Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini meneliti mengenai upaya rekonsiliasi politik Libya yang sedang berada dalam keadaan darurat, sehingga sangat perlu dilakukan kesepakatan politik bersama untuk menangani kebuntuan negosiasi antara kedua pemerintahan ?GNC? (General National Congress) di Timur dan HoR (House of Representative) di Barat. Berbagai pihak Libya dengan didukung oleh komunitas Internasional beserta UNSMIL (United Support Mission in Libya) mewujudkan pemerintahan pemersatu Libya (GNA / Government of National Accord) pada Deklarasi Sukhairat 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan pendekatan deskriptif - analitik dan ditulis dengan data yang diperoleh dari dokumentasi, arsip situs - situs, website resmi dan wawancara. Konsep resolusi konflik digunakan untuk menjelaskan dampak dan prospek stabilitas di Libya dan teori Intervensi Mastenbroek digunakan untuk menganalisa upaya GNA dalam menengahi ranah perpolitikan Libya. Hasil penelitian menyatakan bahwa Deklarasi Sukhairat merupakan sebuah langkah yang penting untuk penyatuan konflik politik di Liyba, dan terhambatnya penerapan kesepakatan politik yang telah dideklarasikan di Sukhairat pada 17 Desember 2015 karena ada butir ke delapan yang memindahkan kekuasaan militer kepada Dewan Presidium dalam pemerintahan GNA. ...... This thesis examines Libya's political reconciliation efforts after being in a state of an emergency. To overcome this problem, a joint political agreement was needed between the General National Congress (GNC) in the eastern parts of Libya and the House of Representative in the western parts. Through the Declaration of Sukhairat (2015), Libya which was supported by the United Nation Support Mission in Libya (UNSMIL) and International community tried to establish the Government of National Accord (GNA). This thesis is a case study research with a qualitative approach by emphasizing the study method on descriptive-analytic. The data was obtained from the documentation, archives (books, articles, journals, and websites). The concept of conflict resolution was used to describe the impact and prospects of stability in Libya, while Mastenbroek Intervention theory was used to analyze GNA efforts to mediate the political realm in Libya. The results states that Sukhairat Declaration is an important step for the political unification of Libya. However, the provision about transferring military power into the Presidium Council was hampering the implementation of the political agreement of Sukhairat.

Abstrak :
Penelitian ini membahas Peran Partai Al-Nahdhah dalam Rekonsiliasi Politik di Tunisia Tahun 2011-2015. Partai Al-Nahdhah merupakan partai Islam pemenang Pemilu pertama di Tunisia pasca revolusi 2011 dan berhasil memainkan peran penting dalam proses transisi politik Tunisia dengan merangkul semua golongan yang berbeda metode perjuangan dengan mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan secara kualitatif fenomena yang diamati. Analisis Deskriptif digunakan untuk menginterpretasi data empiris menjadi kata-kata sebagai gambaran laporan penelitian. Untuk mendapatkan data yang akan dianalisis, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, dokumen, dan informasi audio visual. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana peran dan capaian yang berhasil diraih partai Al-Nahdhah dalam rekonsiliasi politik di Tunisia tahun 2011-2015 dengan menerapkan pembuktian teori dan kerangka konsep yang menjelaskan tentang rekonsiliasi politik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi baru mengenai peran partai politik Islam Al-Nahdhah dalam kontestasi politik Tunisia pasca Rezim Ben Ali dan upayanya dalam rekonsiliasi politik. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Al-Nahdhah berhasil memainkan peran penting dalam upaya rekonsiliasi politik di Tunisia pasca revolusi 2011. ...... This research aims to examine the role of Al Nahdhah Party rsquo in Tunisia rsquo s Political Reconciliation in 2011 2015 period. Al Nahdhah is an Islamic party that has won the first election in post revolutionary Tunisia in 2011 and managed to play an important role in the political transition process to embrace all different classes to have a common goal to struggle with them. In addition, there is no studies yet that have specifically discussed the political reconciliation efforts by a political party as a method to improve relations between the divided political factions in Tunisia rsquo s political context. The analysis of this research uses qualitative methods to explain the observed phenomena qualitatively. Descriptive analysis is used to interpret the empirical data into words and as an overview of the research report. To get the data that will be analyze, the authors used data collection methods such as interviews, documents, and audio visual information. The purpose of this study explain how the role and achievements that were achieved by the Al Nahdhah party in Tunisia rsquo s political reconciliation in 2011 2015 periods by applying the theory and the conceptual framework that explains about political reconciliation. This research is expected to provide a new contribution on the role of Al Nahdhah Islamic political party in Tunisia rsquo s political contestation after Ben Ali regime and its efforts in political reconciliation. The result assumed that Al Nahdhah has an important role in Tunisia rsquo s political reconciliation after the revolution.