Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dibuat berdasarkan keresahan Penulis akan penegakan hukum yang sulit tercipta pada perempuan korban kejahatan seksual. Sistem hukum di Indonesia masih belum bisa menciptakan rasa aman kepada korban, sehingga banyak korban yang memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum atau bahkan tidak mau melaporkan kasusnya karena keputus-asaan mereka terhadap sistem hukum di Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa kisah yang dilontarkan oleh dua pendamping hukum perempuan korban kejahatan seksual. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai beberapa produk hukum Indonesia yang mengatur tentang kejahatan seksual namun tidak mampu melindungi perempuan korban sepenuhnya. Sejumlah kasus kejahatan seksual terhadap perempuan dari beberapa latar belakang berbeda juga dikupas melalui putusan hakim. Putusan-putusan hakim yang dikupas di dalam penelitian ini mencoba untuk menggambarkan bahwa hakim masih belum memiliki perspektif yang sama dalam melihat tindak pidana kejahatan seksual. Kemampuan hakim untuk berani berinovasi dalam menemukan hukum sangat diperlukan dalam menjawab berbagai hal yang belum jelas diatur di dalam perundangan soal kejahatan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi salah satu buah pemikiran yang akan berguna bagi kemajuan hukum feminis di Indonesia, khususnya tentang perindungan korban kejahatan seksual. .....This research is done based on the Writer’s restlessness about the difficulty in creating law enforcement toward the woman victim of sexual crime. Indonesian law system is still unable to create sense of security to the victim, so that many victims choose not to continue the legal process or even not to report the case due to her despair toward Indonesian law system. This is shown in some cases thrown by two legal counselors of woman victim of sexual crime. This research also provides picture of some Indonesian legal products which regulate sexual crime but do not fully protect woman as the victim. Some sexual crime cases against woman in various backgrounds are discussed through judge decision. The judge decisions discussed in this research try to illustrate that judge still does not have the same perspective in viewing sexual criminal act. The judge innovative ability in finding the law is very much needed to answer various vague regulations on sexual crime case. This research aims to be one of the useful ideas for the law progress of Indonesian feminists, especially about the sexual crime victim protection.

Abstrak :
The implementation of rights, policy, forest official, and repressive approach by the government shows that the culture of control is applied at forest tenure. This research showed that the application of cultural control by the Government clashed with the interests of local wisdom and socio-economic communities around the forest. The local community have developed strategies and tactics to resist the Government through controlling the land, determining the types of plant, and by implementing community-based forest management system. These resistance strategies and tactics is the manifestation of the socio-economic conditions which are integrated in the community culture. Through the perspective of power (Foucault) and resistance (Scott), this research shows the urgency to put culture and behavior as the focus of an analysis particularly in the midst of a strong influential political ecology perspective. The focus on culture and behavior means that an analysis on controlling culture is not only to discuss the strategy of fulfilling the formal rights of the government, but also to discuss the arrogant, repressive and proud behavior of the government of its authority and power. Equally, the analysis of the culture of resistance does not only discuss the strategy to get the formal rights of the community, but also deliberate on the behavior of the community to implement their strategy quietly, secretly, and while avoiding the forest staff.

Penerapan hak-hak, kebijakan, aparat kehutanan, dan pendekatan represif oleh pemerintah memperlihatkan berlakunya budaya kontrol dalam penguasaan hutan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan budaya kontrol oleh pemerintah berbenturan dengan kepentingan sosial-ekonomi dan kearifan lokal masyarakat di sekitar kawasan hutan. Masyarakat lokal membangun strategi dan taktik untuk melawan pemerintah melalui cara menguasai lahan, menentukan jenis tanaman, dan menerapkan sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Strategi dan taktik perlawanan tersebut merupakan manifestasi kondisi sosial-ekonomi yang terintegrasi dalam kultur masyarakat. Melalui perspektif kekuasaan (Foucault) dan perlawanan (Scott), penelitian ini memperlihatkan urgensi menempatkan aspek kebudayaan dan perilaku sebagai fokus analisis di tengah kuatnya pengaruh perspektif politik ekologi. Fokus pada aspek kebudayaan dan perilaku bermakna bahwa analisis budaya kontrol tidak hanya mendiskusikan strategi pemenuhan hak formal pemerintah, tetapi juga mendiskusikan aspek perilaku pemerintah yang bersifat arogan, represif, dan bangga pada otoritas. Analisis budaya perlawanan pun tidak hanya mendiskusikan strategi pemenuhan hak formal masyarakat, tetapi juga mendiskusikan perilaku masyarakat dalam menjalankan strategi secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, dan menghindari petugas kehutanan.