procedure for each activity so that activities have clear direction and goals and establish digital libraries to keep up with technological development trends."

"ABSTRACTMusyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang adalah forum antarpelaku untuk menyusun rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Pelaksanaan musrenbang juga dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat terkait dengan pembangunan di wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas pelaksanaan musrenbang dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Untuk melihat efektivitas pelaksanaan musrenbangnya, penelitian ini menggunakan teori perencanaan yang baik dari Nugroho dan Wrihatnolo 2011 yang terbagi atas sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan musrenbang RKPD di Kota Bekasi tahun 2018 sudah cukup efektif, dapat dilihat dari terpenuhinya sebagian besar indikator pada keempat dimensi yang ada walaupun terdapat beberapa hambatan. Indikator pada dimensi transparan belum terpenuhi dengan baik yaitu terkait menampung setiap usulan yang masuk tanpa ada yang disembunyikan. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan dalam hal sistem yang dipakai yaitu sistem e-planning. Hambatan pelaksanaan musrenbang lainnya adalah terkait dengan keterbatasan keuangan daerah yang membuat tidak semua usulan dapat diakomodir.

---

ABSTRACTDevelopment Planning Discussion Musrenbang is an inter government forum to develop national and regional development plans. The implementation of musrenbang is also intended to accommodate community aspirations related to development in the region. This study aims to see the effectiveness of the implementation of musrenbang in the preparation of Local Government Work Plan Document RKPD in Bekasi City, West Java Province. To see the effectiveness, this research used theory of a good planning from Nugroho and Wrihatnolo 2011 which is divided into systematic, integrated, transparent and accountable. This research uses post positivist approach with in depth interview and literature study for data collection techniques. The results of this study indicate that the implementation of musrenbang for RKPD document 2018 in Bekasi is quite effective, can be seen from the fulfillment of most indicators on the four dimensions that exist although there are some obstacles. Indicators on transparent dimensions have not met well that is related to accommodate every proposal that comes in without any hidden. This is due to the limitations in the system used is the e planning system. The other obstacles on the implementation of this musrenbang are related to the regional financial constraints that make not all proposals accommodable."

"Penelitian ini mencoba membahas tentang Pengaruh Musyawarah Rencana (Musrenbang) Pembangunan di Kota Bandar Lampung serta melihat juga proses pembuatan kebijakannya. Musrenbang merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara bottom up dan top down sehingga masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam menyalurkan aspirasi untuk merancang kegiatan/program yang dianggap sebagai prioritas daerah satu tahun kedepan unutk membentuk Rencana Kerja Pemerintah daearah (RKPD). Peneliti berpendapat Musrenbang tidak selalu efektif dalam memengaruhi perumusan kebijakan sebab beberapa kondisi dalam tahap Musrenbang seringkali bersifat seremonial semata. Musrenbang sering kali diperlakukan sebagai acara rutin yang dilakukan pemerintah, tanpa memastikan atau memperhatikan apakah masyarakat telah berpartisipasi dan dapat menyampaikan aspirasinya. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dan partisipasi politik dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian dalam mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder seperti Studi pustaka, jurnal dan literatur resmi, rilis resmi dan tidak resmi dari lembaga pemerintahan (Dinas PU dan Bappeda), dan berita . Hasil dari temuan ini adalah usulan Musrenbang banyak yang tidak terealisasi di Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, yang berarti bahwa pelaksanaan Musrenbang tidak bekerja dengan baik.

