Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap key informant.Penelitian ini menghasilkan tiga hasil penelitian. Pertama, terdapat beberapa kelemahan pada CFC rules Indonesia antara lain terbatasnya definisi kontrol, tidak adanya definisi low tax juridiction, tidak terdapat ketentuan penghitungan besar dividen. Kedua, terdapat beberapa perbedaan ketentuan CFC Indonesia dengan Tiongkok antara lain tentang definisi kontrol, definisi low tax juridiction, pengecualian penerapan CFC rules. Ketiga, terdapat beberapa rekomendasi OECD yang dapat dilakukan pertimbangan adopsi antara lain perluasan definisi kontrol, pembuatan ketentuan tentang low tax juridiction dan penghitungan atribusi CFC berdasarkan persentase dan periode kepemilikan. ...... This research uses qualitative approach. Data were collected through in depth interviews of key informants. This study yields three research results. First, there are some weaknesses in CFC rules of Indonesia such as limited definition of control, there is no definition of low tax juridiction, there is no provision of large dividend calculation. Secondly, there are some differences between CFC rules in Indonesia and Tiongkok such as definition of control, definition of low tax juridiction, exemption of CFC rules implementation. Third, there are some OECD recommendations that can be taken into consideration of adoption such as the expansion of the definition of control, the preparation of low tax juridiction and the calculation of CFC attribution based on the percentage and period of ownership.

Abstrak :
Tesis ini mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan sebuah kelembagaan bentukan masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan Pancoran Mas kota Depok yang dinamakan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bina Budi Mulya. Metode yang dilakukan dalam penilaian kinerja adalah melalui Balance Scorecard, sebuah alat pengukuran kinerja yang mampu menerjemahkan visi, misi, dan strategi organisasi menjadi tindakan strategis organisasi berdasarkan informasi pengukuran yang dihasilkannya. Kinerja keseluruhan masing-masing perspektif Balanced Scorecard BKM Bina Budi Mulya berdasarkan perhitungan tabel Balanced Scorecard menunjukkan hasil cukup baik namun masih kurang memuaskan. Ketidakoptimalan ini terutama disebabkan karena pencapaian target yang kecil pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang diukur dari ketidakmampuan BKM Bina Budi Mulya dalam menciptakan agen-agen baru yang lebih segar untuk menjadi anggotaBKM di periode mendatang. Atas dasar penilaian tersebut kemudian disusun suatu rekomendasi rencana aksi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan fungsi BKM Bina Budi Mulya.

---

This thesis is trying to evaluate the performance of community institution on Poverty Eradication Program in Urban Area at Kelurahan Pancoran Mas, Depok that is called BKM Bina Budi Mulya. The method is using Balance Scorecard, a tool to measure performance which is able to reflect vision, mission, and organizational strategy to organization strategic acts, based on measurement information. The whole performance from each Balance Scorecard?s perspective shows a significant result however, there are still some displeased that are caused by a little achievement in learning and growing perspective, which is measured by the incapability of BKM to recreate a new agent to be a new member of BKM in the future. Based on the evaluation, the next step is making a recommendation of action plan which can be used to optimize the role of BKM Bina Budi Mulya.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang skema-skema penghindaran pajak melalui praktik pembebanan bunga yang berlebihan dan thin capitalization yang dilakukan oleh Wajib Pajak di Indonesia, serta perbandingan ketentuan pembatasan beban bunga interest limitation rule di negara Jepang serta menganalisis rekomendasi Rencana Aksi 4 Base Erosion and Profit Shifting BEPS terkait dengan ketentuan pembatasan beban bunga interest limitation rule di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis data kualitatif dengan tipe penelitian deskripif. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat skema-skema yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melakukan praktik penghindaran pajak melalui thin capitalization di Indonesia, terdapat kelemahan dan kelebihan interest limitation rule yang saat ini berlaku di Indonesia, serta hal-hal yang terkait dengan rekomendasi rencana aksi 4 BEPS. ...... This thesis describes tax avoidance schemes through excessive interest practices and thin capitalization by Indonesian taxpayers, as well as comparison of interest limitation rule in Japan and analyzes recommendations of Base Erosion and Profit Shifting BEPS Action Plan 4 is related to the interest limitation rule in Indonesia. This research approach used shall be a qualitative research. The result research result that there are schemes by Taxpayers in doing tax avoidance practices through thin capitalization in Indonesia, there are weaknesses and advantages of interest limitation rule currently in Indonesia, as well as related to the recommendation of BEPS Action Plan 4.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini mencoba mengkaji dan memahami kemiskinan masyarakat lokal di Kelurahan Sumurbatu. Perubahan struktural yang terjadi akibat pembangunan Kota bekasi telah menyebabkan masyarakat lokal di wilayah ini mengalami marginalisasi dan ketidakberdayaan. Secara internal disebabkan ketidakmampuan masyarakat lokal sendiri dalam beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dan secara eksternal disebabkan oleh pilihan-pilihan strategi pembangunan yang tidak berpihak kepada orang miskin dan masyarakat lokal. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode PRA (Participatory Rural Appraisal). Atas dasar kajian yang dilakukan, disusun suatu skenario rencana aksi pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk mengentaskan maslah yang terjadi di masyarakat lokal

