Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi “soft law” kebijakan kriminal anti-pencucian uang di Indonesia di bawah payung hukum internasional tentang anti-money laundering (AML). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan tiga teori utama, yaitu teori global criminology (Friedrichs, 2007), teori realitas sosial kejahatan (Quinney, 2004) dan teori bekerjanya hukum (Chambliss dan Seidman, 1971). Berdasarkan identifikasi, eksplorasi dan interpretasi data penelitian ditemukan tiga strategi kebijakan kriminal anti-pencucian uang di Indonesia. Pertama, kebijakan anti-pencucian uang perlu mengharmonisasi standar hukum internasional terkait tindak pidana pencucian uang. Perbedaan sistem hukum tidak semestinya menjadi hambatan bagi Indonesia untuk mengadopsi atau mengikuti rekomendasi FATF. Adanya satu standar hukum global akan memudahkan Indonesia melakukan penegakan hukum karena TPPU merupakan kejahatan lintas negara dan lintas yurisdiksi yang memerlukan kesamaan visi internasional. Kedua, kebijakan anti-pencucian uang di Indonesia perlu disesuaikan dengan konteks hukum nasional, normal sosial dan budaya yang hidup di masyarakat serta kompleksitas kejahatan pencucian uang itu sendiri. Sehingga ada usulan agar UU PPTPPU yang berlaku saat ini perlu direvisi untuk menjangkau kemutakhiran modus kejahatan pencucian uang. Terakhir, strategi soft law dalam konstruksi kebijakan anti-pencucian uang perlu diimplementasikan dengan mempertajam aturan dan norma-norma turunan yang di dalam peraturan yang dibuat lembaga penegak hukum dan pemegang peran seperti Polri, PPATK, Bank Indonesia dan OJK. Aturan-aturan tersebut bisa langsung mengadopsi ketentuan-ketentuan yang merupakan rekomendasi FATF dan UU PPTPPU. ......This study aims to examine the "soft law" strategy of anti-money laundering criminal policies in Indonesia under the umbrella of international law on anti-money laundering (AML). The research uses a qualitative approach using three main theories, namely the theory of global criminology (Friedrichs, 2007), the theory of the social reality of crime (Quinney, 2004) and the theory of the working of law (Chambliss and Seidman, 1971). Based on the identification, exploration, and interpretation of research data, three anti-money laundering criminal policy strategies in Indonesia were found. First, anti-money laundering policies need to harmonize international legal standards regarding money laundering crimes. Differences in legal systems should not be an obstacle for Indonesia to adopt or follow FATF recommendations. The existence of one global legal standard will make it easier for Indonesia to enforce the law because money laundering is a transnational and cross-jurisdictional crime that requires a common international vision. Second, anti-money laundering policies in Indonesia need to be adapted to the context of national law, social and cultural norms that live in society and the complexity of the crime of money laundering itself. So there is a suggestion that the current UU PPTPPU needs to be revised to reach the latest modes of money laundering crimes. Finally, the soft law strategy in the construction of anti-money laundering policies needs to be implemented by sharpening the derived rules and norms in the regulations made by law enforcement agencies and role holders such as the National Police, PPATK, Bank Indonesia and OJK. These rules can directly adopt the provisions which are the recommendations of the FATF and the PPTPPU Law.

Abstrak :
Dalam menjalankan profesinya sebagai officium nobile (jabatan yang mulia), seorang advokat memiliki kewajiban untuk memberikan jasa hukum bagi orang yang memerlukan, termasuk menjadi penasihat hukum bagi terdakwa pencucian uang. Disamping itu, sebagai imbalan atas jasa hukum yang telah diberikan oleh seorang advokat kepada kliennya, maka advokat yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan honorarium. Hubungan kliental yang terjadi diantara advokat dengan kliennya yang merupakan terdakwa pencucian uang berimplikasi pada timbulnya tuduhan dari masyarakat yang menyamakan advokat dengan kliennya. Sementara itu, adanya ketentuan yang bersifat pro parte dolus pro parte culpa menimbulkan kewajiban bagi siapapun untuk menaruh kecurigaan terhadap setiap prilaku atau transaksi mencurigakan yang berada dalam kekuasaannya yang mengindikasikan adanya kejahatan pencucian uang, termasuk pula pemberian honorarium dalam jumlah yang tidak wajar dari terdakwa pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Merujuk pada ketentuan yang dimuat di dalam 40 Rekomendasi FATF, maka hasil dari penelitian ini menyarankan agar advokat dimasukkan sebagai pihak pelapor ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. ...... In exercising his profession as officium nobile, an advocate has a duty to provide legal services to people in need, including a lawyer for the defendant in money laundering case. In addition, in exchange for legal services that have been provided by a lawyer to his client, the lawyer is entitled to receive legal fee. Clientelism relationship that occurs between lawyers and their clients who are accused of money laundering allegations implicated in the emergence of the community that equate lawyers with their clients. In the meantime, the provision that called pro parte dolus pro parte culpa creates the liability for anyone suspicious of any suspicious behavior or transactions that are within his control that indicate money laundering, including giving legal fee in the amount that does not match with clients’ profile. The research method that used in this paper is the normative method. Referring to the provisions contained in the 40 Recommendations FATF, advocates have position as Reporting Parties in the Anti Money Laundering Regime.