---

This study tried to explain impact of Development Planning (Musrenbang) in Bandar Lampung City in terms of policy making process. Musrenbang is a forum that conducted by government with bottom up and top down procedures, which are the community and the government working together in guiding aspirations from all stakeholders including the civil society. The important issues as the results of Musrenbang will be drafting which are considered as the regional development priorities for the next year calling Regional Governmental Work Plan (RKPD). The researcher argue that Musrenbang has not always been effective to influence the policy formulation due to several conditions, based on the Musrenbang implementations have just being ceremonial. Musrenbang tends to become as routine events by the government without paying much attention to whether stakeholders (communities) who participated in, meanwhile its aspirations not seriously being considered by the Government to the next process to come. Researcher use some theories in political science such as public policy and political participation as the perspective, and by collecting data through in-depth interviews and analysis secondary data such as literature studies, official journals and data, official and unofficial releases from government institutions (Dinas PU and Bappeda). The result of this study is, some issues in Musrenbang have not been elevated as unrealized on Public Works Service Work Plan, which means Musrenbang is not really effective at implementation."

"BIM (Building Information Modeling) adalah simulasi model 3D yang menghubungkan informasi perencanaan, desain, konstruksi, dan operasional sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi konstruksi. Namun, adopsi BIM di Indonesia relatif lambat. Maka dari itu, dilakukan identifikasi kondisi implementasi BIM untuk mengetahui arah penggunaan dan perkembangannya. Penerapan BIM yang optimal didasari implementasi dua faktor utama, yaitu kedewasaan pemanfaatan fungsi BIM dan implementasi fasilitas pendukung. Berdasarkan hasil penelitian, BIM mayoritas dimanfaatkan pada fase proyek: Konstruksi, Desain, dan Perencanaan dengan menggunakan aplikasi: REVIT, Navisworks, dan BIM 360. Kedewasaan pemanfaatan fungsi BIM yang dominan dirasakan adalah: Collaboration Team Building, Communication, dan Clash Detection. Faktor utama penghambat Implementasi BIM adalah Aturan (Persiapan, Regulasi, dan Kontrak). Perlu disusun regulasi terkait aplikasi yang sering digunakan oleh pelaksana konstruksi. Dalam proses penyusunan rencana kerja, BIM berperan dalam memberikan gambaran visual kondisi dari lapangan, biaya (Cost Control), dan waktu yang digunakan dalam proses rencana kerja tersebut. Keselarasan antara rencana kerja dengan aktualisasi atau realisasi di lapangan diperlukan karena menentukan biaya yang dibutuhkan dalam kurun waktu rencana kerja tersebut. Dalam penelitian ini, akan ditampilkan perbandingan antara 2 jenis rencana kerja yaitu Rencana Kerja tanpa menggunakan BIM dan dengan menggunakan BIM. Kedua rencana kerja tersebut akan dibandingkan dengan realisasinya di lapangan dan dibandingkan jumlah pekerjaan yang sesuai antara Rencana Kerja dengan Realisasi Lapangan.

---

BIM (Building Information Modeling) is a 3D model simulation that connects planning, design, construction, and operational information so as to increase construction effectiveness and efficiency. However, BIM adoption in Indonesia is relatively slow. Therefore, identification of BIM implementation conditions is carried out to determine the direction of use and development. The optimal implementation of BIM is based on the implementation of two main factors, namely the maturity of BIM function utilization and the implementation of supporting facilities. Based on the results of the study, the majority of BIM is utilized in the project phase: Construction, Design, and Planning using applications: REVIT, Navisworks, and BIM 360. The maturity of BIM function utilization that is predominantly felt is: Collaboration Team Building, Communication, and Clash Detection. The main inhibiting factors of BIM Implementation are Rules (Preparation, Regulation, and Contract). It is necessary to formulate regulations related to applications that are often used by construction implementers. In the process of preparing a work plan, BIM plays a role in providing a visual picture of the condition of the field, costs (Cost Control), and time used in the work plan process. Alignment between the work plan and actualization or realization in the field is needed because it determines the costs needed within the period of the work plan. In this study, a comparison will be shown between 2 types of work plans, namely Work Plans without using BIM and using BIM. The two work plans will be compared with their realization in the field and compared the amount of work that matches the Work Plan with Field Realization."