---

Abstract
This tesis tries to examine and understand the local community poverty in Sumurbatu Village. Structural changes as a consequences of the development in Bekasihave caused the marginalization and powerless condition on local community. Internally, because of local community incapability to adapt with those changes and externally, because of the options of development strategies that unfortunately do not take side with the poor and local community. The data were collected through Participatory Rural Appraisal. And base on this examination, an action plan scenario of community empowerment were arranged to eradicate problem on the local community.

Abstrak :
Pelayanan publik merupakan langkah pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. SPAN-LAPOR! merupakan salah satu media pelayanan publik yang di mana masyarakat bisa memberikan langsung pengaduan kepada pemerintah. Pada SPAN-LAPOR!, masyarkat bisa melaporkan pengaduan terhadap lembaga atau badan pemerintah yang di mana salah satunya yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Terdapatnya beberapa pengaduan yang belum ditindaklanjuti mempengerahui tidak tercapainya pengelolaan pengaduan yang belum efektif di BNN. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pengelolaan pengaduan pada Badan Narkotika Nasional untuk meningkatkan jumlah pengaduan dari masyarakat melalui aplikasi SPAN-LAPOR! dan meningkatnya prosentase penyelesaian pengaduan. Penelitian ini merupakan penelitian penelitian campuran (mixed methods), metodologi kuantitatif digunakan pada saat kuesioner kepada seluruh satuan kerja dan kualitatif yang dilakukan dilakukan dengan wawancara dan asesmen kepada narasumber di BNN. Framework ITIL untuk mengukur tingkat kapabilitas layanan di BNN dan framewok SPAN-LAPOR! digunakan untuk menganalisis kondisi pengelolaan aplikasi SP4N-LAPOR! pada BNN.  Hasil penelitian menunjukkan tingkat kapabilitas layanan di BNN untuk proses incident management adalah satu dan untuk proses problem management adalah satu. Roadmap rencana aksi sebagai hasil akhir penelitian ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengembangan sistem pengelolaan aduan pada BNN. ......Public service is a government step to meet the needs of the community. SPAN-LAPOR! is one of the public service media that can provide direct complaints to the government. In SPAN-LAPOR!, the public can report complaints against government institutions or agencies, one of which is the National Narcotics Board (BNN). Several complaints have not been followed up for the follow-up, the ineffective management of complaints at BNN has not been achieved. The purpose of this study was to analyze the implementation of complaint management at the National Narcotics Board to increase the number of complaints from the public through the SPAN-LAPOR! and the percentage of complaint resolution. This research is a mixed research study, quantitative methods used in questionnaires to all work units and qualitative research carried out by interviews and assessments of resource persons at BNN. ITIL framework to measure service capability level in BNN and SPAN-LAPOR! used to analyze the management conditions of the SP4N-LAPOR! at BNN. The results show that the level of service capability at BNN for the incident management process is one and for the problem management process it is one. The action plan roadmap as the final result of this research is expected to be a guide in implementing the development of a complaint management system.

Abstrak :
Dokter spesialis dan perawat merupakan inti dari pelayanan kesehatan. Krisis SDM Kesehatan khususnya dokter spesialis dan perawat, tingkat persaingan antar rumah sakit yang tinggi, adanya perubahan kebijakan baik dari pemerintah maupun organisasi membuat RS perlu mengantisipasi dan membuat strategi untuk mengatasi hal tersebut. Tesis ini membahas tentang rencana aksi pengembangan SDM dokter spesialis dan perawat di RS Graha Juanda Bekasi tahun 2014- 2018. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis konten melalui wawancara mendalam, telaah dokumen, dan CDMG (Consensus Decision Making Group). Kerangka konsep menggunakan analisis SWOT meliputi input stage yaitu dengan matriks EFE dan IFE, tahap kedua adalah mathcing stage dengan pencocokan menggunakan TOWS matriks dan penentuan posisi menggunakan IE matriks, serta tahap ketiga adalah desicion stage yaitu penentuan alternatif dan prioritas strategi dengan menggunakan QSPM. Hasil penelitian didapatkan RS Graha Juanda berada pada posisi sel V yaitu hold and maintain dengan alternatif strategi market penetration dan product development dengan prioritas strategi product development. Pengembangan pelayanan dan optimalisasi kinerja pelayanan RS serta SDM dokter spesialis dan perawat dalam jumlah, jenis, pengelolaan dan diklat adalah usulan yang diterjemahkan dalam bentuk rencana aksi. ......Specialist and nurses are the core of health care. The crisis in human resources of health particularly specialist and nurses, the competition levels among hospitals that are also high, and the changing of the policy either from the goverment or from the organization itself makes the hospital needs to anticipate and create their strategies to ovecome this situation. This thesis discusses the action plan for human resources development specialist and nurses at Graha Juanda hospital in Bekasi year 2014 – 2018. The design study is a content analysis of qualitative research through in-depth interviews, document review, and CDMG (Consensus Decision Making Group). The framework uses SWOT analysis by using the input stage includes EFE and IFE matrix, the second stage is the mathcing stage using TOWS matrix and matrix positioning using IE, the third stage is the stage to determinate the alternative decision and priority strategies using QSPM. The results showed Graha Juanda hospital is in the position of the V cells and that means hold and maintain. The alternative strategy is market penetration and product development strategies with the priority of product development. Hospital service development, optimization of hospital services performance and human resources specialist dan nurses in number, type, management, and training is proposed to be translated in the form of the action plan.

Abstrak :

Industri kelapa sawit Indonesia dinilai masyarakat internasional belum memenuhi agenda pembangunan berkelanjutan. Isu lingkungan, tata kelola, dan sosial yang dihadapi sangat kompleks dan sarat kepentingan. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNDP membentuk tata kelola kemitraan multi pihak (MSP) Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FOKSBI), yang menghasilkan standar acuan pengelolaan industri kelapa sawit Indonesia bernama Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB). Beragam aktor transnasional dan lokal terlibat, dengan segala motif, karakter, modalitas dan kepentingan, termasuk ENGO WWF. Metode kualitatif (studi kasus) digunakan untuk melihat peran dan pengaruh WWF dalam dinamika kemitraan, melalui pemahaman konsep tata kelola MSP serta merujuk kajian terdahulu terkait peran NGO di dalam MSP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WWF memiliki peran dan pengaruh cukup besar di dalam MSP FOKSBI, terutama pada proses implementasi awal RAN KSB. Di tingkat daerah, WWF berperan penting sebagai project leader mitra implementasi FOKSBI di wilayah Sintang dan Melawi, Kalimantan. Di tingkat nasional, WWF aktif memberikan konsultasi dan advokasi dalam proses pengembangan draft RAN KSB, sehingga agenda konservasi lingkungan dan sosial dapat terakomodir dengan sangat baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktor non negara di dalam MSP berperan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Meskipun memiliki kekuatan yang relatif berbeda, kekuatan NGO tidak kalah signifikan dalam mempengaruhi aktor lain untuk menerima norma atau nilai-nilai minoritas yang biasanya dikesampingkan terkait isu lingkungan dan sosial.

 

 

 

---

Indonesian palm oil industry is viewed by international community as not conforming to the sustainable development agenda. Environmental, social, and governance issues created a complex and multi-interest problem. Indonesian government, together with UNDP, formulates a governance structure for multi stakeholders partnership (MSP) called Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FOKSBI), which produces a standard for sustainable palm oil management in Indonesia called Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB). Various actors are involved, each with different motives, characters, modalities, and interests, including ENGO WWF. This study uses qualitative methodology (case study) to analyze the role and effect of WWF in the dynamics of the partnership through MSP governance concept and previous studies on the role of NGO in MSP. In the regional level, WWF plays important role as implementation project leader of RAN KSB in the pilot regions of Sintang and Melawi, Kalimantan. In the national level, WWF plays active role by giving consultation and advocacy in the drafting of RAN KSB, resulting in the social-environmental friendly agenda being well accommodated. In conclusion, the presence of non-state actors in MSP is important to achieve SDGs. Amidst other major actors power and authority, NGO has proven to be not less significant nor powerless when influencing other actors to accept the minority norms and values in environmental and social aspects, which is often neglected.

 

Keywords: Palm Oil, Sustainable Development Goals, Multi Stakeholder Partnerships, WWF, FOKSBI, National Action Plan

 

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis manfaat keikutsertaan Indonesia dalam rencana aksi Base Erosion Profit Shifting (BEPS) nomor 15 Multilateral Instrument on Tax Treaty /MLI) yang mencakup mengenai latar belakang bergabungnya Indonesia dalam MLI, manfaat posisi Indonesia dalam MLI, implikasi MLI terhadap Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia yang berlaku saat ini dan juga kecukupan posisi Indonesia di MLI dalam kaitannya untuk menangkal praktik BEPS. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Indonesia bergabung dalam MLI adalah wujud komitmen Indonesia sebagai anggota G-20, langkah efisien untuk menerapkan rencana aksi BEPS yang terkait dengan P3B, memperbaiki ketentuan penyalahgunaan P3B dengan memasukkan ketentuan anti avoidance rule berupa Principle Purpose Test (PPT) dan juga memperbaiki ketentuan P3B Indonesia yang dicakup dalam MLI dengan rekomendasi MLI. Dengan menandatangani naskah MLI, maka P3B Indonesia yang tercakup dalam MLI akan dimodifikasi dengan rekomendasi MLI dengan cara mengganti atau menambahkan ketentuan P3B Indonesia yang berlaku saat ini. Posisi Indonesia dalam MLI dinilai cukup ekstensif jika dibandingkan dengan negara lain sehingga dianggap relatif optimal untuk menangkal praktik BEPS di Indonesia melalui jalur P3B. Namun demikian, diperlukan perubahan ketentuan domestik agar dapat MLI diimplementasikan secara maksimal.

---

This study aims to analyze the benefits of Indonesias participation in the Base Erosion Profit Shifting (BEPS) action plan 15 (Multilateral Instrument on Tax Treaty/MLI) which covers the rationals of Indonesias joining the MLI, the benefits of Indonesias position in the MLI, MLIs implications for the current Indonesias Double Tax Avoidance Agreement (DTA) and also the adequacy of Indonesias position at the MLI in relation to counter the practice of Base Erosion Profit Shifting (BEPS). The method used in this study is descriptive qualitative with qualitative data analysis techniques. Indonesia joined MLI as a manifestation of Indonesias commitment as a member of the G-20, an efficient way to implement BEPS action plans related to DTA, avoiding improper use of DTA by including the provisions of the Anti-Avoidance rule in the form of Principle Purpose Test (PPT) and also improving the current Indonesian DTA which covered in MLI with MLI recommendations. By signing the MLI, the Indonesian DTA covered in MLI will be modified by the MLI recommendation by replacing or adding to the current Indonesian DTA provisions. Indonesias position in MLI is considered quite extensive when compared to other countries, so it is considered relatively optimal to counter the BEPS practice in Indonesia in the context of DTA. However, changes in domestic regulations are needed for MLI can be well-implemented.