"Desa Caringin merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Sukabumi, yang dalam pembangunan desanya masih mengalami permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi karena adanya permasalahan pada saat proses perencanaan pembangunan desa, yaitu pada saat penyusunan rancangan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan pembangunan yang berkualitas akan terwujud apabila setiap aktor yang ada di desa ikut terlibat. Namun, di desa Caringin keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih menjadi permasalahan. Permasalahan tersebut mendorong dilakukannya penelitian ini, yang bertujuan untuk menganalisis keterlibatan BPD Caringin pada saat proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Caringin tahun 2019-2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Caringin tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya permasalahan keterlibatan BPD Caringin, pada saat proses penyusunan RPJM Desa Caringin tahun 2019-2025. Pemerintah Desa Caringin dalam hal ini tidak melibatkan BPD Caringin pada saat proses penyusunan RPJM Desa tersebut, dengan tidak melakukan musyawarah dusun dan musyawarah desa yang di dalamnya melibatkan BPD Caringin dan juga unsur masyarakat. Pada proses penyusunan RKP Desa Caringin tahun 2020 BPD Caringin sudah terlibat aktif, namun yang menjadi permasalahan adalah ketika menentukan skala prioritas dari rancangan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

---

Caringin village is one of the villages located in Sukabumi regency, which in its village development is still experiencing problems. These problems occur because there was problems during the village development planning process, when compiling the design of programs or activities to be carried out. Quality development planning will be realized if every actor in the village are involved. However, in Caringin village the involvement of the Village Deliberation Agency is still a problem. These problems led to this research, which aims to analyze the involvement of the Caringin Village Deliberation Agency during the preparation of Caringin Village Medium Term Development Plan in 2019-2025 and Caringin Village Government Work Plan in 2020. This study uses a qualitative approach with descriptive research type, with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results showed that there were problems about Caringin Village Deliberation Agency involving, during the preparation process of Caringin Village Medium Term Development Plan in 2019-2025. Caringin Village Government in this case did not involve Caringin Village Deliberation Agency during that Village Medium Term Development Plan preparation process, by not conducting village deliberations which involved Caringin Village Deliberation Agency and also community elements. In the process of preparing the Caringin Village Government Work Plan in 2020, Caringin Village Deliberation Agency has been actively involved, but the problem is when determining the priority scale of the design of the program or activity to be carried out."

"ABSTRAKRencana Kerja dan Anggaran Tahunan (untuk selanjutnya disebut "RKAT") dalam perseroan terbatas adalah instrumen yang penting sebagai dasar dan arah dalam pengurusan perseroan. Tetapi pengaturan RKAT dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak rinci. Pembuatan RKAT juga tidak diwajibkan dalam undang-undang tersebut. Tesis ini membahas mengenai permasalahan-permasalahan hukum terkait dengan RKAT tersebut: perihal pembuatan RKAT menjadi dokumentasi hukum yang mengikat dan isinya, perihal perubahan RKAT dan syarat-syaratnya. Hal-hal tersebut tidak diakomodir dalam peraturan perundang-undangan, tetapi telah terdapat beberapa putusan pengadilan antara lain putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2740K/PID/2006 dan penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 169/Pdt.P/2016/PN.BDG yang mewajibkan organ perseroan membuat RKAT secara tertulis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RKAT harus dibuat secara tertulis dan disetujui oleh dewan komisaris ataupun rapat umum pemegang saham, dan karenanya mengikat dan mempunyai kekuatan hukum.

---

ABSTRACTAnnual work plan and budget in a limited liability company is an important instrument as basis and guidance in managing the company. However, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company did not provide detailed regulation on it. Annual work plan and budget is not obliged to be made under the law. This thesis reviews legal issues related to the annual work plan and budget: concerning the inception of annual work plan and budget to become a binding legal document and its content, concerning amendment and terms for amendment of annual work plan and budget. Such matter is not accommodated in laws and regulations, but there were several court decision such as Supreme Court decision No. 2740K/PID/2006 and District Court of Bandung Stipulation No. 169/Pdt.P/2016/PN.BDG that oblige company organs to make annual work plan and budget in written. This research is a normative legal research with qualitative analysis on primary and secondary data. This research shows that annual work plan and budget must be made in written and approved by board of commissioners or the general meeting of shareholders, and therefore it shall be effective and binding."

"Pada tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang menimbulkan kontroversi yang cukup besar terkait dampak pemindahan tersebut terhadap lingkungan di wilayah tersebut. Proyek konstruksi itu kemungkinan besar memperparah isu dominan di wilayah yang bersangkutan yaitu laju deforestasi dan polusi. Tujuan dari penelitian ini ada 3 (tiga) yang meliputi: (1) Menentukan subvariabel dan indikator yang dapat mempengaruhi penyusunan Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL); (2) Menetapkan hambatan dan komponen dokumen Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) yang sesuai dengan pedoman Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri PUPR No. 10 Tahun 2022; dan (3) Menentukan indikator-indikator yang berpengaruh besar terhadap kinerja keselamatan konstruksi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah validasi ahli dan survei responden sebanyak 50 responden. Analisis benchmarking dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen RKPPL dengan regulasi yang menentukan strategi, dan analisis Relative Importance Index (RII) unduk menentukan indikator dokumen RKPPL yang berpengaruh besar terhadap kinerja keselamatan konstruksi. Hasil penelitian ini meliputi 7 (tujuh) sub variabel penyusun dokumen RKPPL yaitu: (1) pendahuluan; (2) badan; (3) penggunaan air; (4) pengelolaan sampah; (5) efisiensi energi; (6) perlindungan ekosistem; dan (7) pengelolaan benda purbakala yang memuat 16 indikator yang perlu termasuk dalam dokumen RKPPL. Strategi dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen RKPPL ditentukan dengan menganalisis ketidaksesuaian dokumen RKPPL terhadap peraturan. Indikator dokumen RKPPL yang berpengaruh besar terhadap kinerja keselamatan konstruksi adalah: (1) Data Teknis; (2) Pengelolaan Limbah Cair; (3) Perlindungan Flora dan Fauna; (4) Pengelolaan Limbah Udara; (5) Pengelolaan Sampah Padat; dan (6) Perlindungan Ekosistem dari Spesies Tumbuhan Invasif.

---

In 2019, the Indonesian president, Joko Widodo, announced the relocation of the Indonesian capital from Jakarta to East Kalimantan which made quite a big controversy regarding the effects of the relocation to the environment in the region. The construction project is most likely exacerbating the dominant issue in the region which is the deforestation rate and pollution. There are 3 (three) objectives of this research which includes: (1) To determine the sub-variables and indicators that could influence the creation of the Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL); (2) To determine the barriers and components of the Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL) document that corelate to the Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 and Surat Edaran Menteri PUPR No. 10 Tahun 2022 guidelines; and (3) To determine the indicators that could have a major influence on the construction safety performance. The methodology used for this research is expert validation and a respondent survey with 50 respondents. Benchmarking analysis is conducted to determine whether the RKPPL document complies with the regulations, which determines the strategies, and a Relative Importance Index (RII) analysis which determines the indicators of the RKPPL document that is a major influence to the construction safety performance. The results of this study involve the 7 (seven) sub-variables that makes up the RKPPL document which are the: (1) introduction; (2) body; (3) water usage; (4) waste management; (5) energy efficiency; (6) ecosystem protection; and (7) archaeological items management which contain the 16 indicators that is needed to be included in the RKPPL document. The strategies in order to improve the quality of the RKPPL document is determined by analysing the non-compliance of the RKPPL document to the regulations. The indicators of the RKPPL document that have a major influence to the construction safety performance are the: (1) Data Teknis; (2)Pengelolaan Limbah Cair; (3) Perlindungan Flora dan Fauna; (4) Pengelolaan Limbah Udara; (5) Pengelolaan Limbah Padat; and (6) Perlindungan Eksosistem dari Spesies Tumbuhan Invasif."