Abstrak :
Berkembangnya globalisasi semakin membuka peluang bagi negara-negara dunia untuk melakukan transaksi lintas batas oleh perusahaan multinasional (Multinational Enterprises atau MNEs). Namun, transaksi yang dilakukan MNEs tersebut sering kali menyebabkan pengikisan basis pajak perusahaan melalui praktik perencanaan pajak agresif, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan penerimaan negara. Untuk mengatasi hal ini, OECD dan negara-negara anggota G20 berupaya untuk menangkal praktik perencanaan pajak agresif melalui Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project). Salah satu dari 15 rencana aksi dalam BEPS Project, yang merekomendasikan kebijakan Mandatory Disclosure Rules (MDR) untuk menangkal perencanaan pajak agresif melalui pengungkapan skema perencanaan pajak agresif oleh Wajib Pajak dan promotor, yaitu Rencana Aksi 12. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan peluang dan tantangan, serta mengetahui faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan MDR di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam dalam pengumpulan datanya.  Hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan MDR sangat beragam dan kompleks dibandingkan dengan peluang yang tersedia. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung implementasi kebijakan MDR di Indonesia, baik yang secara nyata ada maupun yang dapat diupayakan, seperti eksistensi General Anti-Avoidance Rules (GAAR), program daftar prioritas oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan pembuatan tim khusus yang menangani kebijakan MDR.  ......The development of globalization increasingly opens opportunities for countries worldwide to engage in cross-border transactions by multinational enterprises (MNEs). However, these MNEs transactions often result in the erosion of a company’s tax base through aggressive tax planning practices, leading to a decrease in government revenue. To address this issue, the OECD and G20 member countries are striving to counter aggressive tax planning through the Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project). One of the 15 action plans within the BEPS Project is Action 12, which recommends the implementation of Mandatory Disclosure Rules (MDR) to combat aggressive tax planning by requiring taxpayers and promoters to disclose aggressive tax planning schemes. This research aims to explain the opportunities and challenges involved in implementing MDR in Indonesia, as well as identify the supporting factors that influence the implementation of these policies. The study utilizes a qualitative approach, incorporating the literature review and in-depth interviews for data collection. The analysis results indicate that Indonesia faces diverse and complex challenges in implementing MDR compared to the available opportunities. Nonetheless, there are several factors that can support the implementation of MDR in Indonesia, both existing factors and those that can be pursued. These include the existence of General Anti-Avoidance Rules (GAAR), priority programs by the Directorate General of Taxes (DJP), and the establishment of specialized teams to handle MDR. 

Abstrak :
Agenda Women, Peace and Security (WPS) merupakan nilai global tentang perempuan dalam perang yang disebarkan oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi UNSC 1325 pada tahun 2000. Agenda ini kemudian menjadi kerangka revolusioner pertama yang berusaha memecahkan masalah tentang dampak spesifik gender dalam perang dan konflik terhadap perempuan dan anak perempuan. Berbagai negara kemudian berbondong-bondong untuk mengadopsi resolusi ini menjadi sebuah National Action Plan (NAP) atau Rencana Aksi Nasional (RAN) sebagai bentuk dari implementasi agenda WPS. Usaha-usaha sudah dilakukan pada tingkat multi sektor, namun pada realitanya, masih sulit untuk dicapai. Salah satu kasus menarik terjadi di Irak, sebagai negara pertama yang mempunyai RAN 1325 di kawasan Arab dan Afrika Utara sejak tahun 2014, dimana implementasi agenda WPS terlihat masih mengalami penyimpangan. Padahal, Irak telah menjadi garda terdepan situasi perang dan konflik hingga kini, namun nasib perempuannya masih dipertanyakan kembali. Dengan demikian, penulis memiliki pertanyaan penelitian yaitu bagaimana implementasi agenda WPS di Irak melalui RAN untuk Resolusi UNSC 1325 pada periode tahun 2014-2018? Melalui kerangka berpikir keamanan feminis, penulis berusaha untuk melihat proses implementasi tersebut serta dampaknya terhadap perempuan di wilayah perang dan konflik di Irak. ......With the adoption of UN Security Council Resolution 1325 in 2000, the UN Security Council promoted the worldwide value of women in conflict known as the Women, Peace, and Security (WPS) agenda. This resolution is the first revolutionary framework that seeks to address the problem of gender-specific impacts in war and conflict. Then, as part of the WPS agenda, numerous nations sought to adopt this into a National Action Plan (NAP) or Rencana Aksi Nasional (RAN). Multi-sectoral initiatives have been made, but in practice, still challenging to accomplish. One intriguing instance occurred in Iraq, the first country to have RAN 1325 in the Arab and North African area since 2014, where the WPS agenda seems to still be being implemented inconsistently. The fate of women is still being debated, even though Iraq has historically been at the forefront of war and conflict circumstances. As a result, the author's research topic is how, between 2014 and 2018, the WPS agenda in Iraq is being implemented through the NAP for UN Security Council Resolution 1325. The author attempts to understand the implementation process, the perspectives of women in the war and conflict region in Iraq through the lens of a feminist